Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLembaga pengangkatan anak terletak di dalam ranah Hukum Perdat. Sejauh ini belum diatur dalam suatu undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak.Pengaturannya dilakukan berdasarkan hukum adat, hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan.Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pengangkatan yang terus mengalami perkembangan, maka peran notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kedudukan mandiri dan tidak berpihak , juga melalui produknya berupa akta otentik, dapat mewujudkan keseimbangan antara para pihak dimaksud yang melakukan perbuatanhukum pengangkatan anak, juga memberi kepastian hukum bagi para pihak, karena dalam prosedur pembuatan aktanya harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik untuk perbuatan hukumnya maupun pembuatan aktanya. Asas pengangkatan anak adalah tercapainya kepentingan terbaik dan kesejahteraan bagi anakangkat di masa depannya. Sehingga asas ini harus tercermin dalam proses pengangkatan anak terutama pada saat dilakukannya penyerahan calon anak angkat kepada calon orang tua angkat, melalui suatu kesepakatan diantara para pihak dalam perbuatan hukumpengangkatan anak. Peran notaris dimungkinkan dalam tahap proses pengangkatan anak, berdasarkan Pasal 13 huruf i dan j Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Untuk pengesahan pengangkatan anak berdasarkanperaturan perundang-undangan diperoleh melalui Penetapan atau Putusan Pengadilan . Peran notaris dalam menjalankan ketentuan-ketentuan secara konsisten mengakibatkan terlaksananya tindakan kehati-hatian bagi para pihak yang mengadakan perjanjian dalamproses pengangkatan anak dan juga bagi dirinya sendiri, sehingga peran Notaris dapat membantu meyakinkan Pengadilan dalam mengeluarkan Penetapan atau Putusannya tersebut. Dalam perjanjian pengangkatan anak, kehati-hatian notaris dalam menyerapmaksud dan tujuan para penghadap, penelitian terhadap dokumen para pihak, penyusunan dan penulisan isi akta menjadi sangat penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yurisdis Normatif) dan bersifat deskriptif analisis. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah studi dokumen dan kepustakaan serta didukung dengan wawancara kepada narasumber, sehingga akan didapat data yang komprehesif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian menyarankan agar dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pengangkatan anak nantinya dapat mensyaratkan peranan Notaris dalam rangka proses pengangkatan anak sebagai upaya untuk melahirkan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak serta dapat terlaksananyakepentingan terbaik dan kesejahteraan lahir bathin bagi anak angkat di masa depannya, karena anak angkat merupakan salah satu status hukum seorang anak di Indonesia yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

AbstractAdoption Institute is located in the realm of Civil Law. So far this has not been set in a special law regarding the adoption.The regulation on customary law, Islamic law, and legislation. To meet the needs of the community will continue to have institutions thatremoval of the development, the role of the notary as a public official who has a position independent and impartial, as well as through its products in the form of an authentic deed, can realize a balance between the parties referred to one who has done legaladoption, also gave the assurance law for the parties, because the procedure of making a deed should refer to the legislation applicable to legal action or making a deed. The principle of adoption is the achievement of best interests and welfare of foster children inthe future. So that this principle should be reflected in the adoption process, especially atthe time of submission of the prospective adoptive child to prospective adoptive parents, through an agreement among the parties in legal actions adoption. Notary possible role in the stage of the process of adoption, pursuant to Article 13 letter i and j GovernmentRegulation Number 54 Year 2007 on Implementation of the the Adoption. For ratification the appointment of a child under the legislation obtained through the determination or court decision. The role of the notary in carrying out the provisions consistently resulted in implementation of the precautionary measures for the parties whoentered into the adoption process and also for himself, so the role of the Notary can help convince the Court in issuing the Determination or Decision. In the adoption agreement, prudence notary in absorbing the parties intents and purposes, a study of the document theparties, the preparation and writing of the contents of the deed becomes very important.This research is a normative legal research (yurisdis normative) and descriptive analysis.Data collection tool of this research is the study of documents and literature and supported by an interview to the informant, so it will get a Comprehensive data to make changes and adjustments can be made in the implementation. The results suggested that the statutory provisions governing adoption agencies will be able to require the role of theNotary in order to process adoptions as an attempt to deliver legal certainty for the parties to take legal actions as well as the removal of the child's best interests and to the implementation of emotional and physical well-being for adopted children in the future,because the adopted child is one of the legal status of a child in Indonesia who should receive protection as referred to in The Regulation of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection."

"Pengangkatan anak melalui perintah pengadilan akan memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi anak yang diadopsi. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, pengajuan permohonan pengangkatan anak harus disertai dengan akta kelahiran sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Jika calon anak angkat tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran tersebut harus dibuat terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan adopsi anak tanpa disertai akta kelahiran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji konsekuensi hukum putusan pengadilan terkait adopsi anak yang tidak disertai akta kelahiran. Penulis mengkaji berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg untuk menyelesaikan masalah ini dalam bentuk yuridis normatif dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena data yang diperoleh berupa data deskriptif dari wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, maka akibat hukum Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg yang tidak dilengkapi dengan akta kelahiran yaitu putusan dapat dimintakan pembatalan dari MA oleh Mahkamah Agung. pihak terkait. Dengan dibatalkannya ketentuan tersebut maka kedudukan anak angkat tidak akan memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada pembatalan, Putusan Pengadilan Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg tetap sah dan sah menurut hukum. Sehingga kedudukan anak angkat tetap memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Adoption of a child by court order will provide a clear legal standing for the adopted child. In accordance with the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2009, submitting applications for adoption of children must be accompanied by a birth certificate as one of the prerequisites that must be met. If the prospective adopted child does not have a birth certificate, the birth certificate must be made before submitting an application to the court. However, in practice, there are still many District Courts that grant requests for adoption of children without a birth certificate. Therefore, the authors are interested in examining the legal consequences of court decisions regarding the adoption of children who are not accompanied by a birth certificate. The author examines based on Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg to resolve this problem in a normative juridical form and is supported by secondary data. In addition, this study uses qualitative data analysis methods because the data obtained is in the form of descriptive data from interviews and literature studies. Based on the research results, the legal consequence of the Court's Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg which is not equipped with a birth certificate is that the Supreme Court can request cancellation of the verdict from the Supreme Court. related parties. With the cancellation of this provision, the position of the adopted child will not have legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations. However, if there is no cancellation, Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg is still valid and legally valid. So that the position of adopted children still has legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations."

"Keberadaan anak bagi masyarakat dianggap sebagai anugerah. Dengan berbagai alasan dan motif, banyak pihak yang memilih melakukan pengangkatan anak. Skripsi ini menganalisis dua penetapan pengangkatan anak yang ditetapkan sebelum dan setelah diberlakukannya PP No. 54 Tahun 2007. Melalui analisis tersebut diketahui bahwa peraturan tentang pengangkatan anak di Indonesia belum diaplikasikan secara ideal. Hakim dalam pertimbangannya perlu lebih banyak merujuk kepada peraturan lain terkait pengangkatan anak. Selain itu, skripsi ini juga akan membandingkan praktek pengadilan terkait ketentuan pengangkatan anak sebelum dan setelah diberlakukannya PP No. 54 Tahun 2007 berdasarkan penetapan yang dianalisis.

---

The existence of children is considered as a gift for the community. With various reasons and motives, many people choose to adopt children. This thesis analyzes two verdicts on the adoption of children which are established before and after the enactment of PP No. 54 of 2007. Through this analysis, it is known that regulations regarding adoption of children in Indonesia have not been applied ideally. The Judges in their legal consideration need to refer more to other regulations related to the adoption of children. In addition, this thesis will also compare court practice related to the regulations of adoption of children before and after the enactment of PP No. 54 of 2007 based on the verdicts which will be analyzed."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam jabatannya seringkali membuat Akta Jual Beli Tanah (AJB) berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh para penghadap. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2018/PN.DPK. PPAT dalam putusan tersebut diketahui membuat surat pernyataan yang berisi jaminan keterangan dan ditandatangani oleh para pihak, karena penghadap tidak dapat menunjukan identitas asli. Masalah yang dibahas dalam tesis ini adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli Tanah serta implikasi hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang dibuat berdasarkan keterangan palsu serta tanggung jawab PPAT yang membuat akta tersebut. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.Hasil analisis dari masalah yang diteliti adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam pembuatan AJB dilakukan dengan cara memeriksa kebenaran data formil sesuai ketentuan dalam Perkaban Nomor 1 Tahun 2006. Implikasi hukum AJB yang dibuat berdasarkan keterangan palsu adalah batal demi hukum, pihak yang berkepentingan harus meminta pembatalan akta ke pengadilan, dan terhadap PPAT yang membuat akta tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara, sanksi perdata berupa ganti rugi, dan atau saksi pidana.Saran atas penelitian ini adalah PPAT harus selalu menerapkan prinsip kehatihatian yang berpedoman kepada ketentuan Pasal 53 dan 54 Perkaban Nomor 1 Tahun 2006 dan Badan Pertanahan Nasional serta pihak terkait harus memaksimalkan perlindungan kepada pemegang sertipikat tanah agar jual beli tanah dengan menggunakan sertipikat palsu tidak dapat terjadi.

---

Land Deed Official (PPAT) often makes the Land Buy and Sell Deed based on fake information provided by the parties. This is as it happens in the case in verdict number 226/Pid. B/2018/PN. DPK. PPAT at that case making the land sale and purchase deed after made a guarantee letter of information provided by the parties and signed by the parties because they can not show their original ID Card. This thesis discusses the implementation of prudence principles by PPAT in the making of land sale and purchase deed as well as the legal implications of the land buy and sell deed which is made based on fake information and to PPAT which makes it. This research using normative juridical with data collection techniques through literature study.The results of this research is the implementation of the precautionary principle by PPAT in making AJB done by examining the correctness of formal data in accordance with the Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 year 2006. The legal implications of land sale and purchase deed made based on fake information is null and void, the interested party must request the cancellation of the deed to court, and to the PPAT which makes such deed may be subject to administrative sanctions in the form of temporary termination, civil sanctions in the form of damages, and/or criminal witnesses.The advice for this research are PPAT should always apply the precautionary principles that are guided by article 53 and 54 in Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 year 2006 and the National Land Agency and related parties shall maximize the protection of landslide holders so that buying and selling of land using fake land certificate is not possible."

"Tindakan-tindakan notaris yang dikategorikan sebagai kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pembuatan akta autentik dapat menjadi dasar timbulnya sengketa yang disidangkan dalam perkara perdata. Tindakan-tindakan notaris yang merupakan kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pembuatan akta perjanjian bangun bagi dan akta-akta lain terkait bangun bagi dan akibat hukum yang timbul dari kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pembuatan akta autentik berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Tpg merupakan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian problem identification. Tindakan-tindakan notaris yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian terdiri dari pelanggaran terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sebuah perjanjian, serta ketidakberwenangannya pejabat umum. Akibat hukum yang dapat terjadi terhadap kelalaian-kelalaian yang terjadi adalah sebuah akta autentik dapat dibatalkan dalam hal terdapat pelanggaran syarat subjektif, sebuah akta autentik batal demi hukum dalam hal terdapat unsur pelanggaran syarat objektif, serta terdegradasinya kekuatan pembuktian sebuah akta autentik menjadi akta dibawah tangan dalam hal terdapat unsur ketidakwenangan pejabat umum pembuat akta.

---

The Notary misconduct on applying the prudent principle during the making process of a notarial deed could be the cause of a legal dispute. Categorizing notary’s misconduct on making Joint Development Agreement (JDA) for construction and other deeds regarding the JDA and the consequence to the deeds that had misconduct based on the Tanjungpinang’s District Court Verdict on court file number 39/Pdt.G/2016/PN Tpg are discussed on this research. The method used in this research is the normative legal research using the problem identification typology. The negligence to implement the subjective and objective terms of an agreement and the incompetency of the officer are the results of the research other than the possibility of the deeds can be declared as voidable in terms of the violation of agreement’s subjective terms or void in terms of the objective terms of an agreement are violated. The authentication of a notarial deed could degrade when the deeds are made by an unauthorized officer."

"Kasus ini diangkat dari putusan Pengadilan Negeri Depok yang membatalkan akta jual beli dan sertipikat yang telah terbit keatas nama pembeli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Bentuk penelitian adalah evaluatif yang bertujuan untuk menilai fakta disertai analisis, datadata yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif-analisis. Pembatalan akta jual beli dan sertipikat pada kasus ini karena jual beli terhadap tanah dan bangunan bukanlah jual beli yang berdiri sendiri, karena objek jual beli adalah jaminan hutang. Pengadilan Negeri Depok dalam mengadili kasus ini menitik beratkan pada hutang piutang dengan jaminan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang hak tanggungan dan jual beli menurut hukum tanah Indonesia.

---

This case be appointed from the Depok District Court's decision to cancel the deed of sale and certificates that have been published to the buyer's name. The research method used is methods of literature with the normative juridical. This evaluative research is aimed to assess the facts with analysis then the source of the data was analize by qualitatively, with the results of research is evaluative-analysis.

Cancellation of the deed of sale and certificates in this case, is the buying and selling of land and buildings, is not a stand-alone transaction, because the object of buying and selling has become a debt collateral. Depok District Court in prosecuting this case focuses on accounts payable with guarantees as provided under the Act Mortgage Law and according to the law of the land sale and purchase in Indonesia."

"Latar belakang skripsi ini adalah dikarenakan semakin banyaknya pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan dan mendambakan seorang anak dari perkawinannya sehingga melakukan pengangkatan anak atau biasa disebut dengan adopsi. Dengan berkembangnya zaman dan banyaknya kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mengangkat seorang anak maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan mengenai proses dan tata cara pengangkatan anak. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui alasan serta tujuan dari pengangkatan anak dan motivasi pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak, syarat calon orang tua angkat, calon anak angkat dan syarat- syarat serta prosedur lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Maka dapat disimpulkan bahwa motivasi pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari analisis kasus dapat ditarik kesimpulan Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon yang dikarenakan pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu anak tersebut sudah tidak dirawat lagi oleh ibu kandungnya dari usia 9 bulan pada tahun 2003 sampai dengan 2012.

---

The background of this paper is due to the increasing number of married couples who do not have offspring and expecting child in their marriage. As time goes on, many Indonesian people want to raise a child, the Indonesian Government issued Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Adoption to provide legal and regulatory certainty regarding the process and procedures for adoption.

The purpose of this thesis is to know the reason and the purpose of adoption, also the motives based on Government Regulation No. 54 of 2007 concerning the Implementation of Adoption, and also to know the process of it, the requirement of the prospective adopters, prospective adopted child, the conditions, and other procedures stipulated in the Government Regulation No. 54 of 2007.

The method used in this thesis is a normative-juridical research. The conclusion of this thesis is the motivation of adoption aims for the best interests of the child in the context of child welfare and protection conducted by local customs and the provisions of legislation.

From the analysis of the case, it can be concluded that the Court grant the applicant’s petition because the applicant has raised the child solely in the best interest of the child that the child was no longer cared by his biological mother since the age of 9 months, since 2003 until 2012."

"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.

---

Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."

"ABSTRAK Fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri, penuntut umum atau hakim semakin sering terjadi dalam proses peradilan pidana. Pada umumnya, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan dan dapat digunakan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk menetapkan seorang Notaris menjadi tersangka, terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan pidana adalah Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, dihubungkan (di-juncto-kan) dengan perbuatan pidana atau delik itu sendiri. Meskipun sering digunakan dalam proses peradilan pidana terhadap Notaris, pada kenyataannya ketentuan tentang penyertaan dalam KUHP maupun Undang ? Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak memberi penjelasan yang memadai mengenai hal tersebut. Mengingat fokus penelitian adalah penerapan ajaran penyertaan melalui pendekatan UUJN dengan melakukan studi kasus terhadap putusan hakim, maka penelitian ini dilakukan dengan cara eksplanatoris. Penelitian menghasilkan beberapa temuan pokok, sebagai berikut: pertama, agar seseorang dapat dipidana sebagai peserta tindak pidana ia harus memenuhi persyaratan penyertaan serta unsur kesalahan dan pertanggungjawabannya tidak tergantung pada dipidana atau tidak dipidananya pelaku utama; kedua, perbuatan Notaris yang memenuhi kriteria sehingga dapat dikategorikan sebagai peserta dalam suatu tindak pidana hanya mengakibatkan Notaris dipidana sama dengan pelaku tindak pidana. Namun demikian, perbuatan tersebut tidak secara serta merta berimplikasi pada akta yang dibuat oleh Notaris dalam mewujudkan penyertaan dalam tindak pidana. Perbuatan tersebut baru dapat berimplikasi pada akta Notaris apabila persyaratan dalam UUJN tidak terpenuhi dalam pembuatan akta, dimana akta yang dibuat adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan.

---

ABSTRAK

Notorious phenomenon of Notary receiving summons to appear before Police investigator, prosecutors or judge has been increasing in the criminal justice system. In general, the provisions in the Penal Code (KUHP) imposing by the investigator, prosecutor or judge, to determine a Notary to be a suspect, the accused, and further to sentence them on an act of crime are Article 55 to Article 62 KUHP concerning participation in doing an act of crime, in conjunction to (juncto) the predicate crime. Eventhough, those article are often used, KUHP and the Law of Notarial Function (UUJN) gives insufficient explanation on such matter. Considering the focus on this research is the application of theory of participation based on UUJN by examining a judge?s decision, thus, this research will use explanatory method. The research gives several findings such as: first, to accuse a person as a participant of a crime, he/she must fulfill the requirements of participation, moreover, the elements of fault and his/her responsibility is not depend on whether the perpetrator is guilty; second, an act of a Notary that meet the requirements as a participant in a crime shall only cause the Notary to be accused equally with the perpetrator. However, such act does not automatically affect the Notarial Deed. It can only be implied to a Notarial deed, only if, the Deed does not drafted in accordance with the requirementsunder UUJN, namely, the deed does not made in a notarial form which can only be equalized to a non notarial form of deed."

"Tesis ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RUPS LB) yang dilakukan dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. Golden Bird Metro pada tanggal 18 Maret 2008. RUPS LB ini adalah yang kedua kalinya diadakan karena pada saat RUPS pertama tidak memenuhi kuorum. Panggilan Rapat kedua dilakukan oleh Direksi pada tanggal 10 Maret 2008. Kemudian RUPS LB ini menimbulkan permasalahan hukum dan menjadi objek sengketa di Pengadilan. Akta Risalah RUPS LB diminta pembatalan di pengadilan, dan Notaris yang membuat akta tersebut juga digugat oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam kasus ini Penggugat yang merupakan Direktur Utama dan sekaligus pemegang saham 33,3 % saham dari PT. Golden Bird Metro menggugat Notaris PM, notaris di Jakarta Pusat yang membuat akta risalah RUPS LB PT. Golden Bird Metro nomor 24 tanggal 18 Maret 2008. Penggugat menyatakan bahwa pada saat pelaksanaan RUPS tidak pernah ada pembahasan terhadap agenda RUPS dikarenakan pada rapat terjadi perdebatan mengenai siapa yang berwenang memimpin RUPS dan menyatakan tergugat telah menyalahgunakan wewenang sebagai notaris dengan menuangkan rekayasa peristiwa hukum RUPS LB ke dalam berita acara RUPS. RUPS LB ini bukan dipimpin oleh Pengugat karena dalam kedudukannya selaku Direksi masih terlibat sengketa dengan perseroan di pengadilan. Menurut ketentuan yang berlaku pasal 99 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Direktur Utama (Penggugat) menjadi tidak berwenang mewakili perseroan. Penyelenggaraan RUPS LB ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenai jangka waktu pemanggilan RUPS akan tetapi melanggar Anggaran Dasar perseroan mengenai pihak yang berwenang memimpin RUPS. Perbuatan hukum memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tidak termasuk tindakan hukum pengurusan perseoran. Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

---

This thesis discusses Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as RUPS LB) executed and attended by all shareholders of PT. Golden Bird Metro on 18 March 2008. This RUPS LB is convened in the second time due to the failure of quorum in the First RUPS. The Second Meeting Summon was convened by Directors on 10th March 2008. Then this RUPS LB results in legal dispute and becomes the object of dispute in the Court. Deed of Minutes of RUPS LB is requested to be ineffective by the Court, and Notary who prepared the deed is also claimed by a suffered party. In this case, the Plaintiff constituting President Director and the holder of 33% shares from PT. Golden Bird Metro files claim to the Notary of PM, notary public practicing in Central Jakarta executing the deed of minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Golden Bird Metro Number 24 dated 18 March 2008. The Plaintiff said that during the performance of RUPS, there was no discussion concerning the agenda of RUPS, because in the course of RUPS, there was debate regarding an authorized party who would chair the RUPS and declared that the defendant has misused the authority as notary by entering manipulation of legal circumstance of RUPS LB into in minutes of RUPS. This RUPS LB was not chaired by the Plaintiff because in their capacity as Directors, they remain in dispute in court. Pursuant to the prevailing provisions under Article 99 of Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007, President Director (The Plaintiff) shall reserve no authority to represent the company. The performance of this RUPS LB is in accordance with provision of Law of Limited Liability Company regarding period of summon of RUPS, but they violated Articles of Association of the company regarding a party authorized to chair the RUPS. Legal act in chairing the General Meeting of shareholders shall exclude legal act, administration of law, personal administration. This research is conducted on the basis of library research method with the nature of normative jurisdiction."