Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan Undang-Undang Perkawinan mengharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang telah dilakukan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang - Undang Perkawinan. Apabila dalam suatu hubungan lahir seorang anak tanpa adanya ikatan perkawinan maka kedudukan anak tersebut adaah sebagai anak luar kawin. Untuk memberikan perlindungan, status dan kepastian hukum terhadap anak luar kawin tersebut perlu adanya pengesahan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut bagaimana proses tahapan pengesahaan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan dan bagaimana ketetapan hukum terhadap status kewarganegaraan anak luar kawin beda kewarganegaraan yang telah disahkan. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan data utama yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier Sementara itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu mengacu pada data penelitian yang diteliti oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Proses pengesahan anak luar kawin dari pasangan berbeda kewarganegaraan pada prinsipnya sama dengan proses pengesahan anak luar kawin biasa yang kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia (WNI). Yaitu pengesahan dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Catatan Sipil. Ketetapan hukum terhadap status anak luar kawin beda kewarganegaraan yang telah disahkan yaitu memiliki kewarganegaraan ganda sampai dengan berusia 18 tahun atau sudah kawin apabila kedua orang tua tetap pada kewarganegaraan masing-masing. Tetapi apabila salah satu orang tua mengikuti kewarga negaraan pasangannya maka si anak mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya tersebut.

---

A marriage is legitimate if conducted according to the laws of each partner's religion and belief. The Marriage Law requires the couple to keep their marriage record. As stated in Article 2 of Marriage Law, if a child is born from a relationship without marriage then the status of the child is a child born out of wedlock. To provide protection, status, and legal status of the child born out of wedlock, ratification is required by registering the marriage of the parents.

Based on the description above, this thesis draws up the problem of stages of ratification process for children born out of wedlock from relationship of different citizenship and ratified legal provisions for children born out of wedlock from relationship of different citizenship. The author applies the juridical-normative literature research method, with the main data used are secondary data obtained from the literature in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data analysis used in this study is qualitative research that refers to the data examined by the author.

Based on results of the research, the author concluded that ratification process for children born out of wedlock from relationship of different citizenship is essentially similar to ratification process for children born out of wedlock from relationship between Indonesian citizens. The ratification is carried out simultaneously with the registration of the marriage of the parents in the Civil Registry Office. Ratified legal provisions regarding the status of children born out of wedlock from relationship of different citizenship include that the child has dual citizenships until the age of 18 years or married when the parents remain in their respective citizenships. But if one parent follow either parent's citizenship, the child's citizenship shall follow the citizenship of the parents."

"Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendifinisikan anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dikenal sebagai anak luar nikah. Dalam pasal 43 ayat (2) UU No. l Tahun 1974 disebutkan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur perihal anak luar kawin itu. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 66 UU Nomor 1 Tahun 1974, mengenai anak luar kawin akan digunakan ketentuan yang lama yaitu KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata pada umumnya membedakan kedudukan serta perlindungan hukum antara anak luar kawin dan anak sah. Secara hukum, anak sah memiliki kedudukan dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan anak luar kawin. Perbedaan ini dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemanusiaan. Apabila dibandingkan dengan di Belanda, sebagai negara asal KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, perbedaan kedudukan antara anak sah dengan anak luar kawin ini sudah tidak terlalu jelas terlihat. Belanda telah banyak melakukan perkembangan dan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan mereka terkait kedudukan dan perlindungan hukum anak luar kawin sehingga antara anak sah dan anak luar kawin mempunyai kedudukan hukum yang setara. Tesis ini akan membahas mengenai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin di Indonesia serta perbandingannya dengan di Belanda. Seilain itu dalam tesis ini juga akan dibahas dan dianalisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2142K/Pdt/1989. Penelitian ini adalah penelitian berjenis hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif dan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan dan perlindungan hukum anak Iuar kawin di Indonesia cukup berbeda dengan yang ada saat ini di Belanda. Ketentuan perundang-undangan terhadap kedudukan dan perlindungan hukum anak Iuar kawin di Belanda sudah banyak mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Sedangkan mengenai anak luar kawin di Indonesia masih diberlakukan ketentuan dalam KUHPerdata. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah meninjau ulang permasalahan serta ketentuan perundang-undangan di Indonesia guna menjamin perlindungan hukurn yang penuh terhadap kedudukan anak luar kawin di Indonesia.

---

Article 42 of Law Number I ofthe year 1974 defined legitimate child as child born in or as a result of a legitimate marriage. While children bom outside a legitimate marriage is known as an illegitimate child. Article 43 point (2) of Law Number l of the year 1974 stated that the status of an illegitimate child shall be Further regulated on a Govemment Regulation. But up until now, there is no Government Regulation governing the subject. Therefore, pursuant to Article 66 of Law Number 1 of the year 1974, concerning the illegitimate children, will be used the old provisions of the Indonesian Civil Code. The provisions of the Indonesian Civil Code generally distinguish the legal status and protection between an illegitimate and legitimate child.

Legally, legitimate children have a stronger legal status and protection than illegitimate children. This distinction is considered incompatible with the sense of justice, decency and humanity. Compared with the Netherlands, as the country of origin of the Indonesian Civil Code, the difference between legitimate children mtd children born out of wedlock is not so clearly visible. The Dutch have done many developments and changes to their statutory provisions related to the legal status and protection of children bom out of wedlock so that there is an equal standing between legitimate children and children born outside a legitimate marriage.

This thesis will discuss the legal, status and protection of illegitimate children in Indonesia and its comparison with the Netherlands. In this thesis will also be discussed and analyzed the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2142K/Pdt/1989. This research is a normative juridical law manifold with qualitative methods and descriptive design.

The results stated that the legal status and protection of illegitimate children in Indonesia is quite different from those currently in the Netherlands. Statutory provisions on legal status and protection of illegitimate children in the Netherlands has come trough a great progress in accordance with the development ofthe society. As for children outside of marriage in Indonesia, the provisions of the Indonesian civil code are still applicable.

The results of this study suggest that the government should review the issues and the provisions of legislation in Indonesia in order to ensure full legal protection against the position of a child outside marriage in Indonesia."

"Anak luar kawin tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah. Anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya. Maka dari itu, perlu ada upaya perlindungan hukum untuk pemenuhan hak-hak anak luar kawin. Salah satu upaya hukum perlindungan hukum terhadap anak luar kawin yakni pengakuan anak luar kawin. Pengakuan anak luar kawin bertujuan agar anak luar kawin mendapatkan hak-haknya sebagai anak luar kawin yang diakui sah. Pengakuan anak merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan pada kantor pencatatan sipil setempat guna mendapatkan suatu bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam pelaksanaanya, yang dapat melakukan pengakuan anak luar kawin yaitu ayah kandung, hal tersebut dikarenakan ibu kandung secara langsung telah memiliki hubungan keperdataan dengan anak luar kawinnya. Namun, persetujuan ibu kandung merupakan hal wajib yang diperoleh ayah kandung untuk melakukan suatu pengakuan anak luar kawin. Pengaturan terbaru mengenai pengakuan anak luar kawin diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun, ketentuan pada pengaturan tersebut terdapat kejanggalan dikarenakan bertentangan dengan ketentuan mengenai pengakuan anak pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengakibatkan kerugian bagi anak luar kawin. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini akan menyajikan kesimpulan bahwa Pasal 49 ayat ke- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memiliki berbagai kelemahan pada Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/Jkt.Pst dengan pembuktian bahwa ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih berlaku seluruhnya.

---

Child born out of wedlock does not have the same rights as a legal child. Child born out of wedlock does not have a civil relationship between them and their biological father. Therefore, they need a legal protection for the fulfillment of the rights of an out-of-wedlock child. One of the legal protection for an out-of-wedlock child is recognition of child. This kind of recognition of child aims to make an out-of-wedlock child to get their rights as an out-of-wedlock child that is recognized as legitimate. The Recognition of child is an important vents in Indonesia that must be recorded with the Local Civil Registration Office in order to obtain a written evidence that has the legal force of law. In practice, someone who can do recognize an out-of-wedlock child is the biological father, is it because the biological mother has directly had a civil relationship with the out-of-wedlock child. The consent of the biological mother is mandatory for the biological father to carry out a recognition of an out-of-wedlock child. The latest arrangements regarding the recognition of an out-of-wedlock child are regulated in Article 49 of Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to the Population Administration Law. The article has a discrepancy because it is contrary to the provisions regarding the recognition of children in the Civil Code which results in losses for an out-of-wedlock child. The research method used in this study is normative juridical which is descriptive analysis. The results of this study will present the conclusion that Article 49 paragraph (2) of Law Number 24 of 2013 does not have strong legal force in Determination Number 456/Pdt.P/2020/PNJkt.Pst with proof that the provisions regarding the recognition of extramarital children in the Civil Code are still in full force."

"Permasalahan kependudukan masih sangat kompleks. Salah satu hal nyata yang dihadapi adalah pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi. Salah satu bagian dari pertumbuhan penduduk tidak terlepas dari jumlah anak lahir hidup. Salah satu faktor yang diduga berhubungan dengan jumlah anak lahir hidup adalah status ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat besar hubungan antara status ekonomi dengan jumlah anak lahir hidup pada wanita usia kurang dari 45 tahun berstatus kawin yang masa reproduksinya masih berjalan dan usia 45-49 tahun berstatus kawin yang sudah masuk ke akhir masa reproduksi. Penelitian ini dilakukan menggunakan desain studi potong lintang menggunakan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Penelitian ini menemukan bahwa pada kedua kelompok umur diketahui bahwa terdapat hubungan signifikan antara status ekonomi dengan jumlah anak lahir hidup. Ditemukan pula bahwa odds lebih besar ditemukan pada status ekonomi sangat miskin, miskin, menengah, dan kaya dibanding dengan wanita yang status ekonominya sangat kaya. Selanjutnya ditemukan bahwa pada wanita usia kurang dari 45 tahun, didapati hasil bahwa variabel pendidikan, status pekerjaan, usia pertama menikah, penggunaan kontrasepsi, dan preferensi jumlah anak menjadi perancu antara status ekonomi dengan jumlah anak lahir hidup. Sedangkan pada wanita usia 45-49 tahun, variabel wilayah tempat tinggal, statuspekerjaan usia pertama menikah, penggunaan kontrasepsi, dan preferensi jumlah anak menjadi perancu antara status ekonomi dengan jumlah anak lahir hidup.

---

Population issues are still very complex. One of the real problems faced is population growth which is still relatively high. One part of population growth can not be separated from the number of children ever born. One of the factors thought to be related to the number of children ever born is economic status. This study was conducted to examine the relationship between economic status and the number of live births in women aged less than 45 years who are married whose reproductive period is still running and those aged 45-49 years who are married who have entered the end of their reproductive period. This research was conducted using a cross-sectional study design using data from the Indonesian Demographic Health Survey (IDHS) in 2017. This study found that in both age groups it was known that there was a significant relationship between economic status and the number of children ever born. It was also found that greater odds were found for very poor, poor, middle, and rich economic status compared to women whose economic status was very rich. Furthermore, it was found that in women aged less than 45 years, it was found that the variables of education, employment status, age at first marriage, contraceptive use, and preference for number of children were confounders between economic status and the number of children ever born. Meanwhile, for women aged 45-49 years, the variables of area of ​​residence, employment status at the age of first marriage, contraceptive use, and preference for number of children become confounders between economic status and number of children ever born"

"Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menganalisa ketetapan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan perwalian anak luar kawin yang masih berstatus di bawah umur sebagai ahli waris pada penetapan tersebut di atas, yang permohonan penetapannya dilakukan untuk memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis yuridis normatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa apabila salah satu orang tua telah meninggal dan meninggalkan anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, maka harta peninggalan mereka harus tetap diberikan melalui prosedur yang tertera pada Ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan hukum terkait lainnya. Pengakuan dan perwalian terhadap anak luar kawin tersebut wajib dilaksanakan dan ditetapkan oleh pengadilan supaya memperoleh perlindungan hukum yang kuat dari negara khususnya dalam hak mewaris.

---

This study was carried out with the aim of describing and analyzing the decisions of the Panel of Judges in determining the application for guardianship of illegitimate children who are still underage as heirs in the determination above, whose application for stipulation is carried out to provide legal protection for children. The research method used in this study is a normative juridical type. The results of the study explain that if one of the parents has died and left a child out of wedlock who has been legally recognized, then their inheritance must still be given through the procedures stated in the provisions of the Civil Code and other related laws. Recognition and guardianship of the child out of wedlock must be implemented and determined by the court in order to obtain strong legal protection from the state, especially in the right of inheritance."

"Beberapa hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara strategi pengasuhan dan parenting self-efficacy pada orangtua dengan anak usia kanak-kanak madya di benua Amerika. Adanya perbedaan budaya Amerika dan Asia membuat peneliti akan melakukan penelitian serupa di benua Asia, khususnya di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara strategi pengasuhan dan parenting self-efficacy pada orangtua dengan anak usia kanak-kanak madya. Partisipan penelitian adalah 302 orangtua pada rentang usia 25-45 tahun, yang memiliki anak usia kanak-kanak madya (5-12 tahun). Parenting self-efficacy adalah estimasi orangtua terhadap kompetensinya dalam menjalankan peran sebagai orangtua atau persepsi orangtua terhadap kemampuannya dalam memberikan pengaruh yang positif pada tingkah laku dan perkembangan anak (Coleman & Karraker, 2000), dan strategi pengasuhan adalah berbagai bentuk tingkah laku orangtua untuk mengarahkan dan memengaruhi perilaku anak (Laforce, 2004). Teknik statistik yang digunakan adalah teknik korelasi Pearson. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara strategi pengasuhan dan parenting self-efficacy, dengan nilai koefisien korelasi r = + 0.221, p < 0.01, one-tailed, yang diukur oleh 36 aitem Self-efficacy for Parenting Task Index (SEPTI) dan 59 aitem Parenting Strategies Questionnaire (PSQ) ? refined version. Hasil tersebut berarti semakin tinggi strategi pengasuhan yang dimiliki orangtua, maka semakin tinggi pula tingkat parenting self-efficacy pada orangtua. Implikasi dari penelitian ini akan didiskusikan selanjutnya.

---

Researches have shown the relationship between parenting strategies and parenting self-efficacy among parents with middle childhood children in America. Culture differences between America and Asia brings this study to find the relationship between parenting strategies and parenting self-efficacy in Asia, especially in Indonesia. The purpose of this study was to find the relationship between parenting strategies and parenting self-efficacy among parents with middle childhood children. Participants in this study were 302 parents in age range from 25 to 45, who have child at middle childhood age (5-12 years old). Parenting self-efficacy is parents? estimation of their competences in parenting or parents? perception of their ability to provide positive influence in child behavior and child development (Coleman & Karraker, 2000), and parenting strategies are various forms of parents? behavior to direct and affect child?s behavior (Laforce, 2004). Statistical techniques that used in this study was Pearson correlation. The result of this study indicate that there is a positive and significant relationship between parenting strategies and parenting self-efficacy in parents with child at middle childhood age, with coefficient correlation r = + 0.221, p < 0.01, one-tailed, as measured by 36 items of Self-efficacy for Parenting Task Index (SEPTI) and 59 aitems of Parenting Strategies Questionnaire (PSQ) - refined version. This result shows the higher parents parenting strategies, then the higher level of parenting self efficacy in parents. Implication of this study are discussed."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeteksi awal keterlambatan bahasa dan bicara menggunakan early language milestone scale 2 (ELMS2) pada anak usia 18-36 bulan dengan faktor yang memengaruhi dan hubungannya dengan riwayat lahir prematur. Jumlah subjek penelitian sebesar 96 subjek, dengan 48 subjek anak lahir prematur (kelompok studi) dan 48 subjek anak lahir cukup bulan (kelompok kontrol). Sebanyak 22 subjek (68,8%) anak dengan riwayat lahir prematur mengalami keterlambatan bahasa dan bicara dibandingkan anak cukup bulan, p = 0,017; OR 3,2 (1,3-7,9). Faktor riwayat perawatan NICU, p < 0,001; OR 5.4 (2.0 - 14.5), riwayat kuning (jaundice), p = 0,046; OR 2.8 (0.9 - 7.7), riwayat kelurga dengan gangguan bahasa dan bicara, p = 0,003; OR 3.4 (2.5 - 4.6), jumlah screen time ³ 2 jam, p= 0, 030; OR 2.6 (1.0 – 6.5), status ekonomi, p= 0,017, dan pendidikan ibu, p<0,001 merupakan faktor yang memengaruhi kejadian keterlambatan bahasa dan bicara, sedangkan jumlah anak, p = 0,378 dan bilingualisme, p= 0,204, tidak memengaruhi kejadian keterlambatan bahasa dan bicara.

---

This study aims to detect early language and speech delays using the early language milestone scale 2 (ELMS2) in children aged 18-36 months with influencing factors and their relationship with a history of premature birth. The number of study subjects was 96 subjects, with 48 subjects born prematurely (study group) and 48 subjects born at term (control group). A total of 22 subjects (68.8%) of children with a history of preterm birth had language and speech delays compared to full-term children, p = 0.017; OR 3.2 (1.3-7.9). Factors such as history of NICU care, p < 0.001; OR 5.4 (2.0 - 14.5), history of jaundice, p = 0.046; OR 2.8 (0.9 - 7.7), family history of language and speech disorders, p = 0.003; OR 3.4 (2.5 - 4.6), screen time ≥ 2 hours, p = 0, 030; OR 2.6 (1.0 - 6. 5), economic status, p = 0.017, and maternal education, p < 0.001 were factors that influenced the incidence of language and speech delay, while the number of children, p = 0.378 and bilingualism, p = 0.204, did not influence the incidence of language and speech delay."

"Adanya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana anak luar kawin yang diakui sah dapat mewaris bersama golongan ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab undang-undang Hukum Perdata, dalam hal anak luar kawin yang diakui sah mewaris bersama golongan satu berhak mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah dengan putusan hakim. Perlunya memperhatikan perbedaan konteks mengenai perkawinan yang sah dan pengakuan anak luar kawin dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran terhadap nilai terhadap anak luar kawin yang diakui sah dalam hal mewaris bersama ahli waris lainnya dan akibat hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara secara sistematis dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan dapat disimpangi dan dapat terjadi pergeseran nilai hak waris atas anak luar kawin yang diakui sah. di mana anak luar kawin yang diakui sah “dianggap sama” dengan anak sah didukung dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, perkembangan di Belanda di mana Nieuw Burgerlijk Wetboek sudah tidak membedakan anak luar kawin yang diakui sah dan memberikan bagian yang sama dengan anak sah, argumentum per analogiam, teori tujuan hukum yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan prinsip persamaan atas kesempatan, teori sistem hukum yang yang tidak hanya mengacu pada substansi hukum, tetapi juga melihat kultur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pergeseran nilai ini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada anak luar kawin yang diakui sah sama dengan anak sah, khususnya dalam hal pewarisan

---

Indicating a distinction between applicable legislation where illegitimate children that has been acknowledged officially are recognized as heirs attach themselves to other heirs class according to article 863 of the civil code law, outsiders are admitted to inheritance along with first heirs class is entitled to inherit 1/3 of those who should have been granted if they were legitimate children and verdict. It is necessary to pay attention to different contexts regarding legal marriages and recognition of illegitimate children in the Civil Code and Act Number 1 of 1974 on Marriage. The problem in this paper is the shifting value in inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially in terms of co-inheriting with other heirs and legal consequences. The research method used is juridical normative by means of secondary data by data study and interview which is systematic and qualitative. The results of the research explain that applicable legislation may be ruled out and there can be shifting value of inheritance rights to illegitimate children that has been acknowledged officially where is recognized ‘equal’ as a legitimate child supported by development of values ​​living in the community, development in Netherlands where Nieuw Burgelijk Wetboek is no longer differentiate illegitimate children that has been acknowledged officially and give equal portion of the estate with their legitimate children, argumentum per analogiam, legal objectives that prioritizes justice by observing the principle of fair equality of opportunity, the theory of the legal system which not only refers to the substance of the law, but also see the legal culture. The legal consequences of this shifting value is illegitimate children that has been acknowledged officially have equal rights and obligations with legitimate children, especially in inheritance"

"Anak luar kawin lahir akibat dari suatu hubungan di luar perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun negara. Setiap anak, tanpa memandang statusnya, memiliki hak atas identitas yang diwujudkan dalam bentuk akta kelahiran. Perbedaan status antara anakluar kawin dengan anak sah menjadikannya memiliki kedudukan yang berbeda dalam memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya. Dalam akta kelahiran anak luar kawin hanya tertulis nama ibu saja, sehingga anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Pada praktiknya, banyak ayah yang merasa tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi maupun memenuhi hak-hak anak luar kawin lainnya karena tidak dicantumkan namanya pada akta kelahiran anak luar kawin. Padahal, setiap anak juga berhak untuk dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Tidak adanya hubungan perdata antara ayah dengan anak luar kawin menyebabkan hak-hak anak tersebut berkurang ataupun hilang, salah satunya ialah hak waris. Sehingga, apabila ingin memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya, maka ayah tersebut harus melakukan pengakuan anak luar kawin yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, yakni dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan menyertakan bukti yang menunjukkan kebenaran adanya hubungan darah yang umumnya dilakukan dengan tes DNA atau deoxyribonucleic acid. Permohonan pengakuan anak luar kawin dapat pula diajukan oleh ibu kandung dari anak maupun anak itu sendiri. Pencantuman nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin merupakan hasil penetapan pengadilan dari permohonan pengakuan anak luar kawin. Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum yang akan terjadi terhadap anak maupun ayahnya dengan dicantumkannya nama ayah pada akta kelahiran anak luar kawin. Selain itu, dengantimbulnya hubungan perdata dengan anak luar kawinnya akankah menimbulkan dampak bagi keluarga lain dari ayah apabila ayah tersebut memiliki istri maupun anak sah. Penelitian ini akan menjawab permasalahan tersebut dengan menganalisis kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr.

---

Children out of wedlock are born as a result of a relationship outside of marriage that deemed according to religion and state. Every child, regardless of their status, has the right to identity which manifested in the form of a birth certificate. The difference of status between children out of wedlock and legitimate children makes them have a different position in having civil relations with their parents. In the birth certificate of a child out of wedlock only the mother's name is written, so that a child out of wedlock only has a civil relationship with his mother. In practice, many fathers feel they have no

obligation to support or fulfill the rights of their children out of wedlock since their names are not listed on the birth certificates of children out of wedlock. In fact, every child also has the right to be raised by both parents. The absence of a civil relationship between father and child out of wedlock causes the child's rights to decrease or even disappear, one of which is the inheritance rights. However, if someone wants to have a civil

relationship with their biological father, the father must acknowledge an illegitimate child as stipulated in Presidential Regulation Number 96 of 2018, namely by submitting an application to the court and showing evidence of a blood relationship which is generally carried out by blood test DNA or deoxyribonucleic acid. An application for acknowledgement of a child out of wedlock can also be submitted by the biological mother of the child or even the child himself. The inclusion of the father's name on the birth certificate of a child out of wedlock is the result of a court determination on an application for the acknowledgement of a child out of wedlock. The problems that underlies this research is regarding the legal consequences that will occur to both the child and the father by including the father's name on the birth certificate of a child out of wedlock. Moreover, the emergence of a civil relationship with illegitimate child will have an impact on other families from the father if the father has a wife or legitimate children. The research will answer these problems by analyzing the case at the North Jakarta District Court Determination Number 726/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr."

"Permohonan pengesahan anak luar kawin merupakan suatu upaya untuk memperbaharui status seorang anak luar kawin menjadi anak sah. Selama ini, permohonan pengesahan anak diajukan ke Pengadilan oleh ayah dan ibu dari seorang anak yang ingin disahkan. Namun, pada praktiknya terdapat seorang anak luar kawin yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan status anak sah kepada dirinya sendiri. Permohonan tersebut terlihat dalam Penetapan No. 36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST. yang kemudian dimohonkan upaya kasasi dalam Putusan No. 3561 K/Pdt/2020. Upaya permohonan pengesahan anak di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun, permohonan pengesahan anak luar kawin yang diajukan oleh dirinya sendiri memiliki keterkaitan dengan adanya hubungan perdata yang dimiliki anak luar kawin kepada ayah dan/atau ibunya. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 atas uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan laki-laki yang berhubungan darah dengannya beserta masing-masing keluarga mereka. Tulisan ini membahas mengenai pengaturan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh anak luar kawin terhadap dirinya sendiri menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif, khususnya pada pertimbangan hukum yang diterapkan dalam Putusan 3561 K/Pdt/2020.

---

An application for legalization of a child out of wedlock is an attempt to renew the status of a child out of wedlock to become a legitimate child. So far, applications for child authorization are submitted to the Court by the father and mother of a child who wants to legalize. However, in practice there is a child out of wedlock who submits an application to the Court to determine the status of a legitimate child for himself. The application can be seen in Decree No. 36/Pdt.P/2020/PN.JKT.PST. which was later petitioned for cassation in Decision No. 3561 K/Pdt/2020. Efforts to apply for child legalization in Indonesia are regulated in the Civil Code, Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Dissemination of the Compilation of Islamic Law. However, the application for legalization of an illegitimate child submitted by himself is related to the existence of a civil relationship that an illegitimate child has with his father and/or mother. After the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 regarding the judicial review of Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is enforced, Children out of wedlock have civil relations with their mothers and men who are related by blood to them and their respective families. This paper discusses the arrangement of applications for child legalization submitted by children out of wedlock against themselves according to Indonesian laws and regulations using the juridical-normative analysis method, especially on legal considerations applied in Decision 3561 K/Pdt/2020"