Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai usaha kredit yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditujukan kepada usaha mikro dan kecil serta masyarakat pedesaan. Dalam menjalankan usaha kredit, BPR harus bersaing dengan bank umum yang mulai merambah usaha kredit mikro. Dengan adanya perbedaan kemampuan usaha, BPR patut mendapatkan perlindungan usaha. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah perlindungan usaha kredit BPR dan pengaruh usaha kredit mikro bank umum terhadap usaha kredit BPR. bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara narasumber. Perlindungan usaha BPR dilakukan dengan mengadakan Apex Bank dan linkage program. Pada Apex Bank, bank umum bertindak sebagai bank pengayom yang membantu likuiditas BPR dalam kondisi mismatch. Apex Bank melakukan penghimpunan dana dari BPR anggota, menyediakan bantuan finansial bagi BPR anggota yang mengalami mismatch dan membantu pengembangan teknologi informasi dan sumber daya manusia BPR anggota. Sedangkan pada linkage program, BPR dan bank umum bekerjasama dalam menyalurkan kredit. Pada program ini, bank umum menyalurkan kredit mikro kepada nasabah debitur mikro melalui BPR. Penyaluran usaha kredit mikro yang dilakukan bank umum berpengaruh terhadap usaha kredit mikro BPR sejak awal dimulainya ekspansi usaha kredit bank umum tahun 2004, dimana pertumbuhan kredit BPR meningkat namun lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sebelum ekspansi usaha kredit bank umum.

---

The focus of this study is Business Credit of Rural banks which is oriented to micro and small communities. In running credit business, Rural Banks must compete with commercial banks which began reaching micro credit. With the differences in the ability of businesses, rural banks deserve protection. The issues in this thesis are, the protection of rural banks and influence of commercial banks' microcredit business to the credit of rural banks. The form of this study is Juridical-Normative, research that emphasize the use of legal norms in writing and supported by the interview of informants. Protection of Rural Bank?s a commercial bank act as the protector that helps rural banks' liquidity in mismatch conditions. Apex Banks collect funds from rural banks which are its members, provide financial assistance for members who experience a mismatch and help the development of rural banks' information technology and human resources. While the linkage programme, rural banks and commercial banks cooperate in extending credit. In this program, banks extend credit to micro debtors through rural banks. Distribution of micro credit of commercial banks affect the rural banks micro credit since the beginning of commercial banks' micro credit in 2004, which micro credit of rural banks increase but slower than before the axpantion of commercial banks' credit."

"Penelitian bertujuan untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Peneiltian dlmulai dengan hipotesis-hipotesis yang dibangun berdasarkan teori-teori dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, dan kemudian menguji hipotesishipotesis tersebut untuk menjawab permasalahan yang diangkat.Ditinjau dari maksud studi, sifat hubungan antar variabel pada penelitian ini merupakan hubungan causal, oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat explanatory.Ditinjau dari cakupan topik, penelitian ini merupakan statistical study, dan berdasarkan dimensi waktu data yang akan dianalisis, peneitian ini menggabungkan analisis data cross sectional dan time series.Populasi sampel adalah seluruh BPR di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Karawang, sedangkan sampel penelitian ditentukan dengan metode proportional stratified random sampling karena sifat populasi yang heterogen. Jumlah sampel adalah 30 BPR atau sebesar 11% dari jumlah populasi.Hasil estimasi model memberikan informasi bahwa hasil Uji Serempak (Uji F) dan Uji Parsial (uji t) signifikan artinya semua variabel babas secara bersama-sama maupun secara individu mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan dari hasil Uji Asumsi Klasik memberikan informasi bahwa pada model tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas.Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan pemanfaatan teknologi informasi yang tercermin dari pemanfaatan komputer di BPR signifikan berpengaruh terhadap pengembangan kredit BPR, modal dan kredit signifikan berpengaruh terhadap kemampuan memperoleh laba dan bunga serta insentif deposito signifikan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah deposito."

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat hal mana ditandai dengan tumbuhnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan berkembangnya Bank-Bank Umum Syariah baik yang berasal dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah maupun yang pada awalnya merupakan Unit Usaha Syariah Bank konvensional, paradigma ini menimbulkan beberapa hal yang perlu dibahas kembali secara mendalam yakni 1) Apakah yang dimaksud dengan Konsep Syariah dan Kontrak Wadi'ah dalam Perbankan Syariah? 2) Bagaimanakah mekanisme peningkatan status Bank Perkredican Rakyat Syariah (BPRS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS)? dan 3) Apakah bentuk hubungan kontrak yang digunakan dalam peningkatan status Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang sejalan dengan konsep syariah? Dengan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan.yaitu: 1) Pemberian izin usaha Bank Umum Syariah dan BPR Syariah dilakukan dalam dua tahap: a) persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank: dan b) izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank setelah persiapan pendirian selesai dilakukan, 2) Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Sedangkan modal disetor untuk BPR Syariah berkisar antara Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp. 2.000.0D0.000,00 (dua miliar rupiah) tergantung lokasi atau wilayah tempat pendiriannya, 3) Prosedur untuk meningkatkan status BPR Syariah menjadi Bank Umum Syariah dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia dan menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu berlaku bagi Bank Umum Syariah, termasuk ketentuan tentang jumlah persyaratan modal disetor yang mengatur tentang kewajiban menyetor 30% dari jumlah modal minimum tersebut dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. salah satu calon pemilik, 4) Mekanisme peningkatan status BPR Syariah menjadi Bank Umum Syariah dengan menggunakan Kontrak Wadiah dengan Bank Indonesia sudah sesuai denqan konsep perbankan syariah karena merupakan hubungan hukum."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kredit kepada pemerintah terhadap bank umum di Indonesia, khususnya terhadap pendalaman bank umum di Indonesia, profitabilitas bank umum di Indonesia, dan efisiensi bank umum di Indonesia untuk periode 2006-2011. Pemberian kredit kepada pemerintah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pembelian surat berharga utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel yang diolah dengan menggunakan metode fixed effect model beradasarkan pengujian untuk metode yang paling tepat dan sesuai dengan data yang diperoleh. Penelitian ini menemukan bahwa kredit kepada pemerintah secara signifikan memberikan dampak yang negatif terhadap pendalaman bank pada bank umum di Indonesia. Temuan lainnya adalah bahwa pemberian kredit kepada pemerintah secara signifikan memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia, namun di lain sisi pemberian kredit kepada pemerintah secara signifikan memberikan dampak negatif terhadap efisiensi perbankan di Indonesia.

---

The aims of this research is to analyze the impact of credit for government to conventional bank in Indonesia, especially bank deepening in conventional bank in Indonesia and conventional bank performance that described by profitability and efficiency of the conventional bank in Indonesia during 2006-2011 period. Credit to government in this research contain purchase of debt securities that issued by the government. This research using panel data, that being processed by fixed effect model method after doing a model selection to get the best suitable method with the data and Indonesian conditions. The finding of this research is credit for government give negative impact for the bank deepening at the conventional bank in Indonesia. Another finding of this research is credit for government give positive impact for conventional banks profitability in Indonesia but in the other hand give negative impact for conventional banks efficiency in Indonesia."

"Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) berisi tentang fasilitas pemberian kredit dari bank-bank tertentu kepada masyarakat golongan menengah ke bawah dengan tidak mempersyaratkan adanya agunan tambahan bagi pihak yang mengajukan permohonan kredit. Bank Indonesia memiliki tugas untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam program perkreditan yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam Program KUR ini. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR dianalisis berdasarkan ketentuan dalam dasar hukum Program KUR serta penerapannya dalam mekanisme penyaluran KUR pada masing-masing Bank Pelaksana. Penerapan tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Program KUR adalah berupa penerapan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang terkait tentang usaha memberikan kredit atau dengan menerapkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang prinsip kehati-hatian dalam pogram KUR.

---

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program contains facility of credit from certain banks toward middle class and lower class society with no additional collateral for people that submit credit application. Bank Indonesia regulates and supervises the performance of prudential principle in the credit program that is being conducted by bank, including KUR program. The performance of prudential principle in KUR program is analyzed based on the regulations of KUR program legal basis and also the application with regards to the KUR distribution mechanism into each Performing Bank. The performance of the task of Bank Indonesia to regulate and to supervise the implementation of prudential principle in KUR program takes form in the carrying out of various rules that has been issued by Bank Indonesia in relation with credit facility allowance or with implementing particular regulation that governs about the prudential principle in KUR Program."

"ABSTRAKTerbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen menambah batasan asas kebebasanberkontrak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Disamping itu dibidang Perbankan Nasional jugaharus menjalankan amanat Arsitektur Perbankan Indonesia(API) yang merupakan policy direction bagi PerbankanNasional. Salah satu pilar dari enam pilar API yaitu pilarkeenam, adalah perlindungan konsumen, dengan beberapaprogram yang berupa mekanisme pengaduan nasabah; pendirianlembaga mediasi independen; peningkatan transparansi;informasi produk perbankan dan edukasi nasabah. Dalamrangka membangun transparansi dan informasi produkperbankan; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan konsumen wajib menjadi perhatian perbankannasional. Salah satu ketentuan tentang perlindungankonsumen adalah perjanjian baku, khususnya klausula bakuyang dilarang atau klausula eksonerasi. Berkaitan denganhal itu salah satu produk perbankan nasional, khususnya diBank adalah kredit; dimana di dalam perjanjian kredit,khususnya Pasal 1 umumnya memuat Syarat-Syarat UmumPerkreditan Bank atau Syarat-Syarat Umum; yang berisiketentuan standar pemberian kredit. Tesis ini mengupasterhadap klausula yang terdapat dalam Syarat-Syarat Umum,yang terindikasi beberapa pasalnya mengandung klausulaeksonerasi. Melalui riset di salah satu Bank Pemerintah dandengan menggunakan metode penelitian yuridis normatifmelalui studi kepustakaan yang terdiri dari dari bahanhukum primer serta peraturan perundang-undangan sebagaibahan hukum sekunder. Data dikaji dan dianalisis denganmenggunakan metode kualitatif yang tersaji secaradeskriptif normatif pada tesis ini. Dengan kesimpulan bahwabenar terdapat klausula eksonerasi, namun dengan tata carapenyampaian Syarat-Syarat Umum bersamaan dengan SuratPenawaran Pemberian Kredit, klausula baku yang ada dapatdieliminir atau ditiadakan karena calon debitur mempunyaikesempatan untuk mempelajari dan menegosiasikan kembalisyarat-syarat dimaksud."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kehadiran bank asing terhadap aksesibilitas bank yang diilustrasikan melalui jumlah ATM dan kantor cabang serta alokasi kredit oleh bank untuk usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 63 bank umum di Indonesia sebagai sampel selama 8 tahun dari 2010 hingga 2017 dan melalui metode pengolahan data panel. Kehadiran bank asing diilustrasikan melalui persentase kepemilikan asing di bank dimana bank asing kemudian dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan metode masuk mereka, yaitu akuisisi dan greenfield. Kehadiran bank asing yang dijelaskan melalui persentase kepemilikan asing di bank ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah ATM yang dimiliki oleh bank, namun, ditemukan efeknya signifikan dan negatif untuk jumlah kantor cabang bank dan alokasi kredit kepada UMKM. Metode masuknya bank asing melalui akuisisi bank domestik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah ATM dan kredit UMKM tetapi tidak pada jumlah kantor cabang, sedangkan metode greenfield ditemukan memiliki pengaruh signifikan pada jumlah ATM tetapi tidak pada jumlah kantor cabang dan kredit UMKM.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the presence of foreign banks on bank accessibility illustrated through the number of ATMs and branch offices and the allocation of credit by banks for micro, small and medium enterprises in Indonesia. This study used 63 commercial banks in Indonesia as samples for 8 years from 2010 to 2017 and through panel data processing methods. The presence of foreign banks is illustrated by the percentage of foreign ownership in banks where foreign banks are then divided into two types based on their entry methods, acquisition and greenfield. The presence of foreign banks explained through the percentage of foreign ownership in banks was found to have no significant effect on the number of ATMs owned by banks, however, the effect was found to be significant and negative for the number of bank branches and credit allocation to MSMEs. The method of entry of foreign banks through the acquisition of domestic banks did not have a significant effect on the number of MSMEs and ATMs but not on the number of branch offices, while the greenfield method was found to have a significant influence on the number of ATMs but not on the number of MSME branch offices and loans."

"Penelitian ini membahas kembali determinan NIM di Indonesia pada periode 2008-2011 dengan pendekatan two step approach seperti yang dilakukan oleh Saunders dan Schumacher (2000) serta G. Lopez-Espinosa et al. (2011). Sampel yang digunakan dalam penelitian berjumlah 49 bank umum konvensional. Hasil penelitian ini menunjukkan 3 (tiga) bagian penting yang menentukan NIM. Pertama, Bank Specific Variables seperti biaya provisi, aset lancar, dan biaya operasional secara konsisten memiliki hubungan positif dengan NIM. Kedua, spread merupakan bagian dari NIM yang nilainya sangat tergantung dengan kondisi perubahan eksternal sehingga bank lebih cepat menyesuaikan perubahan kondisi eksternal dengan mengubah nilai spread. Terakhir, nilai spread dipengaruhi oleh bagaimana bank melakukan penyebaran alokasi kredit ke sektor ekonomi. Untuk penyebaran kredit ke sektor pertanian, pertambangan, konstruksi, dan jasa-jasa sosial memiliki hubungan negatif dengan spread sedangkan penyebaran kredit ke sektor industri pengolahan memiliki hubungan positif dengan spread.

---

This paper discusses the determinant of Net Interest Margin Indonesia in 2008-2011 with the two-step approach used by Saunders and Schumacher (2000) and G. Lopez-Espinosa et al. (2011). Total sample in this research amounted to 49 commercial banks. The results showed three important things that determines the NIM. First, Bank Specific Variables such as loan loss provision, liquid assets, and operating costs are consistently has a positive relationship with NIM. Second, the spread is part of NIM whose value depends on the external conditions so that bank more quickly adapt by changing the value of the spread. Finally, the spread is influenced by how the banks make the distribution of credit allocation to economic sectors. Doing diversification credit to agriculture, mining, construction, and social services had a negative relationship to the spread while diversify credit to manufacture have a positive relationship to the spread."

"Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam kegiatan bank sebagai penyalur dana, yaitu pemberi fasilitas kredit, terdapat 2 (dua) pihak yaitu bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur. Dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit antara bank dan nasabah, kedua belah pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Pemberian fasilitas kredit oleh bank tidak lepas dari pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank atas kredit yang diterimanya. Jaminan kredit yang diberikan dapat berupa emas yang fisiknya dikuasai oleh bank sebagai pemberi kredit. Atas jaminan kredit berupa emas tersebut, bank hanya menguasai fisiknya dan bukan sebagai pemilik. Kepemilikan emas tersebut masih berada pada si nasabah debitur. Dalam praktek pemberian kredit oleh bank dengan jaminan, ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditor atas perlakuannya terhadap jaminan yang diberikan nasabah debitur. Untuk itu perlu perlindungan hukum terhadap nasabah debitur atas jaminan yang diberikannya kepada bank yang disalahgunakan sehingga menimbulkan peristiwa hukum, yaitu pelanggaran hukum yang merugikan nasabah debitur.

---

Banks as business entity are doing business activities, which is related with the function and the purpose as the depositary bank and channeling funds to the community in order to improve the living standard of the people. In bank's activities as channeling funds, that is as a credit facilitator, there are 2 (two) parties, that are bank as a creditor and debtor customers. In credit facilities activity between bank and debtor customer, both parties are bound in a relationship of law and therefore need for legal protection for the parties. Provision of credit facilities by banks cannot be separated from the provision of collateral by the customer to the bank for a loan that they have received. Credit assurance or credit collateral that is given to the bank can be form such as gold and the form of the gold is held by the bank as a lender. Gold which is as bank collateral, the bank only has a possesion of the gold physical and not acting as the owner. The ownership of that gold as a credit collateral is still on the debtor customer. On credit facilities activity with collateral, is found the indication of irregularities committed by the banks as creditor for their authority of collateral that is given by debtor customers. Based on that issue, we need legal protection to debtor customers against bank for the collateral that is given to the bank, which is being abused and caused legal events, that is tort law."