Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper reviews at how democracy in Indonesia is evolving, both as institution and as an idea in the minds of its citizen. The relationship between the central government and the regions in Indonesia are undergoing change, with a serous challenge to central authority along with related moves to decentralized political authority and economic responsibility."

"Indonesia sebagai negara multikultural terintegrasi dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan. Pada kenyataannya masih ada etnis yang mengalami diskriminasi yaitu etnis Cina, hingga sekarang kitapun masih bisa melihat adanya sentimen yang diarahkan kepada mereka. Pemisahan etnis tertentu akan mengganggu ketahanan nasional. New Museum mengubah paradigma museum dari tempat pameran masa lalu menjadi tempat pendidikan dan media komunikasi untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Etnis Cina harus direpresentasikan di museum sebagai cara untuk merangkul dan sebagai simbol pengakuan negara terhadap minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana museum nasional Indonesia mengakomodir etnis Cina dan kendala apa yang dihadapi serta cara untuk mengatasinya. Dan juga menunjukkan sejauh mana pemerintah menggunakan museum sebagai sarana pembentuk integrasi nasional. Penelitian menunjukkan etnis Cina belum direpresentasikan karena Museum Nasional Indonesia masih terjebak dalam konsep traditional museum yang berfokus koleksi dan masa lalu.

---

Indonesia as a multicultural country is integrated in the motto of Bhinneka Tungga Ika or Unity in Diversity as a symbol of unity. But now adays, there are still ethnic groups that discriminated like Chinese Ethnic as we can still see the sentiment pointed to them. The Segregation of certain ethnic will disrupt national resilience. New Museum transforms the paradigm of the museum from the place of the past exhibition into a place of education and communication media for the benefit of both present and the future. Chinese Ethnic must be represented in museums as a way to embrace and symbolize state recognition of minorities. This research aims to see the extent to which the Museum Nasional Indonesia accommodates the Chinese and what obstacles are faced and ways to overcome them. And also shows the extent to which the government uses museum as a means of forming national integration. This research shows that Chinese minority has not been represented because Museum Nasional Indonesia are still trapped in traditional museum concepts."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang integrasi madrasah dalam sistem pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sebab diintegrasikannya lembaga pendidikan Islam madrasah dalam sistem pendidikan nasional dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Data penelitian ini menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka diberbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, dan perpustakaan lain yang penulis kunjungi. Adanya dualisme antara sistem pendidikan tradisional pesantren dengan sistem pendidikan barat telah mendorong kelompok muslim moderenis untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam bernama madrasah. Oleh karena itu, madrasah di Indonesia diartikan sebagai lembaga pendidikan Islam moderen hasil perpaduan sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan barat. Seiring perkembangannya, kualitas pendidikan madrasah terus ditingkatkan hingga menemukan momentumnya pada masa Orde Baru. Pada awalnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru dilihat oleh umat Islam sebagai upaya untuk mengasingkan madrasah dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut memunculkan reaksi keras dari umat Islam sehingga mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional melalui serangkaian kebijakan.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the integration of madrasah in national education system during the New Order period. This research aimed to know the cause behind Islamic educational institutions integration, known as madrasah in the national education system by using historical research. Data in this research using primary source and secondary source was obtained through literature from some libraries, such as the Library of the University of Indonesia, National Library of Indonesia, and other libraries the author visited. The dualism exsistence between the traditional pesantren education system with the Western education system has encouraged the moderenist Muslim group to establish an Islamic educational institution called madrasah. Therefore, madrasah in Indonesia is defined as a moderen Islamic educational institution resulting from a combination of pesantren education system and Western education system. Along with its development, the quality of madrasah education continues to be improved to find its momentum during the New Order period. Initially, the policies issued by the New Order government were seen by Muslims as an attempt to isolated madrasah from the national education system. This led to a strong reaction from Muslims that prompted the government to integrate madrasah into the national education system through a series of policies."

"Penelitian ini merupakan penelitian studi perbandingan politik yang menggunakan dua studi kasus, yaitu Timor Timur dan Skotlandia, keduanya merupakan wilayah subnasional dari sebuah negara induk Indonesia dan United Kingdom (Inggris). Dengan menggunakan metode Most Similar Systems Design (MSSD) dan analisis contrast of context, penelitian ini akan membahas faktor-faktor penyebab fragmentasi identitas nasional yang terjadi di kedua wilayah, dan bagaimana perbedaan faktor penyebab tersebut memberikan dampak dalam referendum kemerdekaan Timor Timur tahun 1999 dan Skotlandia tahun 2014. penelitian ini menemukan tiga faktor utama yang menyebabkan fragmentasi identitas nasional di Timor Timur merujuk kepada proses pembentukan identitas nasional oleh negara induk dari MacIver (1999). Pertama, kebijakan pendidikan yang top-down; kedua, maraknya praktik korupsi hingga melemahkan pembangunan ekonomi secara signifikan; dan ketiga, meluasnya praktik teror kekerasan yang disertai kebuntuan penyelesaian konflik secara damai. Dalam kasus Skotlandia, terdapat pula tiga faktor yang menyebabkan fragmentasi identitas nasional. Pertama, kebijakan devolusi yang mengatur pembagian wewenang antara pusat dan daerah; kedua, kebijakan tentang kewarganegaraan serta tata kelola wilayah perbatasan yang memudahkan mobilitas penduduk antar wilayah; ketiga, kebijakan ekonomi yang menegaskan peran negara induk Inggris sebagai welfare state. Dampak dari perbedaan faktor tersebut dijawab melalui melalui temuan perbedaan orientasi masyarakat kedua wilayah, dimana sikap masyarakat Timor Timur pada referendum 1999 mayoritas menginginkan merdeka dari Indonesia, sementara penduduk Skotlandia pada referendum 2014 ingin tetap menjadi bagian dari Inggris.

---

This research is a comparative politics study that uses two case studies, East Timor and Scotland, which are a subnational region of a parent state, Indonesia and the United Kingdom (UK). Using Most Similar Systems Design (MSSD) comparative method and contrast of context analysis, this research will discuss the factors causing the fragmentation of national identity that occurred in the two regions and how these different factors impacted the 1999 East Timorese independence referendums and 2014 Scottish independence referendums. The finding showed three main factors causing the fragmentation of national identity in East Timor, referring to the process of national identity formation by the parent state as the consequences of the political environment by MacIver (1999). First, top-down education policy; second, the rampant corruption practices have significantly weakened economic development; and third, the widespread practice of violent terror followed by a deadlock in conflict resolution by peaceful means. In the case of Scotland, three factors also cause the fragmentation of national identity. First, the devolution policy that regulates the division of authority between the central and the local government; second, a policy on citizenship and border area management that facilitates the mobility of the population between regions; third, economic policies that emphasize the role of the UK as a welfare state. The impact of these different factors is answered by finding in the orientation differences of the people in these two regions, where the attitude of the people of East Timor in the 1999 referendum was the majority wanting independence from Indonesia, while the Scottish population in the 2014 referendum wanted to remain part of the UK."

"Skripsi ini membahas politik bahasa yang diterapkan oleh pemerintah Federasi Rusia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis. Bukti-bukti yang terdapat di dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pada saat ini, pemerintah Federasi Rusia melakukan pendekatan yang lain dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Kekaisaran dan Uni Soviet, dalam hal politik bahasa. Jika sebelumnya, bahasa-bahasa etnis minortas dibatasi perkembangannya, saat ini pemerintah Federasi Rusia memberikan kelonggaran bagi etnis-etnis minoritas untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya. Hal ini kemudian meruncing pada suatu kesimpulan bahwa pemerintah Federasi Rusia menggunakan politik bahasa sebagai strategi integrasi nasional model unity in diversity.

---

This thesis explains about language politics which is applied by the government of the Russian Federation. This thesis uses descriptive-analytical method. The evidence in this thesis shows that currently, the government of the Russian Federation makes different approach on language politics from previous governances. If at the previous regime, the Tsarist and Union Soviet government, ethnic languages? development was restricted, now the government of the Russian Federation guarantees the preservation and development of ethnic minorities? languages. It is then concluded that the government of the Russian Federation uses language politics as national integration strategy of unity in diversity."