Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Periode Perang Kemerdekaan merupakan masa terjadinya prosespembentukan kekuatan bersenjata/militer Indonesia, militer merupakan Salah satuunsur pendukung perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaansebagai cerminan dari perwujudan ketahanan nasional. Tetapi jarang sekaliditemui hasil karya Studi empiris orang Indonesia yang membahas tentang halyang berhubungan dengan aspek militer negaranya sendiri kecuali berupa tulisanmengenai sejarah kesatuan dan pengalaman pribadi atau otobiografi, dan lebihjarang lagi yang melakukan Studi empiris mengenai tentara Indonesia bentukanJepang yang dikenal dengan sebutan Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atauTentara Pela. Lebra rnengatakan : ?Selama ini memang ada suatu pengabaianyang cukup mencolok dalam mengadakan studi empiris mengenai tentara-tentarayang dilalih Jepang di Asia Tenggara" (Lebra, 1988:8). Padahal dalam masa Perang Kemerdekaan bahkan sampai sesudahnya pun para eks Tentara Pelamemiliki kedudukan yang sangat strategis dalam organisasi ketentaraanIndonesia, baik itu dalam Tentara Keamanan Rakyat (FKR), TentaraKeselamatan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), maupun dalamTentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagian besar kedudukan mulai dariKomandan Regu sampai Panglima Besar dijabat oleh para eks Tentara Peta,sehingga memungkinkan para eks Tentara Peta memiliki peranan yang tidak kecildalam pembentukan kekuatan bersenjata bangsa Indonesia. Walaupun adabermacam-macam pendapat mengenai alasan diperolehnya kedudukan tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:1 . Untuk mendalami pengetahuan tentang asal-usul / latar belakang eksTentara Peta, sehingga dapat mengetahui keragaman yang ada dalamTentara Peta sebagai awal terwujudnya Integrasi Nasional di Indonesia.2. Untuk mendalami pengetahuan tentang keberadaan sesungguhnyaeks Tentara Peta dalam pembentukan kekuatan bersenjata RepublikIndonesia/TNI.3. Untuk mendalami pengetahuan tentang hal-hal yang menyebabkaneks Tentara Peta banyak yang berkedudukan sebagai pemimpin pasukandi dalam kekuatan bersenjala Republik Indonesiaf / TNI.4. Untuk mendalami pengetahuan tentrang peranan yang dilakukaneks Tentara Peta dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia sebagaiSalah satu unsur pendukung Ketahanan Nasional.Kegiatan merekonstruksi pembentukan suatu badan perjuanganbersenjata pada masa Perang Kemerdekaan yang merupakan peleburandari berbagai macam kelompok perjuangan bersenjata/lasykar bentukanspontan rakyat ini dilaksanakan dalam rangka untuk meneliti peranan eksTentara Peta di dalamnya. Maka metode yang dipergunakan dalampenelitian ini ada dua jenis yaitu:a. Metode Penelitian Sejarah, tujuannya untuk membuatrekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengancara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, sertamensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta danmemperoleh kesimpulan yang kuat (Sumadi Suryabrata, 1995:16).b. Metode Penelitian Deskriptii; tujuannya untuk menyelidikidan menjelaskan/menguraikan mengenai sesuatu fenomena ataukenyataan sosial dan kaitannya dengan fenornena lainnya dalamsuatu perkembangan sosial masyarakat, dengan jalanmendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenan denganmasalah dan unit yang diteliti (Sanapiah Faizal, 1992:20)."

"Disertasi ini menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara nasionalisme Papua dan nasionalisme Indonesia di Nederlands Nieuw Guinea (NNG, khususnya perbedaan baik yang menyangkut proses maupun karateristiknya. Penyemaian nasionalisme Papua mengalami proses panjang sejak 1925 melalui pendidikan formal berpola asrama dan secara terencana hingga akhirnya dibentuk partai politik dan Dewan Nieuw Guinea. Sebaliknya proses penyemaian keindonesiaan di NNG baru dimulai pada 1945 dengan cara yang singkat tanpa pendidikan formal dan perencanaan matang. Cara yang digunakan seperti pemberontakan, rapat-rapat dan pembentukan partai politik. Karateristik nasionalisme Papua mengacu pada kesamaan ras yaitu, Melanesia yang secara fisik berkulit hitam dan berambut keriting serta memiliki pengalaman yang sama dan digagas oleh orang Belanda yaitu Kijne dan van Eechoud dengan tujuan mempapuanisasikan orang Papua. Sebaliknya karateristik nasionalisme Indonesia di NNG mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika dan dengan demikian tidak mengacu pada ras tertentu. Pelaku penyemaian keindonesia yaitu Soegoro, Gerungan dan Ratulangi dengan tujuan mengindonesiakan orang Papua berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945. Temuan ini di atas ini memperlihatkan bahwa ternyata pengalaman sejarah orang Papua berbeda dengan orang Indonesia lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, teori Renan yang selama ini digunakan oleh para negarawan, politisi dan akademisi untuk membangun nasionalisme Indonesia di NNG terlihat kelemahannya jika digunakan sebagai generalisasi yang melihat kesadaran nasional sebagai proses yang sama di setiap daerah di Indonesia. Temuan lainnya adalah bahwa konsep penyemaian dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan proses keberadaan dua nasionalisme di NNG dan krisis kebangsaan yang muncul baik di NNG maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia.

---

This dissertation shows that there is a fundamental difference between Papua and Indonesian nationalism in Nederlands Nieuw Guinea (NNG) in terms of the proscess and charateristics. The seeding of Papua nationalism in NNG has a long proscess since 1925. This nationalism was established through formal education within a well-ordered dormitory system. The development of political parties and Nieuw Guinea council were inspired by that dormitory system. By contrast, the Indonesian nationalism proscess began in 1945 through a short and un organised system. Papua nationalism has been influenced by the experience of her people who feel themselves as part of Melanesian race as it was promulgated by Kijne and van Eechoud.

Papua nationalism aimed to increase the awareness of Papuan as being different form Indonesians. Indonesian nationalist activists fought for Indonesian nationalism's motto which is unity in diversity (Bhinneka Tunggal Ika) to include the Papuans. Indonesian nationalist activists were assigned to accomplish the mission were Soegoro, Gerungan and Ratulangi. The disssertation draws its conclusion that the use of Renan's theory in developing the sense of nationalism in Papua as undivided part of Indonesia by politicians, academicians and statemen can no longger prevailed.

This study shows that conceptual generalizations are in need to be more qualified. As a matter of fact, the development of nationalism in each region has its own characteristics which is particular and cannot be generalized. This study also shows that the concept of 'penyemaian' (seeding) can be made as an alternative approach to explain and distinguish two forms of nationalism that co-exist within NNG and other parts of Indonesia."

"The most contentious issue in the Revolutionary Congress that crafted the 1899 Malolos Constitution pertained to the separation of church and state, which won by a mere on vote. Until now this episode in Philippine history has not received a satisfactory explanation, which thisarticle seeks to offer. The debate in Malolos, as argued here, was profoundly divisive because the two sides were driven by differing visions of Natioanl Community..."

"Skripsi ini membahas tentang Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga negara Asing. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif. Pengertian Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili di Indonesia. Penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia serta Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bagi Penduduk yang Berusia 17 tahun atau sudah menikah atau sudah menikah wajib memiliki KTP Elektronik.Ada tiga masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Supervisi Pemerintah terhadap Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia, Kartu Alasan Kartu Tanda Penduduk yang Merupakan Alat Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Negara Asing, serta Peraturan tentang Administrasi Kependudukan bagi Warga NegaraNegara asing. Identitas warga negara asing ketika berada di Indonesia adalah Paspor, tapi di satu sisi Orang Asing yang berada di Indonesia juga bisa dikategorikan sebagai Penduduk sehingga harus memiliki KTP Elektronik sebagai Identitas Diri dimana KTP memuat Nomor Induk Kependudukan yaitu menjadi kunci akses dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi oleh karena itu, Selain digunakan sebagai identitas diri, KTP juga berfungsi agar warga Orang asing dapat memperoleh akses ke layanan publik. Jadi, di Dalam hal ini Orang Asing yang dikategorikan sebagai Penduduk memiliki dua Identitas Diri,KTP dan paspor. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembuat kebijakan perlu mengkaji dan mempertimbangkan dalam pelaksanaan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Penduduk Elektronik untuk Warga Negara Asing selain dari ketentuan perundang-undangan, perlu juga memperhatikan kepentingan Orang Asing yang bersangkutan agar kelangsungannya dapat berjalan efektif dan dan mempertimbangkan masa tinggal Warga Negara Asing.This thesis discusses the Ownership of Electronic Identity Cards for Foreign Citizens. This study uses the Juridical-Normative method. Definition of Residents are Indonesian Citizens and Foreigners domiciled in Indonesia. Residents who are Indonesian citizens and foreign citizens who have Permanent Stay Permits in accordance with the provisions of the Population Administration Law, residents who are 17 years old or married or married are required to have an Electronic ID card.There are three issues that are discussed in this thesis, namely Government Supervision of Foreign Citizens Domiciled in Indonesia, Reason Card for Identity Card which is a Population Administration Tool for Foreign Residents, and Regulations on Population Administration for Citizens foreign country. The identity of a foreign citizen when in Indonesia is a passport, but on the one hand foreigners who are in Indonesia can also be categorized as residents so that they must have an Electronic ID card as their Personal Identity where the ID card contains the Population Identification Number, which is the key to access in the administration of public services. So therefore, apart from being used as self-identity, ID cards also function so that foreigners can gain access to public services. So, in this case Foreigners who are categorized as Residents have two Self-Identities, ID card and passport. The results of this study are that policy makers need to review and consider in the implementation of Ownership of Electronic Resident Identity Cards for Foreign Citizens apart from the provisions of the legislation, it is also necessary to pay attention to the interests of the Foreigners concerned so that their continuity can run effectively and take into account the resident's period of stay. Foreign Country."