Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada konteks tertentu, terdapat kejahatan yang mendapatkan dukungan sosial dari komunitas masyarakat dan terjadi relasi sosial yang khas antara pelaku kejahatannya dengan masyarakatnya. Demikian pula halnya dengan masyarakat di kampung X yang menjalin relasi khas dengan para bandar narkoba. Relasi yang unik ini membuat para bandar narkoba dapat menjalankan kegiatan peredaran narkobanya dengan rapi. Sebagaimana argument dari Peter Michael Blau dalam teori pertukaran sosial, bahwa ketertarikan sosial mendorong terjadi proses pertukaran sosial. Baik bandar narkoba dan warga memiliki ketertarikan sosial yang didasarkan pada pertimbangan reward instrinsik dan reward ekstrinsik. Ketertarikan atas dasar pertimbangan inilah yang membuat mutual relation diantara mereka. Berdasarkan pengamatan peneliti, pertukaran sosial yang terjadi antara bandar narkoba dengan warga dapat bersifat lestari. Dan pertukaran yang bersifat lestari tersebut terjadi antara bandar narkoba dengan warga yang supporting maupun yang bystander. Sebaliknya, ada juga kondisi dimana pertukaran sosial itu pun juga dapat terhenti. Penelitian ini mecnoba untuk memahami model dari pertukaran sosial, khususnya pertukaran sosial yang terjadi antara bandar narkoba denga warga di kampung X. Pertukaran sosial antara bandar narkoba dengan warga di kampung X tidak hanya menujukkan penghargaan instrinsik seperti ingin dihormati, merasa diterima namun juga memperlihatkan penghargaan ekstrinsik dalam bentuk uang, barang dan jasa.

---

In certain circumstances, some community had been given social supported to some criminal activities. This uniqe relations between them allows drug dealers to operates the drug dealing business. The model is premised on process of relationships of the drug dealers and the community in Ambonese?s Village, West Jakarta. The social relations not only between the drug dealing and supporting citizen but bystander too. The model argues that social relations must ensure that the community is given a voice in the way police enforce the laws. The model encourages that the drug dealers and community work together in a partnership that is different from the traditional relationship shared between the two groups under the previous social exchange model. This working in partnership means that not only must the drug dealers become more open to the community providing direction in the way they do their activity, but also that the community must take a more active role in the policing of their areas. This partnership could be considered an exchange of money, goods and services from both the drug dealers and the community. As argued by Peter Michael Blau in Social Exchange Theory, relationships that are on-going and have elements of exchange have obligations. These obligations of giving, receiving and reciprocity ensure that the relationship between the groups is not only maintained, but strengthened. This research attempts to understand the model of social exchange in terms of how social exchange process it is being applied by drug dealers and community in amobenes?s village. With the model encouraging a relationship with the community, issues of gift exchange appear. Through interviews with drug deallers, as well as citizens from the community of ambonese? village, how these obligations are being met and its relation to Blau?s theory of social exchange are explored."

"Tulisan ini membahas bagaimana klaim yang terbentuk dari pernyataan pejabat publik terkait perintah tembak di tempat terhadap pengedar narkoba. Perintah tersebut muncul sebagai upaya pemberantasan narkoba berdasarkan agenda prioritas nasional dan sebuah kondisi yang disebut "darurat narkoba". Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada aparat hukum untuk menembak di tempat para pengedar narkoba, perintah inipun didukung Kapolri Tito Karnavian dan Kepala BNN Budi Waseso. Melalui proses claims-making, pernyataan ketiga pejabat publik dilihat berdasarkan kondisi yang dianggap bermasalah, bagaimana klaim ditekankan kepada audiens, mendefinisikan strategi untuk mengatasi masalah, dan memobilisasi dukungan terkait klaim yang dibentuk. Ketiga pejabat publik mengklaim keberadaan pengedar narkoba sebagai penyebab kondisi darurat narkoba dengan memberi label kepada mereka. Perintah tembak di tempat merupakan tindakan yang bersifat drastis untuk mengatasi masalah narkoba yang juga dibentuk secara drastis oleh Joko Widodo, Tito Karnavian, dan Budi Waseso. Melalui pernyataan terkait perintah tembak di tempat, upaya pemberantasan narkoba dilakukan melalui pembentukan ketakutan dan efek gentar kepada para pengedar narkoba. Pernyataan tersebut juga dilihat sebagai upaya Presiden untuk mencapai tujuan yang bersifat politik.

---

This paper discusses how claims are made from public officials statements regarding shoot-on-sight orders againts drug dealers. The order emanates from drug-fighting effort based on a national priority agenda and a condition called "drug emergency". The Indonesian government, through The President Joko Widodo, instructed the law enforcement officers to shoot at drug dealers, which was supported by Chief of Police Tito Karnavian and Head of Anti-Narcotics National Agency Budi Waseso. Through the claims-making process, the statements of the three public officials are viewed based on the perceived problematic conditions, how the claims are presenting to the audience, defining the strategy to address the problem, and mobilizing support related to the established claims. The three public officials claim the existence of drug dealers as a cause of emergency drugs condition by labeling them. Shoot-on-sight order are drastic actions that are to takcle drug problem which also created drastically by Joko Widodo, Tito Karnavian, and Budi Waseso. Through shoot-on-sight statements, drug eradication efforts are done through creating the fear and dither effect to drug dealers. Those statements was also seen as the President rsquo;s attempt to achieve political goal."

"Habitus adalah cara bawah sadar yang telah tertanam dalam diri manusia untuk melihat berbagai hal di dunia. Ini membentuk bagaimana individu merespon dan berinteraksi dengan lingkungan sosial, selera, serta tindakan mereka. Penelitian ini akan meneliti secara khusus tentang habitus dan ruang sosial pemuda penjual narkoba dalam lingkungan sekolah menengah atas di Jerman, berdasarkan analisis terhadap dua tokoh utama pada serial Netflix How to Sell Drugs Online (fast). Berlatar di sekolah menengah di Jerman, serial ini mengeksplorasi dinamika remaja, konflik, pertemanan, serta keputusan yang seringkali memengaruhi mereka. Penelitian akan menganalisis ruang sosial dan perilaku komplementer kedua tokoh utama, juga akan diperdalam dengan teori habitus dan kapital oleh Pierre Bourdieu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi identitas menjadi pengedar narkoba mampu mengubah kapital Moritz dan Lenny secara signifikan. Hal ini membantu mereka untuk lebih dilihat dalam masyarakat dan mendapat kehormatan dalam lingkungan penjual narkoba. Kenaikan kapital membantu memperkuat posisi mereka dalam bermacam ruang sosial meskipun mereka harus mengalami diskriminasi akibat lemahnya kapital yang mereka miliki sebelumnya.

---

Habitus is an ingrained, subconscious way of seeing things around the world. It shapes how individuals respond and interact with their social environment, tastes and actions. This research will specifically examine the habitus and social space of young drug sellers in a German high school setting, based on an analysis of the two main characters in the Netflix series How to Sell Drugs Online (fast). Set in a German high school, the series explores teenage dynamics, conflicts, friendships and the decisions that often affect them. The research will analyze the social space and complementary behaviors of the two main characters, and will also be deepened with Pierre Bourdieu's theory of habitus and capital. The results of this study show that the transformation of identity into a drug dealer is able to significantly change Moritz and Lenny's capital. This helps them to be more recognized in society and gain respect in the drug selling environment. The increase in capital helps strengthen their position in various social spaces despite having to experience discrimination due to the lack of capital they previously had."

"Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah yang belum terselesaikan secara global maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba harus dapat ditekan sampai seminimal mungkin. Survei BNN tahun 2015 menyatakan bahwa terdapat perbedaan angka prevalensi yang cukup besar antara penyalahguna narkoba di rumah tangga umum 1,8 dan khusus 5,9 adalah salah satu alasan mengapa perlu ditilik lebih lanjut faktor apa yang menyebabkan perbedaan prevalensi penyalahgunaan narkoba tersebut. Salah satu faktor yang dinilai paling dominan adalah pengaruh faktor eksternal, yaitu pengaruh dari kondisi lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kondisi lingkungan sosial dengan perilaku penyalahgunaan narkoba di rumah kos pada 6 kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi di Indonesia tahun 2015 dengan desain penelitian cross sectional. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah penghuni rumah kos yang berdomisili di 6 kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar dan Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar risiko penghuni rumah kos yang pernah ditawari narkoba oleh kerabat adalah 140,459 kali lebih besar untuk memiliki perilaku penyalahgunaan narkoba pada tahun 2015 setelah dikontrol variabel memiliki riwayat kerabat yang menggunakan narkoba, keikutsertaan dalam penyuluhan dan status merokok.

---

Drug abuse is still being a problem that has not been resolved globally or nationally. This suggests that drug abuse problems should be minimized to a minimum. BNN Survey suggests that there is a substantial difference in prevalence rates between drug users in the general household 1.8 and boarding house 5.9 is one of the reasons why further investigation is needed to be done to show what factors cause a different prevalence of abuse such drugs. One of the most dominant factors is the influence of external factors, namely the influence of social environmental conditions.

This study aims to determine the relationship between social environmental conditions with drug abuse behavior in boarding houses in 6 cities in Indonesia. This study uses secondary data from the ldquo Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Rumah Tangga di 20 Provinsi di Indonesia rdquo with cross sectional study design. Population and sample in this research is resident of boarding house domiciled in 6 cities Medan, Jakarta, Surabaya, Pontianak, Makassar and Manado.

The results showed that the risk of occupants of boarding houses who had been offered drugs by relatives was 140,459 times more likely to have drug abuse behavior in 2015 after controlled by variables had a history of relatives who used drugs, participation in counseling and smoking status. "

"Penelitian ini berfokus pada permasalahan kelebihan penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia serta pemenjaraan penyalah guna narkotika yang menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memjelaskan proses hukum yang harus dihadapi seorang penyalah guna narkotika, menjelajahi pemberian pidana penjara (pemenjaraan) bagi penyalah guna narkotika sebagai faktor penghambat tercapainya reintegrasi sosial dan menganalisa penanganan penyalah guna narkotika dalam lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian socio legal yang melaksanakan studi dokumen dan studi lapangan untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebabkan perbedaan perlakuan bagi penyalah guna narkotika. Lebih lanjut, kondisi sebuah lapas yang kelebihan penghuni dapat menghambat tercapainya reintegrasi sosial serta menghasilkan pola interaksi tidak sehat ketika seorang penyalah guna bertemu dengan pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika

---

This research focuses on prison overcrowding issues in correctional institutions in Indonesia and imprisonment for drug abusers which tends to obstruct the aims and purposes of correctional institutions, which is social reintegration. The purposes of this research is to describe the legal process a drug abuser must proceed, explore the imprisonment of drug abusers as hindering factors to achieve social reintegration and to analyze the treatment of drug abusers in correctional institutions. The method used in this research is socio legal research method, which exercises document studies and field studies in order to answer the problem statement or this research. This research discovered that there are loopholes in Law No 35 of 2009 concerning Narcotics which leads to different treatments for drug abusers. Moreover, the overcrowding situation in correctional institutions hinders the pursuit of social reintegration and creates inhealthy interactions among inmates, especailly when drug abusers were put together with narcotics trafficker."

"ABSTRAKPermasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba masih menjadi bahan pemikiran bagi pemerintah dan swasta. Berdirinya panti rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, baik milik pemerintah maupun swasta merupakan bukti usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba melalui sistem panti dan non panti, prinsipnya memiliki tujuan untuk membantu kelayan mampu mengurangi ketergantungan dan dapat berperan secara sosial. Pendamping di panti rehabilitasi memiliki kompetensi pekerjaan sosial, khususnya adiksi. Kementerian Sosial menyiapkan pendamping adiksi melalui rekuitmen dalam menjawab kebutuhan makin meningkatnya korban penyalahgunaan narkoba yang harus direhabilitasi. Kajian ini berupaya menganalisa permasalahan korban penyalahgunaan narkoba, yang bisa sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan melalui rehabilitasi. Pendamping berperan sebagai motivator dalam menjalani tahap-tahap rehabilitasi. Peran pendamping begitu penting membantu korban dalam mengurangi ketergantungan, mengembalikan korban ke lingkungan keluarga dan menjalankan peran sosial dengan baik. Kompetensi pendamping merupakan sebuah keutamaan. Ketersediaan pendamping dalam panti rehabilitasi korban narkoba merupakan sebuah keniscayaan, tetapi suplay skill khusus yang yang berkompeten dalam pendampingan kurang memenuhi."

"Tesis ini membahas kefektifan strategi pelatihan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Penelitian ini mengungkap bahwa strategi memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat Kampung Bali mampu meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta mencegah penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga berhasil mengungkap kendala-kendala yang dihadapi selama kegiatan pelatihan yaitu: komunikasi, peralatan, dan pengakuan masyarakat akan hasil pelatihan tersebut. Dari hasil pelatihan-pelatihan tersebut terungkap bahwa ada sebagian warga yang mampu mengambil manfaat ekonomi dari keterampilan yang mereka peroleh dan mereka juga berkomitmen untuk terus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Program pelatihan yang berkelanjutan diperlukan agar tujuan akhir yaitu membebaskan Kampung Bali dari penyalahgunaan narkoba dapat terlaksana.

---

This study discussed the training strategy effectiveness in enhancing community participation towards drug abuse prevention campaign in Kampung Bali. Kamung was formerly known as an area in which drugs are commonly found and resulted in bad images of the area. The study reveals that such strategy is found to be useful in increasing the level of community participation in the prevention campaign. The study has also shown that there are three obstacles identified: communication, equioment and people’s acknowldgement towards the ouput of the training program.

The results of the training also serve as ways for the participants to take economic benefit by utilizing the skills gained from the training. They have also shown their commitment to keep being involved in similar programs in their neighborhood against drug abuse. A sustainable training program is needed to ensure a complete eradication of drug abuse in Kampung Bali."

"Tesis ini mengkaji hubungan antara Napza, remaja, keluarga dan gejala perkotaan dilihat sebagai suatu jaringan sosial yang terbentuk pada remaja pengguna Napza dan orang-orang yang terlibat serta upaya marjinalisasi dari kelompok lain.Pengkajian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode etnografi, yang memusatkan perhatian pada penyalahgunaan Napza di kalangan pelajar. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam dan penggunaan literatur yang relevan.Dalam kajian ini ditemukan bahwa terjadinya penyalahgunaan Napza di kalangan pelajar SMU Duren Tiga Jakarta Selatan disebabkan oleh akumulasi antara kompleksitas kehidupan kota dan peran teman sebaya (peer group). Kondisi kota yang sangat kompleks dan sarat beban, ditandai munculnya gejala sosial, kemiskinan, populernya gaya hidup metropolis, banyak menyita perhatian remaja, sehingga mereka ikut arus kehidupan kota, termasuk menyalahgunakan Napza. Dalam hal ini, peran teman sebaya sangat dominan, yakni melalui tindakan mempengaruhi, menyediakan dan mengajarkan bagaimana mengkonsumsi Napza.Proses sosialisasi Napza berawal dari jenis ringan kemudian ke jenis yang lebih berat. Napza yang banyak digunakan adalah ganja, morphin, dan heroin. Produk ini dikonsumsi secara berkelompok dan individual. Akibat penggunaan Napza tersebut mereka jadi mabuk/teler, bahkan ada yang dirawat di rumah sakit; merosot prestasi akademiknya; menyebabkan tindakan menyimpang. Karena tindakan menyimpang itu, kelompok pengguna Napza cerai berai. Kesolidan mereka terjadi karena jaringan penyalahgunaan Napza dibangun dalam konstelasi hubungan antarpribadi atas dasar sejumlah ukuran: pribadi, kategori, tindakan, dan lapangan.Penyalahgunaan Napza di kalangan pelajar merupakan proses enkulturasi (budaya), dimana pihak-pihak yang terlibat berusaha dan mengharapkan anggota-anggota baru mengikuti harapan budaya yang nota bene identik dengan harapannya. Dalam konteks ini, penggunaan Napza dengan segenap jaringan dan pola sosialisasinya adalah produk budaya dalam arti dinamis berdimensi negatif bila dilihat dari perspektif medik, moral, sosial, hukum, dan agama.Sebagai produk budaya, kelompok pengguna Napza mengembangkan gaya hidup yang khas, terutama dalam berpakaian; mengenakan aksesoris; potongan rambut; dan irama musik."

"Meskipun provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling tinggi angka prevalensinya dengan jumlah penyalahguna sebesar 364.174 jiwa dari jumlah penduduk DKI Jakarta yang berusia 10 ? 59 tahun, namun merujuk penelitian sebelumnya yang dilakukan ditahun 2011 angka prevalensi provinsi DKI Jakarta 7.01%, ditahun 2014 mengalami penurunan menjadi 4.74%. Patut diduga faktor-faktor penunjang keberhasilan penurunan prevalensi dikarenakan salah satunya upaya rahabilitasi penyalahguna narkoba ke tempat rehabilitasi melalui peningkatan peran aktif masyarakat. Dari penjelasan di atas menjadi dasar pemikiran untuk meneliti mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi pecandu yang ada di Jakarta, khususnya untuk daerah yang dikenal rawan penyalahgunaan narkoba seperti Kampung Bali. Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan yang dilakukan penjangkau dan masalah yang dihadapi. Kedua, untuk mengetahui dan meganalisis mekanisme kerjasama antara BNN dengan ORC (Kambalcare) dan petugas penjangkau dalam membangun sinergi. Dengan mengacu kepada teori intercultural communication oleh Everett M.Rogers dan Thomas M.Steinfatt dapat dianalisa pendekatan yang dilakukan oleh petugas penjangkau dalam melakukan penjangkauan. Dan teori Bruce K Berger dan Bran H Reber tentang tipe-tipe sumber daya yang berpengaruh masuk kedalam tipe relational untuk menganalisa mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan ORC dan petugas penjangkau. Metode yang digunakan adalah kualitatif degan penulisan deskriptif analitif, akan meneliti mekanisme pelibatan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi pecandu. Dari hasil penelitian didapatkan, bahwa dalam melakukan pendekatan yang dilakukan oleh pejangkau dibutuhkan teknik negosiasi dan teknik komunikasi yang sesuai dengan karakteristk pecandunya agar bisa diterima oleh komunitas candu. Ditemukan bahwa mekanisme kerjasama antara pemerintah dengan ORC dan petugas penjangkau masih belum optimal. Adanya gap karena tidak ada sinkronisasi visi dan misi dalam mencapai tujuan berrama.

---

Eventhough Jakarta has the highest provincial prevalence number for drug abusers(estimated 364,174 people of DKI Jakarta population aged 10-59 years old), in 2014 this number has decreased comparing to previous studies in 2011,from 7.01% to4.74%.One successful factorthat contribute to the decrease ofprevalence numberis the enhancement of social intervention on the rehabilitation of drug abusers.This has become the base to make study about the mechanism of social intervention on the rehabilitation drug abusers in prone area of drug abuse in Jakarta such as Kampung Bali.

The purposes of this study are, FIRST is to determine and analyze what kind of approach that the outreach workers done and what kind of problems do they faced, SECOND is to determine and analyze the cooperation between goverment (BNN), ORC (Kambalcare) and outreach workers.

Referencing to the theory of intercultural communication by M.Rogers Everett and Thomas M.Steinfatt, it can be analyzed what kind of approach that the outreach workers done on the rehabilitation of drug abusers,and the theory by Bruce K Berger and Bryan H Reber on the types of resources included into relational type to analyze the mechanism of the cooperation between government (BNN), ORC (Kambalcare) and outreach workers.

By using qualitative method, this study will analyze the mechanism of social intervention on the rehabilitation drug abusers.

From this study, it was found that certain negotiation and communication techniques is needed for being acceptable with drug abusers community.It was also found that there are some gap between government (BNN), ORC and outreach workers on doing the cooperation,there is no synchronize between vision and mission to achieve common goal."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah mix-methods research dengan penekanan pada evaluasi berorietasi tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahguna NAPZA oleh IPWL Kementerian Sosial di DKI Jakarta tidak berjalan sesuai dengan tujuan. Kenyataan itu terjadi karena adanya instrumen penilaian program yang berbeda dengan pedoman rehabilitasi sosial yang dibuat oleh Kementerian Sosial dan juga dukungan Kementerian Sosial yang belum maksimal. Oleh karena itu, Kementerian Sosial harus memberikan dukungan yang maksimal. Dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk sarana dan prasarana atau pendanaan, tetapi juga pedoman atau petujuk teknis program yang jelas dan konsisten antara konten yang satu dengan konten yang lainnya.

---

This thesis discusses about the Implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta. The study used a mix methods research with emphasis on goal oriented evaluation. The results showed that the implementation of social rehabilitation programs for addicts and victims of drug abuse by IPWL of Ministry of Social Affairs in Jakarta is not conducted as the aims. It is happened because of the different assessment instrument program with the program theory and also support of Social Affairs is not maximized. Therefore, the Ministry of Social Affairs should give maximum support, not only in the form of infrastructure or funding, but also the guiding or technical guidelines of program clearly and consistently between the content and the other content."