Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Apabila kita akan mengadakan pengamatan apa dan bagaimana peranan Lobi Yahudi (Jewish Lobby) di dalam sistim politik Amerika Serikat (AS), maka hal tersebut dapat dilakukan dengan memfokuskan pada peranannya di Kongres (Congress) AS. Hubungan keduanya merupakan salah satu contoh dari realisasi dari kehidupan demokrasi di Amerika yang tercantum di dalam konstitusinya, yaitu menjamin setiap hak individu dan kelompok untuk mengajukan petisi yang secara tidak langsung juga menggambarkan bentuk pluralisme kebudayaan dan demokrasi di antara warga AS. Landasan konstitusi AS yang terutama menjamin munculnya peranan kelompok Pelobi (lobbyists) adalah pada Amandemen ke-I. Tetapi meskipun demikian, keberadaan pelobi di AS mempunyai sejarah panjang sampai di terimanya mereka secara resmi di dalam sistim politik negara itu. Istilah Lobbyists itu sendini baru muncul pada tahun 1832, sebelumnya lebih sexing disebut sebagai lobby agent. Pada awal kemunculan dari Para lobbyists tersebut banyak mendapat tanggapan yang kurang positif dari sebagian warga AS, karena dianggap bisa menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat, sebagai mana yang ditengarai oleh Madison di dalam the Federalist Nola, yang disebutnya dengan istilah faction. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh para pelobi dan pendukungnya tetapi secara berangsur-angsur kehadiran mereka dapat diterima dan diperlukan untuk menampung dan menyalurkan suara warga masyarakat di Kongres. Pada tahun 1911 Federal Lobbying mulai diterima secara resmi pada saat pembentukan Kongres AS ke-62. Penerimaan terhadap pelobi-pelobi semakin di tingkatkan dengan pembentukan 2(dua) perundang-undangan mengenai Lobbying, yaitu : The Foreign Agents Registration Act of 1938 (FARA- 1938) dan The Federal Regulation of Lobbying Act of 1946 (FRLA-1946). FARA 1938 tersebut dikeluarkan untuk mengatur para lobbyists yang mewakili kepentingan negara asing, sedangkan FRLA 1946, merupakan UU yang mengatur kegiatan Pelobi Domestik. (Lee: n.d.)(The Washington Lobby: 1987: 36). Di dalam menjalankan fungsinya tersebut para pelobi mempunyai banyak teknik yang memungkinkan mereka mem peroleh dukungan di Kongres, seperti : koalisi (Coalition Organizing), langsung (Direct Lobbying), menghimpun dukungan dari masyarakat(Grass-Roots Techniques) dan dukungan di dalam masa kampanye (Campaign Support). (The Washington Lobby: 1987: 3-6)(Mackenzie: 1986: 102) Diantara sekian banyak teknik tersebut, maka Campaign Support merupakan salah satu teknik yang dapat menggambarkan secara langsung kedekatan hubungan pelobi dengan Kongres AS. Sehubungan dengan itu, maka The Washington Lobby {1987: 9-10) menyebutnya sebagai berikut:

---

ABSTRACTCampaign contributions to members of Congress serve two important functions for lobbying organizations. Political support not only can indulge a congressman to back the group's legislative interests but also can help to ensure that members friendly to the group's goals remain in office. Untuk mengupayakan dukungan terhadap para kandidat anggota Kongress tersebut, maka dibentuklah lembaga yang disebut Political Action Committees (PACs). Lahirnya terminologi PACs untuk pertamakali disebutkan di dalam The Federal Election Campaign Act (FECA) pada tahun 1971, yaitu ketentuan UU yang mengatur mengenai dana pembiayaan dalam pemilihan anggota lembaga federal seperti Kongres. (Burns, et al: 1989: 270) (Friendly dan Elliot: 1987: 88-89) Kebanyakan PAC yang terbentuk ber hubungan dengan kepentingan bisnis, tetapi ada juga yang sifatnya spesifik bertujuan untuk mendukung kebijaksanaan LN AS terhadap satu kepentingan tertentu, misalnya: PAC Pro-Israel, yang bertujuan untuk memunculkan isu fungsi Israel."

"ABSTRAKPeraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akhirnya ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Februari 2005 yang lalu. Aturan pelaksanaan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sebagaimana amanat UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah tersebut di tengan kontroversi berbagai aspek pelaksanaan pilkada. "

"pemicu lemahnya kinerja dan moralitas politisi kita karena hadirnya logika bisnis dalam proses kandidasi dan pengakaran partai politik. uang seolah menjadi instrumen tunggal untuk membesarkan partai dan memperoleh banyak pemilih. bingkai ini mempengaruhi pemilihan sumber-sumber kandidat politisi dan kualitas ikatan dengan pemilih. hal ini juga diperparah oleh adanya politik "sandera" pada pengawas pemilu yang dilakukan oleh politisi demi memuluskan langkahnya bermain uang dalam suksesi. fakta pemilu 2004 dan 2009 justru menunjukkan bahwa banyaknya uang tidak menjamin daya saing kandidat dan partai politik. partai relatif baru dan pendanaannya terbatas mampu bersaing bahakan menyalip perolehan suara partai tua dan berkecukupan dana. karena itu, partai politik dan politisi harus meninjau ulang praktek politiknya agar terhindar dari politik biaya tinggi dengan hasil yang mengecewakan. untuk menuju kesana maka penting melakukan reformasi keuangan partai politik melalui revitalisasi poliitik keseharian partai, diversifikasi sumber pembiayaan partai politik dan penguatan lembaga pengawas pemilu."

"Skripsi ini membahas tentang gerakan sosial yang terjadi di Bolivia khususnya yang berkembang dan membesar dari tahun 1985 sampai dengan 2006. Gerakan sosial yang terjadi semakin membesar seiring kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari perubahan politik yang terjadi di Bolivia yang dianggap membawa dampak buruk bagi rakyat Bolivia. Pembasmian ladang koka dan kebijakan ekonomi baru melalui privatisasi (air dan hidrokarbon) menjadi faktor yang membuat perlawanan rakyat Bolivia tumbuh dan membesar. Bentuk perlawanan rakyat Bolivia menjadi unik ketika gerakan sosial dapat dikatakan berhasil menjatuhkan kekuasaan yang telah mapan (dalam skripsi mengacu pada neoliberalisme). Proses keberhasilan gerakan sosial akan menjadi tujuan akhir penulis untuk memaparkan sekaligus menjelaskan fenomena yang terjadi di Bolivia. Indikator akhir keberhasilan gerakan sosial tidak terlepas dari peran MAS dan Morales, yang mengambil perubahan politik bergeser ke "kiri" dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci.

---

This thesis discusses about social movements in Bolivia especially that developed and expand from 1985 to 2006. The social movement that more expand along government policy that perform of political change in Bolivia that assumed bringing a negative impact for the Bolivian. Eradication coca and new economic policy with privatization (water and Hydrocarbon) became a factor that make the struggle of the Bolivian rise and expand. The struggle of people be unique when social movement can be said successfully makes the government power is fallen (in this thesis is focused to neoliberalism). The success of the social movements will be the objectives of the writers to flatten and explain the phenomenon in Bolivia. The success of the social movements indicators can not quit from MAS and Morales, they took political change to the left ideology and Gramscian?s Hegemony theory."

"Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden secara formal teah digariskan di dalam UUD 1945, di mana dalam menjaIankan tugas dan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Dan bila Presiden berhalangan, maka WakiI Presidenlah yang mewakilinya. Sedangkan bila Presiden berhalangan "tetap", maka Wakil Presiden lah yang menggantikannya sampai habis masa jabatan Presiden. Jelas bahwa UUD 1945 tidak mengatur dan menentukan pembagian tugas antara Presiden dengan Wakil Presiden. OIeh karena itu calon wakil Presiden yang dipilih oleh MPR akan ditentukan, setelah mendapat "isyarat" dari Preesiden terpilih, bahwa Presiden terpilih dapat menjalankan kerjasama dengan calon Wakil Presiden tersebut. dengan demikian setelah mereka terpilih untuk menjaIankan tugas-tugasnya, maka diantara mereka akan mengadakan pembicaraan untuk mengatur pembagian tugas di antara mereka. Penelitian ini ingin mengkaji pola hubungan Presiden dan wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah mntuk memperoleh informasi tentang kondisi positif dan kondisi negative yang menjadi dasar dari terbentuknya pola hubungan dwitunggal Soekarno-Hatta. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dwitunggal antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dapat dijadikan sebagai acuan, atau tipe dari pola hubungan yang ideal antara Presiden, baik untuk sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Pengertian ideal di sini tidak harus diartikan pola dwitunggal nentinya haruslah persis sama dengan pola dwitunggal Soekarno-Hatta. Artinya, bisa saja dimodifikasikan, namun yang penting prinsip-prinsip utama dari pola hubungan dwitunggal tersebut tetap dipertahankan. Dalam hubungan ini kedua tokoh masingmasing memiliki kesadaran yang timggi bahwa mereka masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kedua tokoh ini pun mempunyai kepentingan untuk saling melengkapi dan mengisi kelemahan dan kekurangan masing-masing pihak dendan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak."