Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perspektif postcolonial memberi ruang menyuarakan sekaligus penelusuran ulang terhadap upaya teologi lokal yang terpinggirkan, mengungkap idealitas yang diharapkan individu (indigeneous) dibawah relasi kuasa penguasa yang diwacanakan sebelumnya oleh pemerintah kolonial. Telaah postcolonial di era kontemporer menjadi ruang negosiasi yang berimplikasi pada suatu kesadaran dan sistem mentalitas kritis dalam memandang dikotomi Barat dan Timur. Penelitian ini bertujuan menelaah peranan dan konsistensi pengajaran Kiai Ibrahim Tunggul Wulung dengan sudut pandang postcolonial dalam menyebarkan ajaran Kristen Kejawen, sehingga menjadi bentuk negosiasi identitas dalam struktur sosial di bawah pemerintah kolonial. Hasil temuan menunjukkan transfer pengajaran Kristen oleh Tunggul Wulung menampilkan spiritualitas dan humanisme religious, diimbangi asketisme serta kesadaran politik menentukan hak nasib sendiri, resistensi atas represi kolonialisme, yang secara implisit menampilkan keinginan hidup bersama dalam suasana demokrasi. Pola nalar dan mentalitas yang mengidentifikasikan kebebasan berpikir dan kadar penerimaan yang mengarah pada pembentukan identitas sosial sebagai bekal pembebasan dari kesewenangan pemerintah."

"ABSTRAKTujuan penelitian dan penulisan ini adalah untuk mcngetahui riwayat hidup, perjuangan dan sumbangan yang telah diberikan olch Dr. Syekh. Abdullah Ahmad, sebagai tokoh pelopor dan penggerak pembaharuan Islam di Sumatra Barat pada awal abad 20. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah metode sejarah. Setelah perjuangan Gerakan Paderi (1803-1936) berhasi1 diredani oleh pihak penjajah, kehidupan beragama (Islam) di Sumatra Barat kembali mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan berkembangnya berbagai paham yang tidak sesuai dengan tuntunan agama sebagai dampak kurangnya mutu pendidikan agama dan inandeknya arus informasi yang masuk ke daerah tersebut. Kembalinya Abdullah Ahmad pada tahun 1899 dan Abdul Karim Amrullah (1898) setelah mendalami agama Islam di Tanah Suci, telah rnembawa angin banu dalam kehidupan beragama masyarakat. Menyadari kondisi masyarakat yang lemah dalam berbagai bidang, Abdullah Ahmad segera menyingsingkan lengarr untuk mclakukan berbagai usaha besar. Di antara usaha-usaha yang telah dilakukannya adalah mernberantas bid'ah, memperbaharui sistem pendidikan Islam, memperkenalkan jurnalistik Islam dan cara berorganisasi. Berkat usahanya inilah ia turut berperan mengantarkan Sumatra Barat menjadi daerah yang paling maju dan cerdas di Indonesia pada paruh periama abad ke-20.

---

"

"Persoalan tentang peran agama di ruang publik politik adalah karena dalam sejarahnya, ketiga agama monoteis, yang disebut juga agama Abrahamik itu, yaitu Yahudi, Kristen maupun Islam-bahkan juga Hindu dan Buddha, dalam memelihara eksistensi dan perkembangannya, selalu mengakses dan bahkan membentuk sendiri kekuasaan negara. Indonesia adalah sebuah negara bangsa (nation state) yang sekuler, artinya tidak didasarkan pada agama tertentu sebagai ideologi politik, namun masyarakatnya multi-religius. Tapi walaupun negara tidak didasarkan pada agama, namun agama menjadi sumber inspirasi dalam konstitusinya, yaitu UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Pada sisi lain, masyarakat dan negara juga merupakan satu kesatuan yang saling mendukung atau membutuhkan. Negara tak mungkin terbentuk tanpa basis masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan negara untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Untuk mengendalikan negara dan kepala negara diperlukan konstitusi. Pada satu pihak Konstitusi ini membatasi kekuasaan pemimpin, dan di lain pihak menjamin dipenuhi dan dilindunginya hak-hak warga negara (civil rights) yang bersumber pada hak-hak azasi manusia (human rights). Segi tiga lembaga itu sudah merupakan kenyataan dunia modern dewasa ini, khususnya di Indonesia di mana agama mempunyai kedudukan penting, walaupun di Eropa, kedudukan dan peranan agama sudah mengalami kemerosotan (the decline of religion) akibat sekulerisasi dan dianutnya azas sekularisme. Namun hubungan antara ketiganya dalam konteks kemodernan dewasa ini menimbulkan masalah yang tidak sederhana, menyangkut batas-batas ketiga lembaga itu. Dengan prinsip apa saja ketiganya saling berhubungan agar keadilan sebagai prinsip utama relasi segitiga masyarakat, negara dan agama itu bisa ditegakkan."