Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas analisis strategi kebijakan bidang telekomunikasi sebagai masukan dalam rangka penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah nasional II 2010-2014 bidang komunikasi dan informatika. Lingkup penelitian menitikberatkan pada regulasi dan infrastruktur telekomunikasi nasional. Penelitian ini adalah menggunakan studi literature dari berbagai sumber, seperti presentasi para narasumber ahli dari pemerintah, Undang-undang terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan model analisis dari teori Fred R. Davis tentang perencanaan strategi. Hasil penelitian ini adalah berupa sasaran jangka panjang sebagai program dan kegiatan yang juga memuat target/sasaran setiap tahun maupun analisis strategi dengan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

---

The focus of this research is telecommunication policy for designing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II 2010-2014 in ICT sector. The scope of this study are regulation and national telecommunication infrastructure. This research use literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book, magazine and website, that using analyze model from Fred R. Davis theory about strategy planning. The result of this study is vision and mission of strategy planning for national telecommunication, long term objectives as program and activity which include target/objectives every year from 2010-2014 and also strategy analyze that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats."

"Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan sangat cepat serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk bertelepon sekaligus akses internet tanpa ketinggalan informasi memicu adanya konvergensi TIK. Meskipun konvergensi akan menimbulkan implikasi, namun kehadiran konvergensi tidak dapat ditolak dan memang harus diadopsi. Sebagaimana tertuang dalam arah pembangunan jangka panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pembangunan telematika diarahkan pada antisipasi implikasi dari konvergensinya TIK baik mengenai kelembagaannya maupun peraturannya. Dari sekian banyak implikasi konvergensinya TIK yang berkembang di Indonesia, satu diantaranya adalah penyelenggaraan TIK dimana perijinan/penyelenggaraan merupakan salah satu instrumen pengaturan yang penting. Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK sehingga perlu diatur/direncanakan suatu strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan telekomunikasi untuk mengantisipasi implikasi konvergensi TIK tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan benchmarking negara lain diperoleh strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki yaitu peran pemerintah yang direpresentasikan dalam sebuah kebijakan dan regulasi yang tepat. Strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan TIK untuk mengantisipasi implikasi dari konvergensinya TIK adalah menciptakan sebuah Undang-Undang yang bersifat konvergen yang mencakup struktur penyelenggaraan telekomunikasi menjadi 4 penyedia/penyelenggara yaitu : penyedia layanan jaringan, penyedia layanan konten, penyedia layanan aplikasi dan penyedia fasilitas jaringan. Agar dalam implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen dan aturan turunannya berjalan tanpa hambatan maka implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Migrasi menuju konvergensi melalui tahapan sebagai berikut : Tahap ke-1 : masih menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta aturan turunannya, Tahap ke-2 : perubahan Undang-Undang terkait TIK yang ada ke satu Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya dan Tahap ke-3 : tahap implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya.

---

The development of information communication and technologies (ICTs) which grow rapidly and people needs for both of telephone service and internet access without any information missed triggering the ICT convergence. Although the convergence will lead to the implication, but the presence of convergence cannot be denied and must be adopted. As stated in the direction of long-term development of the National Long Term Development Plan of 2005-2025, directed the development of telematics in anticipation of the implications of ICT convergence both of the institutions and rules. Of the many implications of ICT convergence that developed in Indonesia, one of which is the implementation of ICT where licensing / operation is one of the important regulatory instruments. From the legal aspect, Indonesia does not have legislation governing the existence of a comprehensive ICT as well as controlling the use of ICT so that should be set / planned a strategy of government policy in the telecommunications sector to anticipate the implications of ICT convergence. With SWOT analysis and benchmarking from other countries it was obtained that using the strategy of strength that the role of government is represented in a policy and appropriate regulation. Government strategic policy in ICT sector to anticipate the convergenge implication is to create the new convergent Act which includes telecommunication services into 4 (four) providers consist of : network service providers, content service providers, application service providers and network facilities provider. In order for the implementation of the Act which is convergent and its derivatives rule goes without a hindrance, the implementation should be done gradually. Migration towards convergence through the following stages: Stage-1: still using Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting and Law No.11 of 2008 concerning Electronic Transactions and Information derivative rules, Stage-2: changes the Act relating to an existing ICT Act which is convergent and its derivatives rules and Stage-3: The implementation phase of the Act which is convergent and its derivatives rules."

"Kajian pendahuluan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014 sektor permukiman dan perumahan betujuan untuk menyiapkan materi dlm rangka penyusunan RPJMN th 2010-2014 sektor permukiman & perumahan. kajian ini dilakukan melalui berbagai pendekatan yaitu (a) Pengumpulan & pencapaian pembangunan perumahan & pemukiman th 2005 - 2009 (b) Diskusi berkala antara tenaga ahli TPRK , FGD & narasumber; (c) Focussed group discussion dengan stakeholders terkait ditingkat nasional & daerah serta seminar/ konsinyasi & (d) kunjungan lapangan. Kajian dimulai dengan pengumpulan berbagai literatur untuk melihat perkembangan pembangunan permukiman & perumaham dlm kerangka perencanaan pembangunan nasional . Selain kajian literatur dr berbagai diskusi berkala serta FGD yg dilakukan diperoleh pula gambaran pelaksaaan & pencapaian pembangunan permukiman & perumahan sepanjang pelaksanaan RPJMN 2005-2009 . sebagai bahan penyusunan prioritas beserta perkiraan kebututhan investasi pembanguna permukiman yg harus disediakan pd th 2010-2014..."

"Tesis ini membahas tentang Analisa Kebijakan Klasifikasi Jasa Telekomunikasi dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) Sebagai Referensi Penyusunan Komitmen Indonesia Dalam Liberalisasi Perdagangan Di Bidang Jasa Telekomunikasi dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa telekomunikasi. Sesuai dengan prinsip perdagangan global, yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk didalamnya regulasi nasional dan specific commitments untuk perundingan Internasional.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisa kebijakan specific commitments yang disusun oleh negara anggota WTO dalam sektor telekomunikasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini banyak negara anggota WTO memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menyusun specific commitments. Klasifikasi dalam dokumen W120 yang dijadikan acuan dalam penyusunan specific commitments sampai saat ini perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, struktur pasar telekomunikasi, model bisnis dan juga regulasinya.

---

This thesis discusses the Policy Analysis Classification of Services in the General Agreement on Trade in Services (GATS) As Reference Preparation of Indonesia's commitment in Trade Liberalization in the Field of Telecommunication Services and Indonesian interests in the context of the liberalization of services and compliance with the commitments (GATS-WTO) in particular in the field of telecommunications services. In accordance with the principle of global trade, which focuses on the principles of free trade and non-discriminatory, Indonesia must be prepared to adjust the operation of telecommunications, including the national regulations and specific commitments for International negotiations.

This research is normative, because this study focuses on the research literature that examines the principles of law, the law systematically, and analyze the synchronization law with specific policy commitments that WTO member countries compiled by the telecommunications sector. The data obtained were analyzed using qualitative methods prescriptive.

From the results of this study indicate that many current WTO member countries have different interpretations in preparing specific commitments. Classification in the referenced documents W120 in the preparation of specific commitments to date needs to be adjusted with the development of telecommunications technology, telecommunications market structure, business models and regulation."

"Terlepas dari dampak bencana yang luar biasa di Indonesia, Ketahanan Kesehatan Masyarakat sebagai pendekatan untuk penanggulangan bencana hanya disebutkan satu kali dalam agenda pembangunan Indonesia (RPJMN) 2015-2019. Dengan menggunakan metode analisis isi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi dari konsep ke implementasi Ketahanan Kesehatan Masyarakat terhadap bencana dalam RPJMN 2015-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2015-2019, dsn juga untuk menemukan alternatif solusi untuk implementasi konsep Ketahanan Kesehatan Masyarakat di agenda pembangunan Indonesia di masa depan (RPJMN 2020-2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penulisan RPJMN 2015-2019 dan Renstra BNPB 2015-2019 tidak memiliki latar belakang ilmiah, ketetapan sumber daya, ketetapan tujuan, mekanisme pemantauan dan evaluasi, dan pemegang kewajiban untuk pembangunan Ketahanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia.

---

Despite the overwhelming impact of disasters in Indonesia, Public Health Resilience as an approach to disaster`s countermeasure is only mentioned once in the Indonesian development agenda (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/ RPJMN) 2015-2019.  By utilising the method of policy content analysis, this study aims to analyse the transformation from concept to implementation of Public Health Resilience against disaster in the RPJMN 2015-2019 and The National Disaster Management Authority (Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ BNPB)`s Strategic Plan (Rencana Strategis/ Renstra) 2015-2019, also, to find alternative solutions for Public Health Resilience concept for future Indonesia`s development agenda (RPJMN 2020-2025). The research result shows that in the write up of RPJMN 2015-2019 and Renstra BNPB 2015-2019 was lacking the scientific background, specified recourses, specified goals,  monitoring and evaluation mechanism, and specified obligation for Public Health Resilience building in Indonesia."

"Teknologi Informasi Komunikasi merupakan terminologi yang mencakup tentang keseluruhan teknis untuk menjelaskan proses dan penyampaian informasi. Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi sangat membantu dalam setiap kegiatan yang memiliki data dan informasi untuk diproses dan diolah. Dalam bidang kesehatan yang terdiri dari data dan informasi juga memerlukan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penerapannya. Hal ini didukung dengan kebijakan tentang kesehatan yang mencakup penerapan Teknologi Informasi Komunikasi di dalamnya antara lain Undang-Undang No.36 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.192. Dengan adanya kebijakan-kebijakan kesehatan tersebut perlu diketahui seberapa besar kebijakan kesehatan tersebut telah diterapkan untuk membantu peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan tersebut yaitu dilakukan analisa kesenjangan antara setiap strategi Teknologi Informasi Komunikasi yang dimiliki oleh kebijakan kesehatan dengan kebutuhan strategi Teknologi Informasi Komunikasi yang didapatkan dari hasil analisa permasalahan setiap fasilitas kesehatan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pelayanan kesehatan pada masing-masing fasilitas kesehatan yaitu metode wawancara. Dari hasil kesenjangan tersebut dapat diketahui Sistem Informasi Kesehatan apa yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi permasalahan fasilitas kesehatan. Adapun hasil dari analisa Sistem Informasi Kesehatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan sekaligus mengatasi permasalahan fasilitas kesehatan antara lain Sistem Informasi Nomor Identitas Kesehatan, Sistem Informasi Rekam Medis Terpadu dan Sistem Informasi Rujukan Medis Terpadu.

---

Information Communication Technology is a term that includes overall technical term to explain the process and delivery of information. Usage of Information Communication Technology is helpful in any activities that have data and information required to proceed and inform. In the health sector that consists of information and data also requires the use of ICT in its application. This is supported by health policy that includes the application of Information Communication Technology in it, among others, National Policy Number 36 and Policy by Minister of Health Number 192. With the health policies are need to know how big the health policy has been implemented to help improve health services in Indonesia.

The method used to determine how the implementation of these policies is to analyze the gap between each strategy ICT owned by health policies with the needs of Information Communication Technology strategy that results obtained from the analysis of the problem every health facility. While the data collection methods used to obtain data on health services at each health facility is the method of interview.

From the results of this gap can be known what the Health Information System is needed to improve health services and overcome the problems of health facilities. The results of the analysis of health information systems needed to improve health services and overcome the problems of health facilities among others Identification Numbers Health Information Systems, Information Systems and Integrated Medical Record Information System Integrated Medical Referral."

"Struktur industri telekomunikasi selular bidang jasa komunikasi bergerak ( GSM ) menjadi hal yang vital bagi pemerintah selaku regulator mengingat struktur tersebut dapat memberikan informasi mengenai keadaan pertelekomunikasian selular di Indonesia. Penelitian tentang struktur, kinerja, dan perilaku industri ini menggunakan paradigma SCP (Structure, Conduct, Performance). Paradigma SCP dapat menjelaskan mengenai keadaan struktur, perilaku dan performa para pelaku industri telekomunikasi seluler di Indonesia. Untuk mendapatkan struktur, perilaku dan performa dilakukan penelitian terhadap para pelaku industry telekomunikasi seluler bidang jasa komunikasi bergerak (GSM) di Indonesia dari tahun 2001 hingga tahun 2007. Penelitian ini menggunakan rasio konsentrasi, Herfindahl-Hirschman Index serta Minimum Efficient Scale sebagai alat ukur struktur, kemudian pola integrasi dan kepemilikan saham, perilaku harga serta welfare cost sebagai alat ukur perilaku dan rasio efisiensi, rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta rasio efisiensi sebagai alat ukur kinerja.Setelah analisa deskriptif dilakukan, berikutnya adalah analisa secara ekonometrika untuk mengetahui kondisi yang berlaku pada industri ini. Kondisi struktur, perilaku dan performa para pelaku industri telekomunikasi seluler di Indonesia diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah untuk membuat regulasi guna memperbaiki struktur industri telekomunikasi seluler.

---

Structure of cellular telecommunication industry is an important things for the government as a regulator due to the fact that the structure can give information about the fact of telecommunication industry. Research in this case uses an SCP ( Structure Conduct Performance ) paradigm. SCP paradigm can explain about the structure, conduct and performance of stakeholder in telecommunication industry. The object of this research is stakeholder of cellular telecommunication industry in GSM area from 2001 until 2007. This research uses concentration ratio , Herfindahl-Hirschman Index and Minimum Efficient Scale as indicator of structure of industry, Then integration of company, shareholder, price activity and welfare cost as indicator of conduct of industry. Then efficiency ratio, liquidity ratio, leverage ratio and profitability ratio as indicator of perform of industry. After descriptive analysis then econometric analysis is used to identify the condition of industry. This research can give suggestion for the government as the regulator to repair current condition."

"Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan.

---

This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed."