Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang risiko permintaan terhadap dukungan pemerintah dalam penyediaan prasarana jalan tol dengan mengambil studi kasus jalan tol Solo-Kertosono. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data hasil studi jalan tol Trans Jawa dimana ruas jalan tol Solo-Kertosono direncanakan sebagai bagian dari keseluruhan jalan tol tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu untuk diberikan suatu bentuk dukungan pemerintah terhadap risiko permintaan yang mungkin terjadi terhadap proses penyediaan jalan tol. Diharapkan, dengan pemberian dukungan pemerintah tersebut pengoperasian jalan tol tidak akan terganggu akibat berkurangnya revenue atau pendapatan sebagai dampak dari turunnya volume lalu lintas.

---

The focus of this study is demand risk on toll road operation related with government support with case study Solo-Kertosono Toll Road. This study is quantitative research uses data from Trans Java Toll Road Study where Solo-Kertosono is planned as a part of this toll road.

The result of this study gives a suggestion for government to give a government support in toll road operation especially Solo-Kertosono Toll Road. Hopefully, by giving government support, the operation of toll road will be operated well because of the lack of revenue as an impact from traffic fluctuation."

"Infrastruktur merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki setiap negara. Pemerintah Indonesia sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing negara. Kebutuhan investasi dalam pembangunan jalan pada tahun 2020-2024 adalah Rp. 6.447 Triliun, sedangkan dana APBN dapat mengakomodasikan sebesar 37% dari total biaya. Dengan kebutuhan biaya yang besar, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sangat diperlukan untuk memudahkan swasta dapat bergabung untuk pembangunan infrastruktur. Skema yang paling sering dan sudah pernah dipakai di Indonesia adalah Build Operate Transfer (BOT). Aspek terpenting dalam KPBU adalah identifikasi risiko dan alokasi rissiko, dimana kedua hal tersebut dapat menentukan jumlah harga dan kemampuan dari setiap pemegang risiko tersebut yang berdampak pada perhitungan investasinya. Pada penelitian ini dihasilkan 64 variabel yang masih relevan di Indonesia dengan risiko yang terbagi menjadi 7 yaitu risiko politik, risiko studi kelayakan, risiko pembiayaan, risiko desain, risiko konstruksi, risiko operasi, dan risiko penyerahan.

---

Infrastructure is one of the essential elements that every country must have. The Indonesian government is accelerating infrastructure development to enhance the nation's competitiveness. The investment needed for road construction from 2020 to 2024 is IDR 6,447 trillion, while the state budget (APBN) can accommodate only 37% of the total cost. Given the substantial financial requirements, Public-Private Partnership (PPP) is crucial to facilitate private sector participation in infrastructure development. The most frequently used scheme in Indonesia is Build Operate Transfer (BOT). The most critical aspects of PPP are risk identification and risk allocation, as these factors determine the pricing and the capability of each risk holder, impacting investment calculations. This study identifies 64 variables still relevant in Indonesia, with risks categorized into seven types: political risk, feasibility study risk, financing risk, design risk, construction risk, operation risk, and transfer risk."

"Penelitian ini mengangkat studi kasus jalan tol Cisumdawu. Cileunyi - Sumedang – Dawuan atau Cisumdawu terletak di Jawa Barat. Pembangunannya dimulai pada tahun 2017 dan direncanakan dapat beroperasi penuh pada tahun 2019. Namun, karena masalah pembebasan lahan dan pandemi COVID-19, pengoperasian jalan tol Cisumdawu tertunda selama kurang lebih tiga tahun, sehingga berdampak negatif pada profitabilitas proyek. Menyikapi kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kembali kelayakan investasi Jalan Tol Cisumdawu dengan mempertimbangkan variabel risiko dan ketidakpastian dengan menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan simulasi Monte Carlo. Analisis tersebut menggunakan beberapa kriteria atau indikator kelayakan, yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa proyek Cisumdawu masih layak untuk dilaksanakan dengan nilai NPV sebesar Rp1.431.749.000.000, IRR sebesar 6,4%, dan Payback Period selama 23,3 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan investasi menurun ketika dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa risiko yang paling signifikan mempengaruhi kelayakan investasi adalah volume lalu lintas. Tiga skenario tambahan dirancang untuk mengeksplorasi berbagai potensi hasil dan menilai kelayakan finansial proyek dalam berbagai kondisi.

---

This research uses the case study of Cisumdawu toll road. Cileunyi - Sumedang - Dawuan or Cisumdawu toll road is located in West Java. The construction started in 2017 and was expected to fully operate in 2019. Unfortunately, due to land acquisition issues and COVID-19 pandemic, the Cisumdawu toll road operation has been delayed by approximately three years, thus negatively impacting the project’s profitability. In response to this condition, this research aims to assess and re-evaluate the feasibility of Cisumdawu Toll Road investment by considering risks and uncertainty variables using Discounted Cash Flow (DCF) and Monte Carlo simulation. The analysis uses several criteria or indicators of feasibility, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period. The result of the feasibility analysis shows that the Cisumdawu project is still feasible with a NPV of Rp1.431.749.000.000, an IRR of 6,4%, and a Payback Period of 23,3 years. The results shown that the investment feasibility decreases when faced with risks and uncertainties. It also shows that the most significant risk affecting the investment feasibility is the traffic volume. Three additional scenarios are designed to explore different potential outcomes and assess the project's financial feasibility under various conditions."

"Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan rencana APBN tahun 2020-2024 total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur adalah Rp. 2.058tn, dimana anggaran pemerintah adalah 30% dari porsi kebutuhan dana yang dianggarkan. Atas kebutuhan pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah melakukan inisiasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk diantaranya adalah sektor infrastruktur jalan tol. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi risiko yang teridentifikasi beserta analisa pemetaan risiko untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan alokasi risiko antara pemerintah dengan investor swatsa dalam pelaksanan KPBU jalan tol di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan kuesioner. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 7 (Tujuh) kategori risiko dengan 17 (Tujuh belas) peristiwa risiko yang dianggap penting oleh investor swasta. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat 11 alokasi risiko yang telah sesuai dan 6 alokasi yang tidak sesuai dengan persepsi risiko investor swasta dalam sektor jalan tol dengan skema KPBU di Indonesia yaitu risiko selisih bunga pinjaman dana talangan tanah, kenaikan biaya konstruksi, risiko tingkat inflasi dan suku bunga, risiko tingkat penyesuaian tarif yang lebih rendah dari proyeksi, risiko perubahan regulasi (dan pajak) yang umum dan risiko force majeure politis.

---

Infrastructure development has an important role in a country's economic growth. Based on the 2020-2024 APBN plan, the total budget requirement for providing infrastructure is IDR. 2,058tn, where the government budget is 30% of the portion of budgeted funding needs. Due to the need for infrastructure development, the government initiated Government Cooperation with Business Entities (KPBU) in various infrastructure sector to accelerate infrastructure development in Indonesia, including toll road. This research was conducted to investigate identified risks along with risk mapping analysis to find out whether there is a gap in risk allocation between the government and private investors in implementing toll road PPPs in Indonesia. The method of this research is a qualitative study with data collection methods through interviews and questionnaires. From the research conducted, it is known that there are 7 (Seven) risk categories with 17 (Seventeen) risk events that are considered important by private investors. From the research conducted, it is known that there are 11 risk allocations that are appropriate and 6 allocations that are not in accordance with the risk perception of private investors in the toll road sector with the PPP scheme in Indonesia, namely the risk of differences in interest on land bailout loans, increases in construction costs, the risk of inflation rates and interest rates, the risk of rate adjustments being lower than projected, the risk of general regulatory (and tax) changes and the risk of political force majeure."

"ABSTRAKSecara umum proyek konstruksi berkembang semakin besar dan rumit dewasa ini baik dari segi fisik maupun biaya. Sehingga memiliki unsur ketidakpastian yang mengandung unsur resiko, tidak terkecuali pada proyek jalan tol. Dimana resiko-resiko tersebut akan mempengaruhi kinerja proyek, termasuk biaya pelaksanaan proyek. Pada prakteknya suatu proyek mempunyai keterbatasan akan sumber daya, baik berupa manusia, material, biaya ataupun alat. Sehingga diperlukan suatu manajemen resiko sebagai pendekatan dalam mengelola resiko yang berpotensi memberikan pengaruh pada kinerja biaya proyek.Identifikasi resiko selama masa pelaksanaan diperlukan untuk mengetahui resiko apa yang akan mempengaruhi kinerja biaya pelaksanaan. Dengan demikian akan didapat tingkatan resiko yang mempengaruhi estimasi biaya pelaksanaan sehingga akan meminimalisir penyimpangan biaya pelaksanaan. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi resiko dengan memetakan variabel-variabel yang mempengaruhi dalam penyusunan estimasi biaya pelaksanaan proyek jalan tol Bogor Ring road. Pengolahan data menggunakan alat bantu program SPSS versi 17.0 untuk melihat korelasinya dengan metode regresi.

---

ABSTRACTIn general, construction projects grew larger and more complex today both physically and in terms of cost. So has an element of uncertainty is an element of risk, not least on the highway project. Where the risks will be effect the project performance, including the cost of the project. In practice the project will have limited resources, man power, material, or equipment costs. So necessary as a risk management approach in managing risks which potentially impact on the performance of the project cost.

Identification of risks during the implementation of risk needed to find out what's going to affect the performance of the implementation costs. Thus the level of risk to obtain an estimate of costs that affect the implementation so as to minimize the implementation cost deviations. In this study the risks identified by mapping the variables that affect the cost estimates in the preparation of highway project implementation Bogor Ring Road. Processing data using the tools of SPSS version 17.0 program to see the correlation with the regression method."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang. Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

---

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.

The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.

The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

"Jalan tol merupakan salah satu sektor transportasi yang terdampak oleh kebijakan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 seperti PSBB dan larangan mudik. Selama pandemi COVID-19, bisnis jalan tol memiliki tantangan tersendiri yakni penurunan demand dan pendapatan tol yang sudah beroperasi. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai salah satu operator jalan tol di Indonesia, turut merasakan dampak dari penurunan lalu lintas jalan tol yaitu penurunan pendapatan. Emiten jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkirakan penurunan pendapatan sepanjang 2020 akibat pandemi COVID-19 mencapai Rp. 2 triliun atau sekitar 15% (Azka, n.d.). Menurut laporan tahunan Jasamarga, pada tahun 2020 PT. Jasamarga Semarang Batang mengalami penurunan volume kendaraan sebesar 8,6% atau turun 700 ribu kendaraan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan PT. Jasamarga Bali Tol mengalami penurunan volume kendaraan sebesar 64 % atau turun 10,4 juta kendaraan dibandingkan dengan tahun 2019. Pendapatan yang terkait dengan jalan tol sangat berisiko karena biaya investasi awal dan risiko konstruksi yang tinggi, biaya operasi dan pemeliharaan yang tinggi dan masa layanan yang panjang (Rouhani, 2015). Penurunan pendapatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dapat mengganggu resiliensi bisnis jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa risiko yang berpengaruh pada penurunan jalan tol dan menentukan langkah penanganan/ mitigasinya untuk menjaga resiliensi bisnis jalan tol tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan menentukan opsi penanganan risiko pada penurunan pendapatan jalan tol. vi Universitas Indonesia Pengumpulan data dilakukan dengan melalui studi literatur dan survei kuisioner. Kuisioner didistribusikan ke stakeholder pada jalan tol terkait yang menjadi lokasi studi. Data yang didapatkan dari kuisioner dianalisa menggunakan matriks probabilitas dan dampak untuk diketahui ranking risikonya. Penelitian ini menggunakan 22 variabel yang dikelompokkan menjadi 8 kategori dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BUJT dan stakeholder terkait dalam menjaga resiliensi jalan bebas hambatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel risiko yang memiliki kategori ekstrim pada jalan tol Semarang – Batang adalah penundaan kenaikan tarif karena SPM yang tidak tercapai sedangkan pada jalan tol Bali – Mandara adalah fluktuasi nilai inflasi. Mitigasi risiko dapat dilakukan dari sisi pemerintah, operasional dan maintenance, jaminan dari operator jalan tol, struktur tarif tol maupun dari tahap studi kelayakan.

---

Toll roads are one of the transport sectors affected by COVID-19 countermeasure government policies such as large-scale social restrictions and travelling bans. During the COVID-19 pandemic, the toll road business has its own challenges, which includes a decrease in demand and toll revenues that had been in the operation phase. PT Jasa Marga (Persero) Tbk, as one of the toll road operators in Indonesia, endured the impact of the decline in toll road traffic, which led to a decrease in revenue. Toll road emitter of PT Jasamarga estimated the decline in revenue during 2020 due to COVID-19 pandemic reached IDR 2 trilion or around 15% (Azka, n.d.). According to Jasamarga's annual report, in 2020 PT. Jasamarga Semarang Batang endured a decrease in vehicle volume of 8.6% or a decrease of 700 thousand vehicles when compared to 2019. Meanwhile, PT Jasamarga Bali Tol endured a 64% decrease in vehicle volume or a decrease of 10.4 million vehicles compared to 2019. Revenues associated with toll roads are very risky due to high initial investment costs and construction risks, high operation and maintenance costs and long service periods (Rouhani, 2015). The decline in revenue as a result of the COVID-19 pandemic can disrupt the resilience of the toll road business. This research aims to analyse the risks that affect the decline of toll roads and determine the handling/mitigation steps to maintain the resilience of the toll road business. This research was conducted by identifying, analysing, evaluating and determining risk handling options on the decline in toll road revenue. Data collection was done through literature study and questionnaire survey. Questionnaires were distributed to stakeholders on related toll roads that became the study location. The data obtained from the questionnaires were analysed using a probability and impact viii Universitas Indonesia matrix to determine the risk ranking. This research uses 22 variables grouped into 8 categories and is expected to provide benefits for BUJT and related stakeholders in maintaining the toll road resilience. The results shown that the risk variable that has an extreme category on the Semarang - Batang toll road is the delay in tariff increases due to unachieved minimum service standard while on the Bali - Mandara toll road is fluctuations of inflation rate. Risk mitigation can be done from the government side, operations and maintenance, guarantees from toll road operators, toll tariff structures and from the feasibility study stage."

"Salah satu dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi adalah total suspended particulate (TSP), yang merupakan keseluruhan partikulat tersuspensi di udara dengan ukuran 100l¼m. TSP pada konstruksi ini diketahui dapat mengakibatkan berbagai efek kesehatan pada pekerja, termasuk efek karsinogenik, terutama yaitu pada pernapasan dan kardiovaskular. Oleh karena itu, dilakukan analisis risiko kesehatan pajanan TSP pada pekerja konstruksi jalan, dengan studi kasus Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran. Analisis risiko ini dibagi ke dalam risiko non- karsinogenik (realtime dan lifetime) serta risiko karsinogenik, dengan menggunakan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Nilai risiko non-karsinogenik (RQ) dianalisis dari perbandingan antara asupan dengan nilai referensi batas aman pajanan. Didapatkan secara kelompok (populasi) nilai RQ T1, baik pada pajanan realtime dan lifetime, dimana artinya tidak berisiko. Namun saat dianalisis secara individu, didapatkan 2 (2%) pekerja yang berisiko non-karsinogenik pada pajanan realtime dan 23 (27%) pekerja pada pajanan lifetime. Sedangkan, nilai risiko karsinogenik (ECR) dianalisis dengan mengalikan asupan dengan slope factor agen risiko. Secara kelompok (populasi) ataupun individu, didapatkan ECR > E yang artinya pekerja memiliki risiko kesehatan karsinogenik. Dengan adanya risiko tersebut, maka manajemen risiko perlu untuk dilaksanakan untuk meminimalisir dampak kesehatan pada pekerja di proyek. Beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu dengan komunikasi risiko dengan edukasi/sosialisasi, pengurangan debu dengan penggunaan water suppression/on tool extraction, serta pemberian APD pada seluruh pekerja.

---

One of the environmental impacts resulting from construction activities is total suspended particulate (TSP), which is a whole particle suspended in air with a size of 100l¼m. TSP in construction is known to cause various health effects on workers, including carcinogenic effect, especially in respiratory and cardiovascular diseases. Therefore, a TSP exposure health risk analysis is carried out on road construction workers, with a case study of the Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran Toll Road Construction. This risk analysis is divided into non-carcinogenic risks (realtime and lifetime exposure) and carcinogenic risk, using the Environmental Health Risk Analysis (EHRA) method. The value of non-carcinogenic risk (RQ) was analyzed from the comparison between intake and reference value of safe exposure limit. It is found that in group (population) the value of RQ < 1 in both in realtime and lifetime exposure, which means the risk is still acceptable. However, when analyzed individually, 2 (2%) of workers were at risk of non-carcinogenic to realtime exposure and 23 (27%) workers on lifetime exposure. Meanwhile, carcinogenic risk (ECR) values were analyzed by multiplying intake with slope factor of the risk agent. In group (population) or individuals, ECR > E-4 is obtained, which means workers have carcinogenic health risks. With this, risk management is needed to be implemented to minimize the health impact on workers on the construction project. Some ways that can be done is by communicating the risk with education/socialization, reducing the dust by using a water suppression/on tool extraction, and also providing PPE to all workers. "

"Skripsi ini membahas tentang kredit sindikasi, sebagai salah satu metode kredit yang diberikan oleh Bank X sebagai kreditur kepada PT Y sebagai debitur. Sebagai proyek pembuatan jalan tol yang membutuhkan sistem kredit yang memberikan kredit besar, dalam pemberian kredit sindikasi terdapat banyak sekali risiko yang dapat terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan kredit sindikasi sudah sesuai dengan undang-udang perbankan dan bagimana implementasi manajemen risiko terhadap sindikasi kredit yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analisis, yaitu peneliatan yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah bahwa proses sindikasi kredit yang terdapat dalam dalam perjanjian diantara Bank X dan PT Y adalah sama dengan proses pemberian kredit secara umum terdapat dalam kegiatan perbankan, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan UU Perbankan. Proses manajemen risiko yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y juga sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Serta untuk meningkatkan performa manajemen risiko, Bank X dapat melakukan studi komparatif dengan bank lain, dan terhadap perjanjian yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y ini dapat dijadikan contoh untuk proyek sindikasi kredit yang akan datang.

---

This thesis discusses the syndicated credit, as one of credit given by Bank X as the creditor to PT Y as the debtor. The process of making toll roads that require large credit, in the syndicated credit awards there are many risks that can happen. The purpose of this study is to determine whether the syndicated credit provisions are in accordance with the banking law and how implementation of risk management to credit syndication provided by Bank X to PT Y. The research method used in this study is qualitative method, with the form of research results is a descriptive-analysis, namely the analysis that provides an overview and assessment based on the analysis conducted in this study. The result of this research is the syndicated credit process in agreement between Bank X and PT Y same as voting process in operational regulation. The risk management process provided by Bank X to PT Y is also in accordance with Bank Indonesia regulations. As well as to improve the performance of risk management, Bank X may conduct comparative study with other banks, and to the agreement given by Bank X to PT Y this can be an example for the next syndicated credit project."

"Salah satu tujuan pembangunan konstruksi Jalan Tol Trans Jawa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa yang terhubung sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan berpengaruh terhadap lancarnya proses distribusi kegiatan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Konstruksi jalan tol merupakan investasi infrastruktur yang memerlukan pembiayaan proyek (project financing) yang sangat besar. Salah satu sistem pembiayaan proyek yang digunakan oleh investor jalan tol adalah kredit sindikasi dari beberapa bank. Sistem kredit sindikasi yang diberikan oleh bank memerlukan faktor jaminan (collateral) yang merupakan faktor pengaman bagi bank selaku kreditur bila terjadi kejadian wanprestasi. Salah satu jaminan yang digunakan dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek konstruksi jalan tol dalam studi kasus penulisan ini adalah fidusia atas tagihan pendapatan tol yang akan diperoleh kemudian setelah jalan tol beroperasi. Terdapat beberapa pendapat mengenai bisa atau tidaknya tagihan pendapatan tol tersebut dibebankan dengan fidusia, selain itu masih terdapat pula berbagai pendapat mengenai konsep eksekusi tagihan pendapatan tol yang belum ada dalam bentuk riil dan baru akan diperoleh kemudian hari, selain itu terdapat beberapa cara dalam proses eksekusi mulai dari eksekusi tagihan pendapatan tol menggunakan konsep eksekusi jaminan fidusia, dan eksekusi pendapatan tol yang sudah terkumpul dalam rekening pengumpulan menggunakan konsep eksekusi gadai rekening penampungan. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, tagihan pendapatan tol dapat dibebankan dengan fidusia oleh karenanya dapat dijadikan salah satu jaminan dalam kredit sindikasi. Konsep eksekusi tagihan pendapatan tol dalam studi kasus penulisan ini berbeda dan tidak sepenuhnya menerapkan konsep eksekusi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan konsep eksekusi gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

One of the construction purpose of the Trans Java Toll Road is to increase economic growth, by connecting the Trans Java Toll Road that connected all of West Java, Central Java, and East Java will affect the smoothness distribution of economic activity that will be a positive effect on economic growth. The construction toll road infrastructure requires high investment project financing. One of project financing system used by investors is syndicated loans from several banks. Syndicated loans system granted by banks requires bond or securities (collateral) which is a safety factor for the bank as creditor in the event of default.

One of the collateral which is used in syndicated loans for financing toll road construction project in this paper case study is fiduciary of bill toll revenue that will be obtained later after the toll road operation. There are some argument whether the bill the toll revenue is could be charged with the fiduciary bond, other than that there are also some opinions regarding the execution concept of toll revenue bill that does not exist in real forms and will be acquired later, other than that there are several ways in the execution process, execution of toll revenue bills using the concept of fiduciary execution, and execution of toll revenue that has been collected in the collection accounts using the concept of the execution of escrow account pledge. After doing research obtained the data and then processing the data is done using a qualitative approach, resulting in a descriptive analysis data. In analyzing the data obtained, this study used a normative legal research.

The results of this study stated that the toll revenue bills can be used as a fiduciary therefore can be used as collateral in a credit syndication. The execution concept of revenue bills in this case study is different and not fully implement the concept of execution set out in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Securities and concept execution of pledge as regulated in the Indonesian Civil Law."