Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindakan pengaturan dan pengendalian air secara off-stream sudah seharusnya dilakukan mulai dari hulu sungai sampai dengan hilir yang bermuara di laut. Salah satu bentuk pendekatan secara off-stream adalah penerapan strategi Low Impact Developoment (LID) dengan pembuatan sumur resapan (SR). SR berfungsi untuk mengurangi limpasan air hujan dan memperbaiki kondisi air tanah lewat penyerapan air ke dalam tanah. Pembuatan SR harus dilakukan di daerah hulu, sehingga biayanya ditanggung oleh masyarakat hulu, padahal yang menikmati manfaatnya adalah masyarakat hilir sehingga menimbulkan ketidakadilan. Masalah ketidakadilan dalam pembiayaan pembuatan SR hendak dipecahkan lewat penerapan sistem subsidi silang antara wilayah hulu dan hilir melalui regulasi fiskal, yang ditinjau dari aspek teknis, aspek penerimaan masyarakat, dan aspek kerelaan masyarakat dalam pembuatan SR. Aspek teknis dianalisis untuk mengetahui kelayakan pembuatan SR dan metode survey berupa penyebaran kuesioner digunakan untuk menganalisis dua aspek lainnya, dengan studi kasus terhadap masyarakat di Kecamatan Limo, Depok. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS. Analisis terhadap aspek penerimaan dan kerelaan masyarakat bertujuan untuk mengetahui bentuk bantuan yang diminati agar masyarakat bersedia membuat SR. Respon masyarakat terbagi berdasarkan tahu tidaknya masyarakat tentang SR dan kesediaan masyarakat untuk membuat SR. Masing-masing kelompok responden memilih bentuk bantuan yang berbeda berdasarkan ketersediaan lahan dan biaya, pengertian akan manfaat SR, rasa tanggung jawab dalam masalah penanganan banjir, dan karakteristik responden. Pada umumnya masyarakat menginginkan bantuan berupa pembuatan SR secara keseluruhan, sehingga pemilik lahan nantinya hanya terima jadi. Diharapkan dengan hasil analisis penerapan sistem subsidi silang di wilayah hulu berupa bentuk bantuan yang diminati oleh masyarakat, nantinya dapat menjadi sumber masukan dan pertimbangan untuk pembuatan sistem pengaturan dan pengendalian air secara offstream di daerah hulu yang ditekankan untuk mengurangi potensi banjir.

---

Off-stream measurement should be done from upstream to downstream. Recharging Well (RW) is one of the methods of Low Impact Development strategy that considered as an off-stream measurement. The function of RW is to reduce rainfall runoff and to improve underground water condition by infiltrating rainfall into ground. Because RW have to be done on upstream area, therefore all the cost becomes the upstream resident responsibility, which is unfair since the benefit being enjoyed by the downstream resident.

This unfairness is tried to be solved by implementing cross subsidies system between upstream and downstream area through fiscal regulation, which viewed from technical aspect, social acceptance, and willingness to pay in the making of RW. Technical aspect were analyzed to find out the appropriateness of RW making, and survey method in form of questionnaire was used to analyzed the other two aspects, with case study on resident at Kecamatan Limo, Depok. Data processing was done with SPSS program.

Analyzes on social acceptance and willingness to pay was done to find out the reimbursement type that is favored by the upstream resident, so they would be willing to make RW. Resident responses were grouped based on their awareness of RW and their willingness to make RW. Each group choose a different type of reimbursement based on the availability of land and fund, the understanding of RW benefit, sense of responsibility on the handling of flood problem, and respondent characteristic. Generally, the type of reimbursement that favored by upstream resident is the complete making of RW, where the landowner would just accept it.

With the result from the implementation of cross subsidies system on upstream area analysis, in form of the type of reimbursement that is favored by resident, hopefully in later days this result could be the input and consideration sources for the making of off stream measurement on upstream area that are focused on reducing the flood potential."

"Pembuatan sumur resapan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kapasitas infiltrasi lahan,yang selanjutnya dapat menambah cadangan air tanah. Selain itu,sumur resapan berfungsi untuk mengurangi volume dan keceptan aliran permukaan sehingga menurunkan puncak banjir. Penelitian sumur resapan ini bertujuan untuk karakterisasi sumur resapan dalam kaitannya sebagai pengendali banjir dan kekeringan di wilayah Jakarta,Bogor,Depok,Tangerang,Bekasi (Jabodetabek). Hasil analisa sumur resapan menunjukan bahwa kecepatan rata-rata penurunan air sumur resapan pada wilayah hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) di jabodetabek berkisar antara 0,94-1,14 cm/menit,dan wilayah tengah berkisar antara 0,63-0,64 cm/menit,dan wilayah hilir berkisar antara 0,24-0,43 cm/menit. Penurunan kecepatan resapan air sumur yang semakin kecil ke arah hilir ini juga sejalan dengan resapan dinding sumur resapan yang semakin kecil ke arah hilir. Pada wilayah hulu resapan dinding sumur resapan per cm2 berkisar antara 0,12-0,13 m3/menit,wilayah tengah berkisar antara 0,08-0,09 m3/menit,dan wilayah hilir berkisar antara 0,04-0,05m3/menit. Kecepatan resapan air pada sumur resapan tersebut berbanding lurus dengan permeabilitas tanah, sedangkan permeabilitas tanah dipengaruhi oleh tekstur tanah,pori-pori tanah,dan kepadatan tanah (bulk density). Hasil analisa contoh tanah menunjukan bahwa wilayah hulu mempunyai permeabilitas tanah yang semakin besar bila dibandingkan wilayah tengah maupun wilayah hilir. Begitu juga untuk tekstur dan pori tanah ke arah hulu semakin besar dan kepadatan tanah semakin kecil"

"Menyadari semakin terbatasnya kemampuan pemerintah utamanya dalam hal pembiayaan, maka berkembanglah konsep kemitraan dengan swasta dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kasus yang dilakukan di RSUD "X" yang bermitra dengan pihak swasta. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yaitu secara kuantitatif dengan mencatat data keuangan yang ada dan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Perhitungan biaya di PKS dilakukan dengan dua cara yaitu Full Cost (menghitung biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh PKS) dan Variabel Cost (menghitung biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh oleh PKS).Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dijalin antara RSUD "X" dengan pihak swasta dalam membangun gedung rawat inap dengan fasilitas VIP (PKS) adalah dengan sistem B.0.T yaitu bagi hasil selama 10 tahun dari hasil sewa kamar dengan formula 60% pihak swasta dan 40% pihak RSUD "X". Pengelolaan PKS dilakukan oleh Koperasi Pegawai RSUD "X". Dari penelusuran biaya pada tahun 2001 diperoleh bahwa biaya total di PKS pada tahun 2001 adalah sebesar Rp. 2.912.323.106,-(Full Cost) dan Rp.2.225.133.800,-(Variabel Cost). Biaya terbesar di PKS adalah biaya operasional yaitu sebesar 80,91% dari seluruh biaya yang ada(Full Cost). Sedangkan biaya operasional terbesar adalah untuk alokasi biaya personil yaitu 53,35% dari total biaya operasional yang ada. Total pendapatan PKS pada tahun 2001 adalah Rp.2.894.887.000,-. Adapun CRR PKS tahun 2001 adalah 99,40% (Full Cost) dan 130,10% (Variabel Cost). Pada tahun 2001 PKS tidak menghasilkan SHU atau PKS dalam keadaan defisit yaitu sebesar (Rp.I7.436.106,-) (Full Cost). Tetapi apabila dihitung secara Direct Cost, PKS mendapatkan SHU sebesar Rp.669.753,200,-. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi bahwa PKS tidak melakukan subsisdi silang kepada RSUD "X". Trend pendapatan dan pengeluaran PKS sejak mulai didirikan sampai tahun 2001 terlihat relatif meningkat baik yang dihitung secara current price maupun constant price. Dari hasil forecasting selama 10 tahun (1996-2005) menunjukkan bahwa dari kemitraan tersebut, pihak investor mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 872.849.930,- sedangkan pihak RSUD "X" mengalami kerugian sebesar Rp.3.108.259.938,-. Dengan melihat hasil forecasting dapat diketahui bahwa investor swasta merupakan pihak yang paling diuntungkan dalam kemitraan tersebut. Dan pemerintah dalam hal ini RSUD "X" merupakan pihak yang dirugikan. Salah satu harapan dalam kerjasama atau kemitraan dengan swasta di lingkungan RSUD "X" adalah terwujudnya subsidi silang dari PKS kepada RSUD "X" , namun dalam kenyataannya subsidi silang tersebut lama sekali tidak terwujud.

---

Government-Private Partnership in Hospital Services in Financing and Cross Subsidy Perspective (Case Study in Hospital "X")Constraints of the government to finance healthcare services had ignited the concept of government - private sector partnership in hospital services. This study is a case study in a district government hospital "Z" which had started partnering with private sector in developing a new in-patient hospital service (PKS). Data collection has been done using quantitative data collection and qualitatively explored using in-depth interviews with selected informants. Cost calculations in PKS were done using two methods: full cost (calculating the costs that should have been borne by PKS) and direct cost (calculating the costs that has actually been borne by PKS).

The partnership of this district hospital with private sector took place in the form of private sector build a new VIP in-patient building using BOT arrangement for 10 years period. Revenue from bed usage will be divided 60% to the private investor and 40% to the hospital. The cost of PKS services in 2001 was Rp. 2,912,323,106 (full cost) and Rp. 2,225,133,800 (direct cost). Operating cost has the highest share of the total cost (full cost). Within the operating cost category, staff cost ranks first with 53.35%.

Total revenue of PKS in 2001 was Rp 2,894,887,000. Cost Recovery Rate of the PKS in 2001 was 99.40% (full cost) and 130.10% (direct cost). PKS in the year 2001 was deficit (Rp. 17, 436, 106,-) (full cost). But if calculation by direct cost, PKS gain profit Rp. 669,753,200).

From the in-depth interview, it was found that cross subsidy was not take place from PKS to the hospital. Trends of the revenue and costs of PKS from its beginning to 2001 were found increasing both in current and constant price. From forecasting, for a period of 10 years (1996-2005), it was found that from this partnership private investor will gain Rp. 872,849,930,- and the hospital would loose Rp. 3,108,259,938.

From the forecasting, it was found that the private investor will gain benefit from this partnership while the hospital will not. One of the reasons from the development of government-private partnership in this hospital is to provide cross subsidy from the PKS to the hospital. However, this notion has not been realized so far."

"ABSTRAKSumber daya air adalah sumber daya alam yang jumlahnya tetap namunkeberadaannya dipermukaan dan didalam bumi sangat tergantung dari aktivitasmanusia. Pertumbuhan tutupan lahan yang tinggi dan pola konsumtif warga Jakartatelah menyebabkan degradasi air tanah di Jakarta. Program konservasi sumber dayaair sebagai program pembangunan berkelanjutan menjadi suatu keharusan yangdilaksanakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Salah satu program konservasisumber daya air adalah pembangunan sumur resapan. Sumur resapan yang telahdibangun, hingga saat ini belum dilakukan evaluasi tingkat efektifitasnya baik darisegi kapasitas daya tampung air, kualitas air resapan dan sistem pengelolaannya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pembangunan sumurresapan berdasarkan standar teknis SNI 03-2453-2002, SNI 06-2459-2002,Peraturan Gubernur nomor 20 tahun 2013 dan konsep sumur resapan ramahlingkungan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan,kedua lokasi tersebut merupakan wilayah dengan nilai infiltrasi terbaik dibandingwilayah Jakarta lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatifdengan analisa kuantitatif dan kualitatif.Instrumen pengumpulan data berupa,pengamatan visual lapangan dan pengukuran dimensi inlet dan volume kosongsumur resapan, studi literature dan wawancara stake holder yang terkait sumurresapan.Hasil penelitian menunjukkan debit masukan sumur resapan kurang dari50% kapasitas tampung sumur, kapasitas tampung rata-rata sumur kurang dari 50%kapasitas awal, parameter air resapan yang melebihi baku mutu air golongan Iadalah kekeruhan,besi dan detergen. Lemahnya koordinasi antar Satuan PerangkatKerja Daerah dan tidak adanya perawatan sumur resapan menjadi penyebab tidakefektifnya program sumur resapan. Tipe sumur resapan dangkal yang dibangundigedung merupakan tipe sumur resapan yang paling efektif dibanding tipe lainnya

---

ABSTRACTWater resources are natural resources whose number remains but its existence inthe earth's surface and is highly dependent on human activity. Land cover highgrowth and consumption patterns Jakarta residents has caused degradation ofground water in Jakarta. Water resource conservation programs as sustainabledevelopment becomes a necessity conducted local government of Jakarta. Oneprogram is the conservation of water resources development recharge wells.Recharge wells that have been constructed, up to now not been evaluated for theireffectiveness in terms of both capacity water capacity, catchment water quality andmanagement systems. The purpose of this study was to evaluate the recharge wellsdevelopment program based on technical standards SNI 03-2453-2002, SNI 06-2459-2002, Governor Regulation No. 20 of 2013 and the concept ofenvironmentally friendly recharge wells. This research was conducted in EastJakarta and South Jakarta, both locations is the region with the best infiltration valueother than Jakarta. The research method uses a quantitative approach with aqualitative and quantitative analysis. In the form of data collection instruments,visual observations and measurements of the dimensions of the field and the inletvoid volume recharge wells, literature studies and interviews relevant stakeholdersrecharge wells. The results showed a debit entries recharge wells is less than 50%capacities of wells, average capacities of the well is less than 50% of the initialcapacity, water absorption parameters that exceed water quality class I is turbidity,iron and detergents. Weak coordination between the Regional Unit of Work Toolsand absence of well maintenance leach into the causes of ineffective programsrecharge wells. Type of shallow recharge wells constructed infiltration wells in thehalls of a type most effectively than other types.;"