Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Pembangunan Unit Sekolah Baru yang dilaksanakan dengan mekanisme partisipasi masyarakat merupakan kebijakan Departemen Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan, masyarakat atau Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) diberikan pendampingan oleh Konsultan Manajemen Konstruksi (KMK), dengan harapan setelah diberi pendampingan, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatur program secara mandiri (self manage), dalam konteks proses manajemen. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh peran pendampingan yang dilakukan oleh KMK terhadap tingkat kemandirian masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran KMK berpengaruh sebesar 80,3%, dimana peran yang dominan muncul adalah pada pendampingan proposal administrasi, pendampingan pembuatan gambar rencana, pelaksanaan pembangunan fisik dan pendampingan dalam pembuatan laporan periodik dengan asumsi akhir tingkat kemandirian masyarakat berada pada level cukup mandiri.

---

Implementation of New School Unit (USB) Development Program using community participation mechanism is National Education Department Policy. In this programme community or committee of USB development have been assisted by Concstruction Mangement Consultant (KMK) to enhance their capability to self manage this programme. This research aim to analyze influence of the role of KMK on level of community independency.

Result of the research shows that role of KMK has influence 80,3% on level of community independency. Assisting administration proposal, making planning draw, and making periodical report is a dominant role of KMK. Generally, level of community independency is on good enough level."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh government support terhadap tingkat partisipasi Karang Taruna Unit RW di Kota Jakarta Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data campuran dengan tujuan agar data kuantitatif sebagai sumber data untuk pengujian inferensial, dan data kualitatif sebagai data pendukung untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan Penelitian ini menggunakan kerangka teori government support oleh Korosec & Berman (2006) dan juga tingkatan partisipasi oleh Arnstein (1969) dengan keseluruhan indikator berjumlah empat belas (14). Objek penelitian ini adalah Karang Taruna Unit RW dengan kriteria subjek penelitian antara lain; Ketua Karang Taruna Unit RW, Karang Taruna sudah memiliki SK Kelurahan, dan Karang Taruna sudah menerima dana stimulan. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan pemusatan data modus, dan analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa government support berpengaruh terhadap tingkat partisipasi Karang Taruna Unit RW di Kota Jakarta Timur. Analisis deskriptif juga mensugesti bahwa dukungan anggaran dapat meningkatkan tingkat partisipasi dari Karang Taruna.

---

This study aims to test the impact of government support on the participation level of Karang Taruna on community level in East Jakarta. This study uses quantitative approachment with mixed method technique of obtaining data purposively to test the inferential implication of the quantitative data, and qualitative data to capture the descriptive phenomenon based on field observation. This study uses the framework of government support defined by Korosec & Berman (2006) and the ladder of participation based on Arnstein (1969) with total of fourteen (14) indicators being used. The object of this study is Karang Taruna on community level with the criteria of subject; The Head of Karang Taruna on community level, Karang Taruna has been approved by local District, and Karang Taruna has already received dana stimulan bonus. The measure of central tendency in this study uses mode, while the Inferential analysis being used is simple regression. Study shows that government support gives impact on the participation level of Karang Taruna on community level in East Jakarta. Study also suggest that monetary support can raise the participation level of Karang Taruna."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen. Bina Pembangunan Daerah sebagai regulator, belum mengakomodasi kebutuhan pemerintah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan sudah cukup baik, dengan diselenggarakannya Rakornas dan Rakortek Nasional dan Kota Cimahi sebagai salah satu pesertanya.Tidak ada fasilitasi yang dilakukan secara langsung ke Pemerintah Kota Cimahi, karena fasilitasi yang dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah hanya pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk fasilitasi ke Pemerintah Kota Cimahi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, karena evalusi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pengecekan dokumen administratif terhadap berita acara pelaksanaan Musrenbang. Saran untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perlu adanya perbaikan regulasi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang, serta pemantauan secara langsung pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

---

This study discusses the Role of the Directorate General of Regional Development in encouraging the Cimahi City Government to increase community participation in Musrenbang in regional development. The city of Cimahi in 2018 won first place in regional development in West Java Province. However, in reality there are still unresolved annual problems of regional development. The community feels that the development in Cimahi City is not in accordance with the needs of the local community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Directorate General of Regional Development has not implemented its role optimally. Policies formulated by the Directorate General. Development of Regional Development as a regulator, has not accommodated the needs of the Cimahi City government in the implementation of the Musrenbang.

The implementation of the general and technical training carried out was quite good, with the holding of the national Rakornas and Rakortek and the City of Cimahi as one of the participants. There was no facilitation conducted directly to the Cimahi City government, because facilitation was carried out directly by the Directorate General. Bina Bangda is only at the provincial government level, while facilitation to the Cimahi City Government is carried out by the West Java Provincial Government. The evaluation has not been carried out optimally, because the evaluation carried out at this time is limited to checking administrative documents on the minutes of the Musrenbang implementation. Suggestions for the Directorate General of Regional Development, it is necessary to improve regulations on the mechanism for implementing and evaluating Musrenbang, as well as direct monitoring of the implementation of Musrenbang activities."

"ABSTRAKPenelitian ini menyajikan gambaran lengkap mengenai partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata yang berlangsung di Pulau Pramuka. Keberadaan pariwisata di Pulau Pramuka saat ini tidak lepas dari keterlibatan secara aktif masyarakat setempat. Penelitian ini membahas mengenai proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat Pulau Pramuka untuk melihat sejauh mana masyarakat berperan penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di suatu kawasan. Penelitian ini juga berfokus pada pengetahuan dan perspektif yang dibentuk oleh masyarakat Pulau Pramuka (emic) dengan menggunakan metode etnografi dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan partisipasi observasi. Melalui data-data tersebut nantinya akan menjadi penting dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan selama ± 40 hari di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

This research presents a comprehensive picture regarding community participation in the development of tourism that takes place on Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. The existence of tourism on Pulau Pramuka is currently inseparable from the involvement of local community. This study discusses the participation process carried out by local community of Pulau Pramuka in which they play important role in the development of community-based tourism in stated area. This research also focuses on the knowledge and perspective created by the local community of Pulau Pramuka (emic) using ethnographic methods with in-depth interviews and participatory observation data colections techniques. Furthermore, these data will be important in this study. Data collection was carried out for ± 40 days on Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta."

"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan, namun kewenangan tetap ada ditangan pemerintah. Faktor pendorong untuk berpartisipasi adalah masyarakat sudah terbiasa dengan program pemerintah, bermanfaat, kebutuhan masyarakat dan adanya stimulan. Sedangkan penghambat partisipasi meliputi seringnya pergantian pejabat, pembangunan KTM terlalu singkat, kesibukan warga dan bencana alam. "

"ABSTRAKProgram Indonesia Pintar PIP merupakan program perlindungan sosial di bidang pendidikan yang bertujuan mengupayakan anak usia sekolah dari rumah tangga miskin memperoleh pendidikan, baik anak yang putus sekolah maupun yang masih bersekolah. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganilisis peran yang berjalan dan tidak berjalan dari implementor agencies dalam pelaksanaan PIP. Peran merupakan suatu konsepsi yang sangat berguna untuk mengerti dinamika terpadunya individu dengan suatu sistem sosial. Peran yang dilihat merupakan peran secara kolektivitas, peran sebagai institusi atau lembaga atau kelompok masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat. Selain itu dilakukan observasi terhadap rumah tangga miskin dan menggunakan data sekunder Susenas, Podes dan data daerah mengenai pendidikan untuk memperkaya informasi yang diperlukan. Temuan penelitian adalah peran yang dijalankan oleh pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat belum mendukung program ini untuk mencapai outcome program. Pelaksanaan peran dari pemerintah daerah, sekolah dan masyarakat baru pada tahap delivery mechanism yaitu pendistribusian dana bantuan PIP ke penerima manfaat. Selain itu dalam pelaksanaan PIP, peran dalam pemantauan pelaksanaan program tidak berjalan secara optimal.

---

ABSTRACTProgram Indonesia Pintar PIP is a social security program on education with the goal to seek efforts for school age children from poor families to obtain education, either for drop out children or those who are still at schools. The research is to identy and to analyze the successfull and unsuccessful roles of the implementer agencies in conducting PIP. A role is a conception that is beneficial to understand the dynamics of integrated individuals in the social system. The roles see are collective roles, roles as institution or as community. The approach use in the research is a qualitative research using in depth interview to the local government, schools and society. Asides of that, observation towards poor families is conducted as well and secondary data from Susenas, Podes and local data on education is also used to enrich the information. The finding of the research is that the role conducted by the local government, schools and society is not yet supporting the program to achieve the outcome. The conducted role of the local government, schools and society is only on the delivery mechanism that is to distribute PIP fund to the beneficiaries. Besides that, on the implementation of PIP, the monitoring role of the implementor agencies is not running optimally."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai peran partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran yang  terdiri dari dua faktor utama yakni faktor manusia dan faktor non manusia serta upaya penanggulangan bencana kebakaran yang diimplementasikan oleh masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan pemberian sosialisasi terkait resiko kebakaran dan potensi di masyarakat yang dapat dioptimalkan untuk melakukan penanggulangan bencana kebakaran serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan simulasi mitigasi bencana. Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran, masyarakat juga secara partisipatif membuat konsep permukiman ideal yang layak dan aman dari bencana kebakaran yang sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat. Peran partisipasi masyarakat memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin rendah resiko terjadinya bencana kebakaran.

---

The task of this final project is to discuss the role of community participation in fire disaster management which consists of two main factors, namely human and non-human factors and fire disaster management efforts implemented by the community through increasing public awareness by providing socialization regarding fire risk and potential in the community can be optimized for fire disaster management and community capacity building through disaster mitigation simulation training.  In the effort of fire disaster management, the community is also participatory make the concept of an ideal settlement feasible and safe from the appropriate fire disaster with local wisdom in the community. The role of community participation shows that the higher the level of community participation, the lower the risk of disasters Fire."

"Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein yang dikembangkan oleh Muluk (2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada kategori delegasi (kuat) dimana pemerintah memyerahkan sebagaian kewenanganya terkait pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar kepada Pengelola Dewajati yang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur organisasi masyarakat seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Kesenian dan sebagainya.  Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada mereka yang terlibat dalam struktur pengelola desa wisata dan penanam saham sehingga perlu langkah-langkah konkret yang inklusif dan merata diperlukan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat.

---

The Tourism Village Program is one of the tourism development  to encourage community participation and empowerment. The implementation of the Tourism Village Program in Jatijajar cannot be separated from community participation. However, community participation in the tourism village program is only limited to Dewajati managers and community shareholders. Therefore, this research aims to measure the level of community participation in implementing the Tourism Village program in Jatijajar. The theory used in this research is Arnstein's community participation ladder which was developed by Muluk (2007). The approach used in this research is a quantitative approach by collecting data through questionnaires, interviews and literature studies. The results of the research show that community participation tends to be in the delegation (strong) category where the government hands over part of its authority regarding the implementation of the Jatijajar Tourism Village to the Dewajati Management which consists of elements of community organizations such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Arts and so on. However, community participation is still limited to their involvement in the tourism village management structure and shareholding, so inclusive and equitable concrete steps are needed to increase the distribution of community participation."

"Public participation has a very important role in environmental development, particularly in the management of domestic solid waste. According to Law. no. 4/1982 on the Basic Provision for Environmental Management, every citizen has the obligation to maintain the living environment, to abate and restore its damage and pollution. At the same time, the success of development is critically determined by the political will, spirit and discipline on the part of the state apparatus and active participation of the public.Without these, development efforts will not succeed. According to Emil Salim (1987: 12), the success of development depends on the degree of behavioral stability which the citizens might possess towards environmental harmony.Within the framework of development implementation in order to increase the people's welfare, the Municipal Government of Bengkulu has launched the development motto Saiyo Sakato Kito Bangun Putri Gading Cempaka Menuju Kota Semarak, which means that the particular municipal region should be developed through people's mutual deliberation to become a city environment which is shady, decorative, safe, tidy, and memorable, it has been brought up as a local programmed under the Local Regulation no. 1/1991 on the City's Birthday and Motto.It is obvious that various efforts are needed to achieve the programme's success, one of which is the promotion of city cleanliness, which responsibility is in the hands of both the Local Government and the citizens as well. Hence public participation is very potential asset in the field of city environmental cleanliness. Environmental cleanliness provision service constitutes one of the Government social services. Nevertheless active. public concern and participation in this field is urgent, so that the people won't have to endure any discomfort which might come as the result of inappropriate management.It was assumed that the success of environmental cleanliness programme is related to three factors which re-quire investigation, i.e.1 organization2 waste management and financing3 public participationThe results of the study indicates that the organization of the urban solid waste management has not been every effective and comprehensive enough. Domestic waste management coverage of the particular city is still limited in the form of activities in waste collection, transportation and very simple treatment. Owed to scarcities of funds, means and infrastructures, the city cleanliness provision service cover only about 30.4% of the city population or 31.30% of the municipal region.Based on the fact, two hypotheses to be tested are:1. People or public perfection to achieve a comfortable, cozy, safe and memorable city programme is influenced by their socio-economic condition.2. Community participation in the environmental cleanliness programme is influenced by their perception.Conducted through interviews using structured questionnaires, the validity and reliability of which have been previously tested. To be able to answer the research objectives, seven parameters were chosen to represent that were assumed as causing the differences in the people's perception and behavior (participation) in environmental cleanliness programme.Sample locations were stratifiedly taken at the Kelurahan levels, while units of analysis, i.e. 126 respondents were systematically and randomly selected, representing a population of 1027 (12.3%). To test whether influence does exist between the dependent and independent variables, statistical tests were applied, using Pearson correlation coefficient and t-test; while determination coefficient test was conducted to measure the degree of influence between the two variables. From the test results it was assumed that:There are positive correlations between variables age, level of education, sex differences, length of stay, income and social institution, with level of perception; while negative correlation was found out between variables length of stay and level of perception.There is positive correlation between level of perception and level of participation.The study indicates that out of the 126 respondents studied, 11.11% is categorized as having very good perception, 86.50% good, 1.58% moderate, and 0,81% poor. Levels of participation in the environmental cleanliness programme were 7.14% good, 42.85% moderate, 49.20% poor, and 0.81% very poor.

---

Peranserta masyarakat sangatlah penting artinya dalam pembanguanan lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbah padat domestic. Pada hakekatnya setiap orang berkewajiban memelihara kerusakan serta pencemaran (UU No. 4/1982). Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh tekad, semangat dan disiplin para penyelenggara Negara serta peranserta masyarakat. Tanpa peranserta masyarakat, pembangunan tidak akan berhasil dengan baik. Salim (1987:12) berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan akan mantap dicapai apabila penduduk telah memiliki sikap yang mantap terhadap keselarasan lingkungan.Dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kotamadya daerah tingkat II Bengkulu telah menetapkan Motto pembangunan yaitu Seiyo Sekato Kito Bangun Bumi Putri Gading Cempaka Menuju Kota Semarak, yang artinya dengan musyawarah mufakat kita bangun bumi putri gading cempaka menuju kota sejuk, meriah, aman, rapid an kenangan. Program tersebut dipertegas melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1991, tentang Hari Jadi dan Motto Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.Untuk dapat mencapai keberhasilan program tersebut tentunya tidak hanya satu usaha tetapi perlu beberapa usaha, di antaranya adalah kebersihan, di dalam hal ini tentunya peranserta masyarakat Kotamadya Bengkulu merupakan potensiutama dan tidak dapat dibebenkan hanya kepada Pemerintah Daerah semata, terutama dalam bidang kebersihan lingkungan.Kebersihan merupakan salah satu fasilitas pelayanan yang dituntut masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghendaki peranserta nyata dalam sikap hidup warganya. Apabila kebersihan kota tidak mendapat perhatian selayaknya maka beberapa akibat yang akan menjadi beban masyarakat itu sendiri.Untuk mencapai keberhasilan program keberhasilan tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui serta kemungkinan perlu diperbaiki yaitu:1. Pengorganisasian2. Manajemen perlimbahan dan pendanaannya3. Peranserta masyarakatDari hasil penelitian dan pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pengelolaan limbah padat domestic belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum menyeluruh, sedangkan manajemen pengelolaannya baru terbatas kepada pemungutan/pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan, serta dari ketersediaan dana, sarana dan prasarana maka jangkauan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Bengkulu baru mencapai 30,43% dari jumlah penduduk atau baru 31,30% dari luas wilayah administrasi Kotamadya Bengkulu.Atas dasar hal tersebut di atas maka disusun hipotesis, yakni:1. Persepsi masyarakat tentang program kebersihan untuk menciptakan kota SEMARAK dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.2. Peranserta masyarakat dalam program kebersihan untuk menciptakan kota SEMARAK dipengaruhi oleh persepsinya.Untuk membuktikan hipotesis di atas, dilakukan pengumpulan data primer dengan menggunakanpertanyaan atau pernyataan berstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitas kepada masyarakat, serta 7 faktor kondisi individu yang penulis anggap sebagai penyebab perbedaan persepsi untuk bersikap dan berperilaku (berperanserta) dalam program kebersihan lingkungan.Lokasi pengambilan sampel ditetapkan secara multi-stage hingga pada tingkat kelurahan/desa, sedangkan keluarahan/desa lokasi sampel ditetapkan secara purposive random sampling, yang tujuannya supaya dapat mewakili seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Bengkulu. Dari jumlah populasi 1027 diambil 126 sebagai responden yang diambil dengan metode penarikan sampel sistimatik.Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh di antara variabel independen dengan variabel dependen digunakan rumus koefisien korelasi Pearson dan uji t serta untuk mengetahui besarnya pengaruh digunakan uji koefisien determinasi. berdasarkan hasil uji dimaksud maka dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Terdapat korelasi antara umur, pendidikan, jenis kelamin, lama tinggal, pendapatan dan kelembagaan sosial dengan persepsi dan tidak terdapat korelasi antara daerah asal dengan persepsi.2. Terdapat korelasi antara persepsi dengan tingkat peranserta.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 126 responden yang persepsinya terdapat program kebersihan lingkungan baik sebesar 86,50%, yang sangat baik 11.11%, kurang 0,81% dan cukup 1,58%. Untuk tingkatperanserta yang masuk katagori baik hanya 7,14%, cukup 42,85%, kurang 49,20% dan yang sangat kurang 0.81%."