Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas kontestasi elit lokal dalam konflik pembentukan Kabupaten Mamasa dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, modal dan ranah (field). Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengkaji perpecahan internal elit Mandar dalam merespon kebijakan pemekaran daerah melalui penetapan Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa, yang berimplikasi terhadap lahirnya konflik horozontal pada masyarakat Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM) di Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para elit Mandar terpolarisasi ke dalam dua habitus kelompok politik, yaitu kelompok pro pemekaran dan kontra pemekaran. Habitus politik kelompok pro pembentukan Kabupaten Mamasa dilatari oleh kekuasaan atau kemandirian dalam mengelola pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya. Sedangkan habitus politik kontra pemekaran Kabupaten Mamasa dilatari oleh upaya mempertahankan relasi etnisitas, keagamaan, dan pengalaman kesejarahan dengan penduduk Mandar. Kedua kelompok politik tersebut memaksimalkan kekuatan modal, baik sosial, ekonomi, budaya maupun simbolik, untuk bertarung memenangkan arena kontestasi pemekaran daerah. Akhirnya, melalui habitus dan kekuatan modal yang dominan, para elit politik pro pemekaran Mamasa berhasil memenangkan kontestasi dengan mempertahankan dan menyukseskan implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002.

---

ABSTRACTThis thesis examines the contestation between local political elites over the establishment of the Mamasa Regency, through Pierre Bourdieu?s concepts of habitus, capital and field. Using a qualitative method with a case study approach, this research examines the internal schism among the elites of the Mandar ethnic group in responding to the regional expansion policy through the issuance of Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency, which triggers a horizontal conflict in the Aralle, Tabulahan and Mambi (ATM) people in Mamasa regency. This research concludes that the elites of the Mandar ethnic group are polarized into two groups with differing political habitus, which respectively supports and opposes the regional expansion. The habitus of the group supporting the expansion is the seeking of ways to gain the power or independence to manage the region?s infrastructure and people development, whereas the habitus of group opposing the regional expansion is the seeking of ways to maintain ethnic relations as well as preserve religious and historical experiences with the Mandar people. Both political groups utilized various capitals (social, economic, cultural and symbolic) to achieve their respective goals in the arena of political contestation. Ultimately, through powerful habitus and dominant capitals, the pro-regional expansion group succeeded in maintaining the regional expansion and implemented the Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency."

"Skripsi ini membahas peran resolusi konflik yang dilaksanakan oleh partai Sinn Fein di Irlandia Utara dari tahun 1998 hingga 2011. Resolusi konflik dilaksanakan sebagai reaksi atas konflik berkepanjangan yang terjadi antara kaum Nasionalis dan Unionis di tahun 1969 dengan nama The Troubles. Sinn Fein mewakili kaum Nasionalis sebagai partai politik yang memperjuangkan kepentingan kaumnya termasuk proses perdamaian. Dalam kasus ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk melihat penjelasan sejarah sebagai salah satu pendekatakan resolusi konflik. Penelitian ini melihat resolusi konflik melalui model teori Johan Galtung yang melihat konsep peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding sebagai analisa proses perdamaian yang komprehensif. Melalui teori tersebut kita dapat melihat peran Sinn Fein sebagai satu partai politik yang memiliki keterlibatan signifikan dalam proses perdamaian.

---

This thesis describes Sinn Fein role in Northern Ireland conflict resolution from 1998 to 2011. The cconflict resolution was done as a respond to the long conflict that involves the Nationalist and Unionist people in 1969 by the name of The Troubles. Sinn Fein represent the Nationalist as a political party that struggle for their interest including the peace process. The writer uses a qualitative method by the description of history as a conflict resolution approach. This research sees conflict resolution from Johan Galtung model theory that consist of peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding for the peace process analysis. We can see Sinn Fein role in the conflict resolution by using those theory as a political party that has a significant involvement in the peace process."

"AbstrakWomens representation in parties and legislative institutions is closely related to Indonesian party typology as office seekers. It charted a descriptive mandate to fulfill 30% quote of women representation in the General Election in 2014 not necessarily, representing womens critical agenda. The phenomena of female legislators who were celebrities, actresses, singers, or coming from political dynasties is the consequence of office seekers parties. Womens representation in legislative does not then guarantee the promotion, empowerment, and protection of womens critical issues in societies, as the female legislators do not represent women substantively. It is now more important to support critical actors who understand womens issues to succeed a feminist agenda. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi partisipasi perempuan dalam politik dan keterwakilan dalam politik, serta secara khusus untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterwakilan perempuan Bali di DPRD Provinsi Bali hasil Pemilu 1999 lalu. Penelitian berangkat dari sebuah fenomena dan rasa ingin tahu penulis tentang mengapa perempuan Bali tidak terwakili di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 1999 lalu. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguji hubungan antar variabel, dengan tipe penelitian yang bersifat desktiptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode in depth interview dan studi pustaka, sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori-teori gender, partai politik, keterwakilan politik serta sistem pemilu, dengan satuan analisis Provinsi Bali.Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa Perempuan Bali tidak terwakili dalam DPRD Provinsi Bali berdasarkan hasil pemilu 1999. yaitu sebagai berikut:Pertama, budaya masyarakat Bali yang bersifat Patriarkhi. Dalam masyarakat Bali, doktrin-doktrin sistem patriarkhal sudah melekat sekurang-kurangnya ke dalam empat sendi kehidupan dengan sub-sistemnya masing-masing: agama, hukum, keluarga dan media. Kedua, faktor lain yang berpengaruh terhadap ketidakterwakilan perempuan di DPRD Bali hasil pemilu 1999 adalah kurangnya Political Will dan Perspektif Gender Elit Partai Politik. Keterwakilan perempuan dalam parlemen juga sangat berkaitan dengan tipe dari sistem pemilu yang digunakan. Ketiga, Selain kedua hambatan atau faktor penyebab ketidakterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali hasil pemilu 1999, masih terdapat suatu faktor yang juga cukup berperan yaitu faktor yang berasal dari perempuan Bali itu sendiri atau faktor internal yaitu: sumber daya manusia (SDM) perempuan Bali di bidang politik masih relatif rendah/kurang.(158 ; xvi + 14 tabel + Lampiran + Bibliografi : 43 buku, makalah, dokumen, Koran, majalah

---

Factors Influencing Women's Under-Representation In DPRD Bali Province on 1999 ElectionThis research aims to describe the condition of women's political participation and their representation in politics, in particular to analyze factors which influence Balinese women's under-representation in DPRD of Bali Province in 1999 election. This research began from a phenomena and the writer's curiosity on how the Balinese women were not represented at DPRD of Bali Province from the 1999 election. The writer used qualitative method of research, which aim explain and test the inter-variable relation by using descriptive-analytical method. The data collection technique was done by in-depth interview and literature study, while theoretical framework used was on theories of gender, political party, political representation and election system with Bali Province as the unit analysis.

The result of this research shows same factors which influence why Balinese women were not represented in DPRD of Bali Province according to the result of 1999 election, as follows:

First, patriarchy culture of Balinese society, the patriarch system of doctrines has been implanted in Balinese society on four subsystem of life: religion, legal, family and media. Second, other factor which influence the under-representation of women in Bali's DPRD resulted from 1999 election was the lack of political Will and Gender Perspective of Political Party's Elite. The representation of women in parliament is also related strongly with the type of election system being implemented. Thirdly, aside these problems of under-representation of women in DPRD of Bali Province from the result of 1999 election, one internal factor which come from the Balinese women themselves also playing an important role, which is the relatively low level of human resource factor of Balinese women in political sphere.

(158; xvi + 14 tables + appendices + bibliography (43 books, articles, documents, newspapers, magazine)"