Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia memberikan wacana baru tentang hukum. Penerbitan fatwa tentang kegiatan ekonomi syariah oleh DSN yang diminta oleh para pelaku ekonomi syariah dan kaitannya serta keterpengaruhannya dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah menjadikan kajian panting dalam hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa ketentuan mengenai ekonomi syariah diatur dalam bentuk Fatwa DSN, bagaimana kedudukan Fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan, dan bagaimana pemanfaatan Fatwa DSN sebagai pertimbangan hukum bagi hakim di lingkungan peradilan agama dan bagi arbiter di Basyamas dalam perkara ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan den gan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif dan socio-legal terhadap data primer dan data sekunder. Pembuatan ketentuan ekonomi syariah dalarn bentuk fatwa DSN disebabkan adanya kebutuhan masyarakat untuk memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang tidak terakomodasi oleh pernerintah. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap DSN (MUI) untuk membuat pedoman ini karena pengetahuan tentang hukum Islam yang dimiliki oleh anggota DSN yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Kedudukan fatwa DSN dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai hukum positif; mengikat bagi para pelaku ekonomi syariah. Kedudukan fatwa DSN ini pun adalah berdiri sendiri yaitu wujud fatwa diperlukan karena menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat peraturan, DPS dalam mengawasi kegiatan LKS, dan LKS dalam melaksanakan kegiatan usaha yang (akan) dilaksanakan. Hasil penelitian terhadap hakim di lingkungan peradilan agama dan arbiter di Basyamas menunjukkan bahwa pemutus perkara ini tidak memanfaatkan fatwa DSN sebagai dasar hukum pertimbangan penyelesaian perkaranya karena sifatnya yang tidak mengikat. Adanya peraturan perundang-undangan yang menunjukkan bahwa fatwa DSN adalah hukum positiil maka hakim dan arbiter dapat memanfaatkan fatwa DSN sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya.

---

Implementation of islamic economy in Indonesia offers new discourse of law. Issuing of fatwa of National Board of Syariah (DSN) based on request of islamic economic doer, relation and influence of fatwa DSN to regulation are significant legal studies. The problems of this phenomenon are why form of the regulation of islamic economy is fatwa DSN, how the existence of fatwa DSN in regulation system is, and how the usage of fatwa DSN as legal resource for judge on religious judicature and for arbiter on national arbitration of syariah. The research used normative-juridical and socio-legal research. Form of the regulation of islamic economy is fatwa because people needs guidance in implementing islamic economy. The needs is not accomodated by government. People and government give trust to DSN (MUI) in issuing of fatwa because the knowledge of islamic law they have, which government do not has. The existence of fatwa DSN in regulation system is as positive law, binding people in islamic economic activities. The presence of fatwa DSN as itself is needed as guidance for government in regulation-making, for DPS in controlling activities of islamic finance institution, and for islamic fmance institution in implementing the activities. The usage of fatwa DSN by judge and arbiter is not always performed because they compare fatwa DSN with general fatwa. Since fatwa DSN as positive law, they should use the fatwa as legal resource in their decision."

"Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada analisis akad murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah yang ditinjau dari hukum positif dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami tinjauan akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan mikro berdasarkan hukum positif dan fatwa DSN MUI dan upaya yang dapat ditempuh terhadap penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Metode penulisan hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa karakteristik ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian penulis menemukan adanya penyimpangan penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal ini menjelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, ini artinya akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilakukan, hal ini bertujuan agar barang secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu, baru setelah itu akad murabahah dilaksanakan dengan mengalihkan hak milik yang sebelumnya berada di bank beralih kepada nasabah, selain itu bank syariah juga melanggar Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian dari permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah dengan revisi Peraturan Bank Indonesia agar pemberian sanksi dapat lebih tegas, yang kedua adalah dengan membuat perusahaan baru yaitu perusahaan patungan atau joint venture.

---

This study, using normative legal research that promotes literature study and focus on the analysis of the murabaha contract in Islamic microfinance bank which is reviewed by positive law and national sharia council MUI fatwa. The purpose of writing this thesis is to understand the murabaha contract which is used by Islamic banks in microfinance which is reviewed by positive law and DSN MUI fatwa and efforts that can be taken against the irregularities that occur in it. authors use the method of normative legal research, legal research is done by examining library materials or secondary data. Nature of this research Peter Mahmud Marzuki’s theory which explain that the characteristics of the law is prescriptive and applied. Because it studies the law purposes, the values ​​of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the rule of law, and legal norms. Results of the study found irregularities in the application of Murabahah Islamic microfinance bank of the provisions of Article 9, paragraph (1) item d Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 on Akad The collection and distribution of funds for banks conducting business based on Sharia Principles, This chapter explains if banks want to represent to customers (power of attorney) to buy goods, then the murabaha contract must be made after the goods become the property of the bank in principle, This means that the contract wakalah done before murabaha contract is done, it is intended that the goods in principle be the first bank-owned. After that, the murabaha contract executed by transferring property rights that had previously been transferred from bank to the customer. Islamic banks also violates the MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 general provisions 9s murabaha financing. Author gives several attempts to overcome this problem, the first is the revision of the Regulation of Bank Indonesia in order to be more decisive sanctions, the second is to create a joint venture company."

"ABSTRAKDi negara hukum. hukum itu harus dijadikan sebagai panglima. Dengan kata lain semua orang wajib tunduk kepada hukum. Dan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Pengabaian terhadap prinsip hukum ini dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan kahancuran suatu negara. Jika hal tersebut terjadi di Indonesia semestinya perlu direformasi.Ada empat hal utama untuk membuat kedudukan hukum itu menjadi kuat yaitu:(1) Adanya peraturan hukum yang jelas termasuk paradigma. hukum,(2) Adanya badan penegak hukum dan pelaksana hukum yang jujur, adil, konsekwen dan konsisten,(3) Adanya sarana penegakan hukum yang memadai, dan(4) Adanya kesadaran hukum dari semua lapisan masyarakat termasuk para penegak hukum dan pelaksana hukum.Refomasi yang terjadi di lndonesia menuntut adanya perubahan atau perombakan total, atau penyempurnaan dari berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang hukum, agar hukum itu kembali kehabitatnya termasuk kedudukan hukum Islam. Selama ini dirasakan adanya kecendrungan penyalahgunaan fungsi hukum dari alat keadilan bagi masyarakat menjadi alat kekuasaan untuk melindungi kepentingan penguasa. Reformasi di bidang hukum menuntut adanya pembudayaan hukum dan pemberdayaan hukum serta penyempurnaan di berbagai bidang lapang an hukum. Selain itu sebagaimana yang dimaksudkan dalam tulisan ini agar reformasi hukum juga dapat mengembalikan hukum Islam kepada yang berhak dan berkewajiban. untuk manjalankannya dalam rangka menjalankan hak asasi manusia. Berdasarkan catatan sejarah umat Islam menjalankan hukum Islam di tanah nusantara sejak kedatangannya sesuai dengan sifat hukum Islam yang melekat dalam diri setiap individu umat Islam.Demikian seterusnva pada zaman kesultanan dan awal kedatangan penjajah, hukum Islam masih berjalan sebagaimana; mestinya. Hanya pada diakhir abad ke- 19 dan awal abad ke-20 oleh penjajah Belanda perjalanan hukum Islam ingin dihambat dengan diupayakan peminggirannya sedemikian rupa demi kepentingan jajahannya sehingga hukum Islam tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya meskipun hukum Islam- itu merupakan keyakinan dan ibadah bagi orang Islam yang melekat pada setiap pribadi muslim kemanapun ia berada dan jaman apapun yang dilaluinya."

"Perbankan syariah di Indonesia yang sudah melayani masyarakat sejak tahun 1992. Dewasa ini kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat dan berkembang. Produk perbankan syariah yang sering digunakan oleh nasabah adalah pembiayaan syariah yang menggunakan konsep pembiayaan Murabahah. Dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah dibutuhkan collateral atau jaminan yang digunakan sebagai keyakinan bagi bank atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya. Jenis jaminan yang selama ini digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999. Dalam hal ini terlihat perbedaan konsep bahwa pembiayaan Murabahah adalah konsep syariah sedangkan jaminan yang digunakan yaitu jaminan fidusia konsep konvensional yang belum tentu sesuai dengan konsep syariah. Pada Tanggal 6 Maret 2008 ditetapkan fatwa baru oleh Dewan Syariah Nasional yang bernama Rahn Tasjily. Yang menjadi pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana ketentuan mengenai rahn tasjily yang diatur dalam fatwa tersebut, kemudian bagaimana penerapan jaminan fidusia dalam pembiayaan murabahah dan penerapan rahn tasjily dalam pegadaian syariah dan bagaimana prospek rahn tasjily dalam lembaga perbakan syariah. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, jaminan fidusia yang selama ini digunakan dalam pembiayaan Al-Murabahah dapat diterapkan dan sesuai dengan syariah, dan rahn tasjily yang merupakan konsep baru dapat diterapkan dalam perbankan syariah sebagai collateral yang dapat digunakan sebagai alternatif selain jaminan fidusia.

---

Islamic banking in Indonesia has been serving the community since year 1992. Today, people of Indonesia use product of Islamic banking and always increased and evolved. Islamic banking products that often used in Islamic financing as financing concept is al-Murabahah financing. In the implementation of Al- Murabahah financing is needed a colleteral for the bank's confidence in the ability and the readiness of the debtor to pay off debts. Types of collateral that has been used in murabahah is a fiduciary based on the Act No. 42 of 1999. In this case the visible differences in the concept that al-Murabahah financing is the Islamic concept but the collateral used the conventional concept of fiduciary that is not necessarily in accordance with the concept of sharia. On March 6, 2008 established new fatwa by the National Sharia Council named Rahn Tasjily. Rahn Tasjily concept is a new concept in the National Sharia Board Fatwa No. 68/DSNMUI/ III2008. The main problem of this research is how rahn tasjily provisions set forth in the fatwa. The second is how the application of fiduciary guarantee on murabaha and implementation rahn tasjily on Islamic Mortgage Institutiom, and the third is how the prospect of applying rahn tasjily in banking institutions. The data processing is done by using a qualitative approach, resulting in descriptive data analysis. In analyzing the data obtained, this research uses normative legal research. The results of this research stated, fiduciary guarantee which has been used in Al-Murabaha financing can be applied and in accordance with sharia, and Rahn Tasjily which is a new concept can be applied in Islamic banking as collateral that can be used as an alternative besides fiduciary guarantee. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian operasional produk asuransi kesehatan syariah di PT Asuransi Syariah Bogor berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah, yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSNMUI/III/2006, No.53/DSN-MUI/III/2006 dan No.150/DSN-MUI/VI/2022 serta kesesuaian akuntansi berdasarkan PSAK 108. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara serta dokumentasi. Analisis kesesuaian ini hanya berdasarkan pada fatwa DSN MUI dan PSAK 108 juga dengan beberapa keterbatasan terkait data penelitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional sebagian besar sudah sesuai dengan fatwafatwa DSN yang dijadikan landasan, kecuali pada Fatwa No.150/DSN-MUI/VI/2022 ditemukan ketidasesuaian terkait akad ijarah yang tidak dilakukan perusahaan atas Fee for service antara perusahaan dan penyedia layanan fasilitas kesehatan. Terkait keseuaian akuntansi, produk asuransi kesehatan di PT Asuransi Syariah Bogor sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 108, namun hanya terbatas pada pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal dan penyajian.

---

The objective of this study is to analyze the operational suitability of sharia health insurance products at PT Asuransi Syariah Bogor based on DSN MUI fatwas related to sharia insurance, DSN MUI fatwas No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSNMUI/III/2006, No.53/DSN-MUI/III/2006 and No.150/DSN-MUI/VI/2022 and accounting suitability based on PSAK 108. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, and documentation. This suitability analysis was only based on the DSN MUI fatwa and PSAK 108 also with some limitations related to research data. The results of the study show that that most of the operational activities are in accordance with the DSN fatwas which are used as the basis, except for Fatwa No.150/DSN-MUI/VI/2022 where discrepancies were found related to the ijarah contract that the company did not carry out for Fee for service between the company and the health facility service provider. Regarding the suitability of accounting for health insurance products at PT Asuransi Syariah Bogor, most of them are in accordance with PSAK 108, but only limited to initial recognition, measurement after initial recognition and presentation."

"Tesis ini akan membahas persoalan mengenai kedudukan Hukum Perdata Islam dalam Tata Hukum Indonesia serta mengenai berbagai peluang dan tantangan masuknya Hukum Perdata Islam dalam Tata Hukum Indonesia.Adapun methodologi yang penulis pergunakan adalah diskriptif analitik, dengan menggunakan janis data normatif-kualitatif. Sedang metode pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan.Kesimpuian yang berhasil penulis lakukan dari pembahasan ini adalah hahwa kedudukan hukum Islam dapal dibagi menjadi dua periode, antara lain: Periode penerimaan hukum Islam sepenuhnva dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Hukum Perdata Islam yang telah berhasil menjadi tam hukum Indonesia antara lain adalah UU Pernikahan kompilasi Hukum Islam dan lainnya.Peluang masuknya hukum Islam ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia masih sangat terbuka sakali: factor-faktor yang mengindikasikan kearah itu antara lain adalah faktor historis, sosiologis, yuridis dan filosofis.Tantangan Hukum Perdata Islam di Indonesia yang dihadapi cukup banyak. antara lain adalah dualisme pendidikan hukum, kurangnya sumber daya manusia andal yang mencukupi, tidak adanya buku-buku rujukan utama dalam bahasa nasional dan buku-buku teks yang dapat digunakan di perguruan tinggi, dan last but not least, sistem politik dan hukum yang belum jelas arah tujuannya.This Thesis will study the problem of concerning history and legal status of Islamic Law in Indonesia Law and also hit various opportunities entry of Islamic Law in Indonesia Law.

As for methodology which the writer uses is analytic descriptive, by using type of data normative-qualitative-historical. Its data collecting Method is bibliography study.

A success conclusion that the writer takes away from this solution is that history and the Islamic Law tradition in Indonesia that has been very old taken place and executed.

The Legal status of Islamic Law can be separated into two periods, they are: The full acceptance period of Islamic Law and the acceptance Islamic Law by customary law. The entrance opportunity of Islamic law into various regulations in Indonesia is still very wide-opened. Some factors, which indicate to that way for examples, they are historical, factor, sociological, juridical, and philosophic."