Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFenomena pekerja tidak penuh merupakan bagian dari pasar kerja. Salah satu keuntungan dari pekerjaan tidak penuh adalah dapat mengurangi angka pengangguran. Penelitian ini bertujuan mengetahui profil pekerja tidak penuh serta faktor yang memengaruhi kecenderungan bekerja tidak penuh di Indonesia dengan data Sakernas 2016. Mayoritas pekerja tidak penuh adalah kelompok pekerja yang tinggal di perdesaan, usia 35-44 tahun, kawin, memiliki modal manusia yang rendah, bukan penyandang disabilitas, tidak memiliki anggota rumah tangga usia di bawah 10 tahun, bekerja di sektor pertanian, pekerja/tidak dibayar, sektor informal, serta upah per bulan kurang dari Rp 500 ribu. Hasil analisis regresi logistik biner menunjukkan bahwa pekerja perempuan, tinggal di perdesaan, berusia di bawah 55 tahun, belum menikah, berpendidikan rendah, tidak pernah mengikuti pelatihan kerja, memiliki pengalaman kerja, berstatus disable, memiliki anggota rumah tangga usia di bawah 10 tahun, serta bekerja di lapangan usaha pertanian dan sejenisnya berpeluang lebih besar untuk menjadi pekerja tidak penuh di Indonesia.

---

ABSTRACTThe phenomenon of part time workers is the part of the labor market. One of the advantages of a part time job is to reduce unemployment rate. The aim of this research is to find out the profile of part time workers and the factors which affecting part time workers in Indonesia with Sakernas 2016. Part time workers are female, living in the rural areas, 35 44 years old, married, have less of human capital, non disabilities persons, do not have household members under 10 years old, works in the agricultural sector, unpaid workers, informal sector, and monthly wages less than 500 thousand rupiahs. The results of binary logistic regression analysis showed that female workers, living in rural areas, aged under 55, unmarried, low educated persons, never attending job training, having work experience, disabled persons, having household members under 10 years old, and working in agricultural sectors have greater opportunity to become part time workers in Indonesia."

"Laporan Magang ini membahas proses, metode dan basis alokasi biaya overhead dari departemen manajemen fasilitas di Perusahaan X. Teori yang digunakan sebagai dasar dari laporan ini adalah alokasi biaya departemen pendukung dalam bidang Akuntansi Biaya, best practice dari manajemen fasilitas, serta PTK Nomor 59 Tahun 2015. Dari hasil analisis didapatkan bahwa sistem alokasi biaya overhead di Perusahaan X sudah baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun diperlukan perbaikan pada metode dan basis alokasi biaya yang digunakan.

---

This report aims to describe the overhead cost allocation process, method and base from facilities management department in X Company. Theories used in this report is supporting department cost allocation in Cost Accounting, best practice from facilities management field, also PTK No. 59 Tahun 2015. Result of the analysis is the overhead cost allocation system in X Company is good and appropriate according to the applied regulations, but improvement is needed for the used cost allocation method and base."

"ABSTRAKSalah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.

---

ABSTRACT

One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency."