Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tentang Analisis Administrasi Perpajakan Atas Pajak-Pajak Daerah (Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor) bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Daerah. Pelaksanaan administrasi perpajakan dilihat dari aspek tugas pokok dan fungsi dari instansi yang bertanggung jawab, aspek sumber daya manusia, serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak.Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis administrasi perpajakan atas Pajak-Pajak Daerah, mempergunakan metode studi kasus (case study) yang bersifat deskriptif, dengan mempergunakan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan sebagian besar data yang diperlukan. Wawancara dilakukan terhadap seluruh pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam proses administrasi perpajakan.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor belum berjalan sebagaimana diharapkan, seperti dapat dilihat dari hasil analisis sebagai berikut :1. Tidak adanya penjabaran tugas pada masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, kurangnya koordinasi antar Seksi-seksi, serta masih terdapat unit-unit yang pengaturannya belum jelas.2. Kuantitas dan kualitas personil yang ada masih dirasakan kurang. Secara kuantitas kekurangan personil adalah sebanyak 11 orang. Secara kualitas kekurangan personil adalah yang berbasis pendidikan formal akuntansi dan pajak serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah.3. Kurangnya koordinasi dengan instansi lain dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor :1. Membuat penjabaran tugas masing-masing Seksi dan Sub-Seksi, meningkatkan koordinasi antar Seksi-seksi, serta membuat pengaturan yang jelas atas kewenangan Unit Penyuluhan dan Cabang Dinas.2. Mengusahakan penambahan personil secara bertahap untuk menutupi kekurangan yang ada dan meningkatkan kualitas personil yang ada dengan mengikutsertakan pada pendidikan formal akuntansi dan pajak, serta pendidikan/pelatihan teknis bidang keuangan/pendapatan daerah.3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yang datanya berkaitan dengan Pajak Daerah dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.

---

"

"ABSTRAKDewasa ini dalam penerapan hukum dalam praktekkepailitan sering terjadi kekeliruan, khususnya dalam halpengajuan permohonan pailit. Salah satu contohnya adalahdalam hal kreditur dengan kualitas apa yang dapatmengajukan permohonan pailit. Hal ini diakibatkan karenatidak terdapatnya definisi serta batasan yang jelas dalampasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan AtasUndang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang(UUK). Jika tidak diberikan pengertian yang jelas mengenaikreditur macam apa yang berkualitas sebagai pemohon pailit,maka hal ini dapat membawa kepada ketidakpastian hukum dimasa depan. Oleh karena itu penelitian ini akan memberikanpemaparan mengenai hak kreditur preferen, dalam hal inikantor pajak dalam kepailitan dan khususnya dalam halmengajukan permohonan pailit dengan mengangkat kasus PT.Liman International sebagai contoh dimana salah satukreditur dalam kasus tersebut merupakan Kantor Pajak. Dalamkasus tersebut Kantor Pajak dianggap tidak mempuntaiwewenang untuk mengajukan permohonan pailit karenakualitasnya sebagai kreditur preferen, namun sebenarnyaKreditur Preferen mempunyai hak mengajukan permohonanpailit tanpa kehilangan hak jaminannya dan haknya untukdidahulukan. Dengan adanya pembahasan skripsi ini diharapkan pembaca mendapatkan kejelasan mengenai hak krediturpreferen dalam kepailitan khususnya Kantor Pajak dalamKepailitan khususnya dalam mengajukan permohonan pailit."

"Tesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan atas perolehan keuntungan dari pengalihan aktiva (capital gains) secara unilateral dan bilateral terkait tax treaty dengan negara mitra lainnya (bilateral) serta perhitungan waktu (time test) dimulainya hak pemajakan melalui pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang menjadikan data kepustakaan sebagai tumpuan utama. Hak pemungutan pajak suatu negara dalam ketentuan tax treaty meliputi 2 (dua) hal, yaitu hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak dalam negeri (WPDN) atas penghasilan dari luar negeri, dilakukan atas penghasilan luar negeri atau transaksi (ke) luar batas negara dan hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak luar negeri (WPLN) atas penghasilan dari dalam negeri (domestik), dilakukan atas penghasilan domestik atau transaksi (ke) dalam batas negara. Dimana pada praktiknya pemungutan pajak penghasilan luar negeri dilakukan oleh negara domisili (residence country), sedangkan pernungutan pajak penghasilan domestik dilakukan oleh negara sumber (source country) dengan tar-if tertentu yang telah disepakati dalam tax treaty. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam undang-undang pajak penghasilan memerlukan penambahan ketentuan mengenai pengenaan atas perolehan penghasilan dari penjualan harta di luar negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri untuk melengkapi ketentuan tax treaty secara unilateral dan menambah ketentuan dalam setiap tax treaty mengenai kemungkinan perubahan nilai dalam pasal yang menerangkan capital gains, sehingga dapat memperkecil perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas transaksi peralihan harta tersebut di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the tax treatment of gains from transfer of assets (capital gains) in unilateral and bilateral tax treaty, are associated with other partner countries (bilateral) and computation time (time test) the commencement of taxation rights normative juridical approach to the study of law which makes data literature as the main pedestal. The right ofa state tax collections in the tax treaty provisions include two things, namely: the right of tax collection on domestic taxpayers o nthe income from abroad carried out on foreign income or transactions (to) outside the limits of state and the rights collection of tax on overseas tax payers on income from domestic, carried out on domestic income or transactions (to) within state boundaries. Where in practice income tax collections by the overseas country of domicile (residence country), while the domestic income tax collections by source country (source country) to certain tariffs agreed in the lax treaty.

Results of research suggest that the income tax laws require the addition of provisions regarding the imposition of the acquisition of income from the sale of overseas property received by the taxpayer to complete the domestic tax treaty provisions and add provisions unilaterally in any tax treaty on the possibility of changes in value article that explains capital gains, so that it can minimize the differences over the recognition of gains or losses on property transfer transactions are in their respective countries."