Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konservasi sumber daya alam tanah dan prospek keberadaan enleving dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat Minangkabau atas tanahSama halnya dengan masyarakat-masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia, masyarakat hukum adat Minangkabau mempunyai pranata adat, khususnya yang mengatur tentang penguasaan tanah. Pranata adat ini meliputi pranata tentang penguasaan tanah yang terwujud dalam bentuk pola penguasaan dan pola pendayagunaannya.Pola penguasaan adalah dalam bentuk “pemunyaan” (possession) tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau masih memperlihatkan bentuk penguasaan bersama. Pola ini menempatkan kaum wanita sebagai pemilik, dan kaum laki-laki sebagai pemelihara dan pelindung dari harta bersama tersebut. Sedangkan dalam pola pendayagunaannya laki-laki sebagai orang yang “mangaateh manga baruahkan” (orang yang seharusnya mengurus dan memelihara) keluarga matrilinealnya, termasuk benda-benda yang dimiliki.Penguasaan tanah dilakukan dengan tanpa memperhatikan kondisi topografi, semua tutupan muka bumi mulai dari tepian (pinggir) pantai, danau, atau sungai sampai ke puncak bukit ada berempunya."

"The article is descriptive and was conducted in the Province of West Sumatra, where ganggam bauntuak exists. The result of research indicated that first, the mechanism for implementing of the conversion of ganggam bauntuak land right is carried out in accordance with Regulation of the Ministry of Agriculture and Agrarian Affairs (PMPA) No 2 of 1962. Second, the major contributing factor to cases of deviation in which ganggam bauntuak right is converted into right of ownership is the existence and nature of ganggam bauntuak right itself, which in an adat right of ownership and not only right of use. Third, the kind of right that is appropriate for ganggam bauntuak land, as perceived by the community, is right ownership, not right of use: this right covers particularly land for housing development, but it can also include agricultural land and the abligation of ganggam bauntuak land-holders when exercising their right to put in a request for conversion is generally payment of cost incurred in writing of a little-deed."

"Masalah tanah adalah merupakan suatu isu yang sebaiknya mendapat perhatian yang sangat serius. Hal ini tidak terlepas dari nilai ekonomis dari tanah tersebut yang kian hari kian meningkat. Disatu sisi jumlah tanah tidak bertambah, sementara disisi lain jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah. Dengan demikian, masyarakat menjadi peduli dengan tanah yang ada. Tanah menjadi sumber-sumber ekonomis bagi semua pihak. Oleh sebab itu, konflik yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat khususnya yang terjadi di Tongar, Kenagarian Air Gadang sebaiknya diselesaikan dengan menguntungkan semua pihak. Dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bentuk penyelesaian yang telah dilakukan selama konflik ini terjadi dan bagaimana peran 'Ninik Mamak' dalam menyelesaikan konflik ini sebagai bagian dari kearifan lokal.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Tongar, Kenagarian Air Gadang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik ini adalah masalah pengukuran tanah yang tak kunjung dilakukan terkait tanah yang diklaim. Disamping itu, wibawa Ninik Mamak didepan anak-kemenakan mengalami penurunan fungsi, sehingga konflik ini belum bisa diselesaikan di tingkat nagari. Mediasi yang juga dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten pun nyatanya belum menunjukkan hasil yang maksimal. Konflik ini sebaiknya diselesaikan dengan baik dan bijaksana, sehingga konflik ini tidak menjadi lebih berbahaya. Peran negara melalui pemerintah daerah menjadi sangat penting agar konflik ini dapat diselesaikan dengan cara win-win solution.

---

Land issue is an issue that should receive serious attention. It is inseparable from economic value of the land that increase from day to day. In one hand, the land does not increase. On the other hand, the population of the people increase from day to day. Therefore, the society become aware of that issue, the existing land. The land becomes the new economic sources for all parties. Consequently, conflict that occured in the regency of West Pasaman specicifically at Tongar, Nagari Air Gadang should be settled in a manner beneficial to all parties. In this research, the writer tries to find forms of conflict settlement that has been done during this conflict occurs and how the role of 'Ninik Mamak' in settling this conflict as a part of local wisdom.

This research was conducted by using descriptive analytic method by way of elaborating and analyzing. The results of this research show that conflict occuring at Tongar, Nagari Air Gadang is caused by some factors. One of the factors causing this conflict is land measurement problems that never be made ​​related land claimed. Besides that, the influence of Ninik Mamak in front of child-nephew undergoes function decline. With this regard, the conflict can not be resolved in the nagari level. Mediation conducted by the local government apparently has not shown the maximal result. This conflict should be settled satisfactorily and wisely, so that this conflict does not become more dangerous. The role of state via the local government becomes significant in order that this conflict can be solved by way of win-win solution."

"ABSTRAKPeraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan mampuberperan sebagai jaminan kepastian hukum dalam pengendalian alih fungsi lahanpertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor dipilihsebagai lokasi penelitian karena perannya sebagai kota penyangga Jakarta yangrentan terhadap pertambahan penduduk karena migrasi dan peningkatan sektorindustri yang mengakibatkan tingginya permintaan akan lahan serta mengurangiketersediaan lahan pertanian pangan secara signifikan, dibanding kota-kotapenyangga Jakarta lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan cara melakukan analisa isi terhadap Perda RTRW KabupatenBogor Tahun 2005-2025 No. 19 Tahun 2008. Hal-hal yang dianalisa meliputikewenangan serta kendali strategis bagi pelaksana atas kelompok sasaran, materimuatan yang menunjukkan keberpihakan pada pengendalian alih fungsi lahan,dan kekuatan sanksi sebagai fasilitas penegakan hukum. Disimpulkan bahwakelengkapan peraturan dalam mendukung pengendalian alih fungsi lahanpertanian pada Perda RTRW Kabupaten Bogor masih kurang lengkap. Tidakadanya sistem zonasi kawasan pertanian seperti yang ditentukan menyebabkankewenangan bagi pelaksana atas kelompok sasaran menjadi sangat terbatas

---

ABSTRACTThe Regional Spatial Planning is expected to act as a legal guarantee in controlover land conversion of sustainable agricultural in Bogor Regency. BogorRegency chosen as the study site because of its role as supporting city of Jakartawhich is vulnerable to population growth due to migration and increasedindustrial sectors resulting in high demand for land and reduce the availability ofagricultural land significantly, compared to other Jakarta’s supporting cities.This type of research is juridical normative by content analysis toward theRegional Spatial Planning of Bogor Regency Year 2005-2025 No 19 of 2008. Thescope that will be analyzed include the authority and control of theimplementation strategies for the group target, the subject of which stood forcontrol over land conversion and the power of sanctions as a law enforcementfacility. It can be conclude that the comprehensive rules in favor of control overagricultural land conversion in the Regional Spatial Planning of Bogor Regencyis still not comprehensive yet. The absence of agricultural zoning system asspecified limited authority for implementing the target group."