Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penulisan adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum, dan untuk mengetahui melalui pembahasan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dalam praktek apakah konosemen sebagai dokumen pengangkutan yang juga merupakan surat berharga dapat dijadikan jaminan hutang. Metode penelitian yang dipergukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Masalah dana merupakan hal yang menentukan dalam usaha membiayai kesinambungan pembangunan nasional. khususnya pembangunan ekonomi yang melibatkan baik pemerintah maupun swasta. Dana ini dapat diperoleh melalui pinjaman dari bank, lembaga keuangan maupun dari perorangan. Pinjaman pada dasarnya merupakan hutang bagi dan hutang ini dalam dunia perankan dikenal dengan istilah kredit. Dalam pemberian pinjaman sebagaimana halnya dengan kredit selalu disyaratkan adanya jaminan tertentu. Secara umum, di dalam hukum positif Indonesia jaminan terdiri dari Jaminan umum sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPER, dan jaminan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1133 KUHPER. Jaminan khusus terdiri lagi dari jaminan perorangan dan jaminan kebendaan misalnya hipotik, gadai dan lain sebagainya. Adapun barang-barang yang dapat diserahkan sebagai jaminan dapat berupa barang barang bergerak seperti surat-surat berharga maupun barang yang tidak bergerak seperti tanah. Konosemen atau Bill of Lading (B/L) sebagai dokumen pengangkutan ternyata memenuhi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh surat berharga sehingga merupakan surat berharga (pasal 506 KUHD). Dengan demikian maka konosemen termasuk barang bergerak. Sebagai surat berharga pada dasarnya konosemen dapat dipindahtangankan (diperdagangkan) dan dijadikan jaminan. Akan tetapi karena kelemahan dan keterbatasan yang dimilikinya konosemen hanya dapat dijadikan jaminan hutang atau kredit dalam fasilitas-fasilitas tertentu saja, seperti dalam pemberian pinjaman dimana krediturnya perorangan atau dalam pemberian fasilitas kredit bank yang berbentuk non cash loan yaitu melalui penerbitan Documentary Letter of Credit yang mempunyai kaitan erat dengan transaksi expor impor Adapun dalam penjaminan konosemen ini, bentuk pengikatannya adalah gadai, karena konosemen termasuk barang bergerak ."

"ABSTRAKA. Masalah Pokok 1. Keadaan Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang letak dan geografisnya mempengaruhi situasinya, maka memerlukan angkutan udara yang dapat dijangkau dengan cepat dan yang dapat diandalkan. 2. Perkembangan tehnologi yang sangat pesat serta kebutuhan akan sarana perhubungan khususnya masalah pengangkutan udara memerlukan banyak sekali akan kebutuhan pesawat terbang. 3. Dengan perkembangan akan perhubungan udara maka telah banyak sekali pihak swasta mengadakan perjanjian jual-beli serta pembebanan pesawat terbang semakin bertambah banyak. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut maka pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 13/S/1971 yaitu tentang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan pesawat terbang secara komersiil di Indonesia. Guna menampung kebutuhan serta mengadakan pengaturan dan perkembangan perkembangannya yang sangat pesat terjadi. 4. Dalam skripsi ini penulis berusaha sedikit untuk mengetengahkan membuat judul penggunaan pesawat terbang sebagai jaminan hutang B. Metode research. Didalam penulisan skripsi ini penulis mencoba untuk membahas persoalan- persoalan atas dasar data yang bisa diperoleh sehubungan dengan masalah yang dikemukakan judul skripsi i. Cara pengumpulan data adalah sebagai berikut 1. Field research : yaitu dengan cara mengadakan wawancara dengan pejabat-pejabat yang penulis anggap mengetahui atau menguasai bidangnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 2. Library research : yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk melengkapi isi skripsi. Data-data ini diambil dari perpustakaanperpustakaan melalui buku-buku, majalah-majalah dan peraturanperaturan yang berhubungan dengan judul skripsi ditambah dengan literatur-literatur hukum serta catatan-catatan kuliah yang pernah diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta . C. Hal-hal yang ditemukan dalam praktek. 1. Dalam praktek pernbelian pesawat terbang beserta pembenahan Sebagai jaminan hutang banyak dilakukan. 2. Peraturan-peraturan yang telah ada untuk menampung masalah masalah tersebut diatas tidak dapat dipertanggung jawabkan dari segi hukum untuk dapat dilaksanakan secara tepat dan Wajar, mengingat lembaga hukum yang ada tidak mengaturnya. 3. Dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 13/S/1971, rupanya hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan yang dirasakan mendesak saja, akan tetapi tidak mengingat bahwa dasar hukum yang berlaku dilupakan. 4. Akibatnya peraturan-peraturan itu sukar dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 5. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan dalam membuat peraturan tidak memperhatimbangkan effek sampingan dalam hubungan dengan aspek-aspek yang lain. D. KesimpulandänSaran. 1. Kesimpulan. 1) Letak geografis Indonesia yang terdri dan pulau-pulau serta kemajuan tehnologi menjadi tuntutan zaman modern untuk menuntut keperluan akan adanya pesawat terbang sebagai sarana perhubungan yang sudah mendesak. 2) Perlu adanya lembaga hukum yang mengaturnya yang dapat menampung serta memberi kan pengaturan bagi perkembangan-perkembangan yang akan terjadi. 3) Dengan adanya penggunaan pesawat terbang sebagai jaminan hutang peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan belum cukup memberikan jaminan kepada para kreditur. 4) Untuk ini Peraturan-peraturan yang ada perlu dikuatkan oleh Pemerintah dalam hal mi Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan perundang-undangannya. 2. Saran-saran. 1) Perlu segera dibuatkan Undang-undang yang mengatur tentang jaminan bagi pesawat terbang guna memper1ancarperkembangan udara. 2) Di dalam membuat peraturan perlu ditinjau efek-efek yang mungkin diakibatkan terhadap aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi terhadap peraturan itu. 3) Perlu diperhatikan pula mengenai syarat-syarat pendaftaran pesawat terbang agar lebih maju berkembang supaya tidak terbatas karena diakibatkan atau didapat dari jual beli pesawat saja, yang menimbulkan hak milik, akan tetapi hak-hak atas pesawat bisa juga karena hak hak jaminan dan Sebagainya. Supaya mudah pesawat yang telah didaftarkan itu dapat dioperasikan. 4) Dengan pesawat terbang tersebut dapat dijminkan dengan Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.). Karena lembaga hukum F.E.O yang telah diakui maka dalam pelaksanaannya perlu pengaturan lebih lanjut dan dalam lembaga ini sebaiknya dapat ditampung suatu peraturan yang berbentuk Undangundang. Untuk ini dibuat oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan bukn hanya suatu keputusan Menteri tetapi peraturan itu berlaku juga kepada pihak ketiga yang mempunyai landasan hukum dan kepastian hukum."

"Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang menyebutka Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang

---

.."

"ABSTRAK(I) Tujuan PenelitianPenelitian dimaksudkan untuk memahami fungsi dan peranan Bank Garansi sebagai salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan oleh Bank, untuk membantu memperlancar transaksi-transaksi yang dibuat oleh nasabahnya dengan pihak lain.Sebagai perjanjian penanggungan hutang Bank Garansi mengandung pemyataan kesanggupan bank untuk menanggung pemenuhan prestasi pihak debitur (nasabah) kepada kreditur, manakala debitur sendiri melakukan wanprestasi (ingkar janji). Dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya petunjuk awal, bahwa BankGaransi merupakan jaminan bank yang pada hakekatnya adalah penanggungan hutang ("borgtocht") yang mempunyai bentuk khusus. Yang menjadi masalah adalah dimana letak kekhususannya dari Bank Garansi itu ?(II) Metode PenelitianUntuk memahami karakteristik dari Bank Garansi, dipergunakan metode penelitian secara deduktif, melalui awal penelitian kepustakaan untuk memahami asas-asas dan prinsip-prinsip umum dari hukum perikatan dalam perjanjian dan penanggungan hutang, kemudian ditelaah. mengenai konsepsi dasar hukum jaminan.Dengan dibantu oleh metode penelitian secara komparatif atas peraturan-peraturan dan keterangan-keterangan dari petugas-petugas bank yang didapat melalui questionaire, wawancara atau interview, maka hipotesa-hipotesa yang diuraikan pada awal penelitian, mendapatkan jawaban berupa hasil penelitian. (III) Hasil PenelaahanHasil penelaahan menjelaskan bahwa :- Bank Garansi adalah suatu lembaga jaminan yang diterbitkan oleh bank dalam bentuk warkat, yang pada hakekatnya merupakan bentuk khusus dari penanggungan hutang, dimana bank berkedudukan sebagai penanggung, yang memberikan jaminan atas terlaksananya pembayaran hutang debitur, apabila debitur sendiri tidak dapat melaksanakannya.- Sebagai penanggungan hutang. Bank Garansi memiliki sifat-sifat khusus yang diantaranya menjadikan ia berfungsi dan berperan secara efisien dan efektif terutama dalam memperlancar transaksitransaksi perdagangan, Industri dan jasa-jasa, yaitu :a. Penanggung adalah bank, yang secara financial telah memiliki kepercayaan dari masyarakat.b. Atas permohonan debitur nasabah atau pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan hukum dengan bank berdasarkan permintaan kreditur dalam suatu perjanjian pokok.c. Penerbitannya didasarkan atas kanampuan dan kesediaan debitur untuk manberikan jaminan lawan yang dianggap cukup oleh bank.d, Apabila debitur wanprestasi, pembayaran hutang oleh bank pada kreditur tetap terealisir, tanpa harus terlebih dahulu menyita dan menjual barang-barang debitur, asalkan penuntutan pambayaran masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan.- Prosedur penerbitan, bentuk serta peranan Bank Garansi masih perlu disempurnakan."

"ABSTRAKLembaga Jaminan yang diatur oleh Undang-Undang seperti hipotik dan gadai yang terdapat dalam KUHPerdata maupun credietverband yang terdapat dalam peraturan khusus teryata sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kredit. Hal ini dirasakan sekali oleh pengusaha kecil dan pengusaha golongan ekonomi lemah, sehingga mereka menggunakan lembaga fiducia yaitu suatu lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi dan telah dikukuhkan oleh doktrin. Penggunaan lembaga fiducia ini benar-benar telah memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana disamping mereka memperoleh kredit. juga barang jaminan masih tetap dapat digu nakan untuk kegiatan bidang usahanya. Lembaga fiducia ini tidak saja menguntungkan debitur juga menguntungkan kreditur selaku pemberi kredit. Dalam praktek perbankan lembaga fiducia ini telah berkembang dengan pesatnya dan diakui eksistensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun demikian lembaga ini baik secara teoritis maupun secara praktis dapat menimbul kan berbagai permasalahan. Akhirnya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas kredit serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional, kiranya sudah tiba waktunya lembaga fiducia ini diatur dalam suatu perundang-undangan. Dalam rangka pembentukan Undang-undang tersebut, maka yurisprudensi yang telah ada serta segala peraturan yang telah ditetapkan oleh dunia perbankan mempunyai arti yang cukup penting untuk menunjang terwujudnya Undang-undang tersebut."

"Jaminan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam setiap pemberian kredit sebagai upaya meminimalisasi resiko yang akan terjadi apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Jaminan dapat berupa jaminan kebendaan dan perorangan. Saham suatu perusahaan termasu kedalam jaminan kebendaan yang dapat di jadikan jaminan kredit dengan cara di gadaikan berdasarkan pasal 53 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Saham merupakan bukti penyertaan/partisipasi dalam modal perusahaan. Dalam praktek dewasa ini, saham yang digadaikan dapat berasal dari PT yang bersifat tertutup maupun PT yang bersifat terbuka (go public), yang memiliki aturan -aturan tersendiri. Untuk menggadaikan saham suatu perusahaan, mula-mula dilakukan perjanjian gadai dan diikuti dengan penyerahan barang yang dig daikan. Mengacu pada pasal 1155 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khusus untuk gadai saham perusahaan go pubic segala transaksi harus melalui Bursa Efek, yaitu gadai saham tersebut harus di laporkan kepada Bapepam dan Bursa Efek dimana saham tercatat, serta harus dicatat dalam daftar pemegang saham yang ada di Biro Administrasi Efek. Apabila debitur cidera janji, kreditur dapat mcngeksekusi gadai saham dengan menjual saham itu di Bursa Efek dengan perantaraan dua orang broker. Pasal 53 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak secara rinci mengatur tentang gadai saham, sehingga sampai sekarang belum ada ketentuan khusus yang mengatur pelaksanaan gadai saham perusahaan go pubic. Demi adanya kepastian hukum, maka diperlukan adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai gadai saham go public."