Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Rintisan Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Rintisan Sekolah kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di Kota Bogor. Program rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu yang mengkaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi (Dit. Pembinaan SMA), dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi (Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005.Tujuan dari penelitian ini melihat bagaimana Program Rintisan SKM/SSN SMA diimplementasikan di Kota Bogor, dilihat dari pencapaian delapan standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.Penelitian menggunakan pendekatan postivisme dengan metode kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor.Penelitian ini menemukan bahwa delapan standar nasional pendidikan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh SMA Rintisan dikarenakan adanya hambatan berupa komunikasi, sikap, sumber daya, dan birokrasi.

---

Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School (SKM/SSN) of High School.This research is studying about the implementation of Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School in Bogor City. The pioneer program is basically an integrated program which connects between policy (BSNP), policy implementer (pioneer school targeted), assistance and development of implementation concept (Directorate of Secondary Education Development), support and establishment from Province and Regency/City Education Office, and supervision and evaluation (Directorate of Secondary Education Development, Province and Regency/City Education Office). This program is an implementation of Government Regulation No. 19 Year 2005.The purpose of this research is to see how the Pioneer Program of SKM/SSN of High School is implemented in Bogor City, regarding to eight national education standards achievement, i.e.: contents standard, graduate competence standard, process standard, educator and education staff standard, instrument and infrastructure standard, management standard, funding standard, and education assessment standard.This research uses positivism approach with qualitative method. The research took place at SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor.The research found out that the eight national education standards have not been completely implemented by the Pioneer High School because of hindrances in communication, attitude, resources, and bureaucracy."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Fokus dari kajian ini adalah tentang jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran yang memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran tetapi belum memiliki formasi penugasan pada satuan pendidikan (sekolah). Kajian dilakukan untuk menganilisis bagaimana implementasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dalam sistem penyelanggaraan pendidikan di sekolah. Kajian dilakukan dalam bentuk studi literatur dan telah kritis pada praktik empiris di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran di sekolah menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pendidikan persekolahan yang berkualitas. Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagai pelaksana teknis fungsional dengan tugas pokok melakukan analisis dan pengkajian, perencanaan, produksi, penerapan, pengendalian. dan evaluasi terhadap sistem/model teknologi pembelajaran akan menjadi mitra guru dalam mewujudkan pendidikan berkualitas di sekolah. Pengembang Teknologi Pembelajaran di sekolah dapat berperan sesuai lingkup tugas dan fungsinya untuk melakukan proses peminjaman mutu pembelajaran, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur pembelajaran, serta pengembangan kapasitas sumber daya pendidikan sekolah."

"kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status sekolah (negeri dan swasta) dan kondisi geografis (sekolah yang berlokasi di wilayah dataran rendah, campuran, dan pengumuman) terhadap prestasi belajar siswa SD yang diukur dari hassil UN (Rerata Nilai UN SD). data yang dianalisis adalah sata populasi SD peserta UN sebanyak total 640 satuan pendidikan dengan memanfaatkan data hasil UN tahun pelajaran 2012/2013 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. metode analisis menggunakan ANOVA Dua Faktor dengan Rerata Nilai UN sebagai variable dependen dan status sekolah serta kondisi geografis wilayah sebagai variable independen. hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan faktor status sekolah dan kondisi geografis wilayah sekitar sekolah terhadap prestasi belajar siswa. secara umum terdapat kesenjangan prestasi yang signifikan antara siswa SD negeri dengan SD swasta dan perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar antara siwa-siswa yang lokasi sekolahnya berada di wilayah dataran rendah dengan yang berada di wilayah campuran (dataran rendah dan pegunungan) serta yang lokasi sekolahnya berada di wilayah pegunungan."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang model pelaksanaan pendidikan "gratis" di Kabupaten / Kota dan dampaknya di tingkat sekolah dan orangtua siswa...."

"Dalam pembukaan UUD 1945 secara tegas telah dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Dimana pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, yang sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan suatu bangsa. Penjabaran lebih lanjut tentang pendidikan tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah meningkatkan rata-rata lama sekolah di Indonesia tetapi meskipun demikian, jumlahnya masih relatif rendah. Selain itu, disparitas dan persebaran jumlah sekolah yang tidak merata di berbagai kabupaten dan provinsi cukup buruk sehingga mengakibatkan tidak meratanya kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Studi ini akan mencoba menemukan aspek sekolah mana yang paling penting untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) di Indonesia untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Panel dan metode regresinya adalah regresi fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah lebih signifikan mempengaruhi angka partisipasi murni (APM) dibandingkan dengan kualitas sekolah di tingkat kabupaten. Selain itu, sosial ekonomi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni (APM) di tingkat kabupaten. Selain itu, tingkat partisipasi di daerah perkotaan lebih tinggi meskipun jumlah sekolah rata-rata lebih sedikit dibandingkan dengan daerah perdesaan.

---

In the opening statement of the 1945 Constitution, it has been explicitly stated that one of the goals of the Republic of Indonesia is to educate the nation’s life. One way to achieve this goal is through education. Where education is a human right of every citizen, which is very important for the success and sustainability of the development of a nation. The further elaboration of education is stated in the 1945 Constitution article 31, paragraph 1 which reads “Every citizen has the right to education”.The effort done by the government have improved mean years of schooling in Indonesia but despite this, the number is still relatively low. Furthermore, the disparity and unequal spread of number of schools in different districts and province is quite bad resulting unequal opportunity for children to achieve proper education. This study will try to find which aspect of school is the most important to increase net enrollment ratio (NER) in Indonesia in order to increase the mean years of schooling. The type of data that is used in this study is Panel and the regression method will be Fixed effect regression. The result shows that school availability is more significant in affecting net enrollment ratio (NER) compared to school quality at district level. Moreover, socioeconomic also do not have significant impact toward net enrollment ratio (NER) at district level.  Furthermore, the participation rate in urban areas is higher despite having less mean number of schools compared to rural areas."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Kualitas Kehidupan Sekolah antara siswa SMA Plus, SMA Pendamping Plus dan SMA Reguler. Juga untuk mengetahui pengaruh dari aspek-aspek Kualitas Kehidupan Sekolah terhadap prestasi belajar pada siswa SMA Plus, SMA Pendamping Plus dan SMA Reguler. Penelitian ini menggunakan desain ex post facto field studies. Subyek penelitian dalam penelitian ini ialah siswa kelas 3 SMA; 33 siswa SMA Plus, 39 siswa SMA Pendamping Plus, dan 38 siswa SMA Reguler. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-probabilUy sampling, yaitu purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Dalam perhitungan digunakan teknik one way anova, korelasi pearson product moment, dan multiple regression. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam Kualitas Kehidupan Sekolah pada siswa SMA Plus, SMA Pendamping Plus, dan SMA Reguler. Perbedaan yang signifikan juga terjadi pada setiap aspek Kualitas Kehidupan Sekolah. Pada perhitungan multiple regression, tidak ditemukan pengaruh dari Kualitas Kehidupan Sekolah terhadap prestasi akademis; baik pada SMA Plus, SMA Pendamping Plus, maupun SMA Reguler. Hanya pada SMA Pendamping Plus, aspek psikososial dapat dipakai untuk memprediksi prestasi akademis. Selain itu interaksi aspek psikososial dan aspek fisik juga dapat dipakai untuk memprediksi prestasi akademis. Selain itu ada beberapa hasil tambahan yang patut diperhatikan dalam penelitian ini. Skor Kualitas Kehidupan Sekolah yang paling tinggi diperoleh siswa SMA pendamping Plus, kemudian SMA Reguler dan di posisi terakhir merupakan siswa yang berasal dari SMA Plus. Pada ketiga sekolah (SMA Plus, SMA Pendamping Plus, dan SMA Reguler), skor paling tinggi merupakan skor pada aspek psikososial, kemudian aspek pembelajaran, aspek organisasional dan terakhir aspek fisik. Dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian maka saran teoritis yang diajukan ialah agar memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi akademis, melakukan penelitian lanjutan dengan skala yang lebih besar, dan merancang alat ukur yang simpel tetapi tetap mewakili teori. Untuk saran praktis, Perbedaan Kualitas Kehidupan Sekolah pada ketiga sekolah seharusnya membuat Departemen Pendidikan Nasional membuat kebijakan yang lebih baik. Misalnya perbedaan predikat jangan sampai menimbulkan perbedaan dalam fasilitas yang mencolok. Kemudian Pihak Departemen Pendidikan Nasional bersama sekolah sebaiknya mencoba untuk menciptakan tingkat Kualitas Kehidupan Sekolah yang baik dengan memperhitungkan aspek-aspek psikososial, fisik, pembelajaran dan organisasional."

"Penelitian ini mengkaji implementasi program PBKL di SMA Negeri 1 Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan teori Edwards III. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau program adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PBKL di SMA Negeri 1 Angkinang masih belum maksimal, baik melalui integrasi mata pelajaran, muatan lokal maupun sebagai keterampilan. Faktor yang mempengaruhi implementasi program PBKL adalah: 1) Komunikasi sekolah dengan pihak Direktorat Pembinaan SMA terputus begitu bantuan dana blockgrant dihentikan; 2) Tenaga guru yang tidak ahli; 3) fasilitas berwujud lahan dan peralatan yang kurang; 4) Standard Operating Procedure (SOP) yang tidak diketahui oleh sebagian guru pelaksana, terutama perubahan (revisi) nya.

---

This research studies the implementation of PBKL program at SMAN 1 Angkinang Hulu Sungai Selatan Regency in the province of East Kalimantan based on Edwards III theory. The factors affected implementation of policy or the program is communication, human resources, disposition and bureaucracy structure. This research use qualitative methods with data collecting techniques by study documentation and interview.

The result indicates that the implementation of PBKL program at SMAN 1 Angkinang is not in the maximum implementation yet, either through subjects integration, local content and aptitude. Factors which influenced PBKL Program is: 1) Communication between school and Direktorat Pembinaan SMA is discontinued after blockgrant fund aid stopped; 2) the teachers as implementers not experts; 3) facilities - land and tool - insufficient; 4) Standard Operating Procedure (SOP) which not discovered by some teacher as implementers, especially the revision."