Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai fungsi akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa kepemilikan sertipikat ganda. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Sengketa kepemilikan sertipikat ganda yang terjadi dapat diselesaikan di luar pengadilan yang dilakukan dengan cara damai, sukarela, cepat dan murah. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian sengketa kepemilikan sertipikat ganda antara Tuan HNI dengan Tuan HAN sepakat diselesaikan dengan membuat akta perdamaian di hadapan Notaris yang merupakan alternatif untuk menyelesaikan sengketa terhadap kepemilikan sertipikat ganda, karena akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris sebagai akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material, sehingga keberadaan akta perdamaian tersebut dianggap mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Akta perdamaian yang dibuat dalam bentuk otentik mengikat para pihak yang bersengketa untuk mematuhi isi perjanjian tersebut, dan dijadikan dasar oleh Kantor Pertanahan Kota Depok untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan sesuai dengan visi dan misi Kantor Pertanahan Kota Depok, yaitu mewujudkan tertib hukum bidang pertanahan dengan cara menyelesikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang muncul melalui musyawarah antara para pihak yang bersengketa.

---

This study discusses the function of deed of peace in settling disputes related to possession of double certificates. The method of literature research is used in this study by using secondary data obtained through studying documents. Disputes on possession of double certificates can be settled out of court amicably, voluntarily, quickly and affordably. Hence, it is reasonable that settlement of dispute on possession of double certificates between Mr. HNI and Mr. HAN is performed by drawing up a deed of peace before a notary. This is an alternative way to settle disputes on possession of double certificates because a deed of peace drawn up before a notary serves as an authentic document which has physical, formal and material authentication power. Hence, the existence of a deed of peace made authentically is considered having the same binding force as a judge verdict of the last instance whether it is a cassation or a review. A deed of peace drawn up to settle disputes on possession of double certificates serve as a strongest and fullest form of proof and gives actual contribution to settlement of disputes quickly and affordably. A deed of peace drawn up authentically serves as an agreement binding the disputing parties to comply with its content. A deed of peace serve as the basis to settle disputes out of court which is in line with the vision and mission of the Depok City Land Office, namely to materialize law order in the agrarian affairs by settling disputes, conflicts and cases of land through deliberation to reach a consensus between the disputing parties."

"Untuk memberikan kepastian akan keabsahan kepemilikan hak penguasaan atas tanah maka dilakukan kegiatan pendaftaran tanah secara seksama oleh pemerintah agar data yang disampaikan dapat dipertangungjawabkan kebenarannya. Selalu ada kemungkinan digugat oleh pihak lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik hak penguasaan atas tanah yang sebenarnya. Kasus semacam itu ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 309PK/Pdt/2021. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penentuan pemilik sertipikat hak penguasaan atas tanah yang sebenarnya dengan terbitnya sertipikat ganda Hak Milik di atas bidang tanah yang sama, dan penguatan lembaga rechverwerking melalui putusan Peninjauan Kembali (PK) yang menolak permohonan pemilik sertipikat yang terbit kemudian sebagai dasar pembatalan sertipikat oleh kantor pertanahan. Penelitian hukum doktrinal ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa penentuan kepemilikan sertipikat hak penguasaan atas tanah didasarkan pada pertimbangan bahwa nama yang tertera dalam sertipikat yang terbit terdahulu merupakan pemilik hak penguasaan atas tanah yang sebenarnya. Hal tersebut dikuatkan melalui Putusan Peninjauan Kembali yang menolak permohonan pemilik sertipikat yang terbit kemudian melalui lembaga rechtsverwerking atau kehilangan hak untuk menuntut. Selanjutnya, pemilik sertipikat yang terdahulu bisa melanjutkan proses untuk membatalkan sertipikat yang terbit kemudian melalui permohonan pembatalan ke kantor pertanahan setempat.

---

To ensure the validity of land ownership rights, the government conducts land registration carefully so that the data presented can be accounted for truthfully. There is always the possibility of being sued by others who can prove themselves as the actual landowners. Such cases can be found in Supreme Court Decision Number 309PK/Pdt/2021. This research aims to analyze the determination of the true owner of the land ownership certificate in cases of the issuance of duplicate Ownership Certificates for the same land plot, and to strengthen the institution of rechverwerking through a Review that rejects the application of the certificate owner issued later as the basis for the cancellation of the certificate by the land office. This doctrinal legal research is conducted to gather secondary data which is then analyzed qualitatively. The analysis results indicate that the determination of ownership of the land ownership certificate is based on the consideration that the name listed in the certificate issued earlier is the actual landowner. This is reinforced through the Review Decision which rejects the application of the certificate owner issued later through the rechtsverwerking institution or the loss of the right to sue. Subsequently, the owner of the certificate registered earlier can proceed with the process of canceling the certificate issued later through a cancellation request to the local land office."

"Dewasa ini, perkembangan dunia perdagangan dan dunia usaha semakin meningkat, dimana produksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin meningkat, baik dari segi jenisnya maupun jumlahnya. Oleh karena itu, hubungan diantara para. pihak tersebut haruslah dituangkan ke dalam sebuah perjanjian. Perjanjian-perjanjian dalam dunia usaha dan perdagangan itu akan aelalu terjadi dan kemungkinan terjadi berulang-ulang pada objek ataupun tempat yang sama.Untuk menciptakan efisiensi terhadap kerja, waktu Serta biaya, maka di kemudian hari timbul apa yang disebut dengan Perjanjian Baku (Standard Contract) atau perjanjian dengan syarat-syarat baku yang dilakukan oleh kedua belah pihak.Yang dimaksud dengan Perjanjian Baku adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, di mana pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya perjanjian baku tersebut sangat berat sebelah.Dengan kemajuan perekonomian di dunia yang selalu akan diikuti dengan meningkatnya arus produksi barang dan jasa dan tingginya daya bali masyarakat, mengakibatkan kurangnya ketel it ian dari para produsen di dalam menghasilkan produk mereka, baik dari segi kualitas dan higienis, yang kualitasnya tidak baik dan dalam kondisi yang nwmbahayakan hidup orang banyak. Dalam hal yang demikian, maka diperlukan suatu aspek yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.Dikarenakan produsen memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan konsumen, maka menimbulkan permasalahan karena mendorong kegiatan proses konsumsi mengarah atau bertitik tolak pada kepentingan-kepentingan dari produsen, di mana kebutuhan konsumen diatur sesuai dengan kepentingan dari produsen dan konsumen tidak dapat berbuat apa-apa.Berdasarkan permasalahan teraebut diatas, maka lahirlah suatu Undang-Undang, yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 (Lembar Negara Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999).

---

Presently, the longer growth of trading and business worlds had increased in which goods and service products required by society had increased either its quality or quantity. Hence, correlation among those parties should be expressed within any agreement. The agreement in those trading and business worlds will always occur, possibly, it will occur at the same object or place repeatedly. Then, to create efficiency of work, time and cost, in the future it will rise so called Standard Contract or agreement by standardized requirement conducted by both parties.The meaning of such Standard Contract is any agreement in written solely, it just be made by any party where other party had not been given opportunity and if any it is only a bit to negotiate or revise the clauses had been made by such any party, hence, usually, such agreement is not supposed fair.In line with economic growth in the world that always be followed by increasing of goods and service flows and height of purchase power of society, it result in producers had produced their products inaccurately, ether in quality or hygiene aspects which of quality is not good and in condition endangering so many people. Then, in such case, it is required any aspect regulating consumer's protection.As result of producers has more capability than consumers, then, it had resulted in problems as spurring consumption process activities directing or underlying producers' s interests in which consumer' s needs had been regulated in accordance with producer's interest but, consumers may not do anything.Based on such problem above, then, it had been issued any legislation, it is Laws No.8 year 1999 on Consumer Protection on April 20, 1999 (State Gazette of Republic of Indonesia No.42 year 1999)."

"Kasus sengketa tanah merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada hukum terkait pertanahan di Indonesia, permasalahan tersebut timbul akibat perselisihan antar individu, individu berhadapan dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Permasalahan sengketa tentu membutuhkan penyelesaian melalui jalur mediasi atau gugatan yang dikenal melalui lembaga pengadilan negeri yang berkaitan dengan perdata atau pidana dan pengadilan tata usaha negara yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak milik oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional. Salah satu contoh kasus yang terjadi terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 158/K/TUN/2022 yang terjadi di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pada kasus ini menganalisis bagaimana hubungan hukum sertipikat hak milik penggugat & milik tergugat dan riwayat penerbitan sertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoris dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Dari analisis putusan tersebut dapat diketahui bahwa penggugat merupakan pemegang sertipikat tanah terbit lebih dahulu pada tahun 1982 yang dibeli dari Setia Arhiap seluas 48.330 m2 pada tahun 2006 nomor sertipikat 28243/Desa Limbung dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Pontianak, dan atas dasar Akta Jual Beli dilakukan pemindahan nama kepada WP (Penggugat) di Kantor Pertanahan Nasional namun pada tahun 2017 telah diterbitkan sertipikat oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kubu Raya atas nama NV seluas 7.500 m2 pada tahun 2017 dengan nomor 10112/Desa Limbung. Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta namun gugatan pada tingkat pertama dan tingkat banding tersebut ditolak sehingga penggugat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung berpendapat putusan di tingkat pertama dan banding adalah keliru dan membatalkan sertipikat milik tergugat serta mencoret dari daftar buku tanah.

---

Land disputes frequently occur in Indonesia, arising from conflicts between individuals, individuals versus groups, and groups versus groups. These disputes often require resolution through civil court involving civil or criminal case and administrative courts related to the issuance of land ownership certificates by officials of the National Land Agency. One notable case is found in the Supreme Court Decision Number: 158/K/TUN/2022, which took place in Sungai Raya District, Kubu Raya Regency. In this case, the author analyses correlation between the land ownership certificates of the plantiff and defendant, and whether the issuance history of the certificates complies with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. This study employs a doctrinal research method with a explanatory typology, utilizing secondary data. From the analysis of decision, it is revealed the plaintiff holds and earlier land certificate issued in 1982, Purchased from Setia Arhiap, covering and area of 48,330 m2 in 2006 with certificate number 28243/Village of Limbung, in the presence of Land Deed Official Pontianak Regency. Based on the Sale and Purchased deed, the name was transferred to WP (the plaintiff) at the National Land Agency. However, in 2017, certificate was issued by the Kubu Raya Land Office in the Name of NV for an area 7,500 m2 with certificated number 10112/Village of Limbung. The Plaintiff filed a lawsuit at the Administrative Court of Pontianak, which was subsequently rejected by the High Administrative Court of Jakarta at both the first instance and appellate levels. The plaintiff then filed for cassation at the Supreme Court, which opined that the decisions at the both the first instance and appellate levels were erroneous, thus annulling the defendant certificate and striking it from the land book."

"Tanah merupakan suatu bagian yang penting bagi kehidupan manusia, tanah-tanah ini harus didaftarkan untuk mendapat validasi kepemilikan yaitu, melalui sistem pendaftaran tanah yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan. Dalam hal pendaftaran tanah sering ditemukan kesalahan pada administrasi yang dapat menyebabkan sertipikat hak atas tanah menjadi cacat administrasi, hak ini biasanya berujung menjadi sengketa pertanahan seperti dalam kasus ini Ny. IF melawan PT. X dimana PT. X menjual bidang tanah yang Ny. IF sedang lakukan upaya hukum di Pengadilan, sejalan dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam tesis ini yaitu Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli dari Objek Tanah Yang Masih Dalam Upaya Hukum. Penelitian ini menganalisis pertimbangan Kantor Badan Pertanahan dalam menerbitkan kembali Sertipikat Hak Guna Bangunan saat masih ada sengketa dan juga meneliti tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat Akta Jual Beli dari objek tanah yang masih bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian diagnostik dan preskriptif. Pengumpulan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa studi literatur dan wawancara sebagai bahan pendukung. Data yang sudah ada akan dianalisis secara kualitatif, dan bentuk hasil penelitian ini bersifat deskriptifanalitis. Hasil dari penelitian, yakni atas penerbitan kembali sertifikat yang telah dibatalkan juga adanya perbuatan hukum jual-beli atas tanah tersebut ternyata sah adanya, dikarenakan telah terdapat putusan terdahulu yang menyatakan Ny. IF Ne Bis In Idem yang artinya atas keluarnya putusan tersebut atas objek tanah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum. Oleh Karena itu Pertanggung Jawaban PPAT terhadap Akta Jual Beli tidak memenuhi unsur untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban baik secara administratif, perdata, maupun pidana.

---

The land is a crucial aspect of human existence; this land must be registered to get ownership validation, which is done through a land registration system facilitated by the Land Office. Administrative faults are frequently discovered in land registration, causing the certificate of land rights to become administratively faulty; this right usually results in a land dispute, as in Mrs. IF's case against PT. X, where PT. X sold the plot of land for which Mrs. IF is currently pursuing legal action in court, in line with the problem raised by the author in this thesis; It is Responsibilities of the Land Deed Officer in the Sale and Purchase Deed of Disputed Land Objects. This study analyzed some concerns of the Land Agency Office in re-issuing the Right to Build Certificate while there is still a disagreement and the obligation of the Land Deed Official in creating the Sale and Purchase Deed of land objects that are still in dispute. This study used a juridicalnormative research method with a diagnostic and prescriptive typology of research. Secondary data types were collected using primary, secondary, and tertiary legal documents in literature reviews and interviews as supporting materials. Existing data will be qualitatively examined, and the research's findings will take the form of descriptiveanalytical reports. Based on the findings, the re-issuance of a canceled certificate, as well as a legal act of purchasing and selling land, were both lawful due to a previous ruling saying that Mrs. IF Ne Bis In Idem, which indicates that legal remedies are no longer available following the issuing of the decision on land objects. Therefore PPAT's Liability for the Sale and Purchase Deed does not meet the elements to be able to be held accountable both administratively, civilly, and criminally."

"Tesis ini menganalisis mengenai kedudukan Pemegang Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon. Pemegang Hak atas Tanah berupa Hak Guna Bangunan seharusnya mempunyai hak dalam melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pokok permasalahannya, dalam Sertipikat HGB Nomor: 00138/Bendankergon terdapat catatan dalam lembar pendaftaran peralihan hak, pembebanan, dan pencatatan lainnya pada kolom sebab perubahan, yaitu: “Selain pelayanan perpanjangan dan/atau pembaruan hak tidak dapat diproses sebelum terdapat kesepakatan antara masyarakat pemegang hak dengan PT. Kereta Api Indonesia dan/atau putusan pengadilan”. Catatan tersebut mengakibatkan pemegang HGB tidak dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris dan menggunakan data sekunder yang diikuti dengan studi penelitian kepustakaan sebagai cara pengumpulan data yang akan dianalisis secara kualitatif sebagai bentuk hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan tentang sahnya pelaksanaan pelepasan hak penguasaan atas tanah Komplek Pertokoan Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan dari PT KAI kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan dari Pemerintah Kota Pekalongan kepada PT Garuda Dua berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan sahnya kedudukan pemegang Hak Guna Bangunan Nomor: 00138/Bendankergon atas tanah Komplek Pertokoan Jalan Gajah Mada Kota Pekalongan yang dahulu dikuasai oleh PT KAI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Indonesia.

---

This thesis analyzes the position of the Holder of Building Use Rights Number: 00138/Bendankergon. Holders of Land Rights in the form of Building Use Rights should have the right to carry out legal actions in accordance with laws and regulations. The main problem is, in the HGB Certificate Number: 00138/Bendankergon there is a note in the registration sheet for the transfer of rights, burdens, and other records in the column for the reason for the change, namely: "In addition to the extension and/or renewal of rights services cannot be processed before there is an agreement between the rights holder community and PT. Kereta Api Indonesia and/or a court decision". This note results in the HGB holder being unable to carry out legal actions in accordance with laws and regulations. The research method used is doctrinal with an explanatory research typology and uses secondary data followed by a literature research study as a way of collecting data that will be analyzed qualitatively as a form of research results. The results of this study conclude that the legality of the implementation of the release of control rights over the land of the Gajah Mada Street Shopping Complex in Pekalongan City from PT KAI to the Pekalongan City Government and from the Pekalongan City Government to PT Garuda Dua based on the laws and regulations in force at that time and the legality of the position of the holder of Building Use Rights Number: 00138/Bendankergon over the land of the Gajah Mada Street Shopping Complex in Pekalongan City which was previously controlled by PT KAI in accordance with the provisions of Indonesian laws and regulations."

"Terhadap putuasan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dapat diajukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu keberatan sesuai dengan UU 8/1999 dan juga pembatalan sesuai dengan UU 30/1999. Adanya dua tindakan yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut menimbulkan pertanyaan terkait proses arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen dan juga perlindungan konsumen dalam proses tersebut, serta implikasi putusan Mahkamah Konkstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase terhadap proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, karena keduanya bertentangan dengan sifat final and binding dari putusan arbitrase. Melalui metode penelitian doktrinal didapatkan hasil bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan tujuan utama mengusahakan upaya damai di antara pihak yang bersengketa, dan juga untuk mempersingkat waktu serta biaya penyelesaian sengketa, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen secara maksimal. 3 (tiga) tahun sejak duicapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, terdapat peningkatakan putusan terkait pembatalan putusan arbitrase dan juga keberatan atas putusan BPSK, walaupun hal tersebut tidak berlangsung seterusnya. Putusan Mahkamah Konstitusi berasaskan erga omnes, sehingga ketika putusan tersebut telah dibacakan, tidak hanya mengikat pihak yang terlibat dalam pokok perkara, namun juga bagi semua orang. Hal ini menyebabkan walaupun para Pemohon dalam pokok perkara dalam putusan Mahkamah Konkstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 adalah pihak yang bersengeta di BANI, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga tetap berlaku bagi putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh lembaga lain selain BANI, termasuk BPSK. UU 8/1999 dan UU/1999 telah berusia lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga sejatinya diperlukan suatu pembaharuan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, agar dapat lebih memberikan perlindungan konsumen secara maksimal.

---

Against the arbitration decision issued by BPSK, 2 (two) legal remedies can be filed, namely objection in accordance with Law 8/1999 and also annulment in accordance with Law 30/1999. The existence of two actions that can be taken against the arbitration award issued by BPSK raises questions related to the arbitration process in an effort to resolve consumer disputes, consumer protection in the process, as well as the implications of the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014 on the Cancellation of Arbitration Awards on the process of resolving consumer disputes at BPSK, because both are contrary to the final and binding nature of arbitration awards. Through the doctrinal research method, it is found that the process of resolving consumer disputes is carried out with the main objective of seeking peaceful efforts between the parties to the dispute, and also to shorten the time and cost of dispute resolution, so as to provide maximum legal certainty and consumer protection. 3 (three) years since the issuance of the relevant Constitutional Court Decision, there has been an increase in decisions related to the annulment of arbitration awards and also objections to BPSK decisions, although this has not continued. The Constitutional Court's decision is erga omnes, so that when the decision has been read out, it is not only binding for the parties involved in the subject matter, but also for everyone. This is why even though the Petitioners in the main case in Constitutional Court Decision No. 15/PUU-XII/2014 are parties to a dispute at BANI, the Constitutional Court's decision also applies to arbitration decisions issued by institutions other than BANI, including BPSK. Law No. 8/1999 and Law No. 1999 are more than 20 (twenty) years old, so a renewal is actually needed in accordance with current conditions, in order to provide maximum consumer protection."

"Perselisihan hasil Pemilihan umum kepala daerah dapat diperiksa dan diputus secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan pertama, proses pelayanan perkara sengketa pemilu pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penerimaan perkara Pemilu Kepala Daerah. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang diselesaikan telah secara jelas diatur melalui peraturan perundang-undangan dan aturan teknis yang berlaku di Mahkamah Konstitusi sehingga kepastian dan keadilan secara hukum dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses berperkara di Mahkamah Konstitusi yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban.

---

Dispute the results of the general election of regional heads can be checked and legally terminated by Constitutional Court. The First Problem, mechanism accepted regional head election dispute resolution in Constitutional Court Republic of Indonesia. This research answer the problems of the mechanism accepted of dispute settlement that resolved the election results have clearly regulated relatedlaw and technical rules that apply to the Constitutional Court so that the legal certainty and jutice can be accepted by the parties disput. This Research use qualitative descriptive method, by conducting in depth interviews and literatur study, Factors that influence in the process of mechanism accepted in the constitutional Court,namely transparency, accountability, conditional, participation, equal rights, balence of rights and obligations."

"ABSTRAKBertambahnya jumlah penduduk di Kota Depok menambah pula kebutuhan ruang untuk tempat tinggal. Townhouse merupakan bentuk hunian baru bagi masyarakat kota Depok. Adanya pembangunan hunian baru biasanya mendorong juga perubahan pemanfaatan tanah dan bangunan di sekitarnya. Hal ini juga terjadi di sekitar Townhouse di Depok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan fungsi bangunan di sekitar Townhouse di Kota Depok berdasarkan perubahan jumlah penduduk, jarak dari pusat kota, dan jarak dari jaringan jalan. Data sekunder yang didapat dari berbagai instansi serta data primer yang didapatkan melalui pengamatan, pengukuran dan wawancara dengan tokoh setempat, selanjutnya dianalisis dengan melakukan overlay peta. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perubahan fungsi bangunan yang terjadi disekitar Townhouse dapat diklasifikasikan rendah, serta mengalami pola linier di sepanjang jalan utama. Overlay antar peta dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan antara perubahan fungsi bangunan dengan perubahan jumlah penduduk, jaringan jalan serta jarak terhadap pusat kota. Perubahan fungsi bangunan terjadi bukan karena variabel jumlah penduduk, jarak terhadap pusat kota, jarak dari jaringan jalan, namun dipengaruhi oleh jarak terhadap pusat pertumbuhan lain, seperti Universitas Indonesia. Jenis kegiatan ekonomi baru yang dilakukanpun adalah kegiatan yang tidak untuk mendukung kebutuhan penghuni Townhouse melainkan untuk mendukung kegiatan pusat pertumbuhan lain.

---

ABSTRAKThe increase of population in the city of Depok add to the need for residential space. Townhouse is a form of new housing for the city of Depok. The construction of new homes also typically encourage land use changes and the surrounding buildings. It is also going around Townhouse in Depok. The purpose of this study was to knowing a changes in the function of the building around Townhouse in Depok based on changes in population size, distance from the city center, and the distance of the road network. Secondary data were obtained from various agencies as well as primary data obtained through observations, measurements and interviews with local leaders, then analyzed by overlaying a map. The results obtained showed that, changes in the function of the building going on around Townhouse be classified low, and experiencing the linear pattern along the main road. Overlay between the map can be seen that there is no relationship between changes in the function of the building with the changes in population size, the road network as well as the distance to the city center. Building function changes occur not because a variable, but influenced by the distance to other growth centers, like the University of Indonesia. Kind of new economic activities that do are activities that do not support the needs of residents Townhouse but to support the activities of other growth centers."