Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu pihak yang tertindas dengan berkembangnya kapitalisme adalah buruh. Buruh sampai saat ini masih dianggap sebagai sebatas komoditas yang digunakan hanya untuk memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Buruh dalam konteks saat ini belum dianggap sebagai entitas yang menyatu dengan perusahaan sehingga masih sangat mungkin terjadi eksploitasi buruh yang mana hal ini diakibatkan dengan adanya relasi kuasa yang timpang antara pengusaha dan buruh yang membuat buruh akhirnya terus dihisap dan ditindas. pada kesempatan kali ini, penulis mencoba memberikan alternatif bagaimana agar buruh sebagai pihak yang selama ini tertindas, bisa keluar dari ketertindasan tersebut dan menjadi pihak yang ikut berpartisipasi secara langsung terhadap kemajuan perushaan dengan mengimplementasikan gagasan demokrasi ekonomi sebagai nafas dari sistem perekonomian negara ini. "

"ABSTRAKNotaris selaku pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari isi secarakeseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta, dantidak bertanggungjawab secara materiil dari akta tersebut. Dalam penelitian ini menggunakanasas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet adalah artinya tidak seorangpundapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melibihi hak miliknya atauapa yang dia punyai. Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta JualBeli yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT mengenai objek jual belinya termasuk tanah kasdesa yang termasuk kekayaan desa yang berupa tanah desa yang tidak dapat dilakukanpelepasan atas hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain, kecuali diperlukan untukkepentingan umum. Sehingga menimbulkan kasus yang harus ditanggungjawabkan secarapidana dan administratif. Penulisan ini meniliti tentang bagaimana penerapan asas Nemo plusjuris transferre potest quam ipse habet oleh PPAT/Notaris dalam pembuatan akta jual belidan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Bli dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri SurabayaTanggal 28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? serta BagaimanaTanggung Jawab dan Sanksi apabila PPAT/Notaris yang melanggar asas Nemo plus juristransferre potest quam ipse habet pada studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? hasil dari penelitian ini adalahpenerapan asas tersebut ada di Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 97 untuk membuktikankepemilikan dan tanggung jawab berupa pidana dan administratif diberhentikan menjadiNotaris, PPAT maupun Anggota perkumpulan

---

ABSTRACTThe notary as a general official is responsible for the formal truth of the overall contents ofthe deed made, starting from the head of the deed to the closing of the deed, and is notmaterially responsible for the deed. In this study using the principle of Nemo Plus JurisTransfere Potest Quam Ipse Habet means that no one can divert or give something to othersover his property or what he has. In the Making of Deed of Agreement on the Sale andPurchase and Deed of Sale and Purchase carried out by Notary and PPAT regarding the objectof selling, including village cash land which includes village property in the form of villageland, the ownership rights of the land cannot be released to other parties, unless necessarypublic interest. Thus giving rise to cases that must be criminally and administrativelyresponsible. This writing examines how the application of the Nemo principle plus juristransferre potest quam ipse habet by PPAT / Notary in the sale and purchase deed and theDeed of Bli Sale Agreement in the Study of Surabaya District Court Decision 28 August2017 Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 /PN.SBY? and How are the Responsibilities andSanctions if PPAT / Notary is violating the principle of Nemo plus juris transferre potestquam ipse habet in the study of the Surabaya District Court Decision dated 28 August 2017Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.SBY? The results of this study are that the applicationof the principle is in the Agrarian State Minister's Regulation / Head of National Land AgencyNo. 3 of 1997 concerning Implementation Provisions of Government Regulation No. 24 of1997 concerning Article 97 Land Registration to prove ownership and responsibility in theform of criminal and administrative Notary , PPAT and members of the association"

"Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai proses perolehan hak milik atas satuan rumah susun di dalam praktek dikaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun dan mengetahui proses dan persyaratan Serta masalah-masalah yang dihadapi dalam hal pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif. Selanjutnya dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan di dalam prakteknya, sering terjadi bahwa jual beli satuan rumah susun dilakukan sebelum bangunan rumah susun selesai dibangun. Sebaliknya Undang-Undang Rumah Susun, menetapkan bahwa penjualan dan pengalihan hak milik atas satuan rumah susun baru dapat dilakukan setelah bangunan rumah susun atau selesai, setelah diperoleh izin layak huni, serta setelah dikeluarkannya sertifikat hak milik atas satuan-satuan rumah susun atau apartemen yang akan dijual.Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ditimbulkan Serta untuk melegalisasi tata Cara jual beli satuan rumah susun tersebut dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli dikeluarkan untuk mencoba mengatasi dominasi penyelenggara pembangunan dalam membuat isi perjanjian pengikatan jual beli. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996, jika oranq asing membeli rumah tempat tinggal dalam bentuk satuan rumah susun tersebut harus dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara. Dan apabila dalam hal penyelenggara pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah Hak Guna Bangunan, maka upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh orang asing tersebut adalah dengan Sewa-menyewa, Convertible lease, Nominee/Trustee."

"Dengan diundangkannya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang Kepemilikan Rumah Tinggal atau Hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, maka kepastian hukum bagi keberadaan orang asing yang menyangkut tempat tinggal telah cukup diatur oleh pemerintah Indonesia dan telah cukup mengakomodir keinginan orang asing tersebut. Pemerintah menyadari bahwa dengan keberadaan orang asing yang menginginkan untuk bertempat tinggal atau memiliki hunian terutama dalam rangka penanaman modal asing dalam usaha meningkatkan perekonomian nasional, perlu mendapat pengaturan yang tidak merugikan, baik bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia maupun para investor itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan suatu fakta bahwa orang asing menganggap jangka waktu kepemilikan hunian atau rumah tinggal belunl mengakomodir keinginan, mereka.Kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah apabila Rancangan Undang-undang Sumber Daya Alam dapat direalisasikan menjadi Undang-undang, maka jangka waktu Hak Pakai menjadi selama 50 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun Serta dapat diperbaharui. Dengan demikian yang dapat dikemukakan adalah untuk sesegera mungkin melakukan pembaharuan atau perubahan yang mendasar terhadap peraturan-peraturan yang ada saat ini untuk lebih mengakomodir keinqinan warga negara asing yang ingin memiliki hunian atau tempat tinggal di Indonesia, yang pada prinsipnya tidak akan tinggal selamanya di Indonesia, tetapi pada akhirnya harus kembali ke negaranya."

"Perbandingan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) di Indonesia dengan Lembaga Strata Title Negara Singapura dalam Hubungannya dengan Pembangunan Hukum Tanah Nasional merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Analisis dilakukan secara kualitatif dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga strata title yang dianut negara Singapura adalah jika seseorang memiliki suatu unit di dalam sebuah gedung bertingkat, selain iamemiliki hak terhadap unit tersebut, ia juga berhak secara nyata dan hukum atas ruang udara yang terdapat di dalamnya. Hal ini berbeda dengan konsep Hak Milik Atas Rumah Susun di Indonesia, dimana kepemilikan suatu unit dalam sebuah gedung bertingkat tidak termasuk ruang udara yang berada di dalamnya. Selain itu, terdapat empat perbedaan antara Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) di Indonesia dengan Lembaga Strata Title Negara Singapura, yaitu konsep yang melandasi Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) denganlembaga Strata Title negara Singapura, macam hak atas tanahnya, terdapatnya sistem konversi dalam lembaga strata title Singapura dan adanya suatu badan khusus yang menangani masalah-masalah atau perselihan-perselisihan yang terjadi antara penghuni, perhimpunan penghuni dan badan pengelola. Dengan demikian diperlukannya suatu penertiban dalam penggunaan istilah strata title di Indonesia, agar terhindar dari Salah persepsi dari masyarakat Indonesia."