Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) adalah forum penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID. Dalam menentukan yurisdiksi, Majelis Arbiter ICSID mengualifikasi penanaman modal untuk memeriksa syarat ratione materiae. Majelis Arbiter ICSID menggunakan metode Piecemeal Test atau Dual-Test untuk mengualifikasi penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi penanaman modal oleh Majelis Arbiter ICSID pada sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan metode kualifikasi penanaman modal yang berbeda memengaruhi hasil kualifikasi.

---

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is foreign investment dispute settlement forum which has jurisdiction according to Article 25 of ICSID Convention. In determining its jurisdiction, ICSID?s Arbitral Tribunal qualify investment to examine the requirement of ratione materiae. ICSID?s Arbitral Tribunal uses the method of Piecemeal Test or Dual-Test to qualify investment.

This research is aimed to analyse the qualification of investment by ICSID's Arbitral Tribunal in the matter between Rafat Ali Rizvi v. the Republic of Indonesia using normative juridical approach conducted through descriptive-analytic method. This research finds that using different methods of investment qualification influence the result of such qualification."

"Dalam perjanjian penanaman modal asing, salah satu bentuk perlakuan yang wajib diberikan oleh negara penerima modal kepada penanam modal asing adalah perlakuan yang adil dan wajar yang dikenal dengan istilah Fair and Equitable Treatment. Saat ini, salah satu unsur standar Fair and Equitable Treatment yaitu legitimate expectations, kerap digunakan sebagai dasar gugatan oleh penanam modal asing terhadap negara penerima modal dalam sengketa penanaman modal asing. Dalam skripsi ini dianalisis putusan-putusan ICSID yang telah mempertimbangkan legitimate expectations. Hasil penelitian ini menjelaskan doktrin legitimate expectations dan pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Dewan Arbiter ICSID dalam menginterpretasikan doktrin legitimate expectations dalam sengketa penanaman modal asing.

---

In international investment agreements, one form of the treatments that shall be given by the host state to foreign investors is fair and equitable treatment. Nowadays, one of the elements of fair and equitable treatment, namely legitimate expectations, is oftenly used by foreign investors as a claim basis against the host state in foreign investment disputes. This thesis analyzed ICSID arbitration awards that have put legitimate expectations into consideration. The result of this research explains doctrine of legitimate expectations and the approaches used by the ICSID arbitration tribunals to interpret it in foreign investment disputes."

"Undang-Undang Tentang Penanaman Modal."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"Tesis ini membahas mekanisme pemberian hak atas tanah kepada investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui skema Perjanjian Pengalokasian Lahan di atas tanah dengan Hak Pengelolaan (HPL) yang dimiliki oleh Otorita IKN (OIKN). Salah satu ciri utama dari mekanisme ini adalah pemberian jangka waktu satu siklus yang dapat mencapai hingga 95 tahun untuk Hak Guna Usaha dan 80 tahun untuk Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai. Namun demikian, terdapat ketidakharmonisan dalam pengaturan pemberian jangka waktu tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang IKN, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024, dan Peraturan Kepala OIKN Nomor 12 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal, dengan menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang menjadi dasar analisis terhadap permasalahan pemberian hak atas tanah di atas tanah HPL, khususnya dalam kerangka kekhususan pengaturan di wilayah IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak atas tanah didahului dengan proses penilaian kelayakan investasi oleh OIKN terhadap investor. Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan Perjanjian Pengalokasian Lahan sebagai instrumen kontraktual untuk menjembatani kepentingan publik OIKN sebagai pemegang HPL dengan kepentingan privat investor, perlu dicantumkan klausul syarat batal terhadap pemberian jangka waktu satu siklus dalam hal investor tidak memenuhi kriteria dan evaluasi yang telah ditetapkan.

---

This thesis discusses the mechanism for granting land rights to investors in Ibu Kota Nusantara (IKN) through the Land Allocation Agreement (ADP) scheme on land under the Land Management Right (HPL) held by the IKN Authority (OIKN). A key feature of this mechanism is the single-cycle tenure, which may reach up to 95 years for the Right to Cultivate and 80 years for the Right to Build and Right of Use. However, there is a regulatory disharmony concerning the provision of such single-cycle tenure, as stipulated in the IKN Law, Presidential Regulation No. 65 of 2022, Presidential Regulation No. 75 of 2024, and OIKN Regulation No. 12 of 2023. This study employs a doctrinal legal method, treating law as written norms that form the basis for analyzing the issue of land rights allocation over HPL land, particularly within the framework of IKN’s special regulatory regime. The findings indicate that the granting of land rights is preceded by an investment feasibility assessment conducted by OIKN. Furthermore, to optimize the ADP as a contractual instrument that bridges the public interest of OIKN as the HPL holder and the private interests of investors, a termination clause should be included to revoke the single-cycle tenure if the investor fails to meet the criteria and evaluation requirements set by OIKN."

"Keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) membawa konsekuensi tersendiri terhadap pengaturan hukum Nasional pada semua sektor, khususnya di bidang penanaman modal (investasi), khususnya berkaitan dengan kesiapan Indonesia menghadapi perdagangan bebas. Oleh karena itu, perlu ditelaah mengapa Indonesia dalam mengupayakan investasi asing masih menerapkan peraturan yang pada dasarnya masih menghambat investasi itu sendiri, masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dalam menerapkan perjanjian investasi yang berkaitan dengan perdagangan bebas, dan bagaimanakah prinsip-prinsip hukum mendasari perjanjian investasi yang berkaitan dengan perdagangan (Trade Related Investment Measures-TRIMs), serta apa pengaruhnya terhadap aturan-aturan investasi bidang perdagangan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normati.f, yang bersifat analitis eksplanatoris, yaitu menguraikan dan menganalisa mengenai pengaturan hukum nasional di bidang investasi baik (asing maupun dalam negeri. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisa data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif.Hasilnya dapat disimpulkan bahwa di satu sisi Indonesia telah melakukan liberalisasi di bidang perdagangan khususnya investasi asing, tapi di sisi lain masih memberlakukan peraturan yang menghambat investasi, karena belum semua pelaku usaha domestik siap untuk berkompetisi dalam kancah perdagangan internasional. Prinsip-prinsip yang mendasari perjanjian investasi yang berkaitan dengan perdagangan (TRIMs), adalah National Treatment dan Most Favoured Nation Treatment yang dampaknya adalah Indonesia harus menghapus semua ketentuan/aturan investasi yang masih diterapkan yang bertentangan dengan persetujuan TRIMs. Sehingga perlu pengkajian yang lebih mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang masih menghambat investasi dan perlu diupayakan kebijakan-kebijakan investasi yang menyeluruh, yang lebih berpihak pada pasar (market friendly), kompetitif dan berpihak pada perdagangan bebas."