Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Jika Akta tidak dibuat menurut Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang, Akta tersebut menjadi tidak otentik. Walaupun Notaris merupakan Pejabat Umum, tetapi tidak luput dari pelanggaran yang dapat dilakukan saat menjalankan Jabatannya. Kasus yang dianalisis dalam Tesis ini menekankan pada Notaris yang membuat Akta Notaris yang memuat Keterangan Palsu. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan telah melanggar Hukum dan Kode Etik Profesi.

---

Notarial deed is an authentic deed that is made in front of a Notary according to the form and procedure as regulated by law. If it is not made according to the form and procedure regulated by law, then the deed is not authentic. Although notary is a civil servant, the profession is not without its blemish. The case analyzed in this thesis emphasized on a notary who made a notarial deed based on false information. The author uses the method of juridical normative. Based on this research, the author concluded that the notary in question had violate the law and code of conduct of the profession."

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik. Pembuatan akta otentik tidak hanya didasarkan karena adanya keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undangundang. Salah satu undang-undang yang mengharuskan perbuatan hukum dibuat dalam akta notaris adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Bentuk akta Notaris yang diharuskan UUPT adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Berita Acara RUPS.Notaris dalam menjalankan wewenangnya diberi sejumlah kewajiban dan larangan-larangan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris.Namun dalam praktek sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris baik disengaja maupun tidak.Dalam putusan MPPN No.02/B/Mj.PPN/VIII/2010 terjadi pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dan Berita Acara RUPS-LB dengan nomor dan tanggal sama.Berita Acara RUPS-LB tersebut dibuat tanpa ada minuta yang mendasarinya.Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris.Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder.Hasil penelitian menyatakan bahwa perbuatan Notaris membuat Berita Acara RUPS-LB tanpa minuta yang mendasarinya dapat dikenai sanksi pidana, sanksi berupa teguran lisan tersebut terlalu ringan. Berita Acara RUPS-LB tidak mempunyai kekuatan selain hanya sebagai akta palsu karena tidak ada minuta yang mendasarinya.

---

Notary is a public official who has authority to draw up an authentic deed. The drawing up of an authentic deed is not based solely on the desires of the parties, but it is also required by law. One of the laws which require a certain legal action to be concluded in a notarial deed is Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies ("UUPT"). The forms of notarial deed required by UUPT are Deed of Meeting Resolution Statement and Minutes of General Meeting of Shareholders (RUPS). In carrying out their authorities, Notaries are bound by certain obligations and prohibitions which are provided under the Law on Notarial Title. However, in practice, infringement committed whether intentionally or unintentionally by Notaries are often found.In the decision of Notary Central Supervisory Council ("MPPN") No.02/B/Mj.PPN/VIII/2010, a case was made out of the drawing up of a deed of meeting resolution statement and Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders which have the same number and date. This is clearly a infringement according to the Law on Notarial Title. The Notary Supervisory Council handed down a ruling penalizing the violator with administrative sanction in a form of verbal warning. This thesis utilizes normative jurudicial approach method because it emphasizes the use of secondary data. The result of the research concludes that the Notary`s action in drawing up Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders without any minutes serving as the basis may be penalized with criminal sanction, while verbal warning would only serve as a very light punishment. Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders does not have any binding force other than forged deed since there are no minutes to support it."

"ABSTRAKNama : Dinny FauzanProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu Studi Kasus PutusanNomor 1039/Pid.B/2015/PN.DPS Pembimbing : Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H. Notaris dalam mengkonstantir semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang disampaikan oleh para pihak kepadanya dalam pembuatan akta otentik, sering sekali menemukan kendala berupa adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak. Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Keterangan palsu bisa berasal dari keterangan yang didapat dari para pihak yang menghadap Notaris atau keterangan yang ditulis oleh pihak notaris itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kerangkanya. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atau tindak pidana pemalsuan terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan apabila tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. Kedudukan akta autentik dapat diabatalkan, apabila keterangan daripada pihak tersebut dapat dinyatakan. Kata kunci:Keterangan Palsu, akta otentik, tanggung jawab, notaris

---

ABSTRACTName Dinny FauzanStudy Program Master of NotaryTitle The Notary rsquo s Position in the production of a deed Containing false Information. Case Study of Decision Number 1039 Pid.B 2015 PN.DPS Counsellor Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. Dr. Pieter Everhardus Latumeten, S.H., M.H. Notary in writing down all actions, agreements and stipulation presented by the parties to him in the drawing up of authentic deed often comes across impediments in the form of false information presented by the parties. What is meant by the false information is an information that is written in the deed that is not in accordance with the wishes of the parties either intentional or accidental. False information can be derived from the information obtained from the Parties to Notary or statements written by Notary Party itself. This study is a normative juridical that relies on the principles of the written law. While this type of data used is secondary data in the form of legislation in the form of books relating to the research and resources of the website or document from the Internet to support the interests of research written by the author. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages or a criminal act of forgery against the adverse party and the Notary can not be blamed if the Notary can prove if they are not involved in the deliberation. The position of authentic deed if there is any false information provided by the parties to the Notary can be null and void. Keywords False Information, Authentic Act, Responsibility, Notary "

"Salah satu peran Notaris terkait pemindahan hak atas tanah yaitu dalam pembuatan akta kuasa menjual sebagai dasar dari proses pembuatan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah. Akta kuasa menjual wajib disepakati oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk menjalankan kuasanya terhadap suatu perbuatan hukum. Perbuatan Notaris yang memuat keterangan palsu dengan memuat bahwa pemberi kuasa masih hidup dan memberikan kuasa untuk menjual objek tanah kepada pihak lain ke dalam Akta Kuasa Menjual sehingga menyebabkan pembatalan akta lain dan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pembatalan akta tersebut. Adapun penulisan ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris atas perbuatan yang dilakukan terkait pembuatan akta tersebut, serta bagaimana Notaris/PPAT menerapkan asas kehati-hatian untuk menghindari pemalsuan dokumen dari pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan bentuk tipologi penelitian eksplanatoris sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris bertanggungjawab secara administratif, secara perdata, dan secara pidana terhadap perbuatannya. Notaris/PPAT wajib mengikuti kewajiban serta larangan dalam proses membuat akta serta menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas untuk cermat dan hati-hati, tidak berpihak kepada salah satu penghadap, dan wajib menolak memberikan jasa apabila terdapat ketidakbenaran untuk memulai proses pembuatan aktanya, maka profesi jabatan akan berjalan sesuai dengan semestinya dan akan menghasilkan akta yang bermutu, sehingga mendapatkan perlindungan hukum apabila terdapat gugatan berkaitan dengan pemalsuan dokumen atau akta di kemudian hari.

---

One of the roles of a Notary related to the transfer of land rights is in the making of a Deed of Authorization to Sell as the basis for the process of making a deed of sale by Land Conveyancer. The Deed of Authorization to Sell must be agreed upon by the giver and the recipient of The Authorization to Sell to be in charge of for a legal act. In the Decision of the Malang District Court Number 170/Pdt.G/2019 there is a Notary who contains a false statement which states that the giver of The Authorization to Sell is still alive and gives the agreement to sell the land object to another party in the Deed of Authorization to Sell, causing the cancellation of another deed and causing losses to parties related to the cancellation of the deed. The authors want to discuss the Notary's responsibility for the actions taken related to the making of the deed, as well as how the Notary/PPAT applies the precautionary principle to avoid falsifying documents from other parties. The research method used is normative juridical with the form of explanatory research typology, while the type of data used is secondary data or data obtained from library materials or literators that have to do with the object of research. The result of this research is that the Notary is responsible administratively, civilly, and criminally for his actions. Notaries/PPAT are required to follow the obligations and prohibitions in the process of making a deed and apply the principles and principles to be careful and careful, not taking sides with one of the parties, and must refuse to provide services if there is an untruth to start the process of making the deed. the professional position will run properly and will produce a quality deed, so that it gets legal protection if there is a lawsuit related to falsification of documents or deeds in the future. "

"[Penelitian ini membahas mengenai surat kuasa yang dilegalisasi yangmenjadi dasar akta perikatan jual beli atas tanah, yaitu dalam kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1753K/PDT/2012, Tanggal 21 Mei 2013 dimana surat kuasa tersebut dipalsukan. Permasalahan pada penelitian ini adalah kedudukan surat kuasa dibawah tangan yang dilegalisasi, yang menjadi dasar dibuatnya akta perikatan jual beli atas tanah, serta kedudukan akta perikatan jual beli yang didasarkan pada surat kuasa yang dilegalisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis normatif dan bersifateksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder dan penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa surat kuasa dibawah tangan yang legalisasinya dipalsukan telah kehilangan kekuatan pembuktian formal dan materiil, karena isi dan tanda tangannya tidak diakui dan telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, sehingga akibatnya surat kuasa tersebut dapat dibatalkan. Dan bahwa karena surat kuasa yang dilegalisasitersebut telah dibatalkan maka surat kuasa tersebut dianggap tidak pernah terjadi, sehingga penjual pada Akta Perikatan Jual Beli tidak memiliki wewenang untuk mewakili pemilik dan akibatnya akta tersebut dapat dimintakan pembatalannya.;This research discusses a notarised power of attorney that is used as the base of deed of commitments of sales and purchase of land (Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB), particularly in the case of the Supreme Court Ruling Number: 1753K / PDT / 2012, dated May 21, 2013, in which the notarisation of the power of attorney is falsified. This research aims to determine the status of a notarised power of attorney, which became the basis of the engagement made in the deed of commitments of sales and purchase of land, as well as the status of the sales and purchase commitments deed in which its engagement is based on a notarised power of attorney. Methods used in this research are in the form of juridicalnormative and explanatory nature, using secondary data and inference concluded qualitatively. Research of the case concluded that the written power of attorney executed under hand whose notarisation is falsified has lost its formal and material power as a proof, because both its contents and the signature on it is denied by the principal of power and this fact has been successfully proven in court. Consequently the power of attorney can be canceled by the court. Since the notarised power of attorney on this case has been revoked by the court, it is deemed as if the power of attorney never happened, resulting the seller on theSales and Purchase Commitments Deed to have no authority to represent the owner of land and consequently this deed may be requested to be cancelled, This research discusses a notarised power of attorney that is used as thebase of deed of commitments of sales and purchase of land (Perjanjian PengikatanJual Beli/PPJB), particularly in the case of the Supreme Court Ruling Number:1753K / PDT / 2012, dated May 21, 2013, in which the notarisation of the powerof attorney is falsified. This research aims to determine the status of a notarisedpower of attorney, which became the basis of the engagement made in the deed ofcommitments of sales and purchase of land, as well as the status of the sales andpurchase commitments deed in which its engagement is based on a notarisedpower of attorney. Methods used in this research are in the form of juridicalnormative and explanatory nature, using secondary data and inference concludedqualitatively. Research of the case concluded that the written power of attorneyexecuted under hand whose notarisation is falsified has lost its formal andmaterial power as a proof, because both its contents and the signature on it isdenied by the principal of power and this fact has been successfully proven incourt. Consequently the power of attorney can be canceled by the court. Since thenotarised power of attorney on this case has been revoked by the court, it isdeemed as if the power of attorney never happened, resulting the seller on theSales and Purchase Commitments Deed to have no authority to represent theowner of land and consequently this deed may be requested to be cancelled]"

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh pihak yang berkepentingan.Akta yang dibuat Notaris mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik banyak ditemukan, akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat akta notaris yang dipalsukan. Dalam hal ini notaris secara sengaja/tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/ penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Jika Seorang Notaris dalam pembuat anak tanya menimbulkan perkara pidana dan memenuhi unsur subyektif dan obyektif Pemalsuan berupa akta otentik yang berkaitan dengan isi dan tanda tangan maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan pasal 264 KUHP. Apabila akta tersebut mengandung adanya unsur pemalsuan dalam perkara pidana, dan sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang tata cara pemanggilan Notaris, dansesuaidenganPasal 1320 KUH Perdata akta tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi akta di bawah tangan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

---

Notary authorizes to establish an authentic deed which required by the concerned parties. The deed that has been established by notary contains of all actions, agreements, and determination required by the laws and regulations and/or by the concerned parties.In some cases, a notary, for example, is involved in criminal offense due to his/her involvement in giving false information in the certificate issued. In this case, the notary, together with the parties involved in an agreement, must be responsible for the action before the court if found guilty benefitting from this certificate for a particular party or other parties, either purposely or not. Falsifying the content and signature in the certificates either subjectively or objectively conducted by a notary leads to criminal proceedings ruled in Article 264, paragraph 1, number 1 of Criminal Code, where the notary must be present in this criminal proceeding. Due to such a criminal deed of falsification, the certificate issued is considered void in legal power. This void is caused by the unfulfilled requirement of either objectivity or subjectivity of agreement as ruled in Article 1320. The type of research on this thesis is a normative study includes the type of explanatory. Data thas used of this research is primary data and secondary data.Data collection tool that is through the study of literature and legislation."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris HJ yang dibuat berdasarkan keterangan palsu sebagaimana diberikan oleh penghadap sehingga mengakibatkan saksi korban kehilangan saham serta hak-hak lainnya. Permasalahan penelitian ini mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kejahatan pemalsuan surat serta akibat dan kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris atas dasar keterangan palsu. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis-normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang saya dapatkan bahwa dengan tidak memenuhi syarat-syarat tata cara pembuatan akta yang benar, maka akta tersebut dapat menjadi akta dibawah tangan serta dikarenakan Akta Pernyataan Keputusan Nomor 2 tersebut sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, akta tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan umum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau RUPS kembali. Sedangkan untuk HC, unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 266 KUHP dapat terpenuhi sehingga HC dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemalsuan surat.

---

This thesis discusses the Deed of Meeting Resolution made by Notary HJ which was made based on false information as given by the appearer, resulting in the victim's witness losing shares and other rights. The problem of this research is the fulfillment of the elements of the crime of forgery of letters and the consequences and legal force of the Deed of Statement of Meeting Resolutions was made before a Notary on the basis of false statements. The research method used in this thesis is juridical-normative, descriptive analytical with a qualitative approach. The results of the research that the author get is that by not meeting the requirements for the correct procedure for making a deed, the deed can become a usual deed and because the Deed of Meeting Resolution Number 2 has been registered in the Legal Entity Administration System, the deed can be canceled through a lawsuit. to the general court by parties who feel aggrieved or the GMS returns. As for HC, the elements of a criminal act in Article 266 of the Indonesian Criminal Code can be fulfilled so that HC is found guilty of the crime of forging letters."

"Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan dalam hal pembuatan akta otentik memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris adalah apabila Notaris itu sendiri telah berada dijalur yang tepat yaitu dengan memperhatikan semua dokumen-dokumen asli dalam proses pembuatan akta untuk para pihak yang bersangkutan dan menaati pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka tindakan Notaris tersebut sudah melindungi dirinya sendiri secara hukum meskipun terdapat gugatan dari pihak ketiga (bukan pihak dalam akta). Menyangkut gugatan pihak ketiga ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap akta yang dibuat Notaris tersebut. Dalam hal ini, akta otentik tersebut mempunyai Asas Praduga Sah dimana akta tersebut tetap dianggap sah dimuka pengadilan sampai ada pihak yang membuktikan yang sebaliknya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris mendapatkan Perlindungan Hukum karena Notaris itu sendiri telah menaati aturan hukum yang berlaku pada saat proses pembuatan akta sekalipun ada gugatan dari pihak ketiga dan akta otentik yang dibuatnya mempunyai Asas Praduga Sah.

---

Notary is a public official who implement the occupation in providing legal services in private law of the creation of an authentic deed requires legal protection. Legal protection for notary is in Notary itself had been in the right track that having regard to all the original documents in the process of making the deed to the parties concerned and comply with the various laws and regulations that exist, so that the Notary’s act has already been protect legally while there may be a lawsuit from a third party (not a party in the deed). A lawsuit from the third-party will automatically affect the Notarial deed made. In this case, the authentic deed had a Legitimate basis for the presumption of an act which still considered valid upfront court until there is the party that proves the opposite. This thesis is using the method of research juridical normative with analysis of data in a qualitative manner. From the results of an analysis of the conclusions, may be drawn that a notary get the legal protection because the notary itself has obey the rule of law prevailing at the process of making the deed although there's a lawsuit from the third party and the authentic deed which has been made have the principle of presumption valid."

"Perjanjian dengan Kausa Palsu dapat terjadi ketika ada penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Penyimpangan ini memberi kesan bahwa para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal sebenarnya di antara keduanya diakui bahwa tidak ada akibat hukum dari perbuatan hukum yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta yang di dalamnya terdapat kausa palsu dan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dalam pembuatan perjnjian dengan kausa palsu. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif dengan mengumpulkan data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2019/Pn.Btl mengenai notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian yang menurut hakim terdapat unsur penyalahgunaan keadaan. Simpulan dari penelitian adalah bahwa perjanjian tersebut bukan perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan yang dapat mengakibatkan akta dapat dibatalkan, melainkan mengandung kausa palsu yang berakibat perjanjian batal demi hukum sebab telah melanggar ketentuan perundang-undangan tentang hak jaminan atas tanah. Dalam perkara tersebut, Notaris berwenang membuat akta yang dimaksud. Notaris juga telah menjalankan Kewajiban serta prosedur pembuatan Akta secara seksama. Notaris yang terlibat dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris sebaiknya bersikap professional dan memahami mengenai perjanjian yang dibuat dengan kausa palsu sehingga dalam pembuatan perjanjian dapat memastikan apakah perjanjian tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

---

Agreements with False Causation can occur when there is a deviation between the will and the statement. This deviation gives the impression that the parties have committed a legal act, when in fact between the two it is recognized that there is no legal consequence of the legal action that has occurred. The problem raised in this study is regarding the validity of the deed in which there is a false cause and legal consequences for a notary who is involved in making an agreement with a false cause. This study uses a normative juridical literature method by collecting secondary data. The case analysis was carried out on the decision of the Bantul District Court Number 69/Pdt.G/2019/Pn.Btl regarding the notary involved in making the agreement which, according to the judge, contained an element of abuse of circumstances. The research concludes that the agreement is not an agreement that contains abuse of circumstances that can result in the deed being cancelled, but contains a false cause which results in the agreement being null and void because it has violated the provisions of the legislation regarding security rights to land. In this case, the Notary has the authority to make the deed in question. The notary has also carried out the obligations and procedures for making the deed carefully. Notaries involved can be subject to administrative sanctions and sanctions from the Indonesian Notary Association (INI). Notaries should be professional and understand the agreements made with false causes so that in making the agreement they can ensure whether the agreement is true and does not conflict with the law."

"Tesis ini membahas tentang kewenangan Notaris dalam membuat akta surat keterangan hak mewaris di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku dan kekuatan hukum dari akta surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris tersebut yang diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris yang pada saat pembuatannya tidak dihadiri oleh seluruh ahli waris dan terdapat seorang ahli waris yang tidak mengakui pembuatan surat keterangan hak mewaris tersebut sebagai alat bukti di pengadilan karena ia sudah menyatakan tidak setuju atas pembuatan surat keterangan hak mewaris dan pada saat pembuatan surat keterangan hak mewaris masih terdapat gugatan di pengadilan di antara ahli waris terkait harta warisan dari pewaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan tipe penelitian eksploratoris yaitu menggali pengetahuan mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta surat keterangan hak mewaris dan memperdalam pengetahuan terkait kewenangan tersebut dan kekuatan hukum akta surat keterangan hak mewaris yang dibuat saat ahli waris bersengketa di pengadilan.Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas kewenangan Notaris untuk membuat akta surat keterangan hak mewaris. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku Notaris memiliki kewenangan membuat akta surat keterangan hak mewaris untuk golongan penduduk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Namun, dalam pelaksanaannya untuk membuat akta surat keterangan hak mewaris belum terdapat aturan yang mengatur bentuk dari akta surat keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris tersebut sehingga kekuatan pembuktian dari akta surat keterangan hak mewaris tergantung pada bentuk dari akta surat keterangan hak mewaris tersebut yang dapat dibuat dalam bentuk akta autentik ataupun akta bawah tangan. Surat keterangan hak mewaris merupakan dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis yang meneguhkan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris dan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.

---

This thesis study about the authority of the Notary in a deed certificate inherit rights in Indonesia based on the applicable law and the legal power of the deed certificate inherit the rights created by the Notary submitted as evidence in court. This thesis was made because there is a deed certificate of the right to inherit made by Notary who at the time of manufacture is not attended by all the heirs and there is a heir who does not acknowledge a deed certificate right to inherit it as evidence in court because he had disagreed on creating the right heir certificate and upon presentation of a certificate of right to inherit is still a lawsuit in court between the heirs of the estate of the testator related. The method used in this thesis is to study the legal normative or legal research literature that emphasizes the use of secondary data research type of exploratory ie gain knowledge regarding the authority of the Notary in a deed certificate of the right to inherit and deepen knowledge related to the authority and force of law deed certificate inherit rights that are created when the heir to the dispute in court.

The results obtained from this study is there has been no legislation governing expressly authorized Notary deed certificate to make the right heir. Based on the applicable law Notary has the authority to make the deed certificate inherit rights to segments of the population of Indonesian citizens of Chinese descent and Europe. However, in practice to make the deed certificate of the right to inherit yet there are rules governing the form of a deed certificate of the right to inherit Notary so that the strength of evidence of a certificate of the right to inherit depends on the form of a deed certificate of the right to inherit that which can be made in authentic deed or deed under the hand. Deed inherit rights certificate is a document that can serve as written evidence that confirm who the heirs of the testator and the portions were obtained respectively heirs to inheritance left by the deceased."