Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas peranan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Sebagai bagian dari industri perbankan, perbankan syariah memiliki sifat khusus, pertama; sebagai penggerak perekonomian, kedua; industri perbankan bertumpu pada kepercayaan (trus) masyarakat, sehingga membutuhkan kepastian hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari peran regulasi yang menjadi dasar hukum operasionalnya. Hingga Maret 2010, perbankan Syariah aset mencapai lebih dari Rp 60 triliun, dimana tingkat pertumbuhan aset ini sebesar 32,5%, dan pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan konvensional sebesar 2,78%.

---

This thesis explores the Act 21/2010 concerning Islamic Banking on the growth of Islamic banking business. As part of the banking industry, it has a special character, first; as a driver of the economy, second; banking industry rests on the trust from people, thus requiring legal certainty. This study is a descriptive qualitative research. It concludes that the growth of Islamic banking can not be separated from the role that becomes the legal basis for regulation of it?s operations. Until March 2010, Islamic banking assets reached more than Rp 60 trillion, which is an asset growth rate of 32.5%, and the Islamic banking market share of conventional banking industry amounted to 2.78%."

"Krisis keuangan global telah membuat makin banyak orang berpikir untuk mencari solusi sistem ekonomi yang aman untuk jangka panjang. Perbankan Syariah dinilai telah terbukti mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998, di saat banyak Bank Konvensional yang ambruk atau mendapatkan pertolongan dan bantuan likuiditas dari pemerintah. Perkembangan Perbankan Syariah yang sangat pesat dan semakin rumit serta semakin berkembangnya usaha bank mengakibatkan peningkatan risiko dan juga tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin memperkuat kedudukan Bank Syariah di Indonesia dan meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan operasional Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan bukan hanya sekedar Bank Konvensional yang berganti baju saja. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perbankan Syariah, dimana sebelumnya Bank Syariah masih mengikuti PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

---

Global financial crisis has made many people looking for better economic System Solutions for long term condition. Islamic banking has been considered to be able to survive in the economic crisis that occurred in the years 1997-1998, when many Public Banks collapse and then asked liquidity assistance from the government. Islamic Banking development increasing rapidly, more complex and then the growth of their business lead Islamic Bank facing higher risk and also greater challenges. Law Number 21 year 2008 About Islamic Banking strengthen the position of the Islamic Bank in Indonesia and convince the public that the Islamic Bank's operational activities is accordance with the Islamic Sharia principles, and different from the Public Bank’s operational. The regulation also set a specific Corporate Governance articles for Islamic Banking. Before Islamic Banking have their own regulation, Islamic Bank depends on the PBI Number 8/4/PBI/2006, as amended with PBI Number 8/14/PBI/2006 About Implementation of Good Corporate Governance for Public Banks."

"Building an effective legal and regulatory framework for Islamic banking is imperative. Initiative to enact Islamic banking laws in Indonesia can be regarded in this respect. The objective of this paper is to examine the critical issues in Islamic banking laws. This paper examines and highlights the main features of Islamic banking laws. It is suggested that the main goal of the laws are to enhance Shari’ compliance and promoting stability of the system. Despite the progress achieved through this approach, it is recommended that Islamic banking development needs more efforts and initiatives. This paper also attempts to provide an analysis of future direction in the development of Islamic banking industry in Indonesia."