Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehadiran arsiteinur dalam menghadirkan mang bagi manusia tidaklah tak terbatas. Kebutuhan mendasar manusia berupa ruang bernaung, mempakan tanggungjawab moral profesi seorang arsitek, sejak ilmu ini ditelunran. Arsitektur seharusnya dapat menciptakan ruang berkegiatan yang nyaman bagi segenap golongan manusia dalam segala benluk kegiatannya, tanpa memandang dari tingkatan kelas dan golongan mana ia brasal. Arsiteklur berbicara dan berkomunikasi kepada manusia, hadir sebagai ilmu yang manusiawi, yang kehadirannya akan utuh bile dapal menjawab kekurangan akan kebutuhan fisiologis akan naungan yang mendasar, yang hadir dari segaia fenomena di dunia. Kehadiran bencana alam dan bencana dalam masyarakat adalah fenomena tak terelakkan yang antara lain melahirkan golongan manusia yang kita sebut pengungsi_ dimana dalam segaia kalerbatasannya membutuhkan ruang untuk bemaung, yang seringkali terabaikan. Berkaitan dngan itu, dunia arsilektur mempunyai tanggungjawab sosial dan tantangan untuk merealisasikan ruang bagi para pengungsi tersebut. Keterbatasan, kedaruratan, ketidak permanenan dan massa, yang biasanya berjumlah besar membutuhkan perhatian dan penelaahan lebih lanjut agar dapat tencipta ruang bernaung yang dapat menawarkan kenyamanan bagi meneka, dimana dituntut pula tercipta bentuk ruang yang responsif yang mampu mengatasi kecemasan psikologi para pengungsi tersebut dan memberikan rasa aman dan terlindungi.Sebagai jawaban atas keadaan yang ada, arsitektur dengan bentuk dan citranya, dengan segala penyesuaian yang adaptif untuk manusia berstatus pengungsi, hams dapat bersinergi dengan mang dan waktu yang tersedia. Dibutuhkan peninjauan ulang atas tipe ruang beninggal yang sudah ada, baik itu yang berupa usulan maupun yang telah dipergunakan. Analisa atas peninjauan ruang bertinggal dmarapkan memherikan masukan dasar pertimbangan adaptasi arsitektur yang manusiawi mengenai kebutuhan ruang bemaung dan berkegiatan bagi pengungsi."

"Masalah perlindungan hukum franchise mulai sehubungan adanya kekhawatiran fanchisor memutuskan perjanjian atau menolak memperbaharui perjanjian dan mendistribusikan sendiri produknya di wilayah franchise. di Amerika, 15 Negara bagian telah memberlakukan apa yang di sebut good cause requirement sebagai syarat pemutusan franchise agreement. Artinya, franchistor tidak dapat memutuskan perjanjian atau menolak memperbaharui perjanjian kecuali dia menunjukkan alasan-alasan yang cukup kuat untuk mengakhiri perjanjian itu."

"Tulisan ini membahas mengenai perlindungan pengungsi internal dalam hukum internasional. Melalui metode studi pustaka, penulis menjabarkan hak-hak apa saja yang dijamin bagi pengungsi internal, khususnya dalam instrumen panduan internasional yang bernama United Nations Guiding Principles on Internal Displacement. Penulis menganalisa praktek-praktek negara yang mengadopsi Guiding Principles dan kemungkinan bagi dokumen tersebut untuk mencapai status hukum kebiasaan internasional. Dari hasil penelitan, tampak bahwa belum cukup bukti untuk menunjukkan sudah tercapainya status hukum kebiasaan internasional. Namun, ada kemungkinan status tersebut akan tercapai di waktu yang akan datang. Sementara hal tersebut belum terjadi, perlindungan hukum bagi pengungsi internal masih dapat merujuk kepada hak-hak asasi manusia yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

---

This mini-thesis focuses on the protection of internally displaced persons (IDPs) under international law. Through thorough document research, the author analyzes what rights are guaranteed for the IDPs ? in particular the rights that have been enshrined in the sole international document that refers to IDPS, namely the United Nations Guiding Principles on Internal Displacement. However, seeing as this document is not legally binding in nature, the author will study how certain states have adopted it and the prospects for it to gain status as customary international law. As of now, it has not gained such status. Nevertheless, some of the basic rights of the IDPs are still guaranteed by the piecemeals in international human rights law and international humanitarian law."

"Penelitian ini berfokus pada tiga aspek yaitu pendidikan dan hak atas pendidikan, anak dan pengungsi anak, dan Aceh itu sendiri. Pendidikan dan anak merupakan hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Konflik, gempa, dan tsunami telah merusakkan sarana dan prasarana di Aceh termasuk pendidikan. Bencana tersebut mempengaruhi proses pendidikan terhadap anak di aceh. Anak yang terkena dampak ini mengalami extreme stressor atau kesaksian yang lebih besar terhadap bencana dan sesudahnya, dan mereka kurang memiliki dukungan keluarga dan teman sebaya. Pasca konflik dan bencana alam terlihat bahwa pendidikan di aceh lebih terarah.Penulisan tesis ini pada umumnya telah menggunakan metode penelitian yang bersifat socio legal yang bertujuan untuk memperoleh gambaran atas konsep yang abstrak diwujudkan dalam prakteknya serta mendapatkan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterprestasikan secara faktual. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan juga dengan studi kepustakaan serta dokumentari. Analisis dilakukan dengan merujuk pada sumber data dan informasi, beberapa pendekatan dilakukan, bisa secara satu persatu atau secara bersamaan, tergantung konteks yang ingin dibahas.Dari analisis ini disimpulkan bahwa: 1) konflik dan bencana telah mempengaruhi pencerdasan masyarakat terutama anak dalam masalah pendidikan; 2) Dari bencana perang dan bencana alam menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana khususnya pendidikan di Aceh; 3) Setelah Gempa, Tsunami, dan Perdamaian di Aceh terjadi, Pendidikan di Aceh lebih terarah; 4) Pihak-pihak seperti Pemerintah, Masyarakat, LSM, serta Donatur ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak atas pendidikan Pengungsi Anak di Aceh. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk masa depan betapa pentingnya menjaga perdamaian di Aceh sehingga tidak menimbulkan konflik yang menghambat proses pendidikan; penanggulangan konflik dan bencana yang lebih terencana berpedoman pada UU sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan sektor pendidikan di Aceh; Perlunya analisis sosiologis masyarakat setempat terlebih dahulu; Peran serta Pemerintah dan Masyarakat untuk lebih aktif dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di Aceh.

---

The focus on this study is Education and its rights, child and children refugee, and Aceh itself. Education and child are things which could not be separated. Conflict and natural disaster have been devastating infrastructure and superstructure of education in Aceh. The tragedy has been influence education system process to the child in Aceh. The minor, who have got the impact, experienced extreme stressor and they were lack of support from their family and college. Post disaster could be seen that education start to get priority and more increasing in Aceh.The thesis writing in generally had been using research method of socio legal. It aimed to get description on abstractly concept which is practically concreted. Moreover, it was to get explanation on legal syndrome which is factually interpreted. Data gathering conducted with interview as well as with study library and documentary. The analysis conducted with using reference from data and information. Some approaches conducted rather than one by one or collectively but it does depend on which content want to discuss.From the analysis could be concluded that: 1) conflict and natural disaster have been influence the society intelligent mainly to the children in education issues. 2) from the tragedy had caused distressing of infrastructure and superstructure on education in Aceh. 3) post disaster and peace in Aceh, education got priorities 4) the party such as government, society, NGOs and Donors got feel responsible to the education rights fulfillment for children refugee in Aceh. The research result suggested in the future how important to keep peace in Aceh in order to eliminate conflict which barrier education system process; conflict and disaster should be planned and it?s according to constitution otherwise it will not raise obstacle in order to implement the education for children in Aceh; Sociology Analysis is needed for society; government and society roles to be more active in order to help improvement the quality of education in Aceh."

"Hak atas pendidikan semestinya didapatkan oleh semua anak, tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 Convention on The Rights of The Child pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Meskipun demikian hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri yang ada di Indonesia dan akses pemenuhan terhadap hak pendidikan tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia. Untuk itu maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan akses terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan serta melalui studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri di Indonesia adalah didasarkan pada Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, bukan pada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri karena pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sedangkan terkait akses untuk pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dapat dinyatakan sebagai belum memadai sehingga masih harus dikembangkan karena dengan tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri berakibat pada tidak jelasnya implementasi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak tersebut melalui penyediaan akses pendidikan yang mereka butuhkan. Selama ini pemenuhan hak pendidikan melalui penyediaan akses kepada pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri baru dilakukan oleh pemerintah di Kota Depok berdasarkan rasa kemanusiaan namun bukan didasarkan pada hak pendidikan yang semestinya melekat pada diri setiap anak, tidak terkecuali anak yang berstatus sebagai pengungsi luar negeri.

---

As emphasized in Article 28 of the Convention on the Rights of the Child in 1989, which was ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child, the right to education should be obtained by all children, without exception (Convention on the Rights of the Child). However, the right to education for foreign refugee children living in Indonesia, as well as access to the fulfillment of this right, are not regulated by Indonesian law. As a result, the issues raised in this study are related to regulations regarding the right to education for refugee children abroad under Indonesian legal provisions, as well as access to fulfilling the right to education for refugee children abroad, particularly in Depok City, West Java Province. This study employs the socio-legal method, which includes observing and interviewing several informants, as well as conducting document studies and searching for relevant legal materials. According to the findings of the analysis, the provisions governing the right to education for refugee children abroad in Indonesia are based on the 1989 Convention on the Rights of the Child, which the Indonesian government has ratified, rather than on provisions specifically governing the right to education for refugee children abroad, because the Indonesian government has not ratified the 1951 Convention on Refugees. Meanwhile, access to fulfilling the education rights of foreign child refugees, particularly in Depok City, West Java Province, can be described as insufficient, and further development is required because, in the absence of a legal framework that specifically regulates the right to education for refugee children abroad, the implementation of the fulfillment of the child refugee's right to education is unclear through the provision of access to the education they need. So far, the government in Depok City has fulfilled the right to education by providing access to education for refugee children abroad on the basis of humanity rather than the right to an education that should be inherent in every child, including refugee children."