Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan beda agama tidak diatur pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara dalam praktek, masyarakat berinteraksi membutuhkan suatu aturan untuk menjadi dasar hubungan perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi sarana untuk mendapatkan penetapan agar perkawinan tersebut di catatkan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah wewenang pengadilan negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam memberi keputusan dalam perkara Nomor 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr. dan perkara Nomor 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan menggunakan analisis kualitatif, dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif-eksplanatoris, serta bentuk penelitian yang preskriptif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang Pengadilan Negeri dalam memberi keputusan terhadap permohonan pengesahan perkawinan beda agama sesuai dengan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Penetapan hakim yang menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus No. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr., hakim tetap mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Jadi ketentuan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang memungkinkan pencatatan perkawinan beda agama, tidak mempengaruhi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan para pemohon dalam kasus ini. Tetapi dalam kasus No. 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr., hakim telah menjadikan ketentuan pasal 35 huruf a sebagai acuan dikabulkannya permohonan pencatatan perkawinan beda agama, disamping para pemohon dianggap sudah tidak lagi mengindahkan prosesi perkawinan menurut agama mereka.

---

Interfaith marriages are not arranged in the implementation of Law No. 1 of 1974. While in practice, people interact requires a rule to be the basis of marital relationships. With the existence of Law Number 23 Year 2006 be a means to get a determination that the marriage is in please register. As for which are at issue in this study is given authority in the state court decision against interfaith marriage legalization petition after the enactment of Law No. 23 of 2006 and legal considerations in the Bogor District Court judge gave the decision in case Number 527/P/Pdt/2009 / PN.Bgr. and case Number 111/Pdt.P/2007/PN.Bgr.

In this thesis the author uses the juridical-normative research methods and the use of qualitative analysis, with the type of research that is descriptive-explanatory, and prescriptive forms of research. From these results it can be concluded that the authority of the District Court in giving a decision on the application for approval of marriage of different religions in accordance with article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 which allows the recording of marriages of different religions must go through the determination of the District Court.

Determination of the judge who rejected the registration of marriages of different religions in the case of No.. 527/P/Pdt/2009/PN.Bgr., Judges continue to rely on the Act No. 1 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1975. So the provisions of Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 which allows the recording of marriages of different religions, did not affect the panel of judges to grant the petition of the petitioner in this case. No. But in the case. 111/Pdt./P/2007/PN.Bgr., The judge has made provisions of section 35 as a reference point a petition is granted registration of marriages of different religions, as well as the applicants are considered no longer heed the marriage procession according to their religion."

"Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 Pasal tersebut jo Pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka administrasi kependudukan yang di dalamnya mengatur mengenai pencatatan sipil diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Dalam konteks pencatatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin di bawah tangan, kawin siri, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Banyak perdebatan mengenai hal tersebut karena mengakibatkan disahkan atau tidak perkawinan oleh Para Pihal yang melakukan perkawinan beda agama. Dalam kasus yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bogor, terdapat dua penetapan yang berbeda mengenai permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian dari kedua putusan hakim, diperoleh hasil bahwa Penulis lebih menyetujui Penetapan Hakim Nomor 111/Pdt.P/PN.Bgr, karena UU 1/1974 tidak secara tegas mengatur perkawinan beda agama, Pasal 35 huruf a dapat dijadikan sebagai pemenuhan secara administratif dalam hal pencatatan perkawinan.

---

Marriage not registered is marriage has materially complied with in accordance with the intent of Article 2 paragraph 1 of Marriage Act, but does not meet the provisions of paragraph 2 of that Article in conjunction with Article 10, paragraph 3 PP No. 9 of 1975. With the enactment of Law No. 23 of 2006, the population administration in which governs the civil registry is expected to provide the fulfillment of administrative rights as well as the protection of public services related to civil documents without discrimination. In the context of the registration of marriages, many terms used to designate a marriage that is not listed, there is a mention under the hand marriage, marriage siri, married muezzin, and often also called marriage Kyai.

The method used is empirical juridical, is a study in addition to seeing the positive aspects of the law also look at the implementation or practice in the field. A lot of debate about that because lead was passed or not marriage by the pihal who perform interfaith marriage. In cases that have been set by District Court Judge Bogor, there are two different determination regarding listing application interfaith marriage.

The data analysis technique used is descriptive qualitative, ie after the data collected is then poured in the form of a logical and systematic description, then analyzed to obtain clarity problem solving, then the conclusions drawn deductively, from things that are common to the things that are special.

Based on the research of both the judge's ruling, the result that the author is approved Determination Judge No. 111 / Pdt.P / PN.Bgr, because the Law 1/1974 does not expressly regulate interfaith marriage, Article 35 letter a can be used as an administrative compliance in terms of registration of marriages."

"Perkawinan berbeda agama di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu banyak pasangan berbeda agama yang hendak menikah melakukan pernikahannya di Luar Negeri lalu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Indonesia ketika mereka kembali ke Tanah Air. Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan kemudahan bagi para pasangan berbeda agama ini dalam mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan beda agama ini hanya diakui oleh negara bahwa benar mereka adalah pasangan suami istri, tapi tidak sah menurut Agama. Disini akan di bahas tentang bagaimana keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia dan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan termasuk penelitian kepustakaan, data dan informasi diperoleh melalui dokumen-dokumen hukum dan juga dari hasil wawancara kepada Kepala Sub Dinas Kantor Catatan Sipil Jakarta. Pada kasus yang akan di bahas disini, pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri hanya untuk memenuhi syarat pada pasal 56 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bukan menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga tidak mengatur mengenai tata cara melangsungkan perkawinan beda agama itu sehingga masih mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Undang-Undang Administrasi Kependudukan masih memerlukan penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

---

Marriage of different religions in Indonesia are not regulated in the Marriage Law in force in Indonesia, so many couples of different religions who want to get married are held marriage in other State and listed in the Civil Indonesia when they returned to the country. Population Administration Act provides convenience for couples of different religions to register their marriages at the Registry Office. Recording of interfaith marriage is only recognized by the state that they are properly married couples, but not valid according to religion.

Here will be discussed about how the validity of the marriage of different religions in Indonesia and on consideration of the judge in giving the verdict the court before and after the enactment of Law number 23 year 2006 about Population Administration. This study is normative and juridical research including library research, data and information obtained through legal documents and also from interviews to the Head of Sub Office of Civil Registry Office in Jakarta.

In a case that will be discussed here, the recording of marriages conducted in foreign countries only to meet the requirements in article 56 of Law on Population Administration, instead of determining whether or not the marriage is legitimate. Population Administration Act does not establish ordinances regulating the marriage of different religions, so it still refers to the Marriage Law. Population Administration Act still requires refinement in order not to conflict with Article 2 of the Marriage Law."

"Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam Undang-Undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Permasalahan yang akan diteliti adalah Apakah alasan para pihak dalam mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri untuk mancatatkan perkawinan beda agama dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bogor pemberian izin perkawinan beda agama antara Tuan X dan Nona Y, dan Bagaimanakah kedudukan hukum mengenai perkawinan beda agama setelah adanya penetapan No. 111/Pdt.P/2007/PN. BGR. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder yang akan di gunakan terdiri dari Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundangundangan, Bahan hukum sekunder, yakni Bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan berupa buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang di langsungkan di indonesia, Bahan hukum tersier yang dalam penelitian ini dianggap perlu juga dipakai, misalnya: kamus-kamus yang di gunakan jika terdapat kesukaran-kesukaran dalam menterjemahkan sesuatu kalimat dalam penulisan penelitian ini. kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analitis data secara kualitatif sehingga hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum mengenai akibat hukum mengenai perkawinan beda agama yang di langsungkan di indonesia. Maka perkawinan berbeda Negara dapat dilaksanakan, selama mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini dapatlah dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara Tuan X yang memeluk agama Islam dengan Nona Y yang memeluk agama Katolik. Dengan melihat pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Karena mereka telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Jadi dapat pula dikatakan bahwa keputusan hakim dapatlah dipertanggung jawabkan, dengan melihat dasar-dasar hukum yang dipakai oleh hakim. Dan keputusan hakim telah sesuai dengan dasar hukum yang ada saat ini. Sehingga perkawinan berbeda agama dapat dilaksanakan tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan haruslah terlebih dahulu memohon penetapan ke Pengadilan Negeri.

---

Marriage in Indonesia is stipulated by Law No 1 Of 1974 of Marriage. The Law defines marriage as material and conjugal bond between a man and a woman as a married couple intended to form a happy and everlasting family or household based on the One Supreme God. Therefore, the Law stipulates that marriage is lawful if held according to the same religion and faith and recorded according to the applicable law and legislation. But what if the marriage is held between a man and a woman with different religions. Official interpretation of Law of Marriage only acknowledges that a marriage is held based on the same religion and faith of a man and a woman intending to marry. In a pluralistic community like in Indonesia, a marriage between a man and a woman with the different religions can possibly occur. The problems to study are the reasons(s) of the parties in the filling of petition for District Court?s adjudication to register the marriage with the different religions with the Municipal Office of Demography and Vital Statistics Bogor, the Consideration(s) of Judges of Bogor District Court to permit a marriage with the different religions after adjudication No. 111/Pdt.P/2007/PN.BGR. In this case, normative study and secondary data are used in this study. Secondary data used herein consists of binding Primary Legal Materials in the form of laws and legislation and collected Secondary Legal Materials in the form of books and articles relating to the marriage with the different religions held in Indonesia, tertiary Legal Materials considered necessary herein, for example: dictionaries in case of difficulties to translate a sentence in the writing of this study. They are further analyzed by using qualitative data analysis method to produce descriptive-analytic study results thereby giving a general description of legal consequences of marriage with the different religions held in Indonesia. A marriage with the different Nationality can be held if receiving Adjudication from District Court. In this case, a marriage between Mr. X embracing Islam and Ms. Y embracing Catholic with the different religions can be held by referring to article 35 of Law number 23 of 2006 because they have received adjudication from Bogor District Court. So, it can be said that the judge's decision can be accounted for by referring to legal bases used by the judge and the Judge's decision has complied with the current legal bases. Therefore, a marriage with the different religions can be held without waiving the existing provisions and by first petitioning for adjudication to District Court."

"Negara asing yang terlibat perkawinan campuran yang terdapat dalam Undang-undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), dilihat dari aspek ekonomi. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang pengaturan WNA yang terlibat Perkawinan Campuran sebelum dan sesudah lahirnya UU Keimigrasian. Serta akan dipaparkan juga peluang dan tantangan dalam penerapan UU Keimigrasian, khususnya mengenai ketentuan Izin Tinggal dan melakukan pekerjaan dan/atau usaha bagi WNA yang terlibat Perkawinan Campuran, dilihat dari aspek hukum ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya UU Keimigrasian, keberadaan warga negara asing yang terlibat perkawinan campuran hampir tidak pernah diatur sama sekali dalam undang-undang manapun, kecuali Undang-undang Perkawinan. Dengan adanya UU Keimigrasian ini, selain diakui keberadaannya, WNA perkawinan campuran juga diberi kemudahan dalam hal izin tinggal dan izin melakukan pekerjaan/usaha. Hal ini menimbulkan peluang dibidang usaha dan investasi, namun sekaligus juga tantangan terhadap persaingan tenaga kerja di Indonesia.

---

This thesis discusses the opportunities and challenges in implementation of provisions regarding the legal status of foreign citizens in a mixed marriage as explicitly written on law no.6/2011 on immigration (The Immigration Law), from the economic point of view. Therefore, the research will emphasize on problems arose in the regulation of foreign citizens in a mixed marriage before and after the enactment of immigration law. It will also discloses the opportunities and challenges in the implementation of the law, particularly on provisions of residential permit and laws should the foreigners have jobs or running bussiness in Indonesia, from the economic point of view.

This researh indicates that before the enactment of the law was implemented, the legal status of foreign citizens have hardly been regulated at all in any laws, except in the marriage law. By the enactment of immigration law, not only their rights lawfully recognized, the foreign citizens in a mixed marriage are also provided more comfortable condition on residential permit and the permit for having a job or running business. This new development, eventually will create the better opportunities and challenges in the investment, business and labor affairs in Indonesia."

"Skripsi ini membahas tentang pencatatan dan perkawinan beda agama di Indonesia yang diatur tidak hanya di dalam peraturan hukum nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Skripsi ini dibuat untuk menganalisa penetapan nomor 85/PDT.P/2014/PN. PTI menurut ketentuan yang berlaku mengenai perkawinan beda agama di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

---

This Thesis about Registration and Cross Religion Mariage in Indonesia, despite the regulation under Burgerlijk Wetboek and regulation number 1 / 1974 about marriage, the scope of this thesis is to analyze court judgement number 85/PDT.P/2014/PN. PTI under Civil Administration regulation number 23 / 2006."

"Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 seorang anak yang lahir akibat perkawinan campuran kedua orang tuanya secara otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Sejak berlakunya Undang?Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dalam perkawinan campuran memperoleh hak kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan kedua orang tuanya hingga berusia 18 tahun. Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang diangkat ialah Bagaimanakah Status Kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran beda kewarganegaraan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 dan Bagaimana status hukum harta benda dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt/2006 antara Surtiati Wu dan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin ditinjau dari Undang-Undang yang berlaku. Untuk menjawab hal tersebut metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan sifat penulisan deskriptif analisis yang memberikan gambaran dan memaparkan keseluruhan dari objek yang diteliti dan menganalisisnya dengan mengacu pada asas?asas hukum doktrin?doktrin serta peraturan perundang?undangan. Kasus yang diangkat dalam penulisan ini berawal dimana Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat yang membawa akibat kepada anak, kewarganegaraan dan harta benda, dimana hak pengasuhan jatuh kepada ayah yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, dalam hal ini hakim mengacu kepada Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama yang mana kurang memberikan perlindungan terhadap hak wanita warga negara Indonesia dan terhadap harta benda tergantung kepada ada atau tidaknya perjanjian kawin yang dibuat pada saat sebelum dilakukan pernikahan.

---

In Act No. 62 of 1958, a child who born from parents? mixed marriages automatically follow his father's nationality. Since the enactment of Act No. 12 of 2006, children in mixed marriages have a limited right to dual nationality which follows the nationality of their parents until the age of 18 years-old. The main issue of this essay is how the citizenship status of the children due to mixed marriage in different nationality before and after the enactment of Citizenship Act No. 12 of 2006 and how the legal status of the property in inter-nationality marriages toward to the Supreme Court Decision No. 598 C / Rev. / 2006 between Surtiati Wu and Dr. Charlie Wu aka Wu Chia Hsin in terms of the applied Act. In order to answer that issue, the method which is been used in this essay is the method of writing with juridical normative character with descriptive analysis which provides an overview and describes the entirety of the object of study and analyzing it based on the reference of the principles of legal doctrines and statutory regulations. The case in this paper begins where the plaintiff sued the defendant to divorce where the result of the divorce impacting the children , citizenship and property, which falls to the father custody of a United States citizen, in this case the judge simply refers to the prior Citizenship Act which provide less protection for women's rights of the Indonesian citizens, and for the property,it depends on the existence or in-existence of the prenuptial agreement which made at the time before the marriage."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur serta untuk mengetahui latar belakang dari kaidah dispensasi kawin dalam mengadili pemberian izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Depok. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan hasil data dari jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Depok dan 2 (dua) contoh penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Depok. Dari penelitian ini, Penulis mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak sepenuhnya berjalan efektif dalam mencegah perkawinan di bawah umur di Indonesia. 

---

This thesis discourse the Effectiveness of The Law Number 16 Year 2019 Regarding to Amendment on The Law Number 1 Year 1974 on Marriage in the Prevention of Underage Marriage and to examine the background of the rules of marriage dispensation in adjudicating the granting of a marriage dispensation permit in the Depok Religious Court. This study uses empirical juridical and normative juridical with qualitative approaches. The results conferred from the number of marriage dispensation submissions in the Depok Religious Court and examples of Court Decision regarding to marriage dispensations permits in Depok Religious Court serve as the basis of this study. The result from this study shows the implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 Year 1974 concerning marriage is not effectively prevents the underage marriages in Indonesia."

"Pembatalan perkawinan yang telah dilangsungkan masih banyak terjadi dalam masyarakat, hal itu disebabkan karena perkawinan yang dilangsungkan tersebut cacat hukum. Pembatalan perkawinan tersebut didasarkan karena adanya syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi sehingga menyebabkan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum yang berlaku. Salah satu contohnya yaitu dalam putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 113/Pdt.G/2012/Ms-Bna yang latar belakang pengajuan pembatalan perkawinannya disebabkan karena perkawinan dilangsungkan dengan berwalikan calon mempelai perempuan sendiri dan adanya pemalsuan identitas. Dari uraian tersebut timbulah pertanyaan apakah putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 113/Pdt.G/2012/Ms-Bna bertentangan dengan Peraturan dalam Undang?Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian bagaimana status terhadap suami isteri, harta bersama dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan. Untuk dapat mencari jawaban masalah ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada nara sumber. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 113/Pdt.G/2012/Ms-Bna perkawinan dibatalkan karena adanya wali nikah yang tidak sah dan pemalsuan identitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap dasar pertimbangan Hakim Majelis pada putusan tersebut telah tepat sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang?undangan yang berlaku khususnya mengenai perkawinan, hanya saja hakim kurang menambahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang?Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk merujuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yaitu segala hak dan kewajiban antara suami isteri menjadi tidak ada, dan keputusan pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak?anak yang dilahirkan dari perkawinan dan anak tetap menjadi anak yang sah serta terkait harta bersama pembagiannya diserahkan kepada masing?masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

---

Most of the marriage in the community is annulled due to invalidity. The annulment of marriage is resulting from the failure to the terms of marriage thereby making the marriage invalid according to the applicable regulation. One of the examples is judgment of Banda Aceh Religious Court Number Nomor 113/Pdt.G/2012/Ms-Bna that annulled a marriage because the guardian is the bride herself and because of falsification of identify. From the description, there is a question, does the judgment of Banda Aceh Religious Court Number 113/Pdt.G/2012/Ms-Bna contravene the Law Number 1 Of 1974 and the Compilation of Islamic Law?, and then what is the status of the married couple, mutual property and children born from the marriage so annulled?. To answer the question, the writer uses juridical and normative research method by using secondary data from the literature supported with the interview with the resources persons. In the Judgment of the Religious Court Number 113/Pdt.G/2012/Ms-Bna, the marriage is annulled due to invalid status of the guardian and falsification of identity. The research to the consideration basis of the Council of Judges indicates that the Judgment is not in contravention of the applicable legislation, particularly that on marriage, but the judges lacks the Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 Of 1974 on Marriage to refer to Article 71 point (e) Compilation of Islamic Law. Legal consequences of the annulment of marriage are all rights and obligations of the married couple become non-existing, and the judgment of annulment is not retroactive to the children born from the marriage and the children remain being legitimate children and the division of mutual property is submitted to the respective parties in accordance with the agreement."

"Pembatalan Perkawinan merupakan keputusan pengadilan yang menyatakan sebuah perkawinan adalah tidak sah dan mengakibatkan perkawinan tersebut dianggap tak pernah terjadi. Skripsi ini hendak membahas mengenai sebuah permohonan pembatalan perkawinan yang dikabulkan atas dasar adanya poligami tanpa disertai dengan izin dari istri sah namun cenderung mengesampingkan ketentuan terkait daluwarsa pembatalan perkawinan yang didasarkan pada kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk. Faktanya, pembatalan perkawinan memiliki daluwarsa, yakni selama 6 (enam) bulan setelah ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, namun pasangan suami istri tersebut tetap mempertahankan hubungannya. Dalam pembahasan skripsi ini, ditemukan fakta bahwasanya terdapat unsur ancaman di dalam perkawinan tersebut serta permohonan pembatalan perkawinan yang baru diajukan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak ancaman yang dimaksud terjadi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan dari permasalahan tersebut ialah, daluwarsa dalam pembatalan perkawinan hanya berlaku karena 2 (dua) alasan, yakni apabila terdapat ancaman atau salah sangka sehingga diluar daripada alasan tersebut, termasuk adanya poligami, tidak dapat diberlakukan aturan terkait daluwarsa pembatalan perkawinan. Akan tetapi, dalam Putusan Pengadilan Agama Lolak Nomor 438/Pdt.G/2021/PA.Llk., Majelis Hakim kurang tepat dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon. Sebab, ditemukan fakta bahwa terdapat unsur ancaman dalam perkawinan tersebut, sehingga seharusnya ketentuan mengenai daluwarsa pembatalan perkawinan itu haruslah diberlakukan. Maka dari itu, permohonan pembatalan perkawinan ini seharusnya ditolak karena telah melewati daluwarsa yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

Marriage annulment is a court decision that declares a marriage invalid and causes the marriage to be considered never to have occurred. This thesis will discuss a request for annulment of marriage that was granted on the basis of polygamy without the permission of the legal wife but tends to ignore the provisions related to the expiration of marriage annulment based on the case in the Lolak Religious Court Decision Number 438/Pdt.G/2021/PA.Llk. In fact, the annulment of marriage has an expiration date, which is 6 (six) months after the threat has ceased or the guilty person realizes the situation, but the married couple continues to maintain their relationship. In the discussion of this thesis, it is found that there is an element of threat in the marriage as well as a new marriage annulment application filed approximately 20 (twenty) years after the threat in question occurred. This thesis was prepared using the research method of literature study and interviews. Based on the research that has been conducted, the conclusion of the problem is that the expiration in the annulment of marriage only applies for 2 (two) reasons, namely if there is a threat or misconception so that outside of these reasons, including polygamy, the rules related to the expiration of marriage annulment cannot be applied. However, in the Lolak Religious Court Decision Number 438/Pdt.G/2021/PA.Llk, the Panel of Judges was incorrect in granting the petition for annulment of marriage filed by the Petitioner. Because, it was found that there was an element of threat in the marriage, so that the provisions regarding the expiration of the marriage annulment should be applied. Therefore, the application for annulment of this marriage should be rejected because it has passed the expiration date regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage."