Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pers di negara berkembang seperti Malaysia, sering dituntut untuk lebih berperan sebagai agen pembangunan yang mendukung program-program pemerintah daripada sebagai agen pengontrol pemerintah sebagaimana yang dijalankan di negaranegara maju. Dalam hal ini, pers diharapkan lebih mementingkan aspek tanggung jawab sosial pers daripada mempersoalkan kebebasan pers. Keadaan ini telah menarik minat peneliti untuk melihat bagaimana dalam konteks sistem pers Malaysia, kartun editorial berfungsi sebagai kontrol sosial. Pertanyaan utama penelitian ini adalah apakah dimungkinkan kartun ed’itorial yang sering dianggap "tidak serius" dan sekedar "menghibur" berfungsi sebagai medium untuk menyampaikan kritik-kritik pers terhadap pemerintah pada khususnya dan lingkungan nonpemerintah pada umumnya? Dengan menggunakan metode analisis isi dan pendekatan kuantitatif, peneliti berusaha melihat pola karikatur di surat kabar pro pemerintah (Berita Harian) dan surat kabar independen (Watan) selama periode 1981-1991, untuk menelaah permasalahan tersebut. Data empiris yang diperoleh menunjukkan bahwa karikatur dalam pers Malaysia memang telah digunakan untuk melontarkan kritik. Hanya saja terdapat sejumlah bentuk pembatasan diri. Secara umum kritik lebih banyak ditujukan pada isu-isu yang tidak sensitif, seperti ekonomi, sosial dan budaya, dibandingkan pada isu-isu politik dan pemerintahan; dan keamanan dalam negeri. Selain itu, kritik pun lebih banyak ditujukan pada pihak non-pemerintah daripada pemerintah. Ditemukan pula bahwa, dibandingkan surat kabar propemerintah, surat kabar independen jauh lebih memanfaatkan karikatur sebagai medium kontrol terhadap pemerintah. Ini ditunjukkan oleh temuan bahwa surat kabar independen lebih tinggi kecenderungannya untuk mengkritik pemerintah daripada surat kabar pro-pemerintah. Surat kabar independen juga cenderung menyampaikan kritiknya secara langsung, sementara surat kabar pro pemerintah cenderung menyampaikan kritik secara tidak langsung. Namun dipihak lain, terlihat bahwa kedua surat kabar tidak segan-segan untuk turut mendukung kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu didukung. Surat kabar independen misalnya banyak juga menyajikan kartun-kartun yang mendukung kebijakan ekonomi pemerintah Malaysia. Dengan demikian, terlepas dari pembatasan-pemabatasan politik yang ditetapkan pemerintah, pers Malaysia tampaknya tetap menjalankan fungsi kontrol sosialnya dengan menunjukkan tanggung jawab sosial ala Malaysia."

"ABSTRAKPenelitian ini melihat tekanan—tekanan terhadap wartawan, baik secara juridis maupun secara fisik, khususnya ketika meliput kasus Kedungombo. Tekanan terhadap wartawan ada dua macam. Larangan, tekanan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap profesi wartawan. Ancaman, tekanan yang menimpa wartawan karena sumber berita tidak sependapat dengan tulisan wartawan mengenai dirinya atau kasus di mana ia tersangkut. Penelitian ini berada pada lingkup kajian komunikasi politik. Alasannya, kasus Kedungombo termasuk isu politik (isu tanah). Isu politik di Indonesia tidak berarti kasus-kasus pemilihan umum saja, namun semua kasus yang menyangkut kendala kekuasaan terhadap proses komunikasi dalam pengambilan keputusan di masyarakat (Pabohtinygi, 1991). "