Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article elaborates concerning Indonesia secured transaction that focused on Hak tanggungan (Indonesian mortgage) in anxious practical perspectives. The Origin of the apprehension is rooted on the regulation method of foreclosure hak tanggungan the regulation itself that abide by prior Dutch law (HIR dan Rbg) has reflected inconsistency on Indonesian secured transaction law reform"

"Seiring dengan meningkatnya jumlah pemberian kredit, timbul masalah kredit macet. Yang menjadi masalah bagi dunia perbankan kita saat ini bukan saja karena meningkatnya jumlah kredit macet melainkan juga masalah penagihan kredit macet. Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, pihak perbankan melakukan upaya-upaya hukum yang dapat menyelesaikan masalah kredit macet. Upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak perbankan adalah upaya eksekusi jaminan hutang, baik eksekusi jaminan hutang secara lelang tanpa campur tangan Pengadilan Negeri, maupun eksekusi jaminan hutang secara lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri (persetujuan/fiat Pengadilan Negeri) serta penjualan dibawah tangan dengan kesepakatan pemberi hak tanggungan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Undang-undang Hak Tanggungan. Namun dalam praktek, eksekusi jaminan hutang dilakukan secara lelang dengan bantuan Pengadilan Negeri (persetujuan/fiat Pengadilan Negeri)."

"Pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal, telah memberikan angin segar khususnya bagi warga masyarakat pemilik tanah di DKI Jakarta, yang selama ini sangat sulit untuk mendapatkan status Hak Milik atas tanah yang mereka kuasai. Dilain pihak, keputusan tersebut akan menimbulkan persoalan hukum, bilamana HGB/HP yang akan dirubah menjadi Hak Milik sedang dibebani dengan Hak Tanggungan. Kemudian terbitlah PMNA/KBPN No.5 tahun 1998. yang mengatur tentang perubahan HGBIHP untuk rumah tinggal yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Aspek hukum apa yang timbul dengan perubahan hak tersebut dan bagaimanakah pelaksanaan kedua peraturan di atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur?Dari hasil penelitian secara analitis eksploratif, diperoleh kesimpulan bahwa perubahan HGB untuk rumah tinggal yang dibebani dengan Hak Tanggungan menjadi Hak Milik disamping memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya, juga menguntungkan pemegang Hak Tanggungan. Sedangkan Pelaksanaannya pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur telah berjalan dengan baik dan efektif, walaupun dengan kuantitas permohonan yang relatif kecil."

"Dalam suatu perjanjian kredit dibutuhkan suatu jaminan. Kreditur membuat suatu jaminan yang merupakan suatu jaminan tambahan demi keamanan prestasi yang telah diberikannya. Hak Tanggungan yang merupakan lembaga jaminan untuk benda yang tidak bergerak, yang menggantikan kedudukan Hipotik di bidang tanah serta Credietverband setelah berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pada tanggal 9 April 1996. Dengan berlakunya undang-undang ini perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan kredit perbankan di Indonesia yang menggunakan tanah dan benda-benda di atas tanah."

"Pemberian kredit erat kaitannya dengan pemberian jaminan/agunan, pemberian jaminan yang sering digunakan oleh bank adalah dengan menggunakan tanah, dengan telah terjadi univikasi dibidang hukum jaminan khususnya dengan tanah maka pengikatan jaminan yang aman menggunakan hak tanggungan yang lelah diamanatkan oleh pasal 51 UUPA maka terbentuk UU No:4 tahun 1996 mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan. UUHT mempunyai sifat Droite de suite dan Droite de preferen, juga masih ada pembaharuan lain dibanding hipotek misalnya untuk tanah-tanah yang dapat diikat dengan hak tanggungan seperti hak milik, hak atas usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, sedangkan untuk hipotek hanya tanah-tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, dalam hal pengikatan dapat dilakukan oleh pejabat Notaris dan PPAT, pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti melihat uraian tersebut diatas kiranya UUITT dapat meminimalisasikan kerugian yang akan timbul dari nasabah yang wanprestasi."

"Dalam rangka pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi semua unsur kehidupan ekonomi baik pemerintah maupun swasta, badan hukum maupun perseorangan, pembiayaan merupakan sarana yang mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan potensi pembiayaan pembangunan tersebut, dana perkreditan sangat diperlukan dan penting sekali keberadaannya. Untuk itu perlu diatur suatu lembaga jaminan kredit yang manipu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum balk kepada pemberi kredit atau kreditur atau bank maupun kepada penerima kredit atau debitor yaitu Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah yang diatur dalam Undang Undang Undang Nomor 4 tahun 1996. Sehubungan dengan pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan di Bank NISP, Tbk Kantor Regional II Bekasi Penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu sejauh mana efektifitas pembebanan Hak Tanggungan dan kendala atau hambatan yang timbul Berta bagaimana cara mengatasinya. Upaya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan emperis sedangkan data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berkesimpulan bahwa pembebanan Hak Tanggungan di Bank LISP, Tbk Kantor Regional II Bekasi kurang efektif dan masih terdapat kendala atau hambatan. "

"Sejak berlakunya UUHT No. 4 Tahun 1996 maka diakhirilah perbedaan pandangan dan tafsiran mengenai berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum jaminan atas tanah misalnya mengenai pencantuman titel eksekutorial pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya. Hal tersebut oleh kalangan perbankan dirasakan kurang memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan (Penjelasan umum UUHT huruf A angka 2). Dengan demikian UUHT sebagai Salah satu pemicu perkembangan kredit/ekspansi kredit karena kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan memberikan jaminan bagi kreditur akan pelunasan piutangnya. Obyek Hak Tanggungan jelas dimana kreditur mempunyai hak preferen dan pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti. Namun karena belum ada peraturan pelaksanaannya yang mengatur lebih lanjut mengenai eksekusi hak tanggungan maka dipergunakan ketentuan mengenai hipotik (Pasal 26 UUHT). Ketentuan mengenai eksekusi hipotik dilaksanakan menurut pasal 224 HIR dan 258 Rbg. Hal ini menimbulkan permasalahan. dimana UUHT menyatakan hak tanggungan dapat segera dieksekusi/parate eksekusi (Pasal 14 ayat (3) UUHT) . Sedangkan menurut Pasal 224 HIR dan 258 Rbg perlu adanya fiat eksekusi. Pertentangan ini yang dikhawatirkan menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut."