Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media merupakan institusi yang ikut bertanggung jawab terhadap kerusuhan Mei 1998. Karena media merupakan institusi yang bertanggung jawab mentransformasikan simbol-simbol rasis kecinaan. Simbol rasis tersebut antara lain dalam bentuk wacana peminggiran etnis Cina yang dibentuk melalui bahasa bersifat meminggirkan. Selain itu penggambaran tentang etnis Cina sering kali dihubungkan dengan persoalan ideologi pemerataan dimana Cina yang sebenarnya merupakan kelompok subordinat justru memiliki kekuasaan ekonomi yang tinggi. Representasi yang menggambarkan etnis Cina sebagai kelompok yang senang kolusi dan tidak jujur dalam berusaha telah membawa kebencian pribumi terhadap etnis Cina. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana Kompas, Media Indonesia dan Republika mengartikulasikan jalannya kerusuhan Mei 1998 serta memetakan penyebab kerusuhan. Selain itu penelitian ini juga ingin melihat bagaimana media memproduksi dan mereproduksi simbol-simbol rasisme baru dan bagaimanakah hubungan dominasi--subordinasi antara pribumi dan etnis Cina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 3 surat kabar yang dijadikan sampel memaknai kerusuhan dengan cara yang berbeda. Kompas memaknai kerusuhan ini sebagai kerusuhan antara rakyat dan penguasa ekonomi, oleh karena itu yang dijadikan sasaran adalah simbol kekuasaan ekonomi. Media Indonesia melihat kerusuhan Mei sebagai kerusuhan antara rakyat dengan penguasa, oleh karena itu sasaran kerusuhan adalah kekuasaan negara dan kekuasaan ekonomi. Republika membaca kerusuhan Mei sebagai perseteruan antara rakyat dan penguasa sebagai kelanjutan dari tragedi Trisakti. Penyebab kerusuhan juga dibaca secara berbeda oleh 3 surat kabar yang dijadikan sampel. Kompas menilai penyebab kerusuhan adalah masalah ekonomi, etnis dan agama. Media Indonesia lebih menitik beratkan pada keadilan ekonomi dan masalah etnis. Sedangkan Republika hampir sama dengan Kompas yaitu masalah keadilan ekonomi, etnis dan agama. Mekanisme produksi dan reproduksi simbol rasis pada Kompas, Media Indonesia dan Republika memiliki pola yang hampir sama. Media melakukan konstruksi sosial yang menampilkan imaji bahwa etnis Cina merupakan kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan kultural dengan pribumi. Dalam konstruksi tersebut nilai-nilai yang dianut pribumi selain dianggap baik sebaliknya nilai yana dianut etnis Cina dianggap kurang baik. Konstruksi yang dilakukan media disini adalah bahwa Cina adalah etnis yang memiliki nilai menyimpang atau dengan kata lain tidak waras. Selain itu etnis Cina bersifat tamak. Citra lain yang dibangun media kelompok masyarakat yang bersikap eksklusif, tidak mau berbaur dengan kelompok lain. Etnis Cina juga digambarkan memiliki nilai yang senang berkolusi, tidak jujur. Etnis Cina jarang ditampilkan sebagai narasumber. Dalam kasus perkosaan narasumber saksi dari etnis Cina dari masalah perkosaan hanya ada di Media Indonesia, teknik rasis dalam pemberitaan media juga dilakukan melalui lambatnya pemberitaan. Dalam kasus perkosaan pemberitaan media sangat terlambat. Sebutan yang diberikan oleh media merupakan sebutan-sebutan yang bermakna meminggirkan.. Sebutan non-piribumi atau warga keturunan memiliki makna bahwa etnis Cina merupakan "the others''. Hubungan dominasi-sub ordinasi yang digambarkan Kompas, Media Indonesia dan Republika juga memiliki pola yang hampir sama. Pribumi merupakan kelompok dominan (karena dari segi jumlah memang dominan) yang mampu memproduksi wacana rasis dalam konteks kultural. Wacana bahwa etnis Cina memiliki nilai yang kurang jujur, kolutif lebih banyak diproduksi oieh kelompok pribumi. Dilain pihak, etnis Cina walaupun jumlahnya minoritas, tetapi penguasaan asetnya bersifat mayoritas. Karena kemampuannya dibidang perdagangan lebih tinggi etnis Cina merasa superior dalam bidang perdagangan dan menganggap rendah kemampian pribumi. Wacana ini muncul dalam sebutan ?mampukan pribumi menggantikan peran etnis Cina dalam jalur distribusi'. Aplikasi teori yang disumbangkan dari penelitian ini adalah bahwa penggambaran yang berbeda tentang kerusuhan Mei tersebut diatas berbeda dengan teori yang dibangun oieh penganut strukturalis tentang proses pembentukan makna. Penganut strukturalis percaya bahwa makna yang menang adalah makna yang diproduksi oleh kelompok dominan. Dalam potret kerusuhan Mei 1998, 3 surat kabar sampeI ada dibawah sistem dominasi yang sama, tetapi kenyataannya makna yang ditampilkan oleh 3 surat kabar sampel tentang kerusuhan Mei 1998 berbeda. Oleh karena itu peneliti ingin mengajukan asumsi yang berbeda dengan pengikut strukturalis, bahwa dalam memproduksi makna terdapat hal lain yang mempengaruhi pembentukan makna selain ideologi dari kelompok dominan yang menguasai wacana. Ideologi yang dianut oleh organisasi media (yang tentunya berpengaruh pada pekerja media) memberi peran dalam pembentukan makna."

"ABSTRAKKehadiran keturunan Cina seringkali menimbulkan rasa tidak suka dari beberapa kelompok di masyarakat mereka seringkali menjadi sasaran apabila terjadi sesuatu yang menyulitkan kehidupan bangsa Kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu contohnya peristiwa yang sedikit banyak disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah mengatasi krisis moneter justru menjadi ajang pelampiasan amarah bukan terhadap pemerintah sebagai pihak bertanggung jawab melainkan pada warga keturunan Cina Hal itu bukan muncul secara otomatis dan peneliti ingin mengupas peranan media massa dalam pengalihan isu dari anti Soeharto menjadi anti Cina pada harian Kompas dan Republika dengan menggunakan metode analisa wacana van Dijk Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan media dalam pengalihan isu tidak ada karena orde baru melakukan kontrol di segala bidang termasuk media membuat mereka hanya mengikuti keinginan pemerintah Jadi disini pemerintah merupakan pihak yang menciptakan sebuah simulacrum sejak dahulu sehingga pikiran rakyat menjadi takut terhadap orde baru dan menyalahkan kelompok masyarakat lainnya ketika terjadi sesuatu

---

ABSTRACTChinese descent presence makes few Indonesian society groups feels uncomfortable many times in few occasions they become the target when there rsquo s a problem with the country May 1998 riot is one of the example caused most likely because of the government can rsquo t handle the monetary crisis become a stage to anger impingement to Chinese descent That thing isn rsquo t come by itself and in this occasion researcher wants to find out mass media role on issue diversion from anti Soeharto become anti Chinese on Kompas and Republika reporting by using van Dijk rsquo s discourse analysis method The results shows if the media has no part in this issue diversion because the new order regime controls every single part of it rsquo s citizen life including massa media reporting so it makes the mass media just follow what the government wants and like to report In the end it affected how rsquo s the citizen mindset when facing this kind of problem it makes them fear of the government and as the outcome they blame another society group when something bad happens and this another group is Chinese descent "

"The change of state leadership/succession can be normally/conventionally and abnormally/non-conventionally. Normally, succession according to applicable law procedure (constitutional). While on the contrary of succession happened midway of necessity or unconventional.Commutation of government from Orde Baru by Soeharto power to BJ Habibie instead September 21st 1998 has done abnormally, its happened by mass disturbances effect of May 1998 to be political violence so that induce to leadership of state terminating Orde Baru era.Mass disturbances and political hardness May 1998 believed by the existence interference abroad which handling the important things of monetary area and together with movement domestic country with demonstration of student assisted by element of society wishing the happening of reformation from socio-political condition of Indonesia as before Orde Baru 32 years, going to new era of Indonesian living (reformation era) overseas interference in fact didn't too ugly as a result, if economic fundamental of Indonesia was strong. Economic fundamental of Indonesia was weak for example overseas debt, Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) added by case of Aid of Licuiditas of Indonesia Bank (BLBI). BLBI equal to Rp 144,5 trillion came out July-December 1997 by Indonesia Bank to make healthy national banking, but a lot to be credit stuck, so that when monetary crisis knock over Indonesia, economics of Indonesia was broken.Succession of Leadership of Indonesia which non-conventional was very disturb to national resilience of Indonesia because outside planning, happened was very sudden so that disturb to economic activity, national development and security stability."

"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang berwenang untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat berdasarkan pasal 18 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebagai penyelidik pelanggaran HAM berat, Komnas HAM, mempunyai beberapa wewenang yang diantaranya diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf g UU No. 26 Tahun 2000. Wewenang tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan upaya paksa, yang dilakukan atas perintah penyidik. Di dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak dijelaskan pihak yang bertanggung jawab atas upaya paksa tersebut. Selain itu, di dalam UU No. 26 Tahun 2000 juga tidak dijelaskan mengenai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi tindakan upaya paksa tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan apabila tindakan upaya paksa berdasarkan pasal 19 ayat (1) tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum. Menurut pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000, apabila tidak ditentukan lain maka hukum acara yang digunakan adalah berdasarkan KUHAP. Permasalahannya, KUHAP tidak mengatur praperadilan terhadap penyelidik padahal ada kemungkinan penyelidik melakukan tindakan upaya paksa yang tidak sesuai dengan hukum. Menurut doktrin habeas corpus, setiap tindakan upaya paksa merupakan pelanggaran terhadap HAM, oleh karena itu diperlukan lembaga pengawasan terhadap setiap tindakan upaya paksa. Hampir setiap upaya paksa memerlukan campur tangan pengadilan. Pada kenyataannya, upaya paksa yang dilakukan oleh Komnas HAM tidak dapat dilaksanakan karena belum terbentuknya Pengadilan HAM ad hoc."