Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak pertengahan abad ke-20 dunia komunikasi telah terutama amat pesat dalam bidang mengalami rangkaian perubahan mendasar, disebabkan oleh perkembangan yang teknologi komunikasi dan informasi. yang Segenap perubahan dan perkembangan itu telah sampai di Indonesia, dan imbasannya telah memasuki dunia pers. Hal itu misalnya dapat dilihat dari begitu pesatnya perkembangan teknologi persuratkabaran di sini yang beberapa di antaranya sudah sampai pada penggunaan perangkat keras era informasi Demikian pula teknik penulisan berita, gaya tulisan dan tata wajah suratkabar telah menggunakan tolok ukur dan nilai-nilai informasi global. Gejala tersebut dibarengi dengan munculnya beberapa hal menarik dalam dunia pers di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan fenomena konglomerasi pers dan pers konglomerat. Fenomena ini muncul di tengah-tengah iklim keterbukaan dalam bidang politik yang mulai merebak sejak pertengahan tahun 1980-an. Semua itu pada gilirannya ternyata berpengaruh terhadap dunia pers Indonesia. Sekarang ini beberapa pengamat menyatakan telah terjadi perubahan persepsi wartawan menyangkut fungsi mereka dalam masyarakat. Demikian pula telah terjadi perubahan menyangkut tuntutan dan harapan masyarakat terhadap fungsi dan peranan yang seharusnya dilakukan oleh institusi pers. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana kenyataan tersebut telah terjadi, Yang dilakukan adalah melihat bagaimana persepsi wartawan dan masyarakat terhadap fungsifungsi sosial pers. Tegasnya, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan, apakah terdapat perbedaan penilaian antara masyarakat dalam melihat pers sebagai medium sosialisasi, kontrol wartawan dan pengawasan lingkungan (surveillence), sosial, korelasi dan hiburan. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan diperoleh petunjuk bahwa untuk isu-isu yang mengandung fungsi sosialisasi dan korelasi, terdapat perbedaan penilaian antara wartawan dengan masyarakat. Sedangkan untuk isu-isu yang mengandung fungsi pengawasan, kontrol sosial dan hiburan, kedua kelompok cenderung mempunyai penilaian yang sama. Dengan kata lain, di kalangan masyarakat ternyata harapan dan tuntutan mereka terhadap pers relatif belum berubah. Mereka menilai pers sangat positif sebagai medium pengawasan (surveillence) , sosialisasi, kontrol sosial, korelasi dan hiburan. Sedangkan di kelompok wartawan sedikit terjadi perubahan. Para wartawan umumnya menilai pers memang sangat positif sebagai medium surveillence, kontrol sosial dan hiburan. Namun kebanyakan mereka cenderung menilai perskurang positif sebagai medium sosialisasi dan korelasi."

"Berkembangnya suatu bangsa tergantung seberapa banyak dan cepatnya mereka memperoleh dan menguasai informasi. Untuk itu diperlukan alat bantu sarana atau media. Fungsi dari media komunikasi masa buka saja untuk memperoleh informasi sebanyak dan secepat mungkin tetapi juga menampung dan menyalurkan kebutuhana manusia mengeluarkan pikiran dan perasaan. menurut penulis persoalan yang sering muncul terutama menyangkut hubungan antara pers dengan pemerintah (regim yang berkuasa) dimana pers disangka melakukan tindak pidana pers". Untuk itu diperlukan aturan-aturan tentang "kehidupan komunikasi massa"."

"Kesaling tergantungan fungsi humas dengan media mengakibatkan hubungan di antaranya terjalin secara unik. Tak jarang di antara mereka saling apriori terhadap antar profesinya, dan saling terjadi kesalah pamaman dalam menjalankan profesinya masing-masing. Fenomena apriori yang terjadi pada masing-masing profesi humas danwartawan) tersebut humas berusahan seharusnya tida menanggul anginyaterjadi, karena dengan melakuka kegiatan media relations yang tujuan utamanya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak pers. Jika praktisi humas menjalankan prinsip-prinsip mediarelations dengan baik, diharapkan hubungan yang terjalindengan pihak pers adalah hubunganan mutualisme (salingmenguntungkan ), hub ngan yang harmonis dan tidak salingapriori terhadap profesi masing-masing. Kese n jangan yangterjadi adalah praktis i hurnas s u~a h melaksanakan prinsip-·•prinsip good media r-ela t i ons, eta}2li tetap saja terjadikesalahpahaman pacta masing-masing pihak. Berarti dis inidapat diasumsikan terjadi kesenjangan pemahaman antarajurnalis dan praktis i hurnas tentang fungsi kegiatan mediarelations. Penelitian ini ingin membuktikan apakah benarterj adi perbedaan persepsi an tara j urnalis dan praktisihumas mengenai pelaksanaan fungsi media relations. Populasi dalam penelitian ini adalah para wartawansurat kabar yang beredar di Jakarta dan pernah (dalamsatu tahun terakhir) atau sedang menjalankan hubunganprofessional dengan PR, dan para praktisi PRbidang media relations} yang bekerja di Jakarta.pengambilan sampel yang digunakan adalah s~mple(humasTehnikrandomsampling. Penelitian ini menggunakan met.oqe kuanti tat ifdeskriptif, dengan metode pengumpulan data penyebarankuesioner. Metode analisa yang digunakan adalahIndependent-Samples T Test, mengingat skala yangdigunakan pada variable independent adalah nominal danpada variable dependent menggun kan skal a interval.Setelah melalui pengolahan data dengan program SPSS ,.hipotesis penelitian i ni terbukti bahwa s or perseps iantara wartawan dan prakt · s i humas mengenai pelaksanaanfungsi media re1ations adalah berbeaa. Dengan nila i sig.0. 000 , yang artinya has i l peneli tian i ni dapat berlakupada ingka populasi.Jaai dapat dis~mpulka n, t i da berfungsinya kegiatanmedia relations s cara optimal dengan indika..tor adanyahubungan yang tidak harmonisbaik antar a PR dan war12:awan,dan kerj asama ang kurangdisebabkan karena terj adiperbedaan perseps antara kedua belah p ihak mengenaipelaksanaan fungsi media relations itu sendiri."

""Haatzai Artikelen" senantiasa menjadi perdebatan yang kontroversial di kalangan praktisi dan akademisi hukum. Dalam KUHP "Haatzai Artiekeln" diatur dalam pasal 154, pasal 156 da pasal 156a. Ketentuan tersebut tidak terdapat di dalam Wetboek van Strafecht yang berlaku di negara Belanda. Ketentuan "pasal karet ini" tetap dipertahankan di Indonesia dasar hukum UU No. 1/1945. Ketentuan tersebut banyak dipakai dalam peradilan kasus-kasus politik. Sejumlah advokat menilai Haatzai Artikelen" sudah tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, yang menghendaki kepastian hukum dan keadilan."