Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisis dua kasus perbankan dari masa pemerintahan yang berbeda, yaitu kasus BLBI di era Orde Baru dan Bank Century di era Reformasi dibawah pemerintahan SBY, dilihat dari perspektif reaksi sosial dan proses hukum oleh Clinard dan Quinney. Kedua kasus ini terkenal sebagai kasus korupsi besar, namun terjadi di rezim yang berbeda. Penelitian ini tidak menjelaskan tentang penyebab atau menawarkan solusi terhadap keduanya. Dimensi oleh Clinard dan Quinney akan digunakan untuk melihat sejauh mana kedua kasus sesuai dengan preposisi tersebut. Dengan menggunakan studi dokumen, penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang politik mempengaruhi perbedaan reaksi sosial dan proses hukum terhadap kedua kasus diatas.

---

This study analyzes two banking scandals from different regimes. They are the case of BLBI during the New Order Era and Century Bank during the Reform Era under SBY regime, viewed from societal reaction and legal process perspective by Clinard and Quinney. Both cases are known as huge corruption cases in Indonesia, only occured in the different government. This research does not explain the causes nor offering a solution for the scandals. The perspective will be used to see in what extent both cases conform with the preposition. By using documents study, the research indicates that somehow political background has influence on the differences of societal reaction and legal process toward both cases."

"Studi ini mempelajari pola konflik Islam dan negara pada masa Orde Baru dengan memilih studi kasus Insiden Tanjung Priok 1984. Mempelajari konflik Islam dan Negara pada masa Orde Baru pada kasus Insiden Tanjung Priok menjadi cukup menarik, karena memperlihatkan banyak faktor yang terkait didalamnya. Oleh sebab itu ada tiga permasalahan yang ditelaah pada studi ini. Pertama, bagaimana peran negara dalam melangsungkan pembangunan pada masa Orde Baru dengan memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas politik dan pengaruhnya terhadap umat Islam. Kedua, mengapa pemerintah Orde Baru bersikap represif terhadap kegiatan umat Islam dan Ketiga, bagaimana reaksi kelompok radikal Islam terhadap tindakan represif Pemerintah Orde Baru. Teori untuk menganalisis permasalahan tersebut ada dua teori yakni: 1. Teori negara Otoriter Birokratik (OB). 2. Teori radikalisasi Islam. Instrumen penelitian ini menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa teori yang digunakan, masih relevan untuk menjelaskan studi ini. Terlalu besarnya intervensi negara dalam berbagai bidang kehidupan tidak bisa dielakkan dan berdampak pada melemahnya kekuatan politik diluar negara, terutama kelompok radikal Islam. Negara memiliki otonomi relatif dalam menghadapi kekuatan diluar dirinya. Implikasi teoritisnya adalah kelompok radikal Islam sebagai kekuatan politik diluar negara menjadi terbatas dalam melakukan kegiatannya. Akibatnya mereka melakukan reaksi melalui ceramah-ceramah yang ekstrim dan aksi sosial yang radikal. Selain itu dengan tidak meratanya hasil pembangunan ekonomi mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin lebar. Keadaan demikian bagi kelompok radikal Islam merasa kecewa yang puncaknya ditandai dengan meletusnya insiden Tanjung Priok 1984 sebagai wujud perlawanan Islam terhadap negara."

"Sejak Soeharto "1engser" pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan olehBJ. I-Iabibie sebagai Prcsiden RI Ketiga, surat kabar Indonesia lampak lebih seringdan berani menampilkan isu-isu demokratisasi seperti terlihat dari judul-judul beritasurat kabar Ko/npcs. Merdelm, dan Republika, dan surat kabar Iainnya_Bcrritik tolak dari pengamatan inilah peneliti ingin mengetahui jawabanpermasalahan ?apakah terdapar kccenderungan perbedaan di antara media celak diJakarta, khususnya harian Kompas, Me/-dcka, dan Repizb/ikca dalam memuai isu-isudemokratisasi pada era Orde Baru dan Orde Reformasi" dan ?apakah terdapat pulakecenderungan perbedaan di antara K0/npn.s°, A/Ie/z/eka, dan Republika dalammenampilkan apa yang discbul dengan politisi, profesional, dan aklivis pada era OrdeBaru dan Orde Reformasi".Pisau analisis (tools Q/ analysis) yang dipakai adalah teori Dan Nimmosebagaimana dikemukakannya dalam bukunya Korfmnilrcm-i Polilik : Komuni/fcuor, l?e.mn_ dan Media, yang mengatakan bahwa komunikanor politik mencakup poli1isi_profesional, dan aktivis_Penelitian ini bersifat deskriptit] dan menggunakan metode analisis isi(Content Analysis ).Sctciah dilakukan penclilian tcrnyata tidak rerdapat perbedaan yang tajam diantara sura: kabar Indonesia, khususnya harian Kompas, Merdeka, dan Republikadalam memuat isu-isu demokratisasi pada era Orde Baru dan era Orde ReformaslDi samping tidak terdapat pula pcrbedaan antara isu-isu demokralisasi yang dimualharian Kompas, Merdeka, dan Republika pada era Orde Baru dan Orde Reformasi.Temuan lain adalah bahwa tidak terdapat perbedaan yang rajam di antara surarkabar Kompas, Merdeka, dan Republika dalam menampilkan komunikator poiitikyang mencakup politisi, profesional, dan aktivis pada era Orde Bam dan OrdeRefommasi.Dengan demikian perubahan Sistem Politik Indonesia yang ditandai olehpergantian rejim dari rejim Soeharto yang otoriter kepada rejim Habibie yang lebihdemokratis tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pola pemberitaan media cetaknasional, khususnya harian Konrpcrs, Mcnleku, dan Repul>liku_ Hal ini disebabkankarena ide-ide dcmokratisasi yang, berkembang di dalam masyarakat belnmterdistribusi secara merata pada media cezak nasional, khususnya harian Kompcrs,Merdelm, dan Republika.Beranjak dari lemuan ini, maka pimpinan harian Kompas. Murdeka, danRepublika harus menetapkan sualu kcbijakan yang mampu mengakomodasikan"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pergeseran hubungan Kadin dengan negara di masa Orde Baru dan masa reformasi. Argumen dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi pergeseran dalam hubungan Kadin dengan negara di masa Orde Baru dan reformasi dari bentuk predation ke mutual hostage. Pergeseran hubungan yang terjadi dipicu oleh pergantian struktur politik sebagai antecendent condition terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi literatur. Adanya perubahan struktur politik yang lebih demokratis memberikan kesempatam bagi Kadin selaku asosiasi puncak di sektor bisnis untuk berkembang ke arah yang lebih otonom. Tingkat kemandirian Kadin juga didukung oleh semakin melemahnya dominasi negara, sehingga Kadin tidak lagi didominasi oleh kepentingan-kepentingan negara. Karakter negara yang tidak lagi mendominasi mempengaruhi Kadin untuk lebih berkembang menjadi asosiasi bisnis yang lebih otonom. Kemudian, dengan adanya perubahan struktur politik memunculkan beberapa perubahan dalam urusan internal Kadin, salah satunya ialah pemilihan jabatan Ketua Umum yang menjadi lebih demokratis. Berubahnya sistem tersebut memunculkan faksi-faksi dalam internal Kadin yang kemudian turut mempengaruhi hubungan Kadin dengan negara serta preferensi kepentingannya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang turut mempengaruhi pergeseran hubungan kelompok bisnis dengan negara diantaranya ialah karakter negara, karakter kelompok bisnis (dalam hubungannya dengan negara) serta kondisi internal kelompok bisnis.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about shifting in state business relations: Study case Indonesian Chamber of commerce and Industry in New Order Era and Reform Era. The argument of this study is, has been shifting in state business relation in New Order Era and Reform era from predation to Mutual Hostage relation. The triggered of shifting happen because political structure has changed, Politcal Stucture as anticendent codition from this process. This thesis used qualitative and literature study method. The findings of this study indicate that the factors that caused the shift is character of the state, bussines association character (From this relation to state) and internal of business association. In the reform era, there was a change in political structure to become more democratic than the new order era, in this era gave space for business association to be more autonomous. When domination of the state is decreased, make kadin freely from state interests. At the end, this factor encourage Kadin to develop into an autonomous business association. when political structure has changed, making the internal Kadin more democratic than before. At the end, the process triggered the emergence of factions within the Kadin. This process influenced their relations with the state and their interests."

"Tesis ini berjudul Hubungan Bisnis Cina dan Politik di Indonesia pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Summa-Astra dan Barito Pacific Group (BPG). Sesuai dengan judulnya, tesis ini berusaha meneliti mengenai hubungan antara jatuh bangunnya bisnis pengusaha Cina, kaitannya dengan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya dianalisis tentang kasus Summa-Astra dan perkembangan Barito Pacific Group. Dua kasus ini dipilih dengan pertimbangan, kasus Summa Astra dapat memperlihatkan proses jatuhnya seorang konglomerat, sementara BPG dapat memperlihatkan pesatnya perkembangan sebuah konglomerasi dalam waktu singkat. Kedua kasus tersebut dengan jelas memperlihatkan masih besarnya peranan negara dalam menentukan jatuh bangunnya sebuah kelompok bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan ekonomi Orde Baru yang berorientasi pada pasar babas dan modal asing telah memberi kesempatan kepada kelompok pengusaha Cina Indonesia untuk berkembang secara pesat, suatu keadaan yang belum pernah dialami pada masa kolonial maupun masa Sukarno. Dalam kaitan ini, model negara otoriter birokratik dapat membantu memahami kaitan antara sistem ekonomi internasional dengan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi Orde Baru, dan kemunculan pengusaha Cina yang kemudian dominan dalam perekonomian Indonesia. Kedua, bahwa networking, baik itu jaringan modal, distribusi dan perdagangan, berperan besar di dalam keberhasilan bisnis orang-orang Cina. Jaringan ini tidak hanya bekerja di tingkat lokal (Indonesia) Baja, tetapi juga di tingkat regional (Asia Timur dan Asia Tenggara), serta di tingkat global. Jaringan Chinese Overseas ini telah mendunia dan memberi dampak positif dalam ekspansi pengusaha Cina Indonesia. Ketiga, bahwa network atau jaringan dengan penguasa juga terbukti berperan besar di dalam membesarkan dan menyurutkan suatu bisnis. Dalam kaitan ini terdapat koalisi politik domestik yang mencerminkan suatu hubungan yang saling menguntungkan antara aliansi utama Orde Baru yaitu militer, birokrat, dam kaum industrialis besar. Kolusi menjadi bagian penting yang mewarnai hubungan di antara koalisi politik domestik itu. Melalui kasus Summa-Astra dan Barito Pacific Group ini nampak bahwa kelompok pengusaha Cina semakin sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungannya kepada negara kalau ingin tetap menjadi besar. Walau tidak dipungkiri adanya perbedaan kepentingan antara anggota kelompok pengusaha Cina tersebut dengan negara, tetapi di dalam struktur politik dan ekonomi Indonesia yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tidak demokratis, maka pengusaha harus tetap memperhatikan kepentingan negara."

"Pada masa Orde Baru terjadi berbagai peristiwa penting yang melibatkan interaksi antara Islam dan Kristen di Indonesia. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan terjadinya ketegangan antara Islam dan Kristen di Indonesia. Para pemimpin dari kedua belah pihak terlibat dalam pergumulan. H.M. Rasjidi muncul sebagai tokoh intelektual Muslim yang memberikan pandangannya mengenai hubungan kedua agama. Tesis ini membahas pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde baru. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang pemikiran H.M. Rasjidi, bagaimana Rasjidi melihat relasi Islam dan Kristen serta bagaimana pandangan Rasjidi mempengaruhi wacana relasi Islam dan Kristen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan adalah arsip-arsip, karya-karya H.M. Rasjidi yang tersebar dalam bentuk buku, makalah, dan artikel di media massa, serta pemberitaan media massa sezaman.  Pendekatan yang digunakan adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens yang memandang adanya dualitas struktur. Penelitian ini menemukan bahwa pandangan H.M. Rasjidi dipengaruhi oleh struktur Islam dan Barat. Adapun pandangan H.M. Rasjidi mengenai relasi Islam dan Kristen pada masa Orde Baru adalah terjadinya penyebaran agama Kristen kepada orang-orang Islam dengan menyalahgunakan diakonia. Selain itu terjadi kesalahpahaman orang Kristen terhadap orang Islam yang menyebabkan umat Kristen selalu menghalangi keinginan umat Islam untuk menerapkan Syariat Islam. Rasjidi menjunjung tinggi kebebasan beragama sebagai  kebebasan menjalankan suatu agama dalam satu komunitas tanpa diganggu oleh upaya penyebaran agama lain. Pandangan Rasjidi memiliki pengaruh baik di kalangan Muslim maupun non Muslim.

---

During The New Order Era, there were various important events involving the interaction between Islam and Christianity in Indonesia. These events reflect the tension and mistrust between the two religions. Numerous leaders from both religions took part in the struggle. H.M. Rasjidi emerged as a Muslim intellectual figure who gave his views on the relationship between the two religions. This thesis discusses Mohammad Rasjidi's views on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia during the New Order era. The problem raised in this research is how the background of H.M. Rasjidi's thinking, how Rasjidi saw the relationship between Islam and Christianity and how Rasjidi's views influence the discourse on the relationship between Islam and Christianity in Indonesia. This study uses historical methods consisting of heuristic, criticism, interpretation and historiography. This thesis takes sources from archives and literature written by Mohammad Rasjidi, in the form of books, papers, and articles in the mass media, as well as mass media reports. This study uses a structuration approach from Anthony Giddens which views the duality of structure. This research found that H.M. Rasjidi’s view was influenced by Islamic and Western structures. According to H.M. Rasjidi, the interaction between Islam and Christianity in New Order era was characterized by the abuse of diakonia in order to spread Christianity among Muslims. In addition, there was miscommunication between Christians and Muslims. In addition, there were misunderstandings between Muslims and Christians  which caused Christians to always hinder the wishes of Muslims to implement Islamic law. Rasjidi upholds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi uphelds religious freedom as the freedom to practice a religion in one community without being disturbed by efforts to spread other religions. Rasjidi's views had influenced both Muslims and non-Muslims."

"Puri merupakan sebuah identitas kelompok elite yang berasal dari keluarga kerajaan dalam masyarakat Bali. Puri terbentuk sejak masa penaklukan Kerajaan Bedahulu oleh Majapahit pada abad ke-14. Peran sosial yang dilakukan oleh puri masih tetap bertahan hingga masa kini, meskipun puri tidak lagi memiliki kekuasaan formal dalam pemerintahan. Secara umum, puri memiliki tiga peran sosial yang menjadi bagian utama, yaitu (1) peran kultural dalam preservasi seni, khususnya di tengah derasnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali, (2) peran ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungannya, dan (3) peran politik dalam mengarahkan figur tertentu dan/atau ikut serta dalam pemerintahan lokal melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, perubahan pespektif dari masyarakat terhadap puri pada masa kini dan perbedaan kapabilitas puri yang besar menjadikan peran puri tidak lagi sama antara satu dengan lainnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran puri dalam masyarakat Bali pada masa pasca-Orde Baru, penelitian ini dititikberatkan pada dua studi kasus di dua wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan lokasi Puri Agung Klungkung yang merupakan puri tertua di Pulau Bali. Kabupaten Gianyar merupakan lokasi tiga puri yang menjadi obyek penelitian, yaitu Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) di Kecamatan Gianyar, serta Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) di Kecamatan Ubud. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta faktor yang mempengaruhi peran politik tersebut. Teori oligarki, pseudohistori, dan penjelasan mengenai relasi antarkasta dalam masyarakat Bali menjadi penting dalam menganalisis temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif, sumber primer penelitian yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh puri dan nonpuri diletakkan sebagai kunci utama dalam penelitian ini, selain sumber-sumber sekunder yang juga menunjang kebutuhan informasi lanjutan dalam memahami peran puri secara lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Puri Klungkung memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang lebih lemah dalam memainkan tidak hanya peran politik, namun juga peran ekonomi dan kultural jika dibandingkan dengan peran sosial Puri Gianyar dan Puri Ubud. Kalangan elite Puri Gianyar dan Puri Ubud di Kabupaten Gianyar mampu menjalin relasi yang lebih intensif dengan masyarakat, sehingga partai politik tidak pernah merekomendasikan tokoh di luar puri untuk maju dalam pemilihan umum, setidaknya sampai tahun 2012. Penelitian ini juga tidak menemukan kepentingan bisnis yang bersifat oligarkis dalam jabatan politik tokoh puri di Kabupaten Gianyar, meskipun wilayah ini merupakan wilayah pariwisata terbesar ketiga di Bali, selain Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kecenderungan bias status dari kalangan puri dan nonpuri juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini yang menunjukkan perbedaan perspektif terjadi secara nyata dalam memandang puri dari kalangan nonpuri dan sebaliknya. Kasus pseudohistori yang ditujukan untuk memperbaiki citra puri dalam kasus Puri Agung Klungkung juga menambahkan temuan penting dalam penelitian terkait peran politik puri dan strategi untuk mendapatkan jabatan politik praktis. Skripsi ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian terkait politik lokal di Bali, khususnya dalam memahami peran politik puri di masa pasca-Orde Baru secara lebih kontemporer hingga mencakup tahun 2012. Berdasarkan temuan penelitian yang ada, secara keseluruhan puri masih menjadi entitas sosial penting yang memiliki kapabilitas khusus dalam memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat di kedua wilayah tersebut, meskipun berbeda secara karakter.

---

Puri is an elite group identity which originated from Balinese royal family. Puri was formed since the Majapahit conquest of Bedahulu Kingdom in the 14th century. The Puri‟s social role still hitherto persists, albeit puri is no longer holds formal authority in local goverment. Generally, puri has three social roles which are substantial, there are (1) cultural role in arts preservation, mainly through vigorous development of tourism in Bali Island, (2) economic role which is related to community welfare under its influence, and (3) political role in directing certain figures and/or participating in local government through elections. Nevertheless, changing perspectives on puri in Balinese community in recent days and huge capability divergences among puri themselves render puri‟s roles being different from each other.

To deepen comprehension on puri‟s roles in Balinese society in post-New Order era, this research is scrutinized in two case studies in two different locations, namely Klungkung Regency and Gianyar Regency. Klungkung Regency is home to the Puri Agung Klungkung which is the oldest puri on the island of Bali. Gianyar Regency is home to three puris which are being research objects, namely Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) in Gianyar subdistrict, along with Puri Saren Ubud and Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) in Ubud subdistrict. This research is designed to analyze political role of puri in Klungkung Regency and Gianyar Regency along with some factors affecting the so-called political role. Oligarchic theory, pseudohistorical, and elucidation of caste social relations in Balinese society become necessary to analyze the findings on this research. Through qualitative method, primary sources of this research which are based on in-depth interview with several puri and nonpuri figures provide the setting on this research, aside from secondary sources which bolster additional informations to comprehensively deepen understanding of puri.

The results of this research show that Puri Klungkung has weaker internal and external capacities in playing not solely political role, but also economic and cultural roles if collated with social roles of Puri Gianyar and Puri Ubud. Elite cohort of Puri Gianyar and Puri Ubud in Gianyar Regency is still able to maintain intensive relations with its people, hence political parties never recommend figures outside puri to join local elections, leastwise up to 2012. This research also finds no business interests in Gianyar Regency through political offices held by puri elites which seems like oligarchic, whereas this regency is the third most favorite tourist destinantion in Bali, after Badung Regency dan Denpasar City. The propensity of status bias from both puri and nonpuri elites also becomes an important finding on this research which shows different perspectives that occur apparently regarding puri through nonpuri and vice versa. Pseudohistorical cases which addressed for beautification attempts of puri‟s image in case of Puri Agung Klungkung also add important findings on political role and strategies of puri to achieve political offices.

At last, this thesis is expected to fill the gap on study of local politics in Bali, particularly in comprehension of puri‟s political role in post-New Order era contemporarily up to 2012. Based on existing research findings, overally puri is still an important social entity which has special capabilities to obtain support and legimation from its people in both locations, despite different characteristically."