Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemegang saham minoritas sering kali menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Bapepam telah mengeluarkan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas. Pokok permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai proses penawaran umum terbatas dengan HMETD yang dilakukan dalam rangka konversi utang menjadi saham, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan prosedur RUPS Independen yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa PT Central Proteinprima Tbk dalam proses RUPS Independen telah terbukti melanggar ketentuan yang berlaku mengenai benturan kepentingan dan tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulan yang didapat adalah pengaturan mengenai HMETD terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Pasal Modal, Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 dan IX.D.4; perlindungan hukum dalam transaksi benturan kepentingan terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 dan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance oleh perusahaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Central Proteinaprima Tbk, mengakibatkan RUPS Independen tidak sah, namun penawaran umum terbatas yang telah dilaksanakan tetap berlaku.

---

Minority shareholders are regularly disadvantaged in the transaction containing conflict of interest. Bapepam has enacted Rule Number IX.E.1 regarding Conflict of Interest as a form of legal protection to the minority shareholders. Main issues discussed in this research are how the regulation rules on the process of limited public Offering conducted with the Rights Issue in order to debt to equity swap transaction, legal protection to the minority shareholders in a transaction that contains a conflict of interest, and procedures performed by the Independent Shareholders of PT Central ProteinaprimaTbk.

This thesis is using the method of normative juridical research on its research and is a qualitative descriptive research. The research found that PT Central Proteinprima Tbk, during the process of Independent General Meeting of Shareholders, has been proven to violate the applicable provisions regarding conflicts of interest and not in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

The conclusion is the regulation of rights issues contained in Article 82 paragraph (1) and (2) Capital Market Law, Bapepam Rule Number IX.D.1, IX.D.2, IX.D.3 and IX.D .4; legal protection on the conflict of interest transactions contained in the Law On Limited Liability Company, Capital Market Law and Bapepam Rule Number IX.E.1 and through the application of principles of good corporate governance by the company; violations committed by PT Central Proteinaprima Corporation, giving a result that the Independent General Meeting of Shareholders is not lawful, but limited public offerings which have been executed still remain valid."

"Tesis ini membahas mengenai langkah-langkah apa yang perlu dilakukan bank selaku kreditur dalam menganalisis peningkatan risiko yang timbul dari kebijakan akuisisi yang dilakukan debitur dengan sumber pembiayaan dari PUT. Digunakan studi kasus Bank X sebagai kreditur dan PT Leyand International Tbk (PT Leyand) sebagai debitur yang akan mengakuisisi PT Asta Keramasan Energi (PT AKE) dan Sumatera Energy Capital Pte. Ltd (SEC). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sektor perbankan secara umum, yaitu memahami risiko-risiko yang timbul dari langkah akusisi yang akan dilakukan debitur, memahami kelebihan dan risiko pelaksanaan PUT yang akan dilakukan debitur, mampu melakukan analisis terhadap kelayakan kredit yang diberikan kepada debitur yang akan melakukan akusisi dengan sumber dana dari PUT serta memberikan keputusan kredit yang tepat terkait rencana akuisisi yang dilakukan debitur dengan sumber pembiayaan dari PUT. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data industri kemasan plastik dan industri pembangkit listrik serta data laporan keuangan historis PT Leyand, PT AKE dan SEC. Atas dasar data-data tersebut dilakukan proyeksi atas kondisi keuangan konsolidasi PT Leyand setelah mengakuisisi PT AKE dan SEC. Proyeksi keuangan dibuat dalam tiga skenario, yaitu best case, most likely dan worst case.Analisis kelayakan kredit PT Leyand dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis atas proyeksi keuangan konsolidasi PT Leyand menunjukkan bahwa kinerja operasional perusahaan pada tahun 2008 kurang baik dimana perusahaan membukukan rugi bersih dan tidak mampu membayar bunga bank. Namun pada tahun 2009 perusahaan mampu membayar bunga bank walau pada skenario most likely dan worst case masih membukukan rugi bersih. Sementara kondisi keuangan diperkirakan baik karena akuisisi dibiayai oleh setoran modal hasil PUT. Dengan mempertimbangkan hasil proyeksi serta karakter manajemen dan pemegang saham yang baik maka Bank X merekomendasikan agar fasilitas kredit modal kerja PT Leyand dapat diteruskan sampai dengan jatuh tempo dengan adanya tambahan syarat. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan bank selaku kreditur terkait dengan rencana debitur untuk melakukan akuisisi dengan sumber pembiayaan PUT adalah melakukan analisis industri, analisis laporan keuangan historis dan membuat proyeksi laporan keuangan konsolidasi debitur serta perusahaan yang diakuisisi, melakukan perbandingan proyeksi bila tidak dilakukan akuisisi serta memberikan rekomendasi keputusan kredit.

---

This thesis discussed about steps that should be done by bank as creditor in analyzing the increase of risk from acquisition plan taken by debtor with financing resource from right issue of stocks. Using case study of Bank X as creditor and PT Leyand International Tbk (PT Leyand) as debtor that will acquire PT Asta Keramasan Energi (PT AKE) and Sumatera Energy Capital Pte. Ltd (SEC). Hopefully this research could give many benefits for banking industry for general in understanding risks risen from acquisition plan of debtor, understanding strengths and risks of right issue done by debtor, ability in analyzing the feasibility of the credit given to debtor who have acquisition plan with financing resource from right issue of stocks and having right credit decision relating with that. Research methodology being used was data collection of plastic packaging industry and electrical generating industry and also historical financial reports of PT Leyand, PT AKE and SEC. Based on the data, we built the projection of consolidation financial report of PT Leyand after they acquiring PT AKE and SEC. The projection was built in three scenarios, best case, most likely and worst case. The feasibility credit analysis of PT Leyand was done qualitatively and quantitatively. The analysis of projected consolidation report of PT Leyand after acquisition showed that the operating performance in 2008 would be bad where the company would book net loss and could not pay interest expense. But in 2009, the company could pay interest expense although in most likely and worst case scenario they still book net loss. Meanwhile, the financial condition was predicted in good performance because the acquisition would be financed by equity from right issue of stocks. Considering the projection results and the good character of management and shareholder, Bank X recommended that the working capital facility of PT Leyand could be continued until the due date with additional covenants. From the analysis, we summarize that the steps should be taken by bank as creditor relating with debtor's acquisition plan with financing resource from right issue of stocks are analyzing the industry, analyzing the historical financial report and building the projection of consolidated financial report, comparing the projection of non acquisition condition with after acquisition condition and giving recommendation of credit decision."

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memegang peranan tertinggi yang tidak diberikan kepada organ Perseroan yang lain, yaitu Direksi dan Komisaris, namun demikian RUPS tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya keharmonisan di antara pemegang saham dan pengurus, karena untuk dapat diselenggarakannya RUPS diperlukan persyaratan korum kehadiran dan keputusan tertentu sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang, hal ini untuk menghindari diambilnya keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas maupun Perseroan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan masalah yang menarik, karena dalam RUPS Perseroan, sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan di antara para pemegang saham, pengurus Perseroan dan ketua RUPS, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan solusi serta penanganan yang efektif dengan mengaturnya secara jelas dalam suatu pembaharuan UUPT agar pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang punya posisi dominan dan tidak beritikad baik dalam Perseroan tidak menyalahgunakan kekuasaanya dengar menindas pemegang saham minoritas. Perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham minoritas dapat terjadi melalui pemanfaatan karakter Perseroan yang telah menjadi badan hukum, karena orangperorang yang ada, dianggap lepas eksistensinya dari Perseroan (persona standi in judicio). Pemegang saham minoritas menderita kerugian, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: UUPT yang walaupun telah mengaturnya, tetapi dalam praktik tidak efektif; kondisi pemegang saham minoritas yang umumnya lemah, baik secara financial, informasi dan pengendalian; dan moral hazard dari para pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang mengurus Perseroan serta tidak beritikad baik."

"[Skripsi ini membahas mengenai ketentuan pelaksanaan backdoor listing sebagai upaya suatu PT untuk menjadi tercatat di bursa tanpa melakukan penawaran umum perdana melainkan melalui tindakan hukum penawaran umum terbatas oleh PT yang telah tercatat Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun saat ini tidak terdapat peraturan mengenai backdoor listing di Indonesia backdoor listing melalui penawaran umum terbatas terkadang dilakukan dan tidak bertentangan dengan peraturan pasar modal Indonesia Pada prinsipnya backdoor listing melalui penawaran umum terbatas merupakan bentuk perjanjian pembelian saham sehingga dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan prinsip prinsip hukum perjanjian backdoor listing melalui penawaran umum terbatas adalah sah dan dapat dilakukan di Indonesia Adapun pelaksanaan backdoor listing PT Permata Prima Energi melalui PUT I PT Toko Gunung Agung Tbk telah sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia karena telah memenuhi antara lain Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM Nomor IX D 1 tentang HMETD.

---

This study discussed on the regulation of backdoor listing as a way to become a listed company without going through initial public offering but through a right issue action by another listed company By using legal normative method this study concluded even though there is no specific regulation on backdoor listing in Indonesia the backdoor listing through right issue action is not illegal. Principally backdoor listing through right issue action is a form of shares purchase agreement thus by referring to Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and principles of contract law backdoor listing through right issue action is legal in Indonesia In this case the backdoor listing transaction of PT Permata Prima Sakti through Right Issue I of PT Toko Gunung Agung Tbk is accordant with the law and regulation in Indonesia because it has complied Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and BAPEPAM Regulation No IX D 1 on Right Issue., This study discussed on the regulation of backdoor listing as a way to become a listed company without going through initial public offering but through a right issue action by another listed company By using legal normative method this study concluded even though there is no specific regulation on backdoor listing in Indonesia the backdoor listing through right issue action is not illegal Principally backdoor listing through right issue action is a form of shares purchase agreement thus by referring to Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and principles of contract law backdoor listing through right issue action is legal in Indonesia In this case the backdoor listing transaction of PT Permata Prima Sakti through Right Issue I of PT Toko Gunung Agung Tbk is accordant with the law and regulation in Indonesia because it has complied Law No 40 of 2007 on Company Law No 8 of 1995 on Capital Markets and BAPEPAM Regulation No IX D 1 on Right Issue ]"

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting terkait dengan tugasnya dalam membuat akta otentik di bidang pasar modal. Atas dasar tugas dan peranannya tersebut Notaris harus mendalami seluk beluk dan ketentuan peraturan yang ada dalam pasar modal karena setiap aksi korporasi yang dilakukan emiten memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda tergantung kepada peraturan yang mengaturnya sehingga notaris harus memastikan agar pembuatan akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan pasar modal pada khususnya. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Peranan notaris tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan notaris yang harus memiliki sikap independen, adil dan tidak memihak kepada pihak manapun. Dengan berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kode etik notaris serta standar profesi notaris yang ada, maka notaris secara nyata telah menjaga kepentingan pemegang saham minoritas yang ada dalam suatu perseroan terbuka yang mana kepentingan mereka seringkali terlanggar.Dalam penelitian ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. XYZ Tbk selaku emiten ketika melakukan Penawaran Umum Terbatas III yang didahului dengan Aksi Korporasi berupa Reverse Stock dan Penambahan seri saham baru yaitu seri B, sehingga pemegang saham minoritas merasa perlu untuk menyatakan protes serta keberatan mereka secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan seperi Bapepam-LK, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta profesi penunjang pasar modal termasuk juga Notaris. Hal ini ternyata berkaitan erat dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus dan mendalam mengatur mengenai prosedur pelaksanaan Reverse Stock Split sehingga PT. XYZ Tbk diduga melanggar ketertiban umum yang berlaku di Pasar Modal. Notaris dalam kasus ini harus memiliki sikap analitis yang tajam serta keseksamaan dalam melihat suatu Aksi Korporasi yang dilakukan oleh suatu Emiten serta memperdalam pengetahuan mengenai Pasar Modal.

---

Notary as a profession that supports a Capital Market has a role and important responsibilities related to his/her job in making authentic act of the capital market. On that basis of its roles and duties, notary must explore the rules and regulations that exist in the capital markets since any corporate actions issuers have different terms and conditions vary depending on the regulations that govern it, so that the notary must ensure that the deed in accordance with the regulations legislation in general and capital markets in particular rules. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. This role of notary relates with the position of a notary who must have an independent attitude, fair and impartial to any party. By sticking to the rules in the capital market, code of ethics and standards of professional notary, a notary has saved the interests of minority shareholders in a company where their interests are often violated.

This research shows a violation practice performed by PT. XYZ Tbk as the issuer of Right Issue III, preceded by a Reverse Stock Corporate Actions and the addition of a new series of shares of series B, so that minority shareholders feel the need to protest and express their objections in writing to the interested parties such: Bapepam-LK, the Minister of Justice and Human Rights, as well as supporting professionals including Notary capital markets. Apparently, this is closely related to the lack of legislation that specifically regulates the procedure and in-depth implementation of the Reverse Stock Split and PT. XYZ Tbk allegedly violating public order prevailing in the Capital Market. Consequently a notary must have a keen analytical attitude and thoroughness in seeing a Corporate Actions performed by an Issuer and deepens knowledge about Capital Markets."

"Penelitian ini memberikan gambaran pengaruh penerbitan obligasi termasuk obligasi subordinasi dan penawaran umum terbatas terhadap penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk. Penelitian meliputi penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Analisis kemudian dibandingkan dengan tiga bank skala menengah lainnya untuk mengetahui posisi PT Bank XYZ, Tbk di antara peer grupnya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan selama lima tahun terakhir diketahui bahwa penilaian CAMELS bank menunjukan perbaikan terutama sejak tahun 2007. Apabila dibandingkan dengan peer groupnya, hasil penilaian CAMELS PT Bank XYZ, Tbk terbaik untuk faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas dan sensitivitas pasar serta penilaian komposit CAMELS.

---

This Research to give an idea of how the impact of bonds issuance including subordinated bonds and right issue on the performance of CAMELS Rating PT Bank XYZ, Tbk. Assessment included factor capital, asset quality, management, earning, liquidity and sensitivity to market risk. The results were then compared with three other medium-size banks to know the position of the bank, among the peer group. According to analysis conducted during the last five years is known that the CAMELS Rating bank showed improvement, especially since the year 2007. When compared with the peer group intended, bank showed the best performance in the aspects of CAMELS rating factors capital, asset quality, management, profitability and market sensitivity."

"Perusahaan mengambil kebijakan aksi korporasi bertujuan untuk memperbaiki atau menunjukkan performa perusahaan, serta bertujuan untuk mendapatkan dana dari pasar modal, karena aksi korporasi selalu ditunggu oleh investor dan seringkali berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, bertanggung jawab dalam pembuatan akta RUPS sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas saham. Peran Notaris menjadi penting dalam aksi korporasi yang melibatkan para pelaku pasar modal demi memastikan agar aksi korporasi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan menyediakan alat bukti yang sempurna terhadap aksi korporasi tersebut. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Metode penelitian dalam penulisan ini yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif Analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang dipergunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Metode Analisis Data dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Bentuk hasil penelitian adalah Deskriptif Analitis. Dapat diambil kesimpulan dari penulisan ini yaitu aksi korporasi didalam suatu perseroan bertujuan untuk kemajuan perusahaan. Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya dalam proses aksi korporasi right issue agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham dan tidak melanggar undang undang yang belaku. Untuk itu peran serta OJK sebagai pengawas dan pelaksana pasar modal sangatlah diperlukan. Oleh sebab itu disarankan OJK melakukan pengawasan ketat dan membuat peraturan yang lebih tegas sesuai dengan kondisi saat ini untuk pelaksanaan aksi korporasi.

---

The company takes corporate action policies aimed to improving or performing companies, and aims to obtain funds from the capital market because corporate action is always awaited by investors and often positively impact to company performance. As a profession which supports capital market activities, a notary is expected to be responsible for the drafting of deed on the resolutions of the general meeting of shareholders. The roles of Notary became important in corporate actions which involved capital markets stakeholders to assure that such actions were not against the law and to provide formed evidence about the actions. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. Research methods in this paper is normative juridical. The research typology used is Analytical Descriptive research. The type of data used is secondary data. The data collection tool used is the study of documents or library materials. Data Analysis Method in this research is Qualitative. The form of research results is Analytical Descriptive. Conclusions can be drawn from this paper that corporate actions within a corporation aims to advance the company. Notaries as one of the profession which supports capital market activities must be careful in carrying out their profession in the process of corporate action right issue so as not to cause harm to shareholders and not violate applicable laws. For that role and OJK as a supervision and enforcer of capital markets is necessary. Therefore recommended OJK to strict supervision and make the regulations more strictly in accordance with current conditions for implementation of the corporate action."