Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan mengenai kedudukan hukum wanita Indonesia dalam perkawinan campuran antar bangsa maupun setelah perceraian, akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang sedang berkembang dimasyarakat karena wanita diperlakukan secara diskriminatif dalam kedudukannya sabagai istri dan ibu. Dalam hal ini disebabkan oleh peraturan Undang-undang Kewarganegaraan yang isinya banyak merugikan kaum wanita dan ketidakmengertian wanita mengenai akibat hukum yang akan dihadapinya saat akan melangsungkan perkawinan dengan pria asing, salah satunya yaitu mengenai kewarganegaraan anak yang akan mengikuti kewarganegaran suami sebagai warga negara asing. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum seorang wanita yang melakukan perkawinan campuran antar bangsa maupun setelah perceraian di Indonesia, studi kasus Putusan nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi wanita yang akan melakukan perkawinan campuran antar bangsa di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Walaupun Kedudukan hukum wanita Indonesia yang melakukan perkawinan telah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam perkawinan campuran antar bangsa saat ini masih berlaku Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 yang isinya masih merugikan kaum wanita dalam kedudukan sebagi isteri dan ibu, dapat dilihat dari kasus Nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi wanita yang akan melangsungkan perkawinan campuran antar bangsa salah satunya adalah dengan membuat perjanjian kawin. Selain itu, sudah saatnya pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah disiapkan agar tidak lagi terjadi diskriminatif terhadap kaum wanita seperti yang terdapat dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang masih berlaku saat ini, karena pada dasarnya harkat, martabat dan derajat manusia balk pria dan wanita adalah seimbang dan sama."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif perempuan yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokus perhatian utama. Kajian ini dilakukan di lima kabupaten di Jawa Timur dengan melibatkan tujuh perempuan sebagai informan utama. Penelitian ini mengkaji dua hal; yaitu dasar hukum ijbar dalam kitab-kitab fikih dan pengalaman perempuan dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah pembentukan konsep ijbar dalam hukum Islam dan apa implikasinya bagi kehidupan perempuan?Penelitian ini menghasilkan tiga hal, pertama, konsep ijbar dalam perkawinan Islam telah menyimpang dari konsep ijbar yang ada dalam fikih muamalah serta jauh dari prinsip dasar ajaran Islam. Penyimpangan ini terjadi karena adanya kepentingan patriarkhi dan stereotipe perempuan yang masih menghegemoni pandangan ulama fikih. Kedua, praktik Ijbar pada perempuan dilakukan karena adanya kepentingan kuasa wali di baliknya, sehingga perempuan disubordinasi dan dijadikan "yang lain" dalam perkawinannya sendiri. Ketiga, Ijbar membawa dampak terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan disharmoni perempuan dengan keluarga. Selain itu IJbar berakibat pada hilangnya rasa percaya perempuan terhadap keadilan Allah.

---

This qualitative research has been completed using women's perspectives which based on women's experiences. This Research has been done in five districts in East Java, Indonesia involving seven women as the main informants and based on their experiences. Using field observation and depth interview, the research has been purposely made to analyze two main problems. There are: the legal base of concepts of Ijbar in Qur'an, hadits and yellow book (kitab kuning) and the implication to women's life related to the practice of ijbar.The research leads to the answers of the problems which are first, the concepts of ijbar in Moslem marriage has been irrelevant from the nature of its concept we can see in mu'amalah fiqyh and irrelevant from the spirit of Islam. This is caused by patriarchal domination over women's life and the stereotype that has influenced fiqh ulama's point of views toward women. Secondly, the practice of Ijbar to women shows that guardian has power to intervene women's life which subordinate women and place women as "the other" in their own marriage. Finally, the practice of Ijbar often brings negative implications to women and this obviously violates women's right. The study also shows that the practice of Mbar could cause the disharmony between women and their family, and women often feel the lack of trust in God's justice."

"Perkawinan antar-etnik merupakan suatu fenomena yang semakin menggejala. Kemajuan yang terjadi di berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang perdagangan, media-massa, pelayanan penjalanan, peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia serta kemajuan di bidang-bidang lain, akan meningkatkan frekuensi bertemunya individu dari berbagai latar-belakang, termasuk latar-belakang etnik. Salah satu dampak dari bertemunya inidividu-individu dengan berbagai latar-belakang etnik adalah terjadinya perkawinan antar-etnik. Kondisi bangsa Indonesia yang multi-etnik dengan derajat keberagaman yang tinggi, tentunya juga sangat memungkinkan terjadinya perkawinan antar-etnik. Setiap perkawinan memiliki keunikan keunikan tersendiri, demikian pula dengan perkawinan antar-etnik ini. Pasangan perkawinan dituntut untuk melakukan serangkaian penyesuaian demi tercapainya kepuasan perkawinan, tidak saja antar-pasangan tetapi juga dengan pihak keluarga masing-masing pasangan. Pada dasarnya, semakin hesar perbedaan antara pasangan perkawinan, seperti yang dijumpai pada perkawinan antar-etnik, maka penyesuaian perkawinan yang perlu dilakukan oleh pasangan tersebut juga semakin sulit. Perbedaan budaya yang di antara pasangan dapat menimbulkan pemasalahan tersendiri dalam perkawinan antar-etnik. Masyarakat Batak merupakan salah-satu kelompok etnik di Indonesia, yang masih memegang kuat adat budayanya. Hal ini terlihat dari masih dipeliharanya adat budaya tersebut oleh masyarakat Batak yang hidup di kota-kota besar. Sistem masyarakat Batak yang patrilineal, dimana prialah yang membentuk hubungan kekerabatan serta pentingnya marga sebagai penentu identitas seorang individu Batak, menyebabkan perkawinan antar-etnik menjadi suatu hal yang dihindari dalam masyarakat Batak, terutama wanita Batak. Namun walaupun demikian, perkawinan antar-etnik, dalam hal ini antara wanita Batak dengan pria suku lain masih dapat ditemui dalam masyarakat. Mengingat hal inilah, peneliti tertarik untuk mengetahui proses penyesuaian perkawinan yang terjadi pada wanita Batak yang menikah dengan pria suku lain, artinya sejauhmana subyek menyesuaikan diri dengan kebutuhan, keinginan dan harapan pasangan, keluarga pasangan dan keluarga subyek sendiri. Peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah-masalah yang dihadapi subyek dalam penyesuaian perkawinannya sehubungan dengan adanya perbedaan budaya antara subyek dengan pasangannya, strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, serta gambaran proses penyesuaian perkawinan pada subyek. Untuk dapat memahami penghayatan subyektif individu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan lima orang subyek wanita Batak yang menikah dengan pria suku lain. Metode wawancara dan observasi digunakan sebagai tehnik pengumpuian data untuk dapat memperoleh hasil yang cukup mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wanita Batak yang menikah dengan pria suku lain masih tetap berusaha untuk mengikuti adat budayanya, namun demikian subyek tidak terlalu memfokuskan diri pada perbedaan budaya dengan pasangannya. Masalah-masalah yang muncul dalam proses penyesuaian lebih banyak berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan pribadi, pembagian peran dalam perkawinan dan penetapan pola asuh anak. Masalah-masalah sehubungan dengan perbedaan budaya tidak terlalu tertampil walaupun masih tetap ada, terutama tampak pada subyek yang suaminya berasal dari kelompok etnik dimana adat budayanya masih kental. Strategi yang dikembangkan oleh subyek untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam proses penyesuaian perkawinannya adalah dengan mengembangkan sikap toleransi, mau menerima perbedaan yang ada dan tidak mempermasalahkannya perbedaan tersebut, berusaha untuk mengikuti budaya pasangan tanpa harus meninggalkan budayanya sendiri. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar mewawancarai pasangan subyek juga. Dapat juga dilakukan peneltian kuantitatif, untuk melihat aspek-aspek dari budaya dalam penyesuaian perkawinan secara khusus. Selain itu perlu dilibatkan subyek penelitian dengan latar-belakang yang lebih beragam."

"Sekarang ini timbul fenomena yang dirasakan melawan arus, yaitu fenomena wanitayang menunda perkawinannya atau yang memilih untuk hidup melajang.Peningkatan jumlah wanita yang melajang terutama wanita yang menundaperkawinannya terjadi terutama di kota-kota besar. Penundaan perkawinan ini lebihbanyak terjadi karena wanita sudah mendapatkan kesempatan yang lebih baikdalam bidang pendidikan. Pada saat ini wanita, khususnya yang tinggal dikota-kota besar sudah mendapatkan kesempatan yang semakin Iuas untuk mengikuti jenjang pendidikan menengah bahkan pada tingkat pendidikan tinggi.Dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki, maka kesempatan bagi wanitauntuk memasuki lapangan kerja yang semakin beragam juga membuat wanita dapatbekerja pada berbagai bidang. Dengan bekerja, wanita mempunyai kesempatanyang luas untuk mengembangkan karir, sehingga wanita dapat menjadi Iebihmandiri secara finansial. Tingkat ekonomi mereka menjadi lebih baik (berada padagolongan sosial ekonomi menengah ke atas) dan tampaknya dengan kemandiriansecara finansial, wanita pada golongan ini semakin melupakan tuntutan masyarakatuntuk menikah karena lebih mengutamakan karir.Dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan tentang wanita, pengetahuantentang kesehatan wanita, norma sosial dan seksual yang semakin longgar, jugaikut berperan dalam meningkatnya jumlah wanita yang melajang. Adanya tuntutanagama dan budaya di Indonesia, yang walaupun sudah longgar tetapi masihberperan, perkawinan tetap dianggap sebagai hal yang penting yang secara normalperlu dilalui oleh setiap wanita dewasa. Maka wanita sebagai individu yangmandiri yang menganggap perkawinan sebagai urusan pribadi, tidak dapatsepenuhnya melepaskan diri dari tuntutan masyarakat atau keluarga, dan tentunyakeputusan untuk hidup melajang atau menikah pada wanita sebenarnya akanmenimbulkan dilema antara mengikuti keinginan pribadi atau mengikuti keinginankeluarga dan atau norma agama serta budaya masyarakat.Skripsi ini adalah suatu penelitian deskriptif yang mencoba untuk mengetahuipendapat tentang perkawinan dan kehidupan melajang, serta faktor-faktor yanglebih berperan dalam mengambil keputusan untuk menikah atau hidup melajang.Untuk keperluan penelitian ini digunakan kuesioner skala Pendapat tentangPerkawinan dan skala Pendapat tentang Kehidupan Melajang. Sampel penelitian iniadalah wanita bekerja yang melajang, berusia antara 30 - 45 tahun, danberpendidikan minimal SMA.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat tentang perkawinan dankehidupan melajang dinilai positif. Jadi baik perkawinan maupun kehidupanmelajang dianggap sebagai kondisi atau keadaan yang penting dan bernilai positifbagi wanita bekerja yang melajang. Faktor pendidikan dan pekerjaan merupakanfaktor yang berperan dan dianggap penting dalam mengambil keputusan untukmenikah dan hidup melajang."

"This paper aims to explain female subjectivity reflected in Tempurung novel by Oka Rusmini by describing main character perception toward body and autonomy in the formation of female subjectivity ..."

"Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kecenderungan gaya resolusi konflik yangdigunakan dalam menyelesaikan konflik perkawinan, dan hal tersebut dapatmempengaruhi kepuasan perkawinan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakahterdapat pengaruh yang signifikan gaya resolusi konflik terhadap kepuasan perkawinanpada laki-laki dan perempuan pada 5 tahun pertama perkawinan, serta mengetahui apakahterdapat perbedaan yang signifikan tingkat kepuasan perkawinan dan penggunaan gayaresolusi konflik pada kedua kelompok tersebut. Uji independent sample t test danmultiple regression dilakukan kepada 625 partisipan (171 laki-laki dan 454 perempuan)berusia 20 - 40 tahun yang sedang menjalani hubungan perkawinan dengan usiaperkawinan sama dengan atau kurang dari 5 tahun. Resolusi konflik diukur dengan CRSI(Conflict Resolution Styles Inventory) dan kepuasan perkawinan diukur dengan QMI(Quality of Marriage Index). Hasilnya, ditemukan perbedaan tingkat kepuasanperkawinan dimana laki-laki memiliki tingkat kepuasan perkawinan yang lebih tinggidibandingkan perempuan. Selain itu, juga ditemukan perbedaan yang signifikan gayaresolusi konflik yang cenderung digunakan laki-laki dan perempuan, dimana laki-lakilebih sering menggunakan gaya positive problem solving dan compliance, sedangkanperempuan lebih sering menggunakan gaya conflict engagement. Kemudian, jugaditemukan terdapat pengaruh yang signifikan gaya resolusi konflik conflict engagement,withdrawal, dan positive problem solving terhadap kepuasan perkawinan, dimana gayaconflict engagement dan withdrawal berpengaruh secara negatif terhadap kepuasanperkawinan, sedangkan gaya positive problem solving berpengaruh secara positifterhadap kepuasan perkawinan. Lalu, gaya resolusi konflik yang paling dapatmemprediksi tingkat kepuasan perkawinan pada laki-laki maupun perempuan adalahpositive problem solving. Disarankan bagi individu yang telah menikah untukmenerapkan gaya resolusi konflik yang memberikan pengaruh positif agar mereka dapatmempertahankan atau meningkatkan kepuasan perkawinan mereka.

---

Men and women have differences in conflict resolution styles that tend to be used to

resolve their marital conflicts, and this can affect their marital satisfactions. This study

was conducted to examine whether there is a significant effect of conflict resolution

styles on marital satisfaction in men and women in the first 5 years of marriage, and also

to know whether there is a significant differences of level of marital satisfaction and the

use of conflict resolution styles between men and women. Independent sample t test and

multiple regression tests were conducted on 625 participants (171 men and 454 women)

aged 20-40 years who were in marital relationships with marital duration equal to or less

than 5 years. Conflict resolution was measured by CRSI (Conflict Resolution Styles

Inventory) and marital satisfaction was measured by QMI (Quality of Marriage Index). It

was found that there was a difference in the level of marital satisfaction that men have a

higher level of marital satisfaction than women. It was also found a significant difference

in conflict resolution styles that tend to be used by men and women, where men more

often use positive problem solving and compliance styles, while women more often use

conflict engagement styles. Then, it was also found that there was a significant effect of

conflict engagement, withdrawal, and positive problem solving style on the level of

marital satisfaction, where conflict engagement and withdrawal styles negatively affected

marital satisfaction, whereas positive problem solving style positively affected marital

satisfaction. Finally, conflict resolution style that can best predict the level of marital

satisfaction in both men and women was positive problem solving. It is recommended for

married individuals to apply a conflict resolution style that has a positive influence so that

they can maintain or increase their marital satisfaction"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kejadian dan waktu migrasi dengan perkawinan pada perempuan umur 15 tahun keatas di Indonesia. Studi ini menganalisis data Sakerti 2007 dan 2014 menggunakan Model Hazard Waktu Diskrit. Hasil penelitian menunjukkan kejadian perkawinan berhubungan signifikan dengan migrasi. Perempuan yang mengalami kejadian perkawinan cenderung lebih cepat bermigrasi (hazard migrasi lebih tinggi) dibandingkan perempuan yang melajang sepanjang periode pengamatan. Perbedaan hazard migrasi antara perempuan kawin dan melajang mengecil seiring dengan meningkatnya otonomi perempuan, sehingga perempuan bisa memutuskan untuk pindah jika hal itu dapat meningkatkan kesejahteraannya. Hubungan antara migrasi dan perkawinan tetap signifikan setelah dikontrol dengan dengan karakteristik individu, rumah tangga dan wilayah.

---

This study aimed to examine the relationship between the timing of marriage and event of migration among females aged 15 year and over in Indonesia. This study analyzed IFLS 2007 and 2014 using Discrete Time Hazard Model. The result shows that marriage timing is a significant predictor of migration among female in Indonesia. Married women are more likely to migrate (hazard migration is higher) than single women during the observation period. The difference of migration hazard decreases between married and unmarried women in line with the increasing of women autonomy. Women can decide to move if it can improve their welfare. The relationship between migration and marriage remained significant after controlling for the characteristics of individuals, households as well as regions."