Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian. Akan tetapi, prinsip tersebut belum diikuti oleh peraturan lainnya. Hal ini terbukti baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas masih mengakui hukum acara yang lain, seperti HIR, Rbg, dan lain sebagainya. Adapun hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 hanya masalah cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina. Dalam hal pembuktian masih menggunakan HIR, Rbg, BW dan sebagainya.Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diatur HIR, Rbg, BW, dengan demikian dapat dimungkinkan terjadinya kesepakatan untuk melakukan perceraian dengan menggunakan peluang pengakuan sebagai alat bukti. Hal ini bertentangan dengan prinsip Undang-Undang No. 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui penerapan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian, (2) mengetahui dan mengkaji kekuatan bukti pengakuan dalam perkara perceraian di pengadilan agama, (3) untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pengakuan sebagai alat bukti dalam perkara perceraian.Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti putusan pengadilan agama yang menggunakan pengakuan sebagai dasar pertimbangan putusan. Responden dalam penelitian ini adalah hakim pengadilan agama Yogyakarta dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam.Hasil penelitian yang diperoleh, (1) hakim menerapkan alat bukti pengakuan dalam perkara perceraian secara mutlak, (2) pengakuan merupakan alat pembuktian yang kuat dan bersifat sempurna serta menentukan, artinya bahwa dengan diakuinya dalil gugatan atau permohonan talak hakim tidak membutuhkan pembuktian lanjutan, hakim dapat mengabulkan gugatan atau permohonan talak, (3) hakum menggunakan alat bukti pengakuan sebagai dasar pertimbangan putusannya, berdasarkan kaedah fikiyah, dan Pasal 164 HIR, 174, 175 dan 176, karena hakim berpendapat bahwa pengakuan termasuk alat bukti yang sah dan diatur dalam Undang-undang."

"Sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka suatu perkawinan hendaknya berlangsung abadi. Dalam hal suatu perkawinan tidak dapat berlangsung abadi, sehingga terjadi perceraian, maka para pihak yang tadinya terikat perkawinan dapat menempuh upaya perceraian. Dalam pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan, untuk memudahkan proses pemeriksaan perkara para pihak dapat membuat akta kesepakatan bersama. Dalam penggunaan Akta Kesepakatan Bersama dalam perkara perceraian, setidaknya terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pertama, bagaimanakah kedudukan dan peranan Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat secara notariil dalam kaitannya dengan dalam proses pemeriksaan perkara Perceraian di Pengadilan, Kedua adalah bagaimanakah keterkaitan hukum antara Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat secara notariil dengan Putusan/Penetapan Pengadilan sebagai suatu produk hukum lembaga Peradilan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan lapangan yang bersifat deskriptif. Data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari penelitian yang dilakukan kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa Akta Kesepakatan Bersama yang dibuat secara notariil. memiliki kedudukan dan peranan sebagai kesepakatan para pihak berkaitan dengan akibat perceraian baik terhadap anak maupun terhadap harta bersama. Sementara itu, Akta Kesepakatan Bersama yang digunakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan merupakan bagian dari putusan hakim. Dalam kedudukannya sebagai bagian dari putusan hakim, maka kekuatan mengikat dari Akta Kesepakatan Bersama tidak hanya sebatas kesepakatan para pihak, tetapi juga sebagai pelaksanaan putusan hakim.

---

As an association was born the heart between a man and a woman to form the lasting family happy to be based on the Deity the Lord, then a marriage preferably took place eternal. In the matter of a marriage could not take place eternal, so as to the divorce happen, then the sides that earlier were tied by the marriage could follow divorce efforts. In the case inspection of the divorce in the court, to facilitate the process of the case inspection of the sides of could make the joint agreement certificate. In the use of the Joint Agreement Certificate in the case of the divorce, at least was gotten by two problems that were discussed in this research. Firstly, how the position and the role of the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial manner in connection with him with in the process of the case inspection of the Divorce in the Court, second was how the legal connection between the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial manner and the Decision of the Court as a product of the law of the Judicature agency. The research method that was used in this research was the bibliography research and the field that were descriptive. The data that was used was the secondary data that originated in the primary, secondary and tertiary legal material. From the research that was carried out afterwards could be attracted by the conclusion that the Joint Agreement Certificate that was made in a notarial manner has the position and the role as the agreement of the sides regarding as a result of the divorce was good towards the child and against common property. In the meantime, the Joint Agreement Certificate that was used as part of the process of the case inspection of the divorce in the court was part of the decision of the judge. In his position as part of the decision of the judge, then the binding strength from the Joint Agreement Certificate only was not limited by the agreement of the sides, but also as the implementation of the decision of the judge."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak perceraian orangtua pada anak usia remaja dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak perceraian tersebut. Hal ini menarik untuk diketahui karena fenomena perceraian yang semakin meningkat di Indonesia dan kompleksitas dampak perceraian orang tua pada anak, serta kerentanan masa remaja terhadap perceraian orang tua. Penelitian yang dilakukan terhadap dua orang partisipan ini menggunakan pendekatan kualitatif (studi kasus) Data yang telah berhasil dikumpulkan melalu wawancara mendalam (in-depth interview) dianalisis dengan menggunakan berbagai teori tentang perceraian, dampak perceraian orangtua pada anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak perceraian tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal perceraian, anak akan lebih merasakan dampak negatifnya tetapi seiring dengan beijalannya waktu ternyata perceraian juga mempunyai dampak positif bagi kehidupan individu yang mengalaminya. Beberapa dampak jangka pendek yang muncul adalah menolak perceraian yang terjadi; marah, benci dan menyalahkan orangtua; sedih; shock; masalah dalam hubungan sosial; bingung; malu; merasa kesepian; menyalahkan diri sendiri; benci kepada Tuhan; mengalami stres; prestasi akademik menurun; dan konflik loyalitas. Sedangkan dampak jangka panjang yang muncul adalah self-esteem rendah, takut mengalami kegagalan dalam hubungan cinta seperti pengalaman orangtua, menjadi lebih mandiri dan matang, serta mengambil prinsip-prinsip penting dalam hubungan cinta.Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perceraian berbeda-beda bagi setiap partisipan yarig mengalaminya. Dampak perceraian tidak dapat digeneralisasikan karena faktorfaktor yang mempengaruhinya banyak dan kompleks; dan subjective meaning yang diberikan oleh masing-masing individu terhadap pengalaman perceraiannya berbeda. Keseluruhan faktor tidak berdiri sendiri melainkan saling berinteraksi dalam mempengaruhi dampak perceraian. Kompleksnya faktor mempengaruhi dampak perceraian menunjukkan bahwa perceraian merupakan suatu proses dan bukan merupakan suatu kejadian tunggal semata. Faktor yang paling berpengaruh terhadap dampak perceraian pada partisipan A adalah perubahan-perubahan yang menyertai perceraian, sementara pada partisipan B adalah kesulitan ekonomi pasca perceraian. Penelitian kualitatif membutuhkan kemampuan wawancara dan observasi yang tinggi dalam rangka mendapatkan data yang bersifat dalam dan mendetail. Oleh karena itu, melatih diri untuk dapat melakukan penelitian kualitatif dengan baik merupakan hal yang sangat penting.Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan wawancara juga dengan orangtua dan significant others yang tinggal bersama dengan partisipan guna mendapatkan gambaran tentang perceraian, dampak perceraian pada anak dan faktor-fakor yang mempengaruhinya lengkap dan jelas. Perbandingan dampak perceraian pada anak laki-laki dan perempuan merupakan topik yang menarik yang dapat diteliti pada penelitian selanjutnya."

"Tesis ini membahas tentang Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Yuridis Normatif. dalam melakukan penelitian penulis menganalisa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.DPK. Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisa putusan pengadilan bahwa prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Saran penulis di dalam penulisan ini adalah dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang disiplin serta tertib administrasi untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, diperlukan aparatur negara yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan.

---

This thesis discusses about How Divorce Procedures and Procedures for Civil Servants and whether the implementation is in accordance with Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 on Marriage and Divorce permit Civil Servants, form of research in this thesis is a Juridical Normative. in conducting the study authors analyzed the Religious Court Decision No. 341/Pdt.G/2009/PA.DPK Depok.

This thesis gives the conclusion that based on the analysis of court decisions that implementation procedures are in accordance with the provisions of Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 concerning marriage and divorce licenses Civil Service Advice writer in this writing is in order to create government apparatus and the orderly administration of discipline for the realization of good governance, the state apparatus is required to obey the statutory provision."

"Dari suatu perkawinan akan lahir anak yang merupakan keturunan yang sah dari mereka yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tersebut, sehingga perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi hubungan suami-istri dengan anak yang dilahirkan dimana orang tua bertanggung jawab memelihara, mendidik, dan memberi nafkah pada anak sampai anak tersebut dewasa, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan tersebut terputus. Hal ini ditegaskan dalam Hukum Islam dan juga dalam Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Pada umumnya hak pemeliharaan anak jatuh pada pihak istri dan kewajiban pemberian nafkah anak jatuh pada suami. Dalam praktek, walaupun sudah ada putusan Pengadilan yang memerintahkan suami untuk memberi biaya pemeliharaan anak, suami tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga putusan pengadilan itu hanyalah hitam di atas putih saja, dan merugikan pihak istri. Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahanbahan kepustakaan, seperti Undang-Undang, yurisprudensi, buku-buku, majalah, serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu hakim, ulama, dan pihak yang mengalami, karena masih sering terjadi kasus ayah tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, seperti yang telah diputuskan oleh Pengadilan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya kurangnya kesadaran hukum suami mengenai tanggung jawabnya terhadap anak, faktor budaya, kurang sempurnanya Undang- Undang, dan lain-lain. Akibatnya anak menghadapi masa depan yang suram dan tidak menentu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak istri dapat mengajukan permohonan untuk meminta kepada Pengadilan Agama yang memutuskan proses perceraiannya untuk mengeluarkan surat perintah sita eksekusi. Dan seharusnya ketentuan dalam KHI dan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaannya dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan sanksi pidana penjara dan/atau denda bagi mereka yang menelantarkan anak.

---

A red line between parents and their child remain eternally. A beloved child that emerges from this matrimony brings husband and wife responsibility to raise their child for his or her future to come. It is the parents obligation to take care of their child, to give fine education, fulfill his or her needs financially so he or she will be set for life. Such consequences linger even the marriage has been broken. The parents are obligated until the child has grown up. This is clearly stated in Islamic Mandate and Commandment and also in Paragraphs 105 and 156 of Islamic Sharia Compilation. In general, the mother has the right to stay with the child, while the father provides the life support for the child. However, many times this is just words written on papers; the father does not provide any life support for the child even though there’s a court’s order.

In this thesis, the methodologies that the writer uses are collecting data and reference study such as constitution and jurisprudence, books, magazine and scientific articles which related to the object. Other than that, the writer also conducts some interviews with related parties which are judges, a spiritual leader, and the people who go through this household case like above. The writer comes to many case of misdemeanor from father side due to several factor; lack of responsibility from father side, family custom and cultural stereotype, flawed regulation, etc. Hence, many children are facing perplex and uncertain future. To overcome these issues, the wife could insinuate the court to issue an execution letter. However the KHI and PP No.10 Year 1983 that is regarding to marriage and divorce policy for government officer should be related to UU No. 23 year 2002 in regards to child’s protection which conclude the jail sentence and/or fine for those who abandon their children."

"Status hukum seseorang menunjukkan kedudukanya di dalam lalu lintas hukum suatu masyarakat. Kepastian mengenai status hukum diperoleh dengan melakukan pendaftaran dan pencatatan atas peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang yang menentukan status hukum tersebut. Pencatatan antara lain perkawinan dan perceraian yang telah mengalami unifikasi yaitu dikeluarkannya UU No 1 Tahun 1974 serta PP No 9 Tahun 1975."