Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasyarakat Indonesia terdiri dari multietnik dan agama. Keanekaragamantersebut memungkinkan adanya interaksi antar etnis dan agama. Selain ituperpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain menyebabkan pembaurandi dalam masyarakat. Dari -interaksi dan pembauran yang terjadi dapatmenyebabkan timbulnya perkawinan silang antar etnis maupun antar agama.Perkawinan beda agama menimbulkan adanya nilai agama yang berbedadalam keluarga. Hal ini membuat anak menerima perbedaan nilai tersebutsebelum nantinya membentuk sistem nilainya sendiri. Penanaman nilai agamaberinteraksi dengan faktor yang ada dalam diri anak tersebut saat dia menyerapnilai agama yang diberikan orang tuanya dan menjadi bagian dari internalisasinilai agama. Setelah pilihan agama dibuat maka seseorang memiliki komitmenterhadap agamanya dapat terlihat pada dimensi komitmen beragama.Penelitian ini berfokus pada internalisasi nilai agama serta komitmenberagama anak dari orang tua berbeda agama pada tahap dewasa muda.. Daripenelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang internalisasi nilaiagama dan komitmen beragama pada anak dari orang tua berbeda agama.Penelitian bersifat narasi deskriptif dengan menggunakan metodekualitatif. Metode ini digunakan agar didapatkan pemahaman yang menyeluruhdan utuh dari setiap pengalaman individu yang bersifat unik. Subjek berjumlah 3orang berusia 20-34 sesuai dengan usia pad atahap dewasa muda menurutSantrock (1991). Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan pedomanumum terbuka dalam bentuk wawancara terfokus.Analisis dilakukan dengan dua cara. Pertama peneliti merangkum hasilwawancara setiap subjek ke dalam padatan narasi. Kemudian dilakukan analisisantar kasus untuk menemukan perbedaan dan kesamaan aspek dalam setiap kasus,mengumpulkan hal-hal umum dan memberikan perhatian pada hal-hal khusus laludikaitkan dengan teori yang relevan. Hal ini dilakukan agar dapat diperolehgambaran yang utuh dan menyeluruh dari fenomena yang diteliti.Penelitian ini menemukan bahwa faktor yang berperan dalam internalisasinilai agama ketiga subjek adalah: orang tua, lingkungan sekolah, teman, dan dirisubjek sendiri. Dari penelitian ini juga diperoleh perbedaan tingkatan internalisasitiap subjek. Komitmen beragama ketiga subjek terlihat dalam dimensi ideologis, intelektual, dan konsekuensial. Sedangkan dimensi ritual dan eksperensial tidakterlalu terlihat pada ketiga subjek.Jumlah subjek sebanyak 3 orang menyebabkan kurangnya variasi dalamhal perbedaan agama orang tua dan subjek. Diperlukan adanya keterbukaan dariorang tua dalam membicarakan masalah agama dengan anak serta dibutuhkannyabimbingan dari orang tua dalam memberikan nilai agama setelah anak menentukan agamanya."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti tokoh utama dalam ketiga cerpen Geschäft ist Geschäft, Das Abenteuer dan Der Zwerg und Die Puppe karya Heinrich Böll. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui apakah ada pengaruh eksistensialisme Kristen dalam tiga cerpen ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada teori eksistensialisme Kierkegaard khususnya kebenaran subjektif dan objektif, keputusaasaan, dan keimanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiga cerpen ini terdapat unsur eksistensialisme Kristen yang didukung oleh pemusatan cerita pada tokoh utama dan keimanannya terhadap agama Kristen.

---

ABSTRACTThe study focuses on the main charackters in Heinrich Böll’s three short stories Geschäft ist Geschäft, Das Abenteuer and Der Zwerg und Die Puppe. The purpose of this study is to examine the influence of Christian Existentialism in these stories, represented by the main characters. The method used in this study is descriptive qualitative supported by the perspective of Kierkegaard’s Existentialism, particularly subjectif and objective truth, despair, and faith. The result of this study shows that in these three short stories the influence of Christian Existenstilism can be found within the individuality of the main charackters and also their faith in Christianity. "

"ABSTRAKPerluasan Theory of Planned Behavior TPB digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui intensi individu dalam mendonasikan uang. Responden berjumlah 232 orang telah mengisi kuesioner dengan teknik convenience sampling. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma deksriptif, norma moral, perceived behavioral control, dan pengalaman masa lalu Selain itu, keyakinan agama dijadikan sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya norma deskriptif, norma moral dan perceived behavioral control berpengaruh signifikan terhadap intensi perilaku berdonasi dan keyakinan agama berperan dalam memoderasi seluruh variabel independen dalam penelitian ini.

---

ABSTRACTAn extended Theory of Planned Behavior TPB was used to predict individual rsquo s intention on donating money. Respondents n 232 completed an online questionnaire using convenience sampling. Multiple regression analyses used in order to test the influence of attitude, descriptive norm, moral norm, perceived behavioral control, and past behavior. Furthermore, religious beliefs is integrated as a moderating variable. This study shows only descriptive norm, moral norm and perceived behavioral control that significantly influencing behavioral intention to donate on an individual. Meanwhile, religious beliefs has role on moderating all independent variables on this study."

"PENDIRI bangsa Indonesia telah mengamanatkan tujuan pendidikan sebaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada alinea keempat. Yang selanjutnya dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 31 Ayat (3) yang berbunyi. " Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa telah dijelaskan begitu rinci dalam konstitusi ini yaitu melalui proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Tujuan dari penulisan ini adalah memperkuat gagasan tentang kelaziman penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia ke dalam proses pendidikan nasional, sesaui UUD NRI tahun1945. pada tataran filosofi dan tujuan umum pendidikan nasional, ketiga tujuan tersebut telah terkonsep dengan baik, namun relaitasnya masih amat jauh dari yang dikehendaki. bahkan terjadi simplifikasi artikulasi dalam praktek pengajaran tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan akhklak mulia yaitu dengan mencukupkan mata pelajaran agama yang bersifat kognitif. Padahal ketiga tujuan tersebut sedianya harus menjiwao seluaruh mata pelajaran dan perilaku kehidupan, sehingga tidak mengenal dikotomi antara ilmu dan akhlak, antara ilmu dan ketakwaan, antara ilmu dan keimanan. Pada tataran inilah penulis mencoba menuangkan gagasan integrasi nilainilai keimanan, katakwaan dan akhlak mulia ke dalam proses pendidikan nasional. selain itu penegasan kata akhlak bukan karakter sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi amat penting mengingat pembentukan akhlak mulia berbeda dengan pembentukan karakter terutama dari sumber atau rujukan nilainya. Akhlak merujuk kepada wahyu tuhan (agama) yang merupakan nilai absolut. Sedangkan karakter merujuk pada lingkungan sosial dan pengalaman hidup yang memiliki nilai relatif. sehingga akhlak mulia selalu membawa pelakunya kepada ketauhidan (berkeTuhanan), sedangkan karakter tidak selalu membawa pelakunya kepada sikap berkeTuhanan karena sifat sumbernya yang tidak terikat dengan ketauhidan. dalam hal ini pilihan para The Founding Father akan kata akhlak sebagai salah satu tujuan nasional sudah tepat karena sesuai dengan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. dengan demikian seluruh proses pendidikan baik formal maupun non formal harus melahirkan manusia yang berketuhanan. "

"Di Indonesia asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Iktikad baik yang diatur dalam ketentuan tersebut terbatas hanya meliputi tahap pelaksanaan perjanjian saja. Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara penganut sistem civil law telah mengakui iktikad baik pada tahap negosiasi atau pra-kontrak, sehingga janji-janji pra-kontrak diakui dan jika dilanggar menimbulkan akibat hukum. Karena belum ada perjanjian yang mengikat maka gugatan yang diajukan untuk memperoleh ganti rugi dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dengan konsep yang sama, di dalam sistem common law khususnya di Amerika Serikat, muncul doktrin promissory estoppel yang berakibat bahwa meskipun belum ada consideration namun janji-janji dapat mengikat. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontrak di Indonesia melalui putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), perbandingan (comparative approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada pengaturan yang khusus mengatur penerapan asas iktikad baik pada tahap pra-kontrak. Namun demikian, berdasarkan putusan-putusan di pengadilan negeri yang dianalisis pada penelitian ini diketahui bahwa Hakim telah mengakui adanya keharusan beriktikad baik pada tahap pra-kontrak oleh para pihak.

---

In Indonesia, good faith principle set in article 1338 subsection (3) on the Indonesian Civil Code. The implementation of good faith principle set out from this article is limited only to the contractual phase. In contrast to Indonesia, some civil law countries have recognized the principle of good faith on the phase of negotiations or pre-contractual phase, so the promises of the pre-contract is recognized and lead to legal consequences if its broken. Since there is no binding agreement on the pre-contractual phase, therefore to the injured party in this phase can sue for reliance damages based on tort. Based on the same concept, in the common law system, particularly in US the promissory estoppel doctrine has the effect of making some kinds of promise binding even where they are not supported by consideration. This research aims to determine how the implementation of good faith principle on the pre-contractual phase in Indonesia through court orders. It is a judicial-normative research, with statute, case and comparative approach. In this research, author concluded that til nowadays there is no regulation that specifically regulates the application of good faith principle on the pre-contractual phase. Moreover, based on court orders which analyzed in this research, note that the Judge has recognizes the necessity of good faith at the pre-contractual phase by the parties.

;In Indonesia, good faith principle set in article 1338 subsection (3) on the Indonesian Civil Code. The implementation of good faith principle set out from this article is limited only to the contractual phase. In contrast to Indonesia, some civil law countries have recognized the principle of good faith on the phase of negotiations or pre-contractual phase, so the promises of the pre-contract is recognized and lead to legal consequences if its broken. Since there is no binding agreement on the pre-contractual phase, therefore to the injured party in this phase can sue for reliance damages based on tort. Based on the same concept, in the common law system, particularly in US the promissory estoppel doctrine has the effect of making some kinds of promise binding even where they are not supported by consideration. This research aims to determine how the implementation of good faith principle on the pre-contractual phase in Indonesia through court orders. It is a judicial-normative research, with statute, case and comparative approach. In this research, author concluded that til nowadays there is no regulation that specifically regulates the application of good faith principle on the pre-contractual phase. Moreover, based on court orders which analyzed in this research, note that the Judge has recognizes the necessity of good faith at the pre-contractual phase by the parties.

"