Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam sebuah industri yang menghasilkan suatu produk baik berupa barang atau jasa pelayanan, maka unit produksi dan unit penyaluran hasil industri tersebut memegang posisi vital. Keandalan merupakan tolok ukur utama agar peran vital tersebut dapat ditunjukkan. Banyak unsur yang berperan dalam upaya mempertahankan keandalan tersebut antara lain bagian operasi, bagian teknik, bagian pemeliharaan maupun bagian suku cadang. Dan berbagai unsur tersebut, maka peran bagian pemeliharaan menjadi sangat menonjol, karena harus dapat menyuguhkan kondisi seluruh instalasi dalam keadaan prima sesuai dengan kapasitas spesifikasi teknisnya. Teknik pemeliharaan pada mulanya merupakan kegiatan setelah suatu instalasi mengalami kegagalan atau kerusakan. Kurun waktu selanjutnya pemeliharaan menjadi kegiatan rutin yang berbasis waktu atau berbasis suatu output produksi. Tetapi teknik ini tidak dapat lagi dipertahankan kerena basis waktu dan basis output produksi tidak selalu sesuai, tergantung karakteristik permintaan pasar. Teknik pemeliharaan menjadi sebuah kegiatan manajerial yang harus dapat mempertahankan keandalan instalasi dalam segala kondisi, tetapi tetap berpedoman pada asas biaya terendah terhadap suatu output tertentu yang diinginkan. Manajemen pemeliharaan ini dikenal dengan pemeliharaan yang berbasis kondisi suatu instalasi, yang disebut dengan Pemeliharaan Prediktip. Pelaksanaan pemeliharaan prediktip adalah pemantauan dan pengukuran secara periodik unjuk kerja instalasi produksi. Dari hasil pengukuran tersebut dilaksanakan analisa obyektif secara kuantitatif agar diperoleh laju kecenderungan akan adanya gangguan, sehingga langkah pencegahannya dapat dipersiapkan. Produk jasa energi listrik adalah suatu kegiatan yang padat modal dan padat teknologi. Unit produksi maupun unit penyalurannya dituntut mempunyai keandalan yang sangat tinggi. Posisi terdepan produk jasa energi ini adalah Jaringan Distribusi yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Pemeliharaan Prediktip pada seluruh instalasi jaringan distribusi dapat diterapkan agar diperoleh unjuk keija keandalan yang diinginkan."

"Dengan diundangkannya Undang Undang No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya ditulis UUK) pada tanggal 23 September 2002 maka Undang Undang No.15 tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa sektor ketenagaiistrikan bukan lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah (Pusat) tetapi menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah Pusat, Pemerintah daerah (Pemda), BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta dan Masyarakat. Perbedaan mendasar lainnya adalah dibukanya pasar kompetisi, khususnya pada sisi pembangkitan dan sisi retail, sebagai pengganti pengelolaan yang monopolistis selama ini.Berdasarkan UUK ini maka usaha penyediaan tenaga listrik dibedakan atas pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar dan usaha pengelola sistem, dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Sektor ketenagalistrikan yang selama ini dimonopoli oleh PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan hak pengusahaan mulai dari sektor hulu (pembangkitan) sarnpai sektor hilir (retail), dengan berlakunya UUK ini maka tidak ada lagi PKUK dan untuk daerah kompetisi PLN diharuskan memisahkan usahanya sesuai jenis usahanya (pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik), sedangkan untuk daerah non kompetisi pelaku usaha (termasuk PLN) masih diijinkan mengelola usaha yang terintegrasi vertikal."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik secara khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya serta beberapa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik yang berbasis dari energi terbarukan yang dijual oleh pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai suatu badan usaha selayaknya dapat menentukan sendiri pelaksanaan bisnis dan harga listriknya sendiri namun dengan penugasan dimaksud seperti tidak diberi kebebasan untuk berunding sendiri dengan investor, padahal dengan segala keahlian dan pengalamannya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih tahu kebutuhan mengenai berapa tenaga listrik yang harus dibeli, berapa harga pantasnya, dan sebagainya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penugasan dimaksud diperlukan dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dalam penyediaan tenaga listrik.

---

This thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise License Holder of Electricity Supply in the assignment of the Government to perform a public service by purchasing electricity from power plants based on renewable energy. Government policy in order to encourage the development and utilization of renewable energy optimally to meet the electric power supply is specifically stipulated in the provisions of Article 19 of Government Regulation No. 59 Year 2007 on Geothermal Operations and its implementing regulations as well as some of the regulation governing the assignment of the Government to the PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to purchase electricity from renewable energy based being sold by a private power plant developer or Independent Power Producer (IPP).

PT PLN (Persero) as a business entity should be able to determine its own conduct of business and the price of the electricity itself, but with such an assignment is not given the freedom to negotiate with the investors themselves, but with all the expertise and experience, PT PLN (Persero) more know about how much power needs to be purchased, what price, and so on. This thesis research using normative juridical form of prescriptive analytical research results The results of this study concluded that the assignment is necessary in order to encourage the development and optimal utilization of renewable energy in electricity supply."

"ABSTRAKMengingat dewasa ini negara kita sedang memasuki era industrialisasi, maka kebutuhan energi listriknya di masa mendatang perlu diperkirakan, sehingga kelak dunia industri khususnya di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Bukan itu saja, karena dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah/negara, sektor industri dan komersial memberikan saham yang cukup besar maka tak salah kiranya bila kebutuhan energi listrik dari sektor komersial tutur diperkirakan pula. Sebab dalam era teknologi modern seperti sekarang ini, segala aktifitas atau kegiatan, termasuk kedua sektor di atas, tak dapat dipisahkan dari pemakaian energi listrik. Namun demikian di lain sisi, studi ini bersifat ramalan, sehingga tak ada yang dapat menjamin kebenaran hasilnya secara absolut atau mutlak. Tetapi melalui pendekatan kwantitatif, studi ramalan dengan menggunakan data-data bersifat empiris ini, diharapkan hasilnya dapat mendekati kebenaran yang diinginkan."

"Berdasarkan data dari IRENA Indonesia 2017, Indonesia memiliki potensi tenaga surya sebesar 532,6 GW atau 74,34% dari potensi sumber energi terbarukan yang dimiliki Indonesia berasal dari tenaga surya. Namun pemanfaatannya masih sangat jauh sekali dari potensi yang ada. Total kapasitas Solar Photovoltaic (Solar PV) atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terpasang bervariasi sekitar 42 MW sampai 80 MW di akhir 2012. Berdasarkan data dari RUPTL PLN 2018 – 2027, tarif dasar listrik (TDL) rata - rata untuk wilayah Indonesia di tahun 2008 sampai 2017 menunjukkan tren peningkatan hampir di setiap tahun. Di sisi lain, berdasarkan data dari web irena.org, harga beberapa modul Photovoltaic (PV) mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun pada periode 2010 – 2015. Konsep Peer-to-Peer (P2P) dapat diterapkan di Indonesia sebagai suatu model bisnis yang mampu membantu memaksimalkan pemanfaatan tenaga surya di Indonesia. Dengan menerapkan P2P, masyarakat tidak hanya membeli energi listrik tetapi dapat menjualnya ke orang lain sehingga bisnis ini tidak hanya menguntungkan bagi suatu kelompok perusahaan tetapi tiap individu juga dapat merasakan manfaatnya. Pada penelitian ini dilakukan simulasi proses perhitungan jual beli listrik dengan konsep P2P dengan menggunakan software Homer dan Microsoft Excel. Kemudian untuk menentukan kelayakan model tersebut dilakukan peramalan terhadap TDL dengan nilai LCOE terhadap sistem yang menggunakan Solar PV secara global. Ketika nilai LCOE tersebut sudah dibawah dari TDL maka dapat ditentukan berapa persen sistem penyedia P2P dan juga PLN yang menyediakan grid untuk mendistribusikan energi listrik antar peers serta sebagai backup karena sistem yang disimulasikan tidak menggunakan baterai dapat memperoleh keuntungan. Selanjutnya akan didapatkan formula untuk menghitung total biaya atau tarif yang harus dikeluarkan masing – masing pelanggan untuk membeli listrik dari sistem P2P ini.

---

Based on data from Indonesia 2017, Indonesia has a solar power potential of 532.6 GW or 74.34% of Indonesia’s potential renewable energy resources derived from solar power. But its utilization is still very far from the potential that exists. The total capacity of installed Solar Phtovoltaic (Solar PV) or solar power plants varies from around 42 MW to 80 MW at the end of 2012.

Based on data from the RUPTL PLN 2018 – 2027, the average basic of electricity tariff for Indonesia in 2008 to 2017 shows an increasing trend almost every year. On the other hand, based on data from the irena.org website, the prices of several Photovoltaic (PV) Modules have experienced a downward trend every year in the period 2010 – 2015.

The Peer-to-Peer (P2P) concept can be applied in Indonesia as business model that can help maximize the utilization of solar power in Indonesia. By implementing P2P, people do not only buy electricity but also can sell it to other people so that this business is not only profitable for a group or companies but each individual can also get the benefit.

In this study, a simulation process of electricity purchasing using the P2P concept was carried out using Homer and Microsoft Excel software. Then to determine the feasibility of model was did the forecasting of TDL with LCOE value that also using Solar PV system globally. When the LCOE value is already below the TDL, it can be determined how many the percentage of the P2P system provider and also PLN that provides a grid to distribute electrical energy between peers and as a backup because the simulated system that does not use batteries can take the profit. Furthermore, a formula will be obtained to calculate the total cost or tariff that each customer must spend to buy electricity from this P2P system."