Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Grafiti merupakan salah satu bentuk urban art. Namun grafiti yang dilakukan oleh murid-murid SMU dan SMK merupakan bentuk vandalisme. Biasanya, motivasi untuk melakukan grafiti dikarenakan penandaan suatu wilayah (teritori) dan bentuk aktualisasi diri. Untuk itu dalam penelitian ini penulis akan menyajikan karakteristik grafiti dari tiap-tiap SMU di Kecamatan Kebayoran Baru dan lokasi utama grafiti. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan penyajian deskriptif.Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa SMU yang tergolong unggulan memiliki jumlah grafiti hampir sama dengan SMU non unggulan. Kesimpulan lain yang didapatkan adalah bahwa grafiti tersebar merata di semua jenis penggunaan tanah dan kelas jalan. Tidak ada jenis penggunaan tanah maupun kelas jalan tertentu yang menjadi lokasi grafiti secara khusus. Luasan teritori grafiti tidak dipengaruhi oleh jenis penggunaan tanah maupun kelas jalan tempat sekolah tersebut berlokasi yang terdapat di Kecamatan Kebayoran Baru.

---

Graffiti is one kind of urban art. However, high school students which did the graffiti are considered doing vandalism act. Usually, one of their motive is to mark their territor and evidence for self-actualization. In this case, this research tries to understand what graffity characteristic from each high school and graffiti main location. This research used qualitative methode those descriptive analysis.

The result show that, the graffiti does by superior high school students are almost as same as inferior high school students. The other result show, the locations of graffiti has no specific type of land use and road classification. The wide range for the graffiti territory are not influenced either by type of located status high school at Kecamatan Kebayoran Baru."

"Pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan di Kabupaten Pemalang Iebih kecil dari biaya pengelolaannya, dimana pendapatan dari retribusi persampahan yang mendasarkan pada tarif retribusi sekarang belum dapat menutupi seluruh atau sebagian biaya pengelolaan jasa persampahan. Dengan kondisi tersebut kemangkinan menyebabkan kualitas pelayanan persampahan kurang maksimal.Pene!itian ini untuk menganalisis kesediaan masyarakat Kabupaten Pemalang dalarn membayar tarif retribusi kebersihan dalam rangka mendukung kegiatan pengolahan sampah di Kabupaten Pemalang. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adaiah valuasi kontingensi, yaitu dengan menanyakan secara langsung besarnya kesediaan masyarakat membayar retribusi sampah.Fokus penelitian adalah rumah tangga sebagai penghasi! sampah terbesar, yang terbagi atas 2 kategori yaitu rumah tangga yang tinggal di perumahan tertata (kompleks perumahan) yang diperkirakan berjumlah 10% serta rumah tangga yang tinggal di perumahan tidak tertata yang diperkirakan berjumlah 90% dari total jumlah rumah tangga di Kabupaten Pemalang.Dari jumlah kuisioner yang disebarkan sebanyak 140 buah dan jumiah yang kembali dan dapat diikutsertakan dafam estimasi nifai WTP adalah sebanyak 123. Berdasarkan hasil survey terhadap responden diperoleh jawaban yang beragam tentang kesediaan membayar iuran pengefolaan sampah. Untuk rumah tangga pada perumahan tertata besarnya WTP adalah Rp. 1964,2857 atau dibulatkan Rp. 200G,-. Untuk rumah tangga pada perumahan tidak tertata besarnya WTP adalah Rp. 1534,4037 atau dibuiatkan Rp. 1500,-. Sedangkan rata-rata WTP adalah Rp. 1583,3333 dibufatkaa Rp. 1.600,-. Sehingga potensial dapat ditarik dari masyarakat pada perumahan tertata, yaitu Rp 2.000,00/bulan/kk x 290.387 kk x 12 bulan/tahun x 10% x 60% = Rp.418.157.280,00/tahun. 5edangkan potensial dapat ditarik dari masyarakat pada perumahan tidak tertata, yaitu : Rp 1.500,00/bulan/kk x 290.387 kk x 12 bulan/tahun x 90% x 60% = Rp 2.822.561.640,00/tahun.Dari hasil kuisioner diperoieh data bahwa persepsi masyarakat tentang pengelolaan sampah cukup baik. Hal ini dibuktikan dari prosentase ketersediaan tempat sampah di masing-masing tempat tinggal sebesar 92,12%, cara membuang sampah yang sudah baik yaitu dengan diletakkan di tong sampah untuk diambil petugas sebesar 67,72% dan masyarakat yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah di fingkungan sekitar sebesar 92,91%. Akan tetapi tingkat kepuasan responden terhadap kinerja petugas pernungut sampah sebagian besar 36,60% hanya cukup puas. Sementara pengetahuan masyarakat tentang dasar hukum yang mengatur retribusi jasa kebersihan juga belum cukup balk, yaitu 63,78% masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten DT II Pemalang Nomor 10 Tabun 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dimungkinkan jika terjadi perumahan atas kinerja aetugas oemungut sampah dan pengelolaan persampahan pada umumnya akan dapat meningkatkan nilai kesediaan mernbayar sampah.Memperhatikan basil yang diperoleh, perlu selalu diiakukan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan penyuluhan tentang persampahan dan sosialisasi peraturan mengenai retribusi jasa persampahan, tarif retribusi kebersihan untuk kawasan perumahan tertata (kompleks perumahan) sebaiknya ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan tarif retribusi kebersihan untuk kawasan perumahan tidak tertata serta struktur dan besarnya tarif retribusi kebersihan yang tereani.um dalam pasal 9 ayat (2) butir a dan butir f Peraturan Daerah Kabupaten DT II Periaiang Nomor 10 Tahun " 1999 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan disarankan untuk ditinjau kembali dengan memperhatikan hasil-hasil yang dicapai dalam penelitian ini."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan teori Planned Behavior (Fishbein & Ajzen, 1988) tcrhadap pcningkatan perilaku pada komunitas ibu-ibu dalam mendaur ulang sampah rumah tangganya.Penelitian ini merupakan tindakan intervcnsi lanjutan dari intervensi yang pertama kali dilakukan karcna untuk mcmpcrtahankan pcrilaku yang sudah tcrbcntuk dan lebih jauhnya lagi untuk meningkatkan perilaku tersebut diperlukan tindakan intervensi yang terus menems. Sasaran intervensi adalah pengurus dari organisasiGerakan Peduli Lingkungan (GPL) yang telah terbentuk pada intervensi pertama kali, dan komunitas ibu-ibu di 4 RT, RT Ol s/d 04, RW 08 PPI sebagai change target yang merupakan percontohan dalam program intervensi lanjutan. Strategiintcrvcnsi yang digunakan dalam program intervensi ini adalah tiga tcknik intervensi yang dikombinasikan, yaitu injimrmation, incentives dan community management.Dari tindakan intcrvcnsi lanj utan ini mcnghasilkan 4 (cmpat) tim kadcr sosialisasi program GPL dalam mendaur ulang sampah rumah tangganya, kelengkapan peralatan untuk simulasi dalam program sosialisasi, community management yang dilengkapi dengan website (www.gp(@kavon.com) dan peningkalau pada komunitas ibu-ibu yang mendaur ulang sampahnya dari 36 yang belum mengompos terdapat 22 (61 ,1%) yang melakukan uji coba mendaur ulang sampah setelah dilakukan program intervensi. Dari penerapan teori Planned Behaviordalam program intentensi ini ditemukan bahwa ada perbedaan determinan yang signiiikan antara komunitas ibu-ibu yang belum dan sudah mengompos. Pada komunitas ibu-ibu yang sudah mengompos, detenninan munculnya pcrilakumendaur ulang sampah rumah tangganya adalah detenninan norma subjektifdengan beta 0.680 (p<0.05) sedangkan determinan munculnya perilaku tidak mendaur ulang sampahnya pada komunitis ibu-ibu adalah deterrninan sikap dengan beta 0.450 (p<0.05). Dan setelah dilakukan program intervensi, determinan Perceived Behavioral Control (PBC) menjadi determinan yang signitikan dalam munculnya perilaku mendaur ulang sarnpah organik pada komunitas ibu-ibu yang baru melakukan pengomposan dengan beta 0,717 (p<0,05)."

"Rawa Pekayon Bulak merupakan tempat pembuangan sampah sementara di daerah Pekayon, Bekasi, sebenarnya merupakan daerah resapan air bagi lingkungan sekitarnya. Penumpukan sampah di rawa tersebut berlangsung terus menerus, karena pemerintah kota tidak mampu menyediakan lahan penampungan sampah untuk warganya. Perubahan fungsi rawa dan bertumpuknya sampah mendatangkan dampak negatif bagi kehidupan warga di sekitarnya. Intervensi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran warga supaya mau terlibat dalam usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi, yaitu dengan mengelola sampah domestik mereka. Pengelolaan dimulai dengan memilah sampah warga dari rumahnya masing-masing. Target intervensi adalah-ibu-ibu di RT 03 dan 04, RW 11, kompleks PPI, Bekasi, dengan jumlah 96 KK.Baseline study dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan penyebaran kuesioner. Teori-teori yang mendasari intervensi adalah teori perubahan sosial, theory of planned behavior dan teori belajar sosial. Strategi yang digunakan adalah strategi persuasi melalui pembentukan organisasi dalam komunitas yang bersangkutan, pemberian pelatihan dan penyuluhan bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pembuangan sampah dan penerapan komunikasi yang intensif melalui leaflet dan manipulasi lingkungan.Perubahan secara khusus yang terjadi adalah: warga mulai memilah sampah (56,75%), membuat kompos pribadi (16,21%), 8 dari 14 tong kompos yang disediakan untuk pembuatan kompos kolektif sudah mulai dipenuhi oleh potongan sayuran dan sampah halaman warga, pengadaan wadah sampah di rumah warga meningkat, terpasang prompts di lingkungan warga yang mengingatkan warga untuk memilah sampah. Secara umum: terjadi perubahan perilaku warga terhadap sampah domestiknya dengan adanya piket dan kerja bakti warga.Untuk intervensi berikutnya, penulis menyarankan untuk melakukan penyuluhan tindak lanjut bagi para stakeholder pembuang sampah, review terhadap program yang sudah berjalan dan diskusikan perbaikan dan pengembangannya terutama dalam hal komunikasi internal dan pelaksanaan Sistem-sistem monitoring dan evaluasi."

"Pengolahan limbah padat kota di negara berkembang menjadi permasalahan bagi banyak pembuat kebijakan. Terbatasnya peraturan yang berlaku dan sumber daya yang tersedia seringkali memicu munculnya pengolahan limbah padat secara ilegal seperti perilaku membakar sampah secara terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah persepsi masyarakat, wilayah tempat tinggal seperti pedesaan / perkotaan, dan proporsi APBD untuk lingkungan di tingkat provinsi mempengaruhi perilaku membakar sampah pada rumah tangga di Indonesia. Dengan menggunakan data tingkat rumah tangga tahun 2017 dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia dan menambahkan variabel kontrol seperti karakteristik sosio-demografi, maka digunakanlah metode regresi logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang pembakaran sampah terbuka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait membakar sampah dan masyarakat yang tinggal di perdesaan cenderung melakukan pembakaran sampah secara terbuka dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Selain itu, provinsi dengan proporsi anggaran fasilitas lingkungan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih sedikit kasus pembakaran terbuka yang dilakukan oleh rumah tangga dibandingkan dengan provinsi dengan proporsi anggaran untuk lingkungan yang lebih rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengolahan sampah di pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi perilaku membakar sampah rumah tangga secara terbuka.

---

Municipal solid waste treatment in developing countries is a dispute for many policy makers. Limited regulations and available resources often lead to illegal treatment of solid waste such as open burning trash behavior. This research aims to analyze whether peoples perception, living area such as rural/urban, and regional budget proportion for environment at province level influence open burning behavior of a household in Indonesia. Using household level data in 2017 from the National Socioeconomic Survey of Indonesia and adding control factors such as socio-demographic characteristics, a logit regression method is conducted. The result reveals that burn perception has an important role in burning decisions and people living in rural areas tend to do open burning trash compared to those who are living in urban areas. Furthermore, provinces with higher proportion budgets for environmental facilities tend to have fewer open burning cases done by households compared to provinces with lower proportion budgets for environment. The findings suggest that waste policies at regional government should be improved to reduce open burning trash behavior of households."