Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMakalah (Latar Belakang, Permasalahan, Peran Lembaga Pendidikan Tinggi, Aspek Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Penutup). Pengembangan potensi wisata Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa negara. Masalah pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang, salah satunya adalah masalah sanitasi, sering menjadi kendala berkembangnya potensi wisata, yang menyebabkan berkurangnya jumlah wisatawan yang datang ke daerah wisata tersebut. Perguruan tinggi dapat berperan dalam aspek teknologi untuk menunjang pengadaan fasilitas penunjang tersebut, yang akan mendukung berkembangnya potensi wisata di Indonesia."

"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sungguh beruntung dikaruniai dengan keindahan alam maupun kekayaan budaya. Kekayaan alam dan budaya itu jika dikembangkan dengan baik akan menjadi daya tarik untuk mengembangkan pariwisata di negeri ini.Namun sayangnya, hingga saat ini potensi tersebut belum mampu dikembangkan dengan optimal.Hal ini berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, walapun potensi pariwisata mereka tidaklah sekaya yang dimiliki Indonesia, namun mampu mengembangkan pariwisatanya dengan baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan besarnya jumlah wisatawan mancanegara dan devisa yang dihasilkan negara tersebut dari sektor pariwisata.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan di masing-masing negara, baik Singapura, Malaysia maupun Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya.Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada kebijakan publik pada tingkat kebijakan tertinggi (level policy) dan tingkat organisasi (organizational level) terhadap bagaimana usaha pemerintah masing-masing negara dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata baik pengembangan produk dan pemasaran pariwisatanya.Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara masing-masing pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik khususnya di sektor pariwisata termasuk partisipasi masyarakat didalamnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan responden yang dipilih dari kalangan pakar dan praktisi yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup dalam terhadap masalah kebijakan pariwisata di negara-negara tersebut di atas.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia tidaklah mempunyai komitmen yang kuat di dalam pengembangan pariwisatanya. Hal ini sangat berbeda dengan Singapura dan Malaysia. Komitmen kuat tidaknya pemerintah tercermin dari bentuk organisasi kepariwisataan nasional yang dipilihnya.Di dalam pariwisata, bentuk organisasi pariwisata sangat berpengaruh terhadap model partisipasi masyarakat. Di dalam bentuk badan independen ternyata membuktikan bahwa organisasi pariwisata Singapura dan Malaysia dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik.Untuk mengembangkan pariwisata, perlu komitmen kuat dari pemerintah pada tingkat kebijakan tertinggi untuk menggerakan dukungan dari sektor lain seperti keuangan, telekomunikasi, pekerjaan umum dan sebagainya, sedangkan pada tingkatan kebijakan organisasi bagaimana organisasi tersebut mengembangkan produk dan pemasaran pariwisatanya.Pemerintah Singapura dan Malaysia menyadari akan peran penting pariwisata bagi negaranya, oleh karena itu mereka menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan negaranya. Implementasi dari kebijakan ini diwujudkan dari kebijakan yang mendukung penuh pembangunan pariwisata. Di tingkat kebijakan operasional, mereka membentuk badan independen agar dapat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam mencapai tujuannya.Untuk melaksanakan misinya, maka badan independen senantiasa berusaha melibatkan seluruh stakeholder seperti industri, asosiasi, lembaga pendidikan, pakar dan masyarakat dalam setriap perumusan dan implementasi kebijakan.Hubungan antara badan independen dengan stakeholder bersifat saling ketergantungan dan saling menguntungkan. Badan karena meriyadari operasionalnya dari industri bertanggungjawab terhadap kernajuan industri. Sebaliknya industri selalu mendukung setiap kebijakan yang dihasilkan oleh badan independen.Di Indonesia, walaupun pemerintah selalu menyatakan tentang peran penting pariwisata bagi perekonomian negaranya, namun terbukti tidak memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan pariwisatanya. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya upaya nyata terhadap pembangunan pariwisata. Disamping itu tidak adanya pemisahan yang tegas antara organisasi yang melaksanakan perumusan kebijakan dan kebijakan operasional membuat penanganan pariwisata menjadi tidak profesional.

---

Indonesia, as a large archipelagic country, was blessed with abundance tourism potency to be developed for the interest of her people. The tourism potency encompassed all kind of natural beauty and the uniqueness of the culture. However, the potency is not well developed. Meanwhile, Singapore and Malaysia who has less potency compare with Indonesia, had been successfully developed their tourism well, as it was shown in the increasing number of tourist arrivals as well as the increasing flow of foreign exchange.

This research has the objective to study the policy at those countries, Singapore, Malaysia as well Indonesia particularly on how they develop tourism in their successive countries.

The research focused on the interest on public policy matters at the policy level, that is how the government manage and develop their national tourism, product development and tourism marketing development.

Further, the research is aimed to satisfy the curiosity on how the countries should formulate their public policy, and to what extend do the community's participation in formulating and implementing the public policy.

The research will use qualitative method, using respondent was selected among experts and practitioners who are competent in the subject, particularly those having the necessary knowledge in tourism policy.

The output of the survey would be a comparative analysis between Singapore, Malaysia, and Indonesia. It was found that the Indonesia government did not have strong enough commitment in developing tourism in the country. The Government's commitment in developing tourism was reflected in national tourism organization development model.

In tourism, tourism organization model was proofed to be very influential against the community's participation on formulating public policy. In the form of independent board, it was proofed that national tourism organization Singapore and Malaysia is more participative in formulating and implementing tourism policy.

To accelerate the development of tourism, it requires government's commitment either at the top level management policy, supported by all related sectors such as finance, communication, telecommunication, public works etc. or policy at the organizational level in the form of national tourism organization (NTO) and how NTO-NTO should develop the product and marketing.

The Government of Singapore and Malaysia do aware of the significant role of tourism for their countries, therefore they put tourism as a prime sector in the development of the state economic. The implementation of this policy was then manifested by formulating policies that fully support tourism development in their respective countries. Meanwhile in their operational policy, both countries had set up an independence board that expected to be more flexible and fast in running their mission in developing tourism.

In running the mission, as outlined by the government, in order to get the highest achievement, the independence board was than formulate policies at the operational level by involving all stakeholders in the tourism development such as industries, association, educational institution, experts and communities and implemented the policy.

The relationship between independent board with stakeholder was in the nature interdependency and mutually benefited to both parties. The board, which is finance by industry was responsible to set marketing places, meanwhile industries support the process by building supra-structure required by tourism industry and fully responsible for tax settlement with the government. The growth of tourism industry will drive the growth of the state economic in Singapore and Malaysia.

In Indonesia, although as in ordinary way the government rhetorically says the significant role of for the state economic, it has not strong enough in her commitment in the development of tourism. The commitment of the government reflected by the inability of the government to drive other sector in supporting the tourism development. Besides, without separating the policy at the top level and at the organizational level the tourism could not be managed professionally.

In the model as the NTO is the government own and the fund come from National State Budget, in formulating and implementation of the public policy not always involving all stakeholders, so they did not have true commitment each others."

"[Tesis ini mengkaji upaya liberalisasi jasa pariwisata dalam mode 4 dalam bentuk komitmen Indonesia yang tertuang dalam Schedule of Commitments dalam GATS dan AFAS. Jasa pariwisata termasuk dalam 12 sektor jasa yang diatur dalam GATS. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif. Secara normative diteliti aturan-aturan hukum yang terkait dengan jasa pariwisata, ketenagakerjaan, dan aturan-aturan yang terkait lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, komitmen Indonesia dalam MRA dalam bidang jasa profesional pariwisata di ASEAN yang diikuti Indonesia menunjukkan adanya kesesuaian. Dalam implementasi peraturan nasional Indonesia terkait MRA, beberapa sekolah tinggi pariwisata telah menunjukkan komitmennya dalam memajukan sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan. Pembangunan SDM dan pemberian sertifikasi dapat meningkatkan kompetisi dalam kerja internasional apalagi dengan dekatnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2016 mendatang.

---

This thesis reviews the means of mode 4 liberalization of services in a form of a Schedule of Commitments on GATS and MRA on AFAS. Tourism services is one of the 12 service sector maintained in GATS. This research uses normative methods to discuss about issues related. Legal rules, employment rules and rules relevant with tourism will be reviewed in this thesis. Based on the research done, Indonesia’s commitment on MRA on Tourism Professionals in ASEAN showed that Indonesia complied to the commitment issued. The implementation of the national rules related to MRA on Tourism Professional has done sufficiently by some vocational tourism schools in Indonesia in order to develop the quality of human resources in tourism industry. The development of the human resources and the issue of certification to prove the competency of these human resources would encourage the competition in the internasional markets, especially for this upcoming event, the ASEAN Economic Community on 2016. , This thesis reviews the means of mode 4 liberalization of services in a form of a

Schedule of Commitments on GATS and MRA on AFAS. Tourism services is one

of the 12 service sector maintained in GATS. This research uses normative

methods to discuss about issues related. Legal rules, employment rules and rules

relevant with tourism will be reviewed in this thesis. Based on the research done,

Indonesia’s commitment on MRA on Tourism Professionals in ASEAN showed

that Indonesia complied to the commitment issued. The implementation of the

national rules related to MRA on Tourism Professional has done sufficiently by

some vocational tourism schools in Indonesia in order to develop the quality of

human resources in tourism industry. The development of the human resources

and the issue of certification to prove the competency of these human resources

would encourage the competition in the internasional markets, especially for this

upcoming event, the ASEAN Economic Community on 2016.]"

"Kabupaten Samosir, sebagai asal muasal etnis suku bangsa Batak, dengan nilai budaya adat istiadat yang unik (kekerabatan Dalihan Natolu), ditambah kekayaan sejarah, potensi sumber daya dan keindahan alam yang luar biasa (berada di tengah Danau Toba), dan adanya kesempatan membangun kerja sama dengan pemangku kebijakan sekawasan Danau Toba, memiliki modal yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir untuk mengembangkan industri pariwisata sebagai penghela pembangunannya. Dengan menggunakan metode SWOT untuk menganalisis faktor-faktor internal maupun eksternal yang berkaitan kepariwisataan daerah diperoleh rumusan strategi kebijakan dalam arah pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir. Berdasarkan pertimbangan skenario kondisi ke depan, hambatan, dan pelaku pada metode Analisa Hirarki Proses (AHP) diperoleh prioritas kebijakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir, yaitu kebijakan pembangunan infrastruktur daerah khususnya pada destinasi wisata yang berwawasan lingkungan, diikuti peningkatan kualitas dan kuantitas atraksi atau kegiatan wisata, serta pelestarian seni budaya lokal dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Inilah prioritas strategi kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Samosir untuk mewujudkan visi "Samosir Menjadi Daerah Tujuan Wisata Lingkungan yang Inovatif 2015".

---

Samosir as the ethnic origin of the Batak tribe, with its unique cultural traditions (kinship Dalihan Natolu), plus a wealth of history and potential resources as well as outstanding natural beauty (located in the middle of Lake Toba), its opportunity to cooperation with Lake Toba stakeholders, provides a strong capital for Samosir Regency administration to develop tourism industry as a leading sector in the local economy. By using SWOT to analyze the factors of internal and external tourism-related areas, the policy strategy formulation is obtained in the course of development of tourism in Samosir Regency. Based on some considerations on future scenarios, barriers, and actors in the Analysis Hierarchy Process method (AHP), the policy priorities to achieve the goal of tourism development in Samosir Regency, are namely infrastructure development policy priority areas, especially in environmentally sustainable tourism destinations, followed by an increase in the quality and quantity of attractions or tourist event, as well as the preservation of local culture by applying the principles of sustainable development. These are the priorities of tourism development policy strategies to realize the vision of Samosir Regency "Samosir as an Environmentally and Innovatively Tourism Destination of 2015"."

"Penelitian ini menganalisis intervensi promosi luar negeri yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tahun 2005-2012. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan random effect method. Teridentifikasi enam negara yang mendominasi kunjungan wisman yaitu Singapura, Malaysia, Australia, Jepang, Republik Cina dan Republik Korea.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja promosi pariwisata Indonesia ke luar negeri berpengaruh positif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Faktor lain yang berpengaruh positif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara adalah nilai tukar mata uang asing negara asal wisatawan terhadap rupiahdan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun sebelumnya. Faktor pendapatan yaitu PDB riil perkapita berpengaruh negatif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

---

This research has identified intervention policy of foreign promotion by Ministry of Tourism and Creative Economy in potential demand of inbound tourism to Indonesia from 2005 until 2012. This research used analysis of data panel regression with random effect method. There was six nations that contributed in inbound tourism to Indonesia (Singapore, Malaysia, Australia, Japan, China, and South Korea).

The result of this research is that promotional expenditure of Indonesia?s tourism has positive significant relation with inbound tourism to Indonesia. Another factors that have positive relations are real exchange rate, and inbound tourism to Indonesia one previous year. Income factor GDP per capita real has negative relation with inbound tourism to Indonesia."

"Perkembangan standarisasi di sektor pariwisata Indonesia dimulai sekitar tahun 1980-an yakni melalui program pendidikan dan pelatihan di bidang perholtelan yang menuntut standar kualifikasi ketrampilan (SKK) di para lulusannya sesuai permintaan pihak industri perhutelan pada saat itu...."

"Salah satu ciri khas terorisme di Indonesia adalah tidak adanya pelaku yang mengklaim bahwa kegiatan tersebut itu kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab, sehingga terorisme harus kita sepakati sebagai musuh bersama yang bersifat global. Aksi terorisme dapat terjadi dimana saja tanpa mengenal batas tempat dan waktu. Aksi terorisme yang relatif besar diawal abad 21 ini terjadi menimpa menara kembar World Trade Centre (WTC) di Amerika Serikat pada tanggal 12 September 2001 dengan cara menabrakan pesawat terbang ke gedung WTC tersebut, dengan menelan korban mencapai 3000 jiwa. Aksi teroris selanjutnya menimpa Indonesia, tepatnya terjadi di Pulau Bali yang merupakan salah satu tujuan wisatawan dunia, aksi teroris ini menelan korban 202 jiwa dari 21 negara, sebanyak 418 unit gedung mengalami kerusakan dan taksiran kerugian mencapai Rp., 5.924.219.319,17, Dari uraian diatas, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dampak dari aksi ledakan born di Bali oleh teroris terhadap kehidupan masyarakat Bali, khususnya warga Kuta sebagai Zero Point (TKP) aksi teroris tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, dimana data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Jumlah responden sebanyak 7.915 KK, dengan menggunakan rumus `Slovin' untuk mencari jumlah sampel, didapat sebanyak 100 KK sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode penarikan sampel acak berstrata (Stratified random sampling). Pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dari kuesioner diolah dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase yang disajikan dalam bentuk tabel-tabel.Hasil penelitian menunjukan bahwa dampak yang ditanggung oleh pemerintah daerah Bali dan masyarakatnya relatif besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang terus menurun sejak terjadinya aksi bom Bali tanggal 12 September 2002 sampai dengan akhir Desember 2003. Pada tahun 2001 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali sebanyak 1.356.774 orang, tahun 2002 sebanyak 1.285.844 orang atau turun sebesar 5,23 %, tahun 2003 sebanyak 1.285.844 orang atau turun sebesar 22,77 %, baru pada tahun 2004 dengan segala daya dan upaya Pemerintah Daerah Bali dan warganya, jumlah wisatawan yang datang ke Bali meningkat menjadi 1.458.309 orang atau meningkat 46,85 % dari tahun 2003. Diharapkan pada akhir tahun 2005 pariwisata Bali dapat kembali ke kondisi yang lebih bail( lagi.Kondisi sosial ekonomi masyarakat agak terganggu, dari segi sosial muncul rasa curiga warga terhadap orang yang tidak dikenalnya. Dari segi ekonomi pendapatan pemerintah dan warga menurun sebagai akibat langsung dari aksi bom Bali dan sampai sekarang masih terasa kelambatan dalam pertumbuhan ekonomi Bali. Dibidang keamanan masyarakat berharap banyak kepada aparat keamanan negara untuk menciptakan Bali yang aman guna mendukung pembangunan dunia pariwisata Bali. Masyarakat mengusulkan konsep "sistem keamanan berlapis" dalam mengelola dan menjaga keamanan Bali, dimana masyarakat Bali dilibatkan secara aktif dalam menjaga keamanan wilayah Bali.

---

One of the typical characteristics of terrorism in Indonesia is the absence of the actor claiming that such activity is the responsibility of a group or individual. Therefore we should covenant that the terrorism is a global common enemy and the terror act can happen anywhere without taking into account the border and time. The relative big terrorist act at the beginning of 21 st century committed against the twin tower of World Trade Center (WTC) in the United States of America on September 11, 2001. by crashing airplane to that building resulting in 3,000 casualties. The subsequent terrorist act happened in Indonesia, precisely in Bali Island being one of the resorts in the world. It causes 202 casualties from 21 states, 418 building units were damaged and the loss is estimatedly Rp 5,924,219,319.17.

Based on the above description, this research is focused on knowing the impact of the terrorists' bombing in Bali to the community life in Bali, especially the people of Kuta as the Zero Point of the terror act. The method used is descriptive method namely the data obtained is analyzed qualitatively and quantitatively. Total respondent is 7,915 family heads using "Slovin" formula to seek for total sample obtained namely 100 family heads. It uses stratified random sampling and the data is collected through questionnaire, interview and bibliography study. Furthermore the data obtained from the questionnaire s processed using descriptive quantitative analysis technique using the percentage technique presented in terms of tables.

The research finding indicates that the impact suffered by the local administration of Bali and the community is relatively big. It is indicated from total tourist visits which decreased since Bali bombing on October 12, 2002 through December 2003. The tourists visiting Bali were 1,356,774 in 2001, 1,285,844 in 2002, decreasing 5.23%, and 1,285,844 in 2003 or decreasing 2237%. Just in 2004, with all. efforts from the Local Administration of Bali and its people, the number of tourists visiting Bali increased to 1,458,309 or increasing 46.85% of that in 2003. It is expected that in 2005 the tourism condition in Bali will be better.

The socio economy of the community is rather disturbed. In socio aspect, the people are suspicious to the strange persons. In economic aspect, the incomes of the local administration and citizens decrease due to Bali bombing. Until now the economic growth of Bali is still slow. In security aspect, the community highly expects the state security apparatus to create the safe Bali to support the development of tourism. They suggest the concept of "multi security system" in managing and maintaining the security in Bali. The people there are actively involved to keep Bali territory secured"

"Dengan semakin ditinggalkannya perekonomian berbasis sektor ekstraktif, kini pariwisata menjadi salah satu sektor yang memiliki peluang sangat besar untuk dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi alternatif mengingat Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat besar. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah pun gencar melakukan usaha pengembangan sektor pariwisata. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih dalam dan mendetil bagaimana peranan sektor pariwisata dalam perekonomian Indonesia menggunakan analisis Model Input-Output dengan data I-O nasional tahun 1995, 2000, 2005, dan 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki peran cukup penting dalam perekonomian Indonesia karena memiliki angka keterkaitan dan pengganda yang relatif tinggi. Dengan kata lain, permintaan atas barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor ini, terutama restoran, hotel dan angkutan darat akan menggerakkan perekonomian secara keseluruhan.

---

With the abandonment of the extractive sector-based economy, tourism has now become one of the sectors that have a great opportunity to be a new source of economic growth since Indonesia has many tourism potentials. Government at central and regional levels are now start intensively developing the tourism sector. Therefore, this study aimed to analyze more deeply how does the tourism sector affect Indonesia‟s economy using Input-Output model.

The research concludes that in general, tourism sector has an important role in the Indonesian economy because it has a relatively high linkages and multiplier. In other words, the demand for goods and services produced by this sector, especially restaurants, hotels and land transportation will drive the overall economy."

"[ABSTRAKUni Eropa menggalakkan slogan "Eropa, Tujuan Wisata No 1 di Dunia" sejak 2010,diawali dengan pembaharuan kebijakan pariwisata Uni Eropa yang berlandaskanhukum Traktat Lisabon 2009. Namun, program pariwisata berkelanjutan dilakukanmulai 2006. Pariwisata, yang merupakan kegiatan lintas sektor, menjadi komoditasindustri Uni Eropa. Mereka memiliki kompetensi untuk mendukung pelaksanaankegiatan pariwisata di Negara Anggota. Belgia, Belanda, dan Luksemburg adalahNegara Anggota Uni Eropa yang unik, mereka tergabung pula dalam organisasiregional Uni Benelux. Sektor pariwisata di tiga negara Benelux menarik perhatian.Sejak 2006 Belanda selalu unggul dalam jumlah kedatangan wisatawaninternasional, disusul Belgia kemudian Luksemburg. Pelaksanaan dan kebijakanpariwisata di setiap negara berperan penting dalam memajukan pariwisata mereka.

---

ABSTRACTEuropean Union promotes the slogan "Europe, the world's No. 1 tourist destination"since 2010, initiated from the renewal of the European Union tourism policy basedon the Lisbon Treaty, 2009. However, sustainable tourism program has beenconducted by the European Union since 2006. Tourism as a cross-sector activityhas become the European Union's industrial commodity. European Union has acompetence to support the implementation of tourism activities in Member States.Belgium, The Netherlands, and Luxembourg are unique Member States, they arealso incorporated in the Benelux Union, a regional organization. Tourism sector ofthe three countries gains attention. Since 2006 The Netherlands has been always onfirst place regarding to the number of international tourist arrivals, followed byBelgium and Luxembourg. The implementation of tourism policy of each countryand the policy itself plays an important role in creating the advancement of tourism, European Union promotes the slogan "Europe, the world's No. 1 tourist destination"since 2010, initiated from the renewal of the European Union tourism policy basedon the Lisbon Treaty, 2009. However, sustainable tourism program has beenconducted by the European Union since 2006. Tourism as a cross-sector activityhas become the European Union's industrial commodity. European Union has acompetence to support the implementation of tourism activities in Member States.Belgium, The Netherlands, and Luxembourg are unique Member States, they arealso incorporated in the Benelux Union, a regional organization. Tourism sector ofthe three countries gains attention. Since 2006 The Netherlands has been always onfirst place regarding to the number of international tourist arrivals, followed byBelgium and Luxembourg. The implementation of tourism policy of each countryand the policy itself plays an important role in creating the advancement of tourism]"