Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kohesi gramatikal adalah hasil dari bentuk antara unsur-unsur yang ada dalam suatu teks. Penelitian ini membahas tentang alat kohesi gramatikal dalam suatu teks, dengan fokus pada penggunaan tanda baca, konjungsi, kata sandang, kata ganti, kala, modus kata kerja, dan diatesis. Penelitian ini mengidentifikasi penggunaan dari alat-alat kohesi dalam korpus siaran pers kampanye Natürlicher Klimaschutz. Kampanye Natürlicher Klimaschutz (Perlindungan Iklim Alami) adalah sebuah kampanye mengenai perlindungan iklim yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ekosistem. Dalam hal ini, penulis menggunakan teori Duden sebagai acuan untuk menganalisis kohesi gramatikal dalam kampanye tersebut. Teori Duden adalah teori yang menjelaskan mengenai sistem aturan bahasa Jerman. Hasil secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan penulis, alat-alat gramatikal dalam siaran pers dapat menciptakan kohesi teks.

---

Grammatical cohesion is the result of the form between the elements in a text. This research discusses the grammatical cohesion instruments in a text, focusing on the use of punctuation, conjunction, article, pronoun, tense, verb mode, and diathesis. This study identifies the use of cohesion instruments in the press release of the Natürlicher Klimaschutz campaign. The Natürlicher Klimaschutz (Natural Climate Protection) campaign is a climate protection campaign that aims to improve the quality of ecosystems. In this case, the author uses Duden's theory as a reference to analyze grammatical cohesion in the campaign. Duden's theory is a theory that explains the German language rule system. The overall result of the research conducted by the author is that the grammatical devices in the press release can build text cohesion."

"Hubungan Masyarakat PT. Kereta Api DAOP I Jakarta merupakan unit yang dibentuk oleh pihak direksi PT. Kereta Api. Salah satu tugas yang diemban adalah membina dan menjaga hubungan dengan publiknya, termasuk media massa. Press Relations hares selalu terbina dan terjaga baik oleh humas, karena humas merupakan juru bicara atau corong dari instansi. Baik dan buruknya instansi sangat tergantung dari peran humas dalam instansi tersebut.Berdasarkan hal tersebut, tesis ini akan membahas mengenai bagaimana press relation yang dilakukan oleh humas PT. Kereta Api DAOP I, melalui kegiatan apa press relations itu dilakukan, kemudian bagaimana pelaksanaan press relations tersebut. Untuk penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian sebagai studi kasus, yaitu Humas PT. Kereta Api Daerah Operasi I Jakarta.Dalam penelitian ini penulis mengacu pada pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat para ahli, definisi maupun konsep-konsep yang berkaitan dengan public relations, serta menggunakan acuan mengenai ketentuan-ketentuan apa yang dilakukan dalam membina hubungan antara humas dengan pubiknya, yaitu media massa (Press Relations).Metode yang digunakan penulis dalam penelitian Ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalul wawancara mendalam, penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian hasil yang diperoleh penulis deskrifsikan.Terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa, Humas PT. Kereta Api DAOP I Jakarta telah mencoba berusaha dengan benar-benar menjalin hubungan yang baik dengan media massa melalui kegiatan-kegiatannya. Dimana tujuannya adalah agar hubungan yang telah terbina selama ini dapat terjaga, terlaksana dan dapat ditingkatkan, sehingga media massa selalu memberikan peniialan yang baik bagi Instansi., walaupun dalam kegiatan tersebut ada berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi."

"ABSTRAKHumas dewasa ini tidak hanya terbatas pada dunia usaha dan instansi pemerintah saja, akan tetapi juga Humas sebagai suatu usaha swasta yang menjual jasa- jasanya untuk kepentingan menumbuhkan goodwill masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi yang menyewa jasa-jasa tadi. Dengan perkataan lain perusahaan yang khusus bergerak di bidang jasa Humas yang disebut Perusahaan Humas atau Konsultan humas mula berkembang, yaitu pada tahun 70-an seiring dengan bertambah pesatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Salah satu perusahaan Humas tersebut adalah PT Granada Tjipta Sarana yang merupakan salah satu pelopor berairinya perusahaan Humas di Indonesia, yang menangani penerbitan majalah internal Sekitar Unilever Indonesia dari PT Uni lever Indonesia. Alasan PT Uni lever Indonesia menggunakan jasa PT Granada Tjipta Sarana dalam proses penerbitan majalah adalah untuk diperoleh hasil yang maksimal karyawan, sehingga majalah internalnya yang dapat memenuhi kepuasan ini perlu ditangani secara profesional. Di samping kurangnya tenaga praktisi Humas di PT Unilever Indonesia, sedang program di bagian ini merupakan program khusus oleh tenaga yang itu juga disebabkan karena kehumasan yang lengkap dan tidak akan teratasi jika dikerjakan sendiri. Perusahaan Humas PT Granada sendiri, dalam penerbitan majalah internal SUI bekerja sama dengan bagian Humas PT Unilever Indonesia. Dalam hal ini Humas PT Unilever Indonesia bertindak sebagai koordinator dalam penerbitan ini. Proses penerbitan majalah ini dilakukan melalui beberapa tahap; mula-mula menentukan permasalahan atau tema yang akan ditulis, yang direncanakan melalui rapat Dewan Redaksi yang terdiri dari wakil-wakil PT Unilever Indonesia dan PT Granada. Biasanya PT Unilever yang menetapkan tema, namun PT Granada juga boleh memberikan usulan. Yang penting hal tersebut bermanfaat bagi karyawan PT Unilever Indonesia dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis. PT Granada secara tidak langsung ikut berperan dalam menciptakan hubungan yang harmonis pada publik internal PT Unilever Indonesia. Tahap berikutnya adalah membuat suatu perencanaan mengenai apa yang akan dilakukan. Baru kemudian dilakukan pencarian dan pengumpulan data untuk naskah atau artikel 5 f oleh PT Granada. Untuk tahap terakhir, setelah naskah ditulis, diperlihatkan kepada pihak Unilever untuk disetujui atau dilakukan perbaikan-perbaikan jika dianggap perlu. Setelah mewawancarai 100 karyawan PT Unilever (dengan menggunakan kwesioner), mengadakan observasi langsung di lokasi penelitian, serta melakukan Indonesia wawancara mendalam dengan beberapa orang pada posisi kunci, ditemukan bahwa sebagian responden yang terpilih adalah laki-laki, prosentase umur responden yang paling besar adalah 35 - 39 tahun, dari regi tingkat pendidikan pada umumnya responden adalah lulusan SLTA/sederajat dan masa kerja responden kebanyakan 11 15 tahun. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa seluruh responden membaca majalah internal SUI dan umumnya mereka memperoleh majalah tersebut dengan cara dibagikan. Ini menunjukkan bahwa pendistribusian majalah SUI di lingkungan PT Unilever Indonesia dapat dikatakan baik dengan pembagiannya sudah cukup merata. Umumnya responden mendapat manfaat dengan membaca majalah internal SUI yaitu memperoleh informasi mengenai perusahaan, manfaat di segi pendidikan, dan hiburan. Di samping itu, manfaat yang diperoleh dilukiskan oleh responden dengan menganggap di dalam majalah itu terdapat informasi yang dapat mendorong semangat kerja dan meningkatkan keakraban di antara karyawan. Secara tidak langsung, hal ini menguntungkan perusahaan, yaitu terciptanya hubungan yang harmonis sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktifitas. Secara keseluruhan, majalah SUI cukup baik yaitu dari segi isi, cover dan layout. Namun demikian majalah ini dapat lebih dikembangkan lagi agar menjadi efektif."

"Hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sejati. Dengan demikian pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan dari proses pembuktian itulah dapat ditemukan suatu kebenaran materiil sehingga dapat dibuktikan apakah si terdakwa bersalah atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, penggunaan alat bukti sangatlah penting dalam proses pembuktian di depan sidang pengadilan untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak terkecuali dalam hal pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik. KUHAP telah menyebutkan mengenai alat bukti yang sah, yang dapat diajukan dalam persidangan hukum acara pidana yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam praktik seringkali ditemukan suatu bentuk alat bukti yang tidak dengan jelas diatur oleh KUHAP, misalnya adalah press release yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan press release dalam pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik, serta penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yakni penelitian kepustakaan yang mengaitkan permasalahan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa press release yang digunakan dalam tindak pidana pencemaran nama baik dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang pengaturannya diatur oleh KUHAP."

"Analisis Situasi Jasa Marga, sebagai operator jalan tol terbesar se-Indonesia dan sebagai bagian dari Kementerian PUPR turut andil dalam program sosialisasi elektronifikasi jalan tol. Penerapan elektronifikasi di jalan tol penetrasinya masih sekitar 24 hingga tahun 2017. Tujuan operasional yang ingin dicapai oleh Jasa Marga berupa mengubah kebiasaan pengguna jalan tol untuk beralih ke transaksi non tunai. Dalam melakukan program sosialisasi, tim Media Relations Corporate Communication Jasa Marga telah membuat berbagai macam aktivitas media relations, namun selama ini belum adanya riset kehumasan untuk mengevaluasi program tersebut.TujuanMelihat output kegiatan penyebaran berita di media online yang dihasilkan dari press release yang diterbitkan oleh Jasa Marga dan melihat kesesuaian penerimaan pesan antara press release dan berita yang dituliskan oleh media.StrategiMedia ContentAnalysisKhalayak SasaranSeluruh pengguna jalan tolPesan KunciTransaksi dengan uang elektronik lebih cepat, mudah, dan praktis.Jadwal ProgramMaret - Mei 2018Program: Laporan Monitoring EvaluasiTotal Anggaran: Rp.8.925.000RekomendasiMembuat program evaluasi sejenis untuk program komunikasi lainnya secara berkala dan dilakukan hingga ke tahap outcome.

---

Situation Analysis Jasa Marga, as the biggest toll road operator in Indonesia and as a part of Ministry of Public Works and Public Housing, joining in contribution of Toll Road Electronification Socialization Program. The penetration of implementation of electronification in toll road still around 24 until 2017. The operational objectives to be achieved by Jasa Marga are to change the habits of toll road users to switch to cashless payment. In conducting the socialization program, Media Relations Team of Corporate Communication Department of Jasa Marga has made various media relations activities, but there has been no PR research to evaluate the program.ObjectivesSeeing the output of news spread activities in online media resulting from press releases issued by Jasa Marga and seeing the suitability of receiving messages between press releases and news generated by the media.StrategyMedia Content AnalysisTarget AudienceAll toll road usersKey MessagesTransactions with electronic money are faster, easier and more practical.ScheduleMarch - May 2018Program: Monitoring Evaluation Report Budget: Rp.8.925.000RecommendationEstablish a similar evaluation program for other communication programs on a regular basis and is carried out to the outcome stage."

"Penelitian ini membahas tentang kemerdekaan pers pasca reformasi bebas dan bertanggung jawab dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan perbadingan hukum. Bebas dimaksud yaitu pers bebas melakukan aktifitas jurnalistiknya sesuai dengan kaidah UU Pers, UU Penyiaran dan kode etik jurnalistik. Tanggung jawab yaitu kewenangan pemerintah mengawasi kemerdekaan pers salah satunya hak atas privasi. Lahirnya UU ITE salah satu kebijakan untuk melindungi hak atas privasi. Namun kehadirannya justru menghambat kebebasan pers dalam menyampaikan informasi khususnya terhadap aktifitas pejabat publik dan informasi publik yang menyimpang dan melanggar hukum. Dalam pasal 26 ayat (3) penghapusan informasi tidak relevan di pengadilan, pasal 27 ayat (3) sanksi pidana terhadap setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi memuat tentang pencemaran nama baik, dan pasal 40 ayat (2b) kewenangan pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik melakukan pencabutan akses informasi dan/atau dokumen elektronik memuat unsur melanggar hukum. Ketiga pasal tersebut memuat tentang pencemaran nama baik. Akibatnya pers yang mempunyai kewenangan menyiarkan informasi yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dengan mengacu pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 2 dan 9 kode etik jurnalistik akan sangat rentan terkena UU ITE. Walau demikian pers juga harus mempunyai batasan yang tidak diskriminatif dalam menyampaikan informasi pribadi agar informasi tersebut tidak disampaikan secara sensasional dan hanya mengharapkan keuntungan. Olehnya itu penulis memberikan saran memperjelas kedudukan UU Pers sebagai lex spesialis dan memperkuat kewenangan Dewan Pers melakukan pencabutan informasi melanggar hak atas privasi yang bersifat sensasional dan hanya mencari keuntungan.

---

This research discusses the freedom of the press after free and responsible reform using normative analysis methods with both a statutory and comparative legal approach. Free means that the press is free to carry out its journalistic activities in accordance with the rules of the Press Law, the Broadcasting Law and the journalistic code of ethics. Responsibility, namely the government's authority to oversee press freedom, one of which is the right to privacy. The enactment of the ITE Law is a policy to protect the right to privacy. However, its presence actually hinders press freedom in conveying information, especially on the activities of public officials and public information that deviate and violate the law. In article 26 paragraph (3) the elimination of irrelevant information in court, article 27 paragraph (3) criminal sanctions against everyone deliberately distributing, transmitting and making accessible information containing defamation, and article 40 paragraph (2b) government authority and the electronic system operator shall revoke access to information and / or electronic documents containing elements of violating the law. The three articles contain defamation. As a result, the press which has the authority to broadcast information related to defamation with reference to article 5 paragraph (3) and articles 2 and 9 of the journalistic code of ethics will be very vulnerable to being exposed to the ITE Law. However, the press must also have non-discriminatory limits in conveying personal information so that the information is not conveyed sensationally and only hopes for profit. Therefore, the authors provide suggestions to clarify the position of the Press Law as a lex specialist and strengthen the authority of the Press Council to revoke information that violates the right to privacy which is sensational in nature and only seeks profit"