Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbankan syariah merupakan bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil tidak hanya membagi pada saat terdapat keuntungan, namun juga berbagi bila terdapat kerugian. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menyebabkan perbankan syariah dipaksa untuk mengikuti sistem penjaminan nasional yang terdapat pada Undang-Undang 24 Tahun 2004. Penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah meliputi giro, tabungan dan deposito baik yang menggunakan prinsip wadi?ah ataupun mudharabah. Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat menghilangkan jati diri perbankan syariah sebagai bank yang menerapkan sistem bagi hasil. Dalam tulisan ini penulis ingin memaparkan kajian terhadap Penjamin yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dan meneliti lebih dalam bagaimana pengaruh penjaminan uang nasabah oleh Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perbankan syariah dalam sistem ekonomi syariah.

---

Islamic banking is a bank based on profit sharing principles. The principle of sharing not only split when there is profit, but also to share when there are losses. With the release of Act 24 of 2004 on Lembaga Penjamin Simpanan, prompting the Islamic banking system to follow the national safeguards contained in the Act 24 of 2004. Guarantee by LPS Islamic banking including checking, savings and time deposits using either the principle or mudaraba wadi'ah. Guarantee by LPS can eliminate identity as an Islamic banking system of banks that apply for the results. In this paper the author describes a study of the Guarantor LPS on Islamic banking and examine more deeply how the effect of ensuring clients 'money' by LPS of Islamic banking in the Islamic economic system."

"ABSTRAKMasalah fundamental krisis ekonomi adalah beratnya pembenahan krisis perbankan nasional. Salah satu dampak yang paling berat dari krisis yang lalu adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional yang ditandai dengan penarikan dana masyarakat dalam jumlah yang signifikan. Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan kebijakan blanket guarantee untuk memberikan rasa aman dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat. Dari blanket guarantee menuju penjaminan terbatas (limited guarantee) dan terbatas sampai jumlah tertentu, Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah alasan perlunya Undang-undang Penjaminan Simpanan.Sistem penjaminan simpanan merupakan salah satu kebijakan penting untuk mengamankan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kebijakan penting untuk memberikan rasa aman bagi nasabah bank, dan dalam upaya menciptakan stabilitas sistem keuangan nasional yang secara Iangsung menghendaki disiplin sektor perbankan, dan mengurangi beban keuangan negara (APBN) akibat pembiayaan penjaminan dimasa lalu. Salah satu fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan berperan aktif dalam menciptakan dan memelihara stabilitas keuangan.Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan akan lebih dapat memberikan rasa aman, tidak saja bagi nasabah, melainkan juga bagi Para bankir dan regulator negara. Jika terjadi krisis perbankan lagi seluruh uang nasabah bank tidak lagi dibebankan kepada negara melalui APBN, melainkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui premi yang dibayar oleh pengelola bank.Dari sisi organisasi dan keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang sehat, karena dari sisi jumlah kepesertaan dan premi penjaminan mempunyai kecenderungan yang meningkat. Sampai dengan tahun 2006, keuangan Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai surplus setelah pajak sebanyak Rp. 1,29 triliun yang dialokasikan untuk cadangan tujuan sebanyak Rp. 258,34 milyar (20%), dan untuk cadangan penjaminan sebanyak Rp. 1,03 triliun (80%). Lembaga ini juga telah mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar biaya klaim penjamin dan biaya yang terkait dengan resolusi bank atas bank BPR yang mengalami likuidasi."

"Penghimpunan dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank disebabkan dana dari masyarakat adalah sumber dana yang paling utama bagi bank. Sehingga Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian juga untuk menghindarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank & Petugas Bank, dalam hal ini, Bank X, yang dapat menimbulkan risiko-risiko dalam hal ini risiko hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian bank diimplementasikan dalam peraturan internal bank namun ditemukannya kelalaian bank dan petugas bank dalam hal mengimplementasikan prinsip kehatihatian pada kegiatan operasional yang menyebabkan risiko hukum bagi bank.

---

Funding from public or a third party fund plays an important role on the growth of a Bank due to funding from the public is the most important source of funds for Bank. Because of that, the Bank must apply the Prudential Banking Principle in carrying out all its business activities and implementing the prudential banking principle to the Bank?s internal regulation. Implementing Prudential Banking Principle is also to avoid any breach by the Bank and Bank Officer, in this case, Bank X, that could arouse risks for bank, for this matter, legal risk.

This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the prudential banking principle is implemented in the Bank X's internal regulations but its been found out that there is a breach by the bank officers in terms of implementing the prudential banking principle in the operations that led to legal risks for Bank X."

"ABSTRAKPada sekitar pertengahan tahun 1997 Bank Indonesia menetapkan kebijakanmelepas band intervensi terhadap mata uang dolar Amerika, Kebijakan inimengakibatkan tetjadinya depresiasi nilai rupiah cukup tajam. Industri perbankanyang merupakan motor penggerak perekonomian Indonesia tidak terkecuali jugaterkena dampak dan krisis moneter yang timbul akibat depresiasi rupiah tersebut. Dampak konkretnya adalah likuidasi oleh pemerintah terhadap 16 bank swastanasional. Langkah yang ditempuh pemerintah ini semata-mata untuk menyehatkansistem perbankan nasional. Akibatnya pemerintah harus menanggung dana nasabahbank yang dilikuidasi tersebut dengan pengadaan program darurat yaitu blanketguarantee. Program ini menyebabkan pemerintah harus menyalurkan dananyamencapai Rp 2,3 tnliun sebagai dana talangan, dengan maksimal penggantian Rp 20juta per nasabah. Terlepas dari tertutup dan tidaknya dana masyarakat dengan adanya jaminandan pemerintah, sudah saatnya untuk dipikirkan j aminan dan penlindungan hukumbagi nasabah bank. Pemerintah tampaknya perlu mempertimbangkan adanya asuransisimpanan (insurance deposit) sebagai saran perlindungan dana simpanan konsumen dibank. Lembaga asuransi simpanan ini sebenarnya telah diatur dalain pasal 37BUndang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena keberadaan lembaga ini dapat mengembalikan kepercayaanmasyarakat kepada sistem perbankan, maka pertanyaan ?bagaimana meningkatkantabungan dalani negeri dengan cepat untuk membiayai pembangunafl nasional? sudahterrnasuk dalam jangkauan asuransi simpanan ini. Disamping itu pembinaankepercayaan kepada bank merupakan tujuan daii asuransi simpanan tersebut."

"Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung sistem perbankan yang sehat dan stabil diperlukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia sudah terbentuk namun keberadaan lembaga ini belumlah dikenal dan dipahami oleh masyarakat secara luas, termasuk bentuk konstruksi hukum yang seharusnya dari lembaga ini. Untuk menganalisis hal tersebut dilakukan penelitian normative yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa konstruksi hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia tidak terlepas dari masalah penanggungan dan pertanggungan. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya dapat melindungi dana nasabah. Dengan adanya lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, maka apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Dengan adanya pembayaran premi oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan maka telah terjadi peralihan risiko dari bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan."