Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Korupsi politik adalah perilaku elit politik dan birokrasi pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan mereka. Banyak dari mereka untuk melakukannya untuk mencari dari keuntungan pribadi. ia elit politik dan birokrasi dari pejabat pemerintah yang rusak dapat dikategorikan sebagai kejahatan negara..."

"Latar belakang penelitian. Studi sejarah mengenai masyarakat Lombok memang masih jarang dilakukan. Sampai kini baru dua orang sarjana yang melakukannya. Mereka adalah : E.Utrecht (1962),1 sarjana Indonesia yang melakukan studi tentang sejarah hukum internasional di Bali dan Lombok, sedangkan Alfons van der Kraan (1976). 2 dari Universitas Nasional Australia melakukan studinya dalam bidang sejarah politik. Melalui penelitiannya E-Utrecht berusaha mengungkapkan segi-segi hubungan hukum internasional yang ada di Bali dan Lombok yang digali dari lembaga-lembaga dan aturan adat setempat. Dengan pandangan yang sangat Indonesia sentris ia melihat bentuk-bentuk peraturan yang tersebut: paswara, titiswara menurut hukum interen berlaku diwilayah kerajaan bersangkutan. Sedangkan bentuk-bentuk aturan perjanjian seperti: kertobayan, pasobaya dapat berlaku di antara beberapa kerajaan. Semua itu disebut sebagai hukum antara bangsa adat. Hukum antara bangsa adat ini menurut E-Urecht telah mengenal lembaga-lembaga seperti yang terdapat dalam hukum internasional sekarang, walaupun dalam struktur dan bentuknya yang sederhana. Karena itu, hukum antara bangsa adat ini dapat dikwalifikasi sebagai hukum internasional..."

"Situasi politik umumnya memanas menjelang Pemilu. Demikian pula situasi media yang memotret konflik di antara calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Penelitian terhadap pemberitaan HU Pikiran Rakyat mengenai konflik politik Capres SBY, JK, dan Megawati memperlihatkan adanya tendensi konstruksi konflik dalam pemberitaan mengenai para calon presiden. Melalui analisis isi yang melibatkan 3 coder, diperoleh kesimpulan bahwa konstruksi konflik dibangun oleh HU Pikiran Rakyat melalui pemberitaan yang menyudutkan posisi, merendahkan kredibilitas, serta menggambarkan kelemahan Capres dan pasangannya dalam aspek manajemen pemerintahan, pemberantasan KKN, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi."