Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The purpose of imprisonment for debt (gijzeling) against tax payer is to reduce the tax delinquent in general and big tax delinquent in special, beside that also to improve the tax obedience for tax payer, to improve the justice in tax collection and to conduct reward and punishment in the implementation of tax, consistently.In this research will be tested the influence of implementation of imprisonment for debt (gijzeling) and tax officer services to the obedience of tax payer at the tax office of South Jakarta, as well as collectively or partially.This research use the survey method, by distributing the questionary to the Tax Payer at the ten Tax Offices, Municipality of South Jakarta. Sample collecting method used is nonprobability sampling, that is incidental sampling technique collected data analysis with double regresion.Based on the data analysis collected it is found that there is positive effect and significant from variable of implementation of imprisonment for debt (gijzeling) and and tax officer services to the obedience of tax payer at the tax office of South Jakarta. In this case the implementation of imprisonment for debt (gijzeling) has more positive influence than tax officer services.Based on the above research result, it is recommended for the next research to test other variables which supposed influencing to the variables of tax payer obedience. Other variables to be tested among others: Directorate General of tax service procedure, application of information technology, tax tariff etc. Practice recommendation forDirectorate General of Tax, because both coeficien variables are not quite different, so that Tax Officer services need to be improved in order to increase the Tax Payer obedience.Meanwhile, the effort to increase the tax officer service can be done by showing the strong commitment in order to assist Tax Payer to comply with their liabilities, to meet their work target according to the work demand, to improve the competency in order to furnish the information needed by Tax Payer and work environment change at the Directorate General of Tax which arises the image of professional."

"Implementasi Kebijakan UU PPN melalui Faktur Pajak berdampak pada Kejahatan PPN berupa pengkreditan Faktur Pajak Bermasalah dalam mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan, sehingga pengawasan multak diperlukan agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai. Pengawasan faktur pajak dapat dilakukan, baik secara administratif yakni pengawasan yang tercipta dalam suatu sistem, secara otomatis (build in control), maupun secara represif berupa penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. bentuk-bentuk pengawasan represif berupa pemeriksaan ataupun penyidikan pajak.Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah studi atas pendapat stakeholder's (Aparat Pajak dan Wajib Pajak) tentang : pertama Implementasi UU PPN melalui Faktur Pajak, kedua imptementasi pengawasan administratif Faktur Pajak, dan ketiga implementasi pengawasan represif sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN. Sedangkan kerangka teori yang penulis ajukan adalah teori tentang pembuatan suatu kebijakan, dan implementasi dari kebijakan, serta pemahaman akan konsep Nilai Tambah ( Value Added) yang menjadi dasar pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai serta pengertian akan Faktur Pajak yang merupakan implementasi kebijakan UU PPN.Metodologi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan frekuensi prosentase. Responden Wajib Pajak yang diteliti adalah yang pernah di periksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor, dan dipilih secara purposive, serta semua Aparat Pajak yang bekerja di Seksi PPN Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Sukabumi, Cibinong, Depok Berta Pemeriksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor.Hasil penelitian menunjukkan Sistem Informasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar. Pemeriksaan sebagai implementasi pengawasan represif diyakini tidak mampu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang coba dikreditkan oleh para pelaku. Penyidikan pajak sebagai implementasi pengawasan represif merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan bila sanksi administratif tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan PPN. Namun, sanksi administratif yang ada saat ini tidak mampu untuk menghalangi terjadinya kejahatan PPN.Untuk lebih mengoptimalkan Sistem Infornasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif disarankan agar dilakukan protek terhadap system untuk tidak dapat dicopy dan di print out diluar piranti keras yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Pengawasan represif pemeriksaan disarankan agar dilakukan melalui pemeriksaan lengkap untuk marrpu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang ikut dikreditkan. Sanksi administratif yang diberikan sebagai hasil bentuk pengawasan represif pemeriksaan agar dibuat khusus dan diperberat kepada pelaku yang mencoba mengkreditkan Faktur Pajak Bermasalah, berupa Sanksi Kenaikan sebesar 100% dari Nilai Faktur Pajak Bermasalah.Penyidikan sebagai bentuk pengawasan represif membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, oleh karena itu disarankan agar unsur kerugian negara dapat ditempatkan sebagai unsur yang memberatkan, bukan sebagai unsur yang harus dibuktikan. Selain itu, disarankan Pula agar dilakukan penghapusan pasal-pasal yang menghambat proses penyidikan dan menambahkan pasal-pasal yang mempermudah pelaksanaan penyidikan sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN."

"Sistem pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sebelum Tahun 1996 (Perda Nomor 9 Tahun 1977) terdapat dua system yaitu : Official Assessment System dan Self Assessment System. Pada Tahun 1996 yang semula dengan oficcial assessment system diarahkan ke Self Assessment System (Perda Nomor 5 Tahun 1996). Peranan administrasi perpajakan sangat besar dalam system tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Atas dasar itulah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruh administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan berpedoman pada teori administrasi dan hukum pajak baik hukum pajak materil maupun formil.Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan vaiabel terikat. Vaiabel bebas adalah administrasi perpajakan sedangkan variable terikat adalah kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dilakukan di 9 Suku Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi dan korelasi dengan sampel 115 orang (pegawai) yang bertugas di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya dan secara langsung melaksanakan pemungutan PHR. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner (daftar pertanyaan) yang diajukan kepada responden dengan 70 pertanyaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis hubungan variable babas dan variable terikat adalah korelasi dengan mengunakan model uji regresi linear, Product Moment dart Pearson dan Uji Parametrik Nilai T (t-test).Hasil penelitian menunjukan kecenderungan bahwa adminsitrasi perpajakan tergolong balk, sedangkan kepatuhan Wajib Pajak PHR di DKI Jakarta cukup balk. Berdasarkan analisis, yaitu dengan menggunakan analisis statistik bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan significan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun demikian ada aspek yang perlu mendapat perhatian bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, yaitu mengenai pelaksaaan otomatisasi komputerisasi pendapatan daerah, karena pelaksaaan otomatisasi komputerisasi pendapatan daerah menunjukan kurang baik, dan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembukuan, tanggapan dari responden 34,78% menyatakan bahwa Wajib Pajak kurang patuh melaksanakan kewajiban pembukuan.Berdasarkan penelitian tersebut, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disarankan kepada Dinas Dipenda Propinsi DKI Jakarta, agar melaksanakan otomatisasi komputerisasi pendapatan daerah khususnya untuk PHR, meningkatkan frekuensi pemeriksaan, melaksanakan penagihan aktif. Untuk menindakianjuti hasil penelitian ini ada baiknya dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan sebagian dari pelaksanaan administrasi perpajakan kurang berjalan dengan baik, serta untuk mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kewajiban perpajakan kurang dipatuhi oleh Wajib Pajak terutama kewajiban melaksanakan pembukuan."

"ABSTRAKMerujuk pada slippery slope framework, kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan perspektif kepercayaan dan wewenang otoritas pajak untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak yang ada pada KPP Wajib Pajak Besar Dua serta menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan mix methods. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji regresi dan uji koefisien determinasi. Dalam metode kualitatif, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan diolah untuk tujuan triangulasi serta memperkaya analisis terhadap hasil olah data kuantitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa kepercayaan wajib pajak dan wewenang kekuasaan otoritas pajak berada di tingkat yang baik serta berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (sebesar 57,2%) di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Saran dalam penelitian ini adalah KPP Wajib Pajak Besar Dua perlu mengendalikan wewenang dan kekuasaannya sebaik-baiknya agar tidak terlampau lemah atau terlampau sewenang-wenang.

---

ABSTRACTRefering to slippery slope framework, tax compliance can be measured using variable of trust and power to obtain a more comprehensive result. This research was conducted in order to analyze trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua and also aimed to analyze the impact of trust in authority and power of authority to tax compliance. The approach of this research is mix methods approach. In quantitative method, researcher collected data(s) using questionnaires and processed using descriptive statistic, regression, and coefficient of determination test. In quantitative method, researcher collected data(s) using interview then processed for triangulation purpose and enrich the analysis of the quantitative results. The results indicate that trust in authority and power of authority in KPP Wajib Pajak Besar Dua are in good state and have effect on tax compliance (57,2%). Recommendation of this research for KPP Wajib Pajak Besar Dua is keep controlling the power of authority so that it will not too low or too high."