Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 (a) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris Wachid Hasyim terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjalankannya secara cermat dan teliti yang berakibat ditolaknya pendaftaran akta jaminan fidusa atas bangunan tersebut. Penolakan pendaftaran jaminan fidusia atas bangunan adalah tepat karena ternyata bangunan tersebut didirikan diatas tanah HGB yang juga dimiliki oleh si pemilik bangunan yang merupakan objek Hak Tanggungan sehingga tidak dapat didaftarkan.

---

This thesis discusses about violation of regulated in Section 16 paragraph 1 (a) of Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary in the making Fiduciary Warranty Deed. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The results of this study is the Notary Wachid Hashim proved has neglected in running his position as Notary who is not running a careful and thorough which resulted in rejection of registration fidusia warranty deed of the building. Refusal registration fiduciary of the building is appropriate because the the building was built on land which owned by HGB who is also the owner of building which is the object of Mortgage (Hak Tanggungan) that can not be registered."

"Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari penetapan status tersangka terhadap seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Banyaknya kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris mengharuskan Notaris bertanggung jawab atas akta otentik yang dibuatnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari penetapan status tersangka terhadap seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seorang Notaris yang berstatus tersangka tetap diperbolehkan membuat akta kecuali Notaris tersebut ditahan dan akta yang dibuat seorang Notaris dalam statusnya sebagai tersangka yang tidak ditahan adalah akta otentik yang sah.

---

This thesis discusses about the legal consequences of suspect status determination of a Notary in doing his/her duties as public official. The number of criminal cases which is related to the position of Notary profession makes a Notary has to take the responsibility of the authentic document which is made.

The results of this study is that the legal consequence of suspect status determination of a Notary in doing his/her duties as public official has not been regulated in the regulation. A Notary in his/her status as a suspect is permitted to make a document unless the Notary is on hold. The Document made by a notary in his /her status as a suspect is a legitimate authentic document."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dituntut untuk bersikap hati-hati, cermat dan teliti sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab agar tidak terjadinya kesalahan atau cacat hukum. Dalam hal ini Notaris membuat 2 dua akta yang nomor, tanggal, dan pihaknya sama, namun berbeda isi materinya. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, akibat hukum terhadap akta-akta tersebut, dan bentuk tanggung jawab Notaris. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, tipologi penelitian bersifat deskriptif analistis, dan penelitian ini dilakukakan dengan cara meneliti data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan. Pada kasus dalam putusan tersebut, Penggugat tidak memintakan Notaris dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam pertimbangan majelis hakim menyebutkan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dengan dibuatnya 2 dua akta yang nomor, tanggal, serta pihak yang sama namun berbeda isi materinya, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJNP. Akibat hukum terhadap akta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur maka kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta di bawah tangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 UUJNP, dan dalam kasus ini Akta Pengikatan Penyerahan Hak tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, sedangkan Perjanjian Penyerahan Hak batal demi hukum. Sanksi yang dikenakan pada Notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata, sanksi pidana, dan sanksi administratif.

---

Notary in the conduct of his her position as a general has authorized to make authentic deed that required to be cautious, precise, and acurate, according to the truth, law, and justice based on good will and full of responsibility in order to avoid mistake or defect of law. On this case, notary made 2 two aunthentic deeds that has the same number, date and the parties, but has the different content. The problem statement that point out bt the author is whether the act commited by the notary are unlawful, the consequent of law over the deeds, and the responsibility of notary.

This research is judicial normative, the typology research is decriptive analytical, and this research is done by examining the secondary data from primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials that all of the results of the data will be analyze as qualitatively to obtain the answer of the problem statement that has been point out. On the verdict of this case, the plaintiff didn't ask require the notary to be declared who that commits an unlawful act, but in the consideration of the panel of the judges stated that the notary is doing something wrong that against the law, because the notary made 2 two authentic deeds that has the same number, date, and the parties, but has the different content, and that case is not accordance with the Article 16 provision 1 clause a of UUJNP.

The consequent of law to the deed which is not precise with regulatory provisions, so the power of proof is only as a private deed as mentioned in Article 41 UUJNP, on this case the deed of Pengikatan Penyerahan Hak doesn't have the power of law and not binding, meanwhile the deed of Perjanjian Penyerahan Hak is null and void. The responsibility of notary which are able to form civil sanctions, criminal sanction, and administrative sanctions."

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik apabila dikehendaki atau diminta oleh pihak yang berkepentingan.Akta yang dibuat Notaris mencakup mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik banyak ditemukan, akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat akta notaris yang dipalsukan. Dalam hal ini notaris secara sengaja/tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/ penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Jika Seorang Notaris dalam pembuat anak tanya menimbulkan perkara pidana dan memenuhi unsur subyektif dan obyektif Pemalsuan berupa akta otentik yang berkaitan dengan isi dan tanda tangan maka harus mempertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan pasal 264 KUHP. Apabila akta tersebut mengandung adanya unsur pemalsuan dalam perkara pidana, dan sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang tata cara pemanggilan Notaris, dansesuaidenganPasal 1320 KUH Perdata akta tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi akta di bawah tangan. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

---

Notary authorizes to establish an authentic deed which required by the concerned parties. The deed that has been established by notary contains of all actions, agreements, and determination required by the laws and regulations and/or by the concerned parties.In some cases, a notary, for example, is involved in criminal offense due to his/her involvement in giving false information in the certificate issued. In this case, the notary, together with the parties involved in an agreement, must be responsible for the action before the court if found guilty benefitting from this certificate for a particular party or other parties, either purposely or not. Falsifying the content and signature in the certificates either subjectively or objectively conducted by a notary leads to criminal proceedings ruled in Article 264, paragraph 1, number 1 of Criminal Code, where the notary must be present in this criminal proceeding. Due to such a criminal deed of falsification, the certificate issued is considered void in legal power. This void is caused by the unfulfilled requirement of either objectivity or subjectivity of agreement as ruled in Article 1320. The type of research on this thesis is a normative study includes the type of explanatory. Data thas used of this research is primary data and secondary data.Data collection tool that is through the study of literature and legislation."

"Penulisan ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terkait dengan kelalaian yang dilakukannya dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan mengangkat kasus yang dilaporkan ke Majelis Pemeriksa Notaris dan telah mendapatkan putusan yang sah dan mengikat melalui Putusan Nomor: 04/B/Mj. PPN/V/2013 Tanggal: 13 Mei 2013 dan tentang akibat hukum terhadap Akta tersebut serta terhadap Notaris yang melakukan kelalaian. Penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Akta Relaas yaitu Akta yang dibuat oleh Notaris, sehingga Notaris bertanggungjawab penuh atas seluruh isi Akta. Kasus yang diangkat dalam penulisan ini pada intinya melaporkan Notaris Diastuti, S.H., seorang Notaris di Bandung yang dalam komparisi Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuatnya menyebutkan adanya kuasa dari seorang pemegang saham kepada pemegang saham lainnya. Namun pada kenyataannya, pemberian kuasa tersebut tidak ada, sehingga menimbulkan permasalahan. Tanggung jawab Notaris terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu tanggung jawab secara administratif (berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia), tanggung jawab menurut Hukum Pidana, dan tanggung jawab menurut Hukum Perdata. Majelis Pemeriksa Pusat Notaris menjatuhkan hukuman berupa pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan atas kelalaian yang dilakukan oleh Notaris dan menyatakan Notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum terhadap Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris Diastuti, S.H. tersebut ialah dinyatakan atau dituduh palsu.

---

This legal writing focuses on the responsibilities arising out of the negligence committed by notaries in drawing up Deeds of General Meetings of Shareholders, and discusses the cases reported to the Panel of Notaries Examiners which have been decided by virtue of Resolution No. 04/B/Mj.PPN/V/2013, dated 13 May 2013. Deeds of General Meetings of Shareholders are called Relaas Deeds, and Notaries who draw up such deeds shall be fully held responsible for the entire contents of the Deeds.

The case discussed in this paper essentially is concerning Diastuti,S.H., a Notary in Bandung, who was reported to the Panel of Notaries Examiners for a false statement made in the Deed of General Meeting of Shareholders drawn up BY (not BEFORE) the aforesaid notary in which Deed of Minutes of General Meeting of Shareholders a statement was made in the preamble (komparisi) of the Deed that a shareholder had conferred a power of attorney upon another shareholder to attend the General Meeting of Shareholders. But in fact, such authorization was never given, giving rise to problems.

Notary’s responsibility consists of 3 (three), namely (i) administrative responsibility (under the Law on Notary and the Code of Ethics and Professional Conduct of Indonesian Notary Association), (ii) criminal responsibility under the applicable and prevailing Criminal Code, and (iii) civil-law responsibilities under the Civil Code. The Central Panel of Notaries Examiners sentenced the aforesaid notary by suspending her licence for six (6) months for negligence committed by her and declared that her negligence violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a and b of Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notarial Authority. The legal consequences entailing the decision of the Panel is that the aggrieved party(ies) may file a lawsuit against the Notary and demand for the cancellation of the Deed of in question."

"Pada hakekatnya jabatan Notaris lahir karena kebutuhan masyarakat yang kemudian diangkat oleh Pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara khususnya dalam hal membuat akta-akta otentik. Namun dalam praktiknya tidak sedikit Notaris melanggar Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik, dan Sumpah Jabatannya. Salah satu contoh pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Profesi Notaris yaitu bekerja sama dengan kawan Notaris lainnya untuk memanfaatkan ketidaktahuan atau kelemahan klien mereka. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu pertama bagaimana perbutan dan keabsahan pembuatan Akta No. 823/XII/2002 tertanggal 20 Desember 2002, yang dibuat dihadapan Notaris X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris ?. Dan yang kedua bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1731 K/PDT/2013 Juncto Nomor 2290 K/PDT/2008/MARI terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Notaris X ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?. Menggunakan Metode penelitian yaitu penelitian yuridis-normatif dan menggunakan data sekunder. Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa hal-hal tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat menjadi dapat dibatalkan, batal demi hukum, dan atau akta tersebut menjadi akta dibawah tangan oleh Hakim yang berwenang mengadili. Jika dalam Amarnya Hakim menyatakan bahwa Akta tersebut dibatalkan maka konsekuensinya Akta tersebut tidak lagi berlaku sejak putusan Hakim tersebut ditetapkan, sedangkan jika Hakim menyatakan Akta tersebut batal demi hukum, maka Akta itu dianggap tidak pernah ada sehingga pihak-pihak yang menyebabkan kekacauan harus mengembalikan kekacauan tersebut ke keadaan semula. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi baik secara perdata, sanksi pidana dan sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris.

---

In effect the post of Notary born out of necessity that were then appointed by the Government that derive attributive authority of the State, especially in terms of making authentic deeds. However, in practice, not least a rule violation Notary Notary, Code of Ethics, and the oath of office. One example of violations can be done by the Notary profession by working with other comrades Notary using the ignorance or weakness of their clients.

Based on these descriptions writer formulate the main problem in this writing is first how perbutan and the validity of making Deed No. 823 / XII / 2002 dated December 20, 2002, before a Notary X in terms of the draft Civil Code, Act No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary and Notary Code?. And secondly how legal considerations in Supreme Court of The Republic of Indonesia Decision No. 1731 K / PDT / 2013 Juncto No. 2290 K / PDT / 2008 / MARI against the actions undertaken by the Notary X in terms of the provisions of the Civil Law Act ?.

Using a research method that juridical-normative research and secondary data. Analysis is conducted qualitative analysis. The results of this study, it is known that these things can lead deed made becomes irreversible, null and void, and it becomes a deed or deed under hand by a judge with jurisdiction over . If the verdict the judge stated that the deed was canceled consequently Act is no longer applicable since the Judge's decision is set, whereas if the judge expressed This amendment is null and void, then deed it has never been considered so that the parties that caused chaos must restore the chaos to its original state. As for Notary concerned may sanction either civil, criminal sanctions and administrative sanctions from the Supervisory Council of Notaries."

"Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundangundangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.

---

Law protection to the Notary who reveal the confidentiality of notarial deeds is very important to the function and power or authority of the Notary itself. Notary as public officer who provides service to the members of society who needs Notary to make original deeds which requires confidentiality and the content of the deeds can not be known by any party who has no interest. Therefore through understanding the power and authority of Notary and his obligation, Notary has to keep the content of deeds confidentially. In order not to be known by any party who has no interest to that deed. Through deep comprehension the power of authority, the obligation of Notary to keep in secret the Notary deed and the use of right or refusal, then fulfill the provision of law and the needs of society which requires legal assurance of the Notarial deed which has the perfect evidence.

Notary when running his daily function in making orginal deeds sometimes be required to enclosed the content (the secret) of the deed, just because misconduct of the party who asked to make the above deed which mixed the civil and criminal characteristic, quite often Notary being asked as witness or as accused to reveal the content (the secret) of the deed to the investigating officer and the accuser. In this matter Notary has to really understand the provision the Law of Notary and other provision considering the right of refusal, in order to release from the obligation to be a witness and to reveal the content (the secret) of the deed. On the other hand to protect the Notary profesion and its interest who runs his function peacefully, so Notary can ask for protection from Notary Organization and Board of Notary Supervision."

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan salah satu Akta yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas (PT) sebagai Akta partij yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dibuat dalam bentuk autentik. Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 merupakan contoh kasus dari pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris berkaitan dengan pembuatan Akta PKR yang dibuat berdasarkan Berita Acara Rapat yang diduga berasal dari pelaksanaan RUPS yang fiktif. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai jenis pelanggaran dan pertanggungjawaban Notaris serta penerapan sanksi terhadap Notaris dalam pembuatan Akta PKR RUPS PT fiktif berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah ditemukan jenis pelanggaran berupa pelanggaran administratif yang dilakukan Notaris yaitu pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan pemberian sanksi jabatan berupa usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan kewenangan dari Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, memberikan usulan pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat. Saran yang diberikan adalah putusan dari Majelis Pengawas seharusnya dapat dijadikan tambahan bukti untuk mengajukan pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana maupun organisasi, dan terhadap Notaris yang melakukan kesalahan berulang untuk diberikan sanksi seberat-beratnya untuk menimbulkan efek jera.

---

Meeting Resolution Statement deed (MRS) is one of the legal documents of Limited Liability Company as one of the form of partij documents in which contains the decision of Shareholders Meeting (SM) that is signed under private deed. Thereafter, the Notary authenticates the deed. The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018 is one of the occupational infringement cases by Notary in the regards of making the MRS deed. The MRS deed is based on the Meeting Minutes (MM) that is allegedly produced from a fictional SM. This research focuses on violations and responsibilities Notary and application of sanctions based on The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Number 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2018. This research uses yudicial normative methode with typology research of descriptive analytics and uses secondary data.

The result of this research concludes that the implementation of sanction to the Notary in the analyzed case is of the administrative type due to the violation of Article 16 verse (1) letter a Notarial Occupation Act with the occupational saction in the form of recommendation to temporary discharge for 3 (three) to 6 (six) months or dishonorable discharge to the Central Inspectorate Committee. The advices given in this research are The Notarial Inspectorate verdict should be an additional evidence for affording responsibilities in other legal domains, along this verdict be delivered to Indonesian Notary Organization to be given guidance, and for The Notary who makes repeated violations to be given severe sanctions."