Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan maksud agar peneliti mendapatkan data akurat tentang pelaksanaan pengendalian internal. Dalam pengendalian internal terdapat lima komponen kerangka kerja COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan komponen pengendalian internal masih belum berjalan dengan baik. Dalam lingkungan pengendalian Itjen belum menetapkan kode etik pegawai, belum menyediakan suatu mekanisme yang mudah bagi pengawasan masyarakat. Itjen juga belum melakukan analisis risiko setiap kegiatan dan menggunakan sistem informasi secara maksimal. Sementara dalam komponen monitoring belum melakukan pembinaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

---

This reasearch discussess an internal control in the General Inspectorate of the Ministry of Education and Culture. This reasearch analyzes an internal control performed by the Inspectorate General in implementing the supervisory activities. This reasearch used qualitative methode in order to get accurate data about the implementation of internal controls. Based on COSO framework, there are five components in internal controls, i.e the control environment, risk assessment, control activity, information and communication, and monitoring. The conclusion of this reasearch is the implementation of components in internal controls is still not going well. In control environment, General Inspectorate has not set a code of conducts for secretariat employees and not provide an ease mechanism for society control. General Inspectorate also has not conducted an analysis of risk of each activity and using information systems effectively. While in the monitoring component, General Inspectorate has not done coordination with the Financial and Development Supervisory Agency as the internal control developer."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan internal audit dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas sistem pengendalian intern. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mendorong, mensosialisasikan satuan kerja menerapkan akuntabilitas dengan pemantauan dan pendampingan agar para pegawai melaporkan semua bentuk kegiatan, melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, transparansi akan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website berisi laporan keuangan, RKAKL dan info pemenang lelang yang menjadi rekanan dalam menjalankan program, dan juga nomor telpon, email pengaduan. Tetapi permasalahan disebabkan karena masih lemahnya sistem pengendalian intern dan penerapan PP 60/2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum efektif yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Dalam lingkungan pengendalian penerapan kode etik yang masih belum maksimal masih adanya pelanggaran yang terjadi, penilaian kerja pegawai yang kurang transparan, peran APIP yang efektif masih terkendala atau masih belum maksimal, pada penilaian risiko yaitu sistem penilaian risiko masih belum ada, informasi atau data dari satuan kerja kurang dikomunikasikan dengan baik, pada pemantauan telah memiliki prosedur kegiatan pemantauan yang bersifat rutin maupun bersifat khusus.

---

This study aims to determine the role of internal audit in improving accountability, transparency and effectiveness of the internal control system. The Research method used is a qualitative method of data collection techniques field and library research.

The results show that the General Inspectorate has been encouraging, disseminating the work units implementing accountability by monitoring and assistance for employees to report all forms of activities, provide guidance to the preparation of financial statements in accordance with standards government accounting, transparency of information which can be accessed by the public through the website contains financial statements, RKAKL and the info up to the winner to become a partner in running the program, and also telephone number, e-mail complaints. But the problem is caused due to weak internal control systems and the application of Regulation 60/2008 on the SPIP ineffective control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring of internal control. In the control environment the application of the code of ethics that is still not up to the persistence of the violations that occurred, the assessment of employees working less transparent, the role of APIP effective still constrained or is not maximized, the risk assessment of the system of risk assessment is still not there, information or data from unit work less well communicated, on the monitoring procedures of monitoring activities that are routine and special character."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh keberagaman Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas hal ini, terutama di Indonesia. Objek penelitian terdiri dari semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2016 dan menghasilkan 302 perusahaan sebagai sampel. Keberagaman Direksi diukur menggunakan rasio standar deviasi per rata-rata dan Indeks Heterogenitas Blau, sedangkan efektivitas pengendalian internal perusahaan diukur dengan metode scoring berdasarkan illustrative tools dari Kerangka Kerja Kontrol Internal Terpadu COSO 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman masa jabatan Direksi terbukti memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan akibat adanya kolaborasi berbagai perspektif dan informasi, sementara keberagaman latar belakang fungsional direktur terbukti memiliki dampak negatif akibat adanya konflik dan inefisiensi proses kelompok. Keberagaman lainnya yang diteliti, yakni usia, gender, latar belakang pendidikan, dan tingkat pendidikan, terbukti tidak memiliki pengaruh pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini memiliki implikasi terhadap perusahaan serta regulator terkait dengan ketentuan pembentukan anggota Direksi perusahaan yang ideal berdasarkan komposisi karakteristiknya, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan.

---

ABSTRACTThis study aims to investigate the effect of directors diversity on the corporate internal control effectiveness. This research is important to conduct because based on the writer 39 s knowledge, there has not been any research that investigates the relationship between the directors diversity with the effectiveness of the company 39s internal control, especially in Indonesia. The research object consisted of all non financial companies listed on IDX in 2015 2016 and resulted in 302 companies as samples. The diversity of directors is measured using standard deviation per mean ratio and Blau Heterogeneity Index, while the corporate internal control effectiveness is measured by scoring method based on the illustrative tools of COSO rsquo s 2013 Internal Control Integrated Framework. The result of this study shows that directors tenure diversity proved to have positive impact on corporate internal control effectiveness due to team collaboration with many perspectives information, while director rsquo s functional background diversity proved to have negative impact due to conflicts and inefficient team process. The remaining diversity of directors characteristic, such as age, gender, educational background, and education level, proved to have no impact at all on corporate internal control effectiveness. This study is expected to have implications for companies and regulators, in terms of provision to establish ideal corporate director members based on their characteristic composition, in order to improve the corporate internal control effectiveness. "

"Laporan magang ini bertujuan untuk membandingkan penerapan konsep IA-CM di Itjen Kemenhub berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh IIA, pedoman yang diterbitkan oleh BPKP, dan Permenpan 19/2009 dengan membandingkan tiga kriteria, yaitu tahap penilaian, metodologi penilaian, dan tata cara pengambilan kesimpulan. Laporan ini juga menjabarkan strategi, hambatan, dan hal-hal yang belum terpenuhi oleh Itjen Kemenhub dalam melakukan peningkatan kapabilitas pengawasan. Itjen Kemenhub telah menerapkan konsep IA-CM sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh IIA, dan mengikuti penyesuaian yang dilakukan oleh BPKP, serta memodifikasi formulir KMA untuk menjaga mutu audit sesuai dengan tujuan Permenpan 19/2009. Untuk meningkatkan kapabilitas, Itjen Kemenhub optimis akan mencapai level 3 integrated pada akhir tahun 2016 dengan melakukan hal-hal yang belum terpenuhi dan menjawab hambatan dengan peluang yang ada.

---

The objective of this internship report is to compare the application of IA CM in General Inspector Ministry of Transportation based on the concept developed by IIA, the guideline published by BPKP, and Permenpan 19 2009 by comparing three criterias, which are the assessment stage, the assessment method, and procedures for making conclusion. This report also describes the strategies, obstacles, and several things that has not been achieved by General Inspector Ministry of Transportation for internal audit capability improvements. General Inspector Ministry of Transportation has been applying the IACM concept developed by IIA, and following the adjustments made by BPKP, as well as modifying KMA forms to ensure the quality of the internal audit according to Permenpan 19 2009. To improve its capabilities, General Inspector Ministry of Transportation is optimistic will achieve level 3 integrated at the end of 2016 by doing things that has not been achieved and answering obstacles with opportunities."

"Dalam rangka memastikan bahwa kegiatan audit telah dilaksanakan sesuai denganstandar audit dan kode etik, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 sebagai pedoman pengendalian mutu audit. Itjen Kemenkes RItelah membangun sistem pengendalian mutu audit, namun berdasarkan hasil penilaiantingkat kapablitas APIP melalui penilaian IACM menunjukkan hasil bahwa kegiatanaudit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Untuk itu penelitimerasa perlu untuk melakukan analisis implementasi pengendalian mutu audit untukmemperoleh gambaran dan informasi mendalam terkait bagaimana implementasipengendalian mutu audit di Itjen Kemenkes RI. Penelitian menggunakan metodekualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara mendalam , FGD dantelaah dokumen, sehingga triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yangdiperoleh dari beberapa informan yang berbeda dan membandingkan dengan hasil telaahdokumen.Hasil penelitian diperoleh bahwa Itjen Kemenkes telah membangun sistemkendali mutu audit namun prosedur pengendalian mutu audit belum sepenuhnyadilaksanakan sesuai langkah-langkah pengendalian mutu audit dalam Permen-PAN RBNomor 19 Tahun 2009 dan ouput yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai denganstandar audit. Selain itu belum memiliki rancangan dan belum menetapkan programpenjaminan dan peningkatan kualitas sehingga belum adanya mekanisme untukevaluasi/reviu dan penilaian atas kesesuaian kegiatan audit intern dengan standar auditserta evaluasi terhadap penerapan kode etik oleh auditor. Faktor penghambat belumoptimalnya pelaksanaan pengendalian mutu audit ini adalah dari aspek komunikasi masihbelum optimal sehingga perlu ditingkatkan terutama komunikasi pada tingkat pelaksanakebijakan. Pelaksanaan pengendalian mutu audit melekat pada bagian yangmelaksanakan tugas pokok fungsinya sehingga perlu adanya bagian/tim yangmengkoordinasikan untuk melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian secara berkaladan berkelanjutan terhadap pelaksanaan pengendalian mutu audit, disamping itu perlumelengkapi pedoman/SOP yang mengatur mekanisme pengendalian dan penjaminanmutu audit. Sumber daya baik SDM, fasilitas dan anggaran masih perlu mendapatperhatian guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan yang tidak kalah penting adalahperlunya meningkatkan komitmen dari seluruh pelaksana kebijakan.

---

In order to ensure that audit activities have been carried out in accordance with auditingstandards and codes of conduct, the government sets the policy through Permen PANRB Number 19 of 2009 as a guideline for audit quality control. Itjen Kemenkes RI hasestablished an audit quality control system, but based on the assessment of APIPcapability level through IACM assessment shows that audit activities have not been fullyimplemented in accordance with audit standards. For that researchers feel the need toperform analysis of audit quality control implementation to obtain an overview and indepthinformation related to how the implementation of quality control audit in ItjenKemenkes RI. The study used qualitative methods with data collection techniquesthrough in depth interviews, FGD and document review, so triangulation was done bycomparing the information obtained from several different informants and comparing theresults of the document review.

The result of the research shows that Itjen Kemenkes hasbuilt an audit quality control system but audit quality control procedure has not been fullyimplemented according to audit quality control measures in PER PAN RB Number 19 of2009 and the resultant output is not fully in accordance with audit standard. Besides, ithas not yet designed and has not established the quality assurance and improvementprogramme so that there is no mechanism for evaluation review and assessment on theconformity of internal audit activities with audit standards and evaluation on theapplication of code of ethics by the auditor. The inhibiting factor is not optimal theimplementation of audit quality control is from the aspect of communication is still notoptimal so it needs to be improved especially communication at the level of implementingthe policy. Implementation of audit quality control attached to the part that performs themain task of its function so that the need for a section team that coordinate to conductmonitoring, evaluation and assessment periodically and continuously to theimplementation of quality control of audit, besides need to complete guidance SOPwhich arrange mechanism of quality control and quality assurance of audit. Resources of human resources, facilities and budgets still need attention to support the implementation of the policy and no less important is the need to increase the commitmentof all policy implementers.Key words Audit quality control Inspectorate General Regulation of Minister of Empowerment of State Apparatus number 19 of 2009 PKMA."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, yang meliputi peran audit internal, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK , efektivitas pengendalian internal, serta kualitas pengelolaan keuangan negara, terhadap penerapan tata kelola yang baik. Model penelitian adalah penelitian kausalitas dengan menggunakan regresi berganda dan metode convenience sampling. Responden penelitian adalah pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal pada Inspektorat Jenderal di tiga kementerian negara/lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan efektivitas pengendalian internal yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan tata kelola yang baik, sedangkan peran audit internal dan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak mempunyai pengaruh terhadap penerapan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACT

This research examines the effect of the Internal Control System, which includes the role of internal audit, the level of completion of the follow up the results of BPK, the effectiveness of internal controls, and the quality of the management of state finances to the implementation of good governance. The research is causality study by using multiple regression, and convenience sampling method in analysis involving respondents consist of the officer in the Financial Bureau of the General Secretariat and the internal auditor in the General Inspectorate at the three state ministries agencies. The results show that only the level of completion of the follow up the results of BPK and the effectiveness of internal control have significant and positive impact to the implementation of good governance, while the role of internal audit and quality of public finance management have no effect on the implementation of good governance."

"Penelitian ini membahas peran Internal Audit dalam penerapan Enterprise Risk Management yang dilaksanakan di sektor publik, yaitu di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Peran Internal Audit tersebut antara lain 1) peran assurance (memberikan keyakinan yang memadai) sebagai peran inti, 2) peran konsultasi sebagai peran tambahan yang diperbolehkan dan 3) peran-peran yang tidak diperbolehkan oleh Institute Internal Audit dalam penerapan manajemen risiko di organisasi. Penelitian ini juga membahas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dan peranan Internal Audit dalam menghadapi tantangan penerapan manajemen risiko di sektor publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka, pengamatan langsung, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Institute Internals Audit. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal berada pada level risk defined atau skala 3 (tiga) dan peran Inspektorat Jenderal telah dijalankan dengan baik dalam penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan.

---

This study discusses the role of Internal Audit in Enterprise Risk Management implementation in the public sector, At this case Inspectorate General of the Ministry of Finance. Roles of Internal Audit include 1) the role of assurance (provide reasonable assurance) as a main role, 2) consulting role as an additional role that is allowed and 3) the roles that are not allowed by the Institute of Internal Audit in risk management in the organization. The study also discusses the level of maturity of risk management implementation at the Ministry of Finance and Internal Audit role in facing the challenges of risk management implementation in the public sector.

This research is a qualitative descriptive design. The approach taken is study of literature, direct observation, and interviews with the parties involved. The results of this study state that the role of the Inspector General conducted in accordance with the provisions issued by the Institute Internal Audits. Another conclusion of this research defined the level of maturity of risk management at the Inspector General is at the risk defined level or at scale 3 (three) and the role of the Inspector General has been done well in the implementation of risk management in the Ministry of Finance."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas tentang penerapan peran auditor dalam menjalankan tugas audit di Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau hal apa saja yang menjadi penyebab dari adanya penerapan peran yang tidak sesuai dengan jenjang jabatannya. Teori yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini antara lain audit, audit internal dan auditor internal. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur/dokumen dan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini adalah penerapan peran yang tidak sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-971/K/SU/2005 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah disebabkan oleh adanya penumpukan di jenjang auditor ahli madya.

---

ABSTRACT

The analysis of the Application Role of Auditors in the Internal Audit in the Ministry of Education and Culture. This research describes the application of the role of auditors in carrying out audit in the Inspectorate General of the Ministry of Education and Culture which are not prescribed by the regulations of the Decree of the Head of the Financial and Development Supervisory No. KEP-971 / K / SU / 2005 on Guidelines for Preparation of Formation Functional Auditor in the Internal Government Supervisory Apparatus environment.

This study aims to identify and review the cause of the problems of the application role that is not in accordance with the level of their position. The theory that used to explain this study are audit, internal audit and internal auditors. The approach in this study is a qualitative approach with the methods of collecting data through the study of literature/documents and in-depth interviews.

The results of this research is the application of a role that is not prescribed with the Decree of the Head of the Financial and Development Supervisory No. KEP-971 / K / SU / 2005 on Guidelines for Preparation of Formation of Functional Auditor in Environmental Government Internal Supervisory Apparatus caused by a cumulation in the expert madya auditors levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dengan praktik profesional dan standar audit IIA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatoris explaining case study. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama masih belum optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit IIA. Kekurangan mendasar bahwa Kementerian Agama belum melakukan manajemen risiko, penilaian risiko dilakukan oleh Inspektorat Jenderal tanpa adanya keterlibatan dari satuan kerja sebagai pihak manajemen. Tidak ada komunikasi dan persetujuan dari Menteri Agama terhadap perencanaan yang dibuat.

---

This research aims to determine the suitability process of risk based internal audit planning in General Inspectorate Ministry of Religion with professional practices and IIA auditing standards. This research uses a qualitative method with explaining case study design. The result of this research concludes that the process of risk based internal audit planning in General Inspectorate is not working optimally and not fully in accordance with IIA auditing standards. The fundamental shortcomings of Ministry of Religion are there are no risk management and the risk assessment is carried out by the General Inspectorate itself without the involvement of the working unit as a management. And also, there is no communication and approval of the Minister of Religion on the plans."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."