Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisa dampak dari kebijakan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku komponen kendaraan bermotor, terhadap produktivitas industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor nasional. Dengan model ekonometrika, penelitian ini melakukan pengujian sebanyak dua kali dengan metode Ordinary Least Square. Pengujian pertama dilakukan terhadap data pada waktu sebelum diberlakukannya kebijakan pembebasan bea masuk atas impor suku cadang, yaitu tahun 2006 dan yang kedua dilakukan terhadap data tahun 2007 yaitu waktu selama kebijakan tersebut diberlakukan. Dari hasil pengujian diketahui bahwa produktivitas dalam industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat secara signifikan dipengaruhi secara positif oleh nilai bahan baku impor dan penggunaan kapital per tenaga kerja.

---

This research were to analyze the impact of Import Duty Exemption on Raw Material for Production of Motor Vehicle Component, toward the equipment and component of four wheeled vehicle industry productivity. With an econometric model, these research undergone two testing with Ordinary Least Square Method. The first test done toward a dataset of time before the decree of Import Duty Exemption on Raw Material was imposed, at 2006. The second test was upon the data when the decree is imposed. From the test, it is known that the company productivity in national Equipment and component of four wheeled vehicle industry on 2007 is positively influenced by imported raw material and capital per labor."

"Economic globalization impacts to the increase of international transactions. Countries need each other to market their products and to supply their material resources for industries. Component automotive industry of Indonesia addicted to import their materials because they could?t get those specific kind of materials from domestic market. This condition has been affecting the competitiveness of their products in both domestic and international market because they have to pay customs rate 5-15%. Otherwise component that imported from other countries such as ASEAN countries has no customs (zero rate) because of harmonized system that is free trade agreement among Indonesia and them.Government took actions and used their function to protect components which is produced by domestic component automotive industry. They gave incentives for those industries by customs facilities to improve competitiveness of their products so can be compared with imported product. Custom exemption facility of import material used for production of component for vehicle gave by Regulation of Finance Minester Number 34/PMK.011/2007. Those facility wished to be longer, so it?s so interesting to analize the backgrounds, implementation, and evaluation. Rasearcher analized to gave description by qualitative methods.Before those regulation published there are some background conditions which make government gave the facilities. Those condition was such as addiction of imported materials, policy package for domestic automotive industry to maintain economic growth, and high demand of component automotive. Comparing the situations of domestic component automotive industry, government gave customs exemption facility of the specific materials nedded by component automotive industry.Then the implementation of that regulations mate some factors that could support or interrupt the goal. Evaluation of this facility can be analized by government?s revenue impacted positively from sector of other kind of taxes. Besides improvement of domestic sales and export comodity from company in component automotive industry reflect the good impacts of the facility. After there was the facility, comparisson was proved that component for vehicle of domestic industry has good competitiveness and can be compared from imported product."

"Perkembangan industri otomotif tidak dapat dipisahkan dengan industri Komponen Kendaraan Bermotor yang adalah salah satu industri yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Hanya saja sampai saat ini industri komponen kendaraan bermotor masih berperan sebagai tukang jahit atau perakit saja. Hal ini dikarenakan masih tingginya ketergantungan terhadap prinsipal asing dan impor bahan baku. Pada penelitian ini akan dilihat pengaruh perdagangan internasional dan penanaman modal asing terhadap profitabilitas industri komponen kendaraan bermotor domestik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata perdagangan internasional berpengaruh positif terhadap PCM, sedangkan FDI walaupun tidak signifikan namun berengaruh negatif terhadap PCM. Pada bagian akhir penulis memberikan beberapa saran bagi pemerintah yang dapat diterapkan dalam pengembangan industri komponen kendaraan bermotor."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor ditinjau dari lima dimensi, yaitu prinsip simplicity and process, performance, content, economic growth and efficiency, effect of policy, dan memberikan alternatif kebijakan bea masuk yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jika kebijakan ini belum memenuhi keempat dimensi, yaitu simplicity and process, performance, content dan effect of policy. Adapun alternatif pengenaan bea masuk yang tepat hingga saat ini berupa kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dari segi penerbitan aturan serta koordinasi yang terjalin antarpihak guna mencapai hasil kebijakan yang maksimal.

---

This study aims to evaluate government?s policy about Borne Import Duties on Goods and Materials to Make Automotive?s Component using five dimensions, they are simplicity and process, performance, content, economic growth and efficiency, effect of policy, and providing the proper alternative of duties policy. This study uses descriptive quantitative methods and uses literature study and indepth interview for collecting the data.The result shows that this policy does not fulfill four of dimensions, it is simplicity and process, performance, content dan effect of policy. Until these days, the proper alternative of import duties on automotive component uses Borne Import Duties policy which is continuously improved regarding to the regulations, especially on policy publishing and coordination on every party, so the highest result of this policy is achievable."

"Industri komponen kendaraan bermotor merupakan salah satu bagian penting untuk membangun industri kendaraan bermotor dalam negeri yang stabil dan mandiri. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor. Setelah kebijakan tersebut berjalan dari tahun 2008, pagu anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya belum terserap secara optimal yaitu dengan rata-rata realisasi sebesar 30,55 dengan realisasi tertinggi mencapai 67,81 pada tahun 2016. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri komponen kendaraan bermotor, alasan realisasi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor industri tersebut masih belum optimal, dan harmonisasinya dengan upaya meningkatkan kemandirian dan daya saing industri komponen nasional. Penelitian ini menggunakan metode post-positivism dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data yang berasal dari studi lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam hal sumber daya, disposisi, dan birokrasi dalam proses implementasi kebijakan ini. Realisasi yang belum optimal terjadi karena keterlambatan peraturan-peraturan pelaksana, perubahan permintaan pasar, dan kondisi ekonomi dalam negeri maupun global. Mengenai harmonisasi kebijakan dengan peningkatan daya saing dan kemandirian industri, kebijakan ini perlu dilakukan secara selektif dan limitatif.

---

Automotive components industry is one of the important parts to build a stable and independent motor vehicle industry. Therefore, the government issued a Government Borne Import Duty policy on the import of goods and materials for the manufacture of motor vehicle components.After the policy was implemented from 2008, the budget ceiling allocated annually has not been optimally absorbed with the average of realization is 30,55 with the highest realization reached 67,81 in 2016.

This study aims to analyze the implementation of the Government Borne Import Duties in the in the automotive component industry, the reasons for the realization of Government Borne Import Duties are stil not optimal, and its harmonization with the efforts to increase the independence and competitiveness of national vehicle component industry.

This research used a post positivism method by using data collecting techniques in the form of literature study and field study. Data derived from field studies were obtained through in depth interviews with the informants involved in the policy.

The results of this study indicate that there are some problems in terms of resources, disposition, and bureaucracy in the implementation process. The realization which has not been optimal occurs because the regulations of this policy are late issued, changes in market demand, and domestic and global economic conditions. Regarding the harmonization of policies with competitiveness and independence of industry, this policy needs to be done selectively and limitatively."

"Pentingnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri, karena impor atas komponen, bahan dan barang menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi. Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang merupakan perubahan dari bentuk pembebasan bea masuk karena ada amandemen undang-undang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan data berupa angka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk masih dibutuhkan oleh industri kendaraan bermotor untuk menekan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh impor bahan dan barang untuk keperluan produksi, namun ada kendala yang membuat fasilitas ini menjadi tidak maksimal, yaitu karena terlambat dibuatnya peraturan pemberian fasilitas ini, sehingga pelaku industri kendaraan bermotor tidak dapat menggunakannya selama peraturannya belum disusun.

---

The importance of motor vehicle components import duty exemption in order to encourage the growth of the domestic automobile industry, as imports of components, materials and goods lead to high production costs. This study will discuss the background of the Government Borne Import Duty and implementation of government borne import duties, which is a change of the form of import duty exemption because there is an amendment of customs legislation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews as the primary data and the numeric data as secondary data.

The results showed that administration of import duty exemption are still required by the motor vehicle industry to reduce the high production costs caused by the import of materials and goods for production purposes, but there are obstacles that make this facility to be not optimal, which regulations made for late provision of facilities this, so that the motor vehicle industry can not use it for its regulation has not been prepared."

"Industri komponen kendaraan bermotor roda 2 (KBM roda 2) atau sepeda motor memiliki prospek yang cukup cerah untuk dikembangkan mengingat permintaan dan penjualan sepeda motor di Indonesia cukup tinggi, bahkan menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia. Kondisi saat ini terutama untuk industri komponen kendaraan bermotor roda 2 skala kecil dan menengah (IKM), dimana etisiensi dan produktivitasnya masih rendah sehingga kalah bersaing dengan IKM penghasil komponen dari negara pesaing seperti Cina, Thailand, Taiwan, Malaysia, Jepang, dan Iain-Iain. Hal ini ditunjukkan dari masih tingginya produk komponen KBM roda 2 yang masih diimpor. Sementara itu, dalam era globalisasi, setiap perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saingnya agar tetap eksis di pasar global. Untuk ilu perlu adanya suatu strategi yang tepat dalam rangka peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan strategi pengembangan IKM komponen KBM roda 2 Indonesia, peran pemerintah dan sektor terkait Iainnya serta menentukan alternatif strategi peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia. Penentuan strategi ini dilakukan dengan menggunakan teknik pendekatan sistem/identitikasi Iingkungan dan teknik Proses Hirarki Analilik (PHA). Identitikasi Iingkungan meliputi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Sedangkan teknik PHA meliputi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing menurut Diamond Porter's.Faktor-faktor penting yang berpengaruh dan perlu dipertimbangkan dalam upaya peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia berdasarkan urutan prioritasnya adalah faktor kondisi (keterampilan SDM, dukungan teknologi/Iitbang, kondisi permodaIan, dan ketersediaan bahan baku); kebijakan pemerintah (iklim usaha kondusif dan komitmen nasionai); kondisi permintaan (permintaan dalam negeri dan permintaan Iuar negeri); industri terkait & pendukung (industri pemasok bahan baku dan industri perakitan KBM roda 2); strategi, struktur & persaingan (kualitas produk, persaingan industri, informasi pasar, struktur industri dan promosi investasi); dan peluang (adanya blok perdagangan dan era perdagangan bebas). Pelaku yang diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan daya saing IKM komponen KBM roda 2 Indonesia adalah pemerintah, industri perakitan, IKM komponen, asosiasi, balitbang/universitas, dan Iembaga keuangan/perbankan. Sedangkan urutan prioritas tujuannya adaIah peningkatan daya saing, perluasan pasar dan pengurangan impor.Alternatif strategi yang diprioritaskan adalah strategi generik keunggulan biaya menyeluruh, yaitu dituntut agar produk komponen KBM roda 2 dapat dijual dengan harga murah dengan kualitas yang baik. Hal tersebut dapat dicapai melalui efisiensi dan produktivitas yang didukung oleh ketersediaan bahan baku, pengembangan SDM & teknologi, fasilitas modal bagi IKM sehingga bisa tercapai skala ekonomis yang berdampak pada harga yang bersaing Konsekuensi dari penerapan strategi ini adalah perlu modal yang cukup memadai untuk menggunakan teknologi modern dan melakukan inovasi proses produksi agar tidak mudah ditiru oleh pesaing.Untuk mempercepat tercapainya upaya peningkatan daya saing IKM komponenKBM roda 2, perlu adanya koordinasi dan kerjasama diantara pemerintah dan pihak terkait Iainnya agar tercapai kesepakatan dalam penentuan visi & misi. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam komitmen nasional dengan program aksi Pengembangan Industri Sepeda Motor Nasional yang Didukung oleh lndustri Komponen Lokal yang Tangguh, antara Iain melalui pengembangan SDM, dukungan Iitbang/teknologi, skema kredit khusus bagi IKM, pengadaan bahan baku, insentif tarif & perpajakan."

"Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut.

---

In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation. "

"ABSTRAKPemerintah Indonesia memberikan insentif Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang, dan bahan bagi industri kendaraan bermotor listrik. Namun, hingga saat ini belum terdapat industri yang memanfaatkan insentif Pembebasan Bea Masuk untuk memproduksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk yang ditinjau dari Asas Efisiensi compliance cost dan Konsep Efektivitas. Penelitian ini juga membahas alasan yang mendasari diberikannya tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk dapat dikatakan belum efisien dalam mendorong perkembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Sebab, biaya fiskal maupun biaya waktu yang dikeluarkan oleh perusahaan atau industri relatif tinggi. Dari sisi efektivitas dalam mencapai tujuan pun dapat dikatakan belum efektif, karena belum terpenuhinya pull and push factor. Pemberian tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk ditujukan untuk memudahkan perusahaan atau industri dalam melakukan impor dan dapat mengurangi biaya produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga dapat meminimalisir harga jual kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan dapat mengembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia.

---

ABSTRACT

The Indonesian government provides incentives for exemption from import duty on imports of machinery, goods and materials for the electric motor vehicle industry. However, until now there has been no industry that has utilized the import duty exemption incentives to produce battery-based electric motorized vehicles. This study aims to analyze the implementation of the import duty exemption incentive policy in terms of the principle of compliance cost efficiency and the concept of effectiveness. This study also discusses the reasons underlying the provision of additional incentives in the form of import duties in Presidential Regulation No. 55 of 2019. This study uses a post-positivist research approach with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the import duty exemption incentive policy is not efficient in encouraging the development of the electric motor vehicle industry in Indonesia. This is because the fiscal and time costs incurred by the company or industry are relatively high. In terms of effectiveness in achieving the goal, it can be said that it is not yet effective, because the pull and push factors have not been fulfilled. The provision of additional incentives in the form of import duties is intended to make it easier for companies or industries to import and reduce the production costs of battery-based electric motor vehicles, so as to minimize the selling price of battery-based electric motor vehicles and develop the electric motor vehicle industry in Indonesia."