Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kyoto Protocol merupakan instrument utama dalam mitigasi perubahan iklim dengan periode komitmen pengurangan emisi yang akan berakhir pada tahun 2012. Hingga saat ini, belum terdapat keputusan mengenai bentuk mitigasi perubahan iklim setelah berakhirnya periode komitmen pertama tersebut. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) merupakan konsep mitigasi perubahan iklim khusus kehutanan yang telah menjadi wacana sejak tahun 2005 dan berpotensi menjadi skema pengurangan emisi untuk periode komitmen kedua. Sebagai pemilik wilayah hutan yang relatif besar, Indonesia telah aktif dalam berbagai program REDD, dan pada tahun 2011 menandatangani letter of intent dengan Norwegia yang berujung pada moratorium hutan nasional. Sebagai skema yang belum baku dalam tataran hukum lingkungan internasional, Indonesia dan Norwegia tidak wajib untuk mengurangi emisi dalam bentuk REDD. Namun kegiatan moratorium hutan tetap dilaksanakan dan hal tersebut tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat memiliki peran dalam negosiasi periode komitmen kedua.

---

Kyoto Protocol is the main instrument in the mitigation of climate change in the emissions reduction commitment period which ends in 2012. Up until today, there has not been any decision regarding the mitigation of climate change after the end of the first commitment period. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) is a concept of climate change mitigation that has the potential of becoming the emissions reduction scheme in the second commitment period. As the owner of a relatively large area of forest, Indonesia has been active in various programs of REDD, and in 2011 it has entered a letter of intent with Norway that resulted in the application of national forestry moratorium. As a scheme that has not been standardized in the scope of international environmental law, Indonesia and Norway do not have the obligation to reduce emissions through REDD. However, forestry moratorium is still conducted and such activity opens the possibility of Indonesia to have a big role in the negotiations of the second commitment period."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Letter of Intent (LoI) antara Norwegia dan Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sampai 26% pada 2020 dan Pemerintah Norwegia menyambut baik komitmen ini dengan menyetujui penandatanganan Letter of Intent. LoI memuat komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari deforestasi, degradasi hutan, dan konversi lahan gambut, sementara Norwegia akan membiayai kegiatan REDD+ di Indonesia sebesar US$ satu miliar. Penulis akan membahas mengenai implementasi LoI, dimulai dari tahap pembuatan perjanjian sampai dengan tahap Demonstration Activities. Dalam skripsi ini juga akan dibahas mengenai perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pelaksanaan LoI di Indonesia.

---

This final paper deals with the implementation of Letter of Intent (LoI) between Norway and Indonesia. Indonesia has committed to reduce CO2 emissions to 26% by 2020 and Government of Norway welcomes this commitment by approving the signing of Letter of Intent. The LoI contains the commitment of Indonesia to reduce emissions resulting from deforestation, forest degradation and, peat land conversion, while Norway will finance the activities of REDD+ in Indonesia as much as one billion United States dollar.

The author will discuss the whole implementation of LoI, starting from the negotiation to demonstration activities phase. This final paper will also discuss about protection of the rights of native people and local people in the implementation of the LoI in Indonesia."

"Penelitian ini membahas mengenai proses policy trasnfer dalam perumusan kebijakan dan program REDD+ di Kalimantan Tengah pasca ditunjuknya Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pilot province program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting salah satunya yaitu policy transfer program REDD+ di Kalimantan Tengah disimpulkan sebagai voluntary transfer/transfer sukarela yang didorong oleh peranan dan komitmen Kepala Daerah Provinsi yaitu Gubernur Kalimantan Tengah. Policy transfer yang terjadi termasuk dalam kategori incomplete transfer dikarenakan elemen-elemen krusial pembentuk kebijakan pada prosesnya tidak secara konsisten dan efektif diterapkan. Beberapa alternatif yang disarankan guna perbaikan ke depan yang salah satunya adalah perlunya diatur secara jelas ruang pelibatan dan partisipasi yang konsisten kepada seluruh pihak terkait terutama kepada masyarakat adat dalam setiap kebijakan.

---

This research discusses about the process of policy transfer in the policy and program formulation for REDD+ in Central Kalimantan after Central Kalimantan being appointed as a pilot province to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +) in Indonesia. By using qualitative methods, this research resulted some important findings which is the policy transfer of REDD+ program in Central Kalimantan concluded as a voluntary transfer which driven by the role and commitment of the Head of the Provincial namely Governor. Policy transfer that occur are included in the category of incomplete transfer due to crucial elements in the policy-forming process is not consistently and effectively applied. Some alternatives for future improvements are being advised, one of one of them is the neecessity to set a bigger space for all stakeholders consistenly, especially indigenous peoples to involve in and making participation in every step of public policy making."

"ABSTRAKPelaksanaan program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutanatau Reducing Emissions from Deforestasi and forest Degradation plus (REDD+)mensyaratkan adanya efektivitas, efisiensi dan kesetaran (equitable) sebagaiperdekatan mitigasi perubahan iklim untuk menguji opsi-opsi usulan dan hasilhasilatau mengevaluasi hasil aktual. Riset ini bertujuan memahami danmenganalisis pengaruh kegiatan ujicoba REDD+ pada lingkungan dan sosialekonomimasyarakat sekitar hutan, serta mengkaji persepsi warga masyarakatsetempat atas manfaatnya dari kegiatan ujicoba REDD+ dan penilaian masyarakatdalam melihat keterkaitan antara program tersebut dengan perubahan iklim.Populasi riset berada di tujuh desa di wilayah kerja kegiatan ujicoba REDD+Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, dengan lokasi sampel berada diDesa Mantangai Hulu, Desa Katunjung dan Desa Petak Puti. Jumlah sampel 66orang dengan unit analisis adalah keluarga. Hasil riset ini menunjukkan bahwadari kegiatan ujicoba REDD+ di lokasi sampel telah memberi pengaruh terutamaterhadap kondisi lingkungan (lahan hutan) dan tingkat pendapatan, serta pengaruhterbatas terhadap aspek pendidikan, kesehatan dan kondisi tempat tinggal.Berbagai pelatihan, kegiatan dan sosialisasi tentang REDD+ telah meningkatkanmanfaat tambahan berupa kapasitas personal, tata kelola lahan, pemahaman danpersepsi masyarakat atas manfaat ujicoba REDD+, dan melihat hubungankegiatan ujicoba REDD+ dengan perubahan iklim.

---

ABSTRACTImplementation of the Reducing Emissions from Deforestation and ForestDegradation (REDD+) program requires the effectiveness, efficiency and equity(equitable) as approach of mitigation on climate change to examine the optionsproposed and outcomes or evaluate the their actual results. This research aims toidentify and analyze the impact of REDD + pilot activities on the environmentand socio-economics of forest communities, as well as assessing the perception oflocal residents on their benefits of REDD + pilot activities and communities?perception on its program relationship with climate change. Research populationis seven villages on the region of REDD + pilot activities Regency Kuala Kapuas,Central Kalimantan, with the sample villages are Mantangai Hulu Village,Katunjung and Petak Puti. Numbers of samples were 66 respondents with the unitof analysis is the household. The research results show that the demonstrationactivities of REDD+ have been delivered influence mainly on environment (forestvegetation) and their income, limited influence on education aspect, health andliving conditions. The trainings availability, activities and socialization byREDD+ project proponent have been obtained co-benefits for local communitieson their capacity building, forest and land use governance, their knowledge andunderstanding on REDD+ benefits and their perception on REDD+ and climatechange relationship concept"

"Pelibatan Masyarakat pada proyek percontohan REDD+ KFCP merupakan suatu tantangan tersendiri dalam memberikan kontribusi bagi lingkungan dan sosial budaya. Penelitian ini ditujukan untuk membahas: (1) tingkat partisipasi masyarakat dalam implementasi proyek percontohan REDD+, dan (2) mengkaji serta mempelajari faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat REDD+ di Desa Petak Puti Kabupaten Kapuas. Hasil penelitian ini adalah partisipasi masyarakat bervariasi,ditentukan berdasarkan sejauh mana mereka berpartisipasi. Faktor penghambat, antara lain: trauma masa lalu, metode undangan pertemuan, ketakutan akan hilangnya hak atas kepemilikan tanah, dll. Sedangkan faktor pendukung partisipasi, antara lain: adanya manfaat proyek, sesuai dengan adat dan budaya setempat, penggunaan bahasa lokal, dll.

---

Involving community on the KFCP's REDD+ pilot project is a challenge for providing contribution to the environment and social. This research is aimed to discuss: (1) the level of community participation on the implementation of REDD+ pilot project, and (2) analyze and study the supporting and constraint factorsto the REDD+ stakeholder in Desa Petak Puti, Kapuas District.

This research resulted that community participation are variety depend on how they participating. The constraint factors found are: former trauma, meeting invitation method, land tenure issues, etc. While supporting factors on participation are: project's benefit, similar on local culture, the usage of local language, etc. "

"[Sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (land use, land-use change and forestry/LULUCF) memiliki kontribusi hingga 20% untuk emisi gas rumah kaca. Salah satu skema yang dirancang sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (LULUCF) adalah program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD. Penelitian ini mengevaluasi program REDD+ di Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) serta menganalisa skenario alternatif program REDD+ berdasarkanhasil evaluasi yang telah dilakukan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Evaluasi dilakukan untuk mencari sebab kegagalan penerapan program REDD+ di TNBD yang telah disosialisasikan sejak tahun 2011. Selanjutnya analisa skenario alternatif dilakukan guna meningkatkan nilai cadangan karbon dan agar program REDD+ dapat berjalan dengan baik. Analisa skenario alternatif dilakukan menggunakan program GIS (Sistem Informasi Geografis) dengan parameter cadangan dan emisi karbon untuk analisa neraca massa karbon. Berdasarkan analisa yang dilakukan, cadangan karbon pada tahun 2001 hingga 2008 berkuranghingga 76 ton C/ha dan emisi karbon meningkat sebesar 95 ton C/ha. Dari 3 skenario alternatif yang dianalisa, skenario mengubah kebun homogen menjadi kebun campur menjadi skenario yang paling memungkinkan untuk dijalankan guna meningkatkan nilai cadangan karbon sekaligus menurunkan nilai emisi karbon di TNBD.;Agriculture, forestry, and other land use(land use, land-use change and forestry/LULUCF) contribute significantly to greenhouse gas emissions up to 20% globally. One of the designed schemes as climate change mitigation effort from agriculture, forestry, and other land use (LULUCF) is Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program, a scheme to reduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation and also conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks. This study evaluate REDD+ program in Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) and rearrange REDD+program scenario based on evaluation result as climate change mitigation effort. Evaluation performed to indicate the cause of REDD+ program application failure in TNBD that have been socialized since 2011. Furthermore scenario rearrengement was done to increase carbon stock value and improve the application of REDD+ program., Agriculture, forestry, and other land use(land use, land-use change andforestry/LULUCF) contribute significantly to greenhouse gas emissions up to20% globally. One of the designed schemes as climate change mitigation effortfrom agriculture, forestry, and other land use (LULUCF) is Reducing Emissionsfrom Deforestation and Forest Degradation (REDD+) program, a scheme toreduce greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation andalso conservation, sustainable management of forests and enhancement of forestcarbon stocks. This study evaluate REDD+ program in Taman Nasional Bukit 12(TNBD) and rearrange REDD+program scenario based on evaluation result asclimate change mitigation effort. Evaluation performed to indicate the cause ofREDD+ program application failure in TNBD that have been socialized since2011. Furthermore scenario rearrengement was done to increase carbon stockvalue and improve the application of REDD+ program.]"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skema dan landasan hukum investasi swasta di proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Indonesia termasuk hambatan dan peluang yang dihadapi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek REDD+ di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa skema dan landasan hukum investasi swasta dalam proyek REDD+ di Indonesia adalah dengan memohon Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP/PAN Karbon) ataupun Izin Penyelenggaraan Karbon dengan ataupun tanpa memperoleh terlebih dahulu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Hambatan yang dihadapi sektor swasta adalah ketidakjelasan terhadap hak atas karbon, ketidakberlakukan ataupun absennya ketentuan terkait pajak karbon dan perdagangan karbon, serta belum adanya insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi di Proyek REDD+. Sedangkan, peluang bagi sektor swasta adalah restorasi ekosistem tidak terkena dampak moratorium penundaan izin baru dan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kehutanan untuk mencapai prioritas pembangunan serta sistem perizinan berbasis online.

---

ABSTRACTThis thesis explains about scheme and legal basis for private investment in Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Project Indonesia. It further elaborates the obstacles and opportunities faced by private sector investing in the REDD+ project. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Based on the research, it is concluded that Carbon Storage License/Carbon Sequestration License (IUP RAP/PAN Karbon) or Forest Carbon License (Izin Penyelenggaraan Karbon) with or without applying initial Restoration Ecosystem License (IUPHHK-RE) are the scheme and legal basis for REDD+ project. Obstacles faced by private sector are uncertainty of carbon rights, absence of laws and regulations in relation to carbon tax and carbon trading scheme, and lack of incentive. Whilst, the opportunities are restoration ecosystems that are not affected by licenses moratorium and that one of the Ministry of Forestry’s strategic goal to achieve development priorities as well as online based licensing system."