Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 , sejumlah pasal berkenaan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial

---

"

"Yudisial power is free and independent in nature (Yudisial Independence). It is arranged in both the constitution and tire law. The judge in hearing and deciding a case must be free, objective and neutral. The judge must be free of any influences, including the influence of executive and legislative. The separation of Yudisial institution from the Department of Justice (executive) may result in concern that the Supreme Court (judicative) will became a party controlling indicative power (a tyranny). To prevent it from happening, a Komisi Yudisial is established as an independent institution (external control), whose function is to supervise and develop the judges (checks and balances). Many countries in the world already have a Komisi Yudisial, using different names. In addition to maintaining the standard and the value of judges, Komisi Yudisial also serves to recruit the judges of the Supreme Court."

"On Indonesian Judicial Commission and its role in implementation of the judicial ethics in Indonesian legal system."

"AbstrakReformasi telah melahirkan amandemen UUD 1945, salah satu hasilamandemen ke 3 UUD 1945 adalah lahirnya Komisi Yudisial (KY).Kedudukan Komisi Yudisial ini sangat penting, sehingga secara strukturalkedudukannya diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan MahkamahKonstitusi. Namun, secara fungsional, perannya bersifat penunjang (auxiliary)terhadap lembaga kekuasaan kehakiman. Komisi ini hanya berurusan denganpersoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan denganlembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.Selain itu Komisi Yudisial juga tidak terlibat dalam hal organisasi, personalia,administrasi dan keuangan para hakim. Hal ini berbeda dengan Komisi Yudisialyang ada di negara Eropa. Kedepan Komisi Yudisial Indonesia perlumengadopsi atau meniru Komisi Yudisial yang ada di Eropa dan disesuaikandengan sistem peradilan Indonesia."