Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini, penulis bermaksud menjelaskan "Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Asia Tenggara pada Era Fukuda (1976-1978)". Tema ini amat menarik penulis mengingat kebijakan luar negeri terhadap Asia Tenggara yang diformulasikan oleh Perdana Menteri Jepang, Takeo Fukuda beserta para pembantunya merupakan dasar hubungan antara Jepang dengan ASEAN sebagai organisasi regional. Di samping itu, penulisan ilmiah mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara dengan menggunakan analisa kognitif terhadap aktor-aktor birokrasi maupun politisi amat jarang ditemukan. Sebagian besar studi mengenai kebijakan luar negeri Jepang lebih menekankan pada aspek implikasi kebijakan maupun strategi negosiasi.Dengan menggunakan kerangka pemikiran Allison mengenai pendekatan bureaucratic politics, tipologi hubungan antara politisi dan birokrat dari Yasunori Sone dan kerangka teori Coplin mengenai bureaucratic influencer pada proses pengambilan keputusan, penulis mencoba menguraikan proses pembuatan kebijakan luar negeri Jepang terhadap Asia Tenggara. Ditunjang oleh teori kognitif Harold dan Margareth Sprout, Steinbruner serta Goldman mengenai, ideo-sinkretik, penulis menganalisis karakter individual para aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan luar negeri Jepang tersebut.Tesis ini merupakan penelaahan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data kepustakaan serta data yang berasal dari otobiografi dan dokumen resmi pemerintah Jepang.Hasil penelitian terhadap proses pembuatan kebijakan era Fukuda menunjukkan bahwa keberhasilan formulasi kebijakan dimaksud dipengaruhi oleh hubungan yang erat antara para birokrat dari Kementrian Luar Negeri Jepang (Gaimusho) dengan para politisi, khususnya Perdana Menteri Takeo Fukuda. Dapat dikatakan bahwa pola pembuatan kebijakan politik luar negeri Jepang bersifat elitis yang merupakan hasil kerjasama antara politisi dan birokrasi. Salah satu manfaat yang dapat dipetik dengan membaca tesis ini adalah proses rekrutmen birokrasi maupun politisi yang baik pada sistem birokrasi dan sistem politik dapat menghasilkan birokrat dan politisi yang profesional dan berkualitas."

"Berdasarkan UU No. 44/Prp. Tahun 1960 clan UU No. 8 tahun 1971, kegiatan pengusahaan minyak clan gas bumi (migas) di Indonesia diserahkan pemerintah kepada Pertamina. Dari perspektif dunia bisnis, hal mi identik dengan pemberian hak monopoli kepada Pertamina pada industni migas di Indonesia, balk pada industri hulu maupun industri hilir. Kondisi mi bisa dimengerti setelah melihat peran clan arti yang sangat strategis dari industri migas bag kelangsungan pembangunan di Indonesia, baik dari segi penerimaan devisa clan penerimaan negara, maupun dari segi penyediaan energi dalam negeri. Tidak mengherankan apabila aspek politik dalam pengusahaan migas di Indonesia menjadi sangat dominan, karena adanya national interest untuk memelihara kedaulatan clan meningkatkan kemakmuran Indonesia. Namun, perkembangan baru yang terus mengarah kepada sistem perdagangan clan investasi bebas telah mempengaruhi kebijakan clan strategi kalangan bisnis maupun pemenintah. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan pasar global, Indonesia mau tidak mau harus ikut serta dalam komitmen-komitmen seperti AFTA, WTO clan APEC. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sangat memenlukan modal clan teknologi dari luar, adanya deregulasi clan debirokratisasi akan sangat mempengaruhi daya tank untuk beninvestasi Iangsung di negara tersebut. Karya Akhir ml ditulis dengan perspektif sebuah perusahaan multinasional yang tertarik untuk memanfaatkan peluang-peluang bisnis di Indonesia pada industri hilir perminyakan. Ada beberapa hal yang menarik perusahaan multinasional untuk melakukan investasi pada industri hilir perminyakan di Indonesia, antara lain : antisipasi deregulasi UU perminyakan tentang monopoli Pertamina, pertumbuhan ekonomi yang pesat clan pasar yang sangat besar, serta keterbatasan fasilitas produksi Pertamina untuk memenuhi kebutuhan domestik yang semakin meningkat. Agar mendapatkan keunggulan bersaing pada industri hilir perminyakan pasca deregulasi nanti, perlu dilakukan positioning sedini mungkin di Indonesia. Usaha mi mencakup penyusunan strategi dengan penekanan pada aspek politik dari suatu pemasaran internasional. Namun, perlu adanya trade off yang optimal antara strategi national responsiveness clan international integration. Studi kasus pada Karya Akhir mi diarahkan pada strategi investasi langsung perusahaan pada industni minyak pelumas di Indonesia sebagal langkah awal untuk kegiatan-kegiatan Iebih lanjut di industri hilir perminyakan. Walaupun sampai saat mi secara umum industri hilir perminyakan di Indonesia masih dimonopoli oleh Pertamina, tetapi pemenintah sudah mulai membenikan peluang kepada swasta dalam industri minyak pelumas, baik melalui pembangunan Lube Oil Blending Plant (LOBP) dengan Pertamina maupun melalui pembangunan pabnik minyak pelumas dengan proses pendauran ulang. Pembahasan strategi korporat, strategi bisnis clan strategi pemasaran pada industni mmnyak pelumas dengan berbagai perangkat analisis sampai pada kesimpulan bahwa strategi memasuki pasar dengan keuntungan yang maksimum adalah melalui pendirian LOBP dengan Pertamina, dan strategi kepemitikan dengan resiko minimum adalah melalui pendirian perusahaan patungan (joint venture). Di samping itu, perusahaan disarankan melakukan strategi intensif melalul penetrasi pasar. Agar mendapatkan keunggulan bersaing dalam industri minyak pelumas di Indonesia, disarankan strategi generik fokus yang berorientasi pada diferensiasi produk. "

"Penelitian ini bertujuan untuk memahanai dan menjelaskan kebijakan ekonomi Malaysia, khususnya kebijakan industri pada pemerintahan Mahatir bin Mohamad dalam periode 1983-1990 dalam bidang otomotif. Tujuan lain dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Mahatir, sebagai Perdana Menteri Malaysia, dalam menjalankan tujuan industrialisasi.Kebijakan industri yang dijalankan oleh Mahatir pada tahun sebagaimana tersebut di atas, tidaklah berdiri sendiri dan semata-mata hasil rancangan yang hanya dibangun oleh Mahatir sendiri. Kebijakan ekonomi yang dijalankan Mahatir, khususnya dalam bidang industri memiliki hubungan dengan dinanlika sosial yang hadir sebelum Mahatir berkuasa, seperti kerusuhan etnis yang menjadi fakta sosial yang mendorong munculnya kebijakan yang disebut dengan the New Economic Policy. Kebijakan the New Economic Policy telah memberi konstribnusi cukup besar dalam langkah kebijakan-kebijakan Malaysia setelahnya. Kebijakan industri yang dijalankan oleh Mahatir didukung oleh kehadiran modal Jepang malalui kebijakan yang dikeluarkan Mahatir, yaitu Look East Policy. Modal Jepang menjadi sangat penting bagi Malaysia, terutama awal-awal pemerintahan Mahatir karena Jepang pada saat yang sama menjadi kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia yang memiliki pengaruh besar. Malaysia juga membutuhkan modal/ dana dalam usaha membangun perekonomian di Malaysia. Modal Jepang digunakan oleh Malaysia sebagai alat untuk mencapai tujuan domestik Malaysia Sendiri.Adapun tujuan domestik Malaysia adalah mengurangi kemiskinan dan menata struktur sosial yang ada di Malaysia. Guna mendukung langkah ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Mahatir mendirikan satu badan khusus yang menangani sektor industri berat, yaitu IJICOM. Untuk mendukung HICGM dalam menjalankan usahanya, Mahatir mengeluarkan kebijakan Look East Policy yang salah satu targetnya adalah mendatangkan modal dari Jepang.Penelitian ini mengeunakan teori "Kebijakan Industri" untuk melihat bagaimana kebijakan industri dijalankan di Malaysia. pada masa pemerintahan Mahatir. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu pemaparan data-data yang ada dalam proses industrialisasi Malaysia serta menganalisa agar hasilnya bisa dipahami.Dalam bab II, penulis menjelaskan tentang dinamika sosial politik yang muncul serta kaitannya dengan kebijakan industri di Malaysia.Pada bab III, penulis menjelaskan tentang modal Jepang, yang meliputi penjelasan secara umum modal Jepang di kawasan Asia Tenggara, kemudian masuknya modal Jepang ke Malaysia serta penjelasan modal Jepang serta kaitannya dengan kebijakan industri Malaysia.Pada bab IV, penulis menjelaskan kebijakan industri dalam bidang otomotif yang dijalankan di Malaysia pada tahun 1983 sampai 1990 dengan kasus khusus perusahaan Otomobil Nasional (Proton).Akhirnya pada bab V, setelah melalui analisa atas data yang telah dikumpulkan dalam bab-bab sebelumya, penulis berkesimpulan bahwa, kebijakan industri yang dijalankan di Malaysia pada masa Pemerintahan Mahatir memperlihatkan campur tangan negara yang tinggi dalam bidang industri bisa memberi hasil yang, paling tidak mendekati taget yang telah ditetapkan dalam the New Economic Policy."

"Outsourcing akhir akhir ini merupakan salah satu alternatif yang paling populer dalam industri perminyakan. Tuntutan untuk mempertahankan laba akibat adanya penurunan produksi secara alamiah menyebabkan perusahaan minyak memilih strategi outsourcing sebagai sarana untuk menekan biaya (cost reduction). Namun demikian, faktor pendorong utama bagi perusahaan untuk melakukan outsourcing adalah untuk kembali ke core business perusahaan yaitu bagaimana menemukan cadangan minyak baru dan memproduksikannya seefisien mungkin, disamping alasan alasan lain seperti : pengurangan biaya maupun penghematan (cost saving). Pemilihan strategi outsourcing sangat mungkin dilakukan karena secara tradisional perusahaan minyak melakukan semua aktivitas pendukungnya. Faktor lain yang menguntungkan adalah banyaknya perusahan atau jasa pendukung yang tersedia sehingga mempermudah pemilihan mitra kerja yang dapat melakukan aktivitas pendukung tersebut. Melalui program outsourcing akan dipiih mitra kerja yang paling tepat, dengan demikian aktivitas pendukung akan dijalankan oleh mitra kerja dengan lebih effisien karena aktivitas tersebut adalah core businessnya. Perusahaan minyak Pegassus melakukan program outsourcing terhadap salah Satu aktivitas pendukungnya yaitu : Electrical Submersible Pump Department (ESPD), ESPD bertanggung jawab terhadap pengadaan, pemiihan, pemasangan serta pencabutan pompa kedalam maupun keluar Sumur minyak. Pompa tersebut dipasang didalam sumur untuk membantu agar minyak dapat diproduksikan sampai ke permukaan, disamping itu dengan dipasangnya pompa, laju produksi dapat dioptimumkan. Pemilihan ESPD disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : secara teknis penanganan ESP sangat kompleks sehingga memerlukan keahlian khusus, biaya yang dikeluarkan oleh departemen ini besar, perkembangan teknologinya berlangsung cepat, namun yang paling penting adalah kriteria kinerjanya mudah diukur. Kinerja pompa minyak diukur berdasarkan berapa lama pompa tersebut dapat bertahan didalam sumur mulai dari pemasangan sampai saat mengalami kerusakan, makin panjang-umur pompa makin baik kinerjanya. Apabila terjadi kerusakan pada pompa, karena perusahaan minyak Pegassus beroperasi di lepas pantai (offshore), maka untuk perbaikan pompa yang terdiri dari pencabutan pompa lama dan pemasangan pompa baru memerlukan bantuan barge (fasilitas terapung yang dilengkapi dengan peralatan untuk membantu kegiatan perminyakan). Disamping perusahaan harus menganggung biaya pompa yang baru, perusahaan juga menanggung biaya sewa barge dan personalnya. Kedua biaya tersebut mahal, Selanjutnya apabila kerusakan pompa cukup sering terjadi, maka beberapa sumur harus menunggu giliran untuk diperbaiki karena barge yang disewa jumlahnya terbatas. Dari sini dapat dilihat akan timbul kerugian berikutnya yaitu kehilangan kesempatan produksi karena adanya periode menunggu perbaikan. Besarnya kehilangan kesempatan produksi ini bervariasi sesuai dengan produktivìtas dari masing masing sumur yang pompanya sedang mengalami kerusakan tersebut. Kerusakan pompa dapat disebabkan oleh kurang dipenuhinya prosedur standar pada waktu pompa dipasang, kurang akurat dalam mendisain tipe/ukuran pompa yang tepat, bisa juga dipengaruhi oleh karakteristik sumur seperti temperatur yang tinggi, viskositas fluida dan sebab sebab lainnya. Karena jumlah sumur di Pegassus mencapai 260 yang semuanya diproduksikan dengan menggunakan pompa, maka kinerja pompa yang buruk (umur pompanya pendek) akan menimbulkan biaya yang besar (biaya perbaikan pompa dan kehilangan kesempatan produksi). Dengan adanya program outsourcing, pekerjaan seperti : disain, pemiihan dan pemasangan pompa diserahkan pada pthak yang lebth ahli yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan pompa. Tujuan dari program outsourcing ini adalah menghasilkan situasi yang win-win antara pihak Pegassus dengan pihak ketiga yang dipilih, situasi ini dicapai apabila pompa yang dipasang dapat berumur panjang, karena pada situasi ini kedua pihak saling diuntungkan, pihak Pegassus dapat menekan biaya karena frekwensi perbaikan pompa yang sedikit disamping itu karena umur pompanya panjang, maka kontinuitas produksi dapat dipertahankan. Sedangkan mitra kerja yang dipilih melakukan aktivitas ini juga diuntungkan, karena akan memperoleh bonus sesuai kesepakatan sebagai akibat meningkatnya kinerja pompa. Manfaat yang lebih penting bagi perusahaan Pegassus adalah denan adanya program outsourcing ini perusahaan lebih dapat berkonsentrasi pada hal hal lebih strategis seperti berkonsentrasi pada strategi peningkatan produksi dan penemuan cadangan baru. Perencanaan strategi outsourcing yang baik baru merupakan tahap awal karena tahap berikutnya yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya agar sasaran yang telah dibuat dapat dicapai. Salah satu temuan (finding) dalam implementasi program outsourcing adalah masalah pengurangan pegawai dan departemen tersebut. Masalah ini perlu diselesaikan dengan baik karena dapat menghambat rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pihak perusahaan harus melihat bahwa pengorbanan biaya untuk proses pengurangan pegawai tidak signifikan díbandingkan dengan benefit program ini dalarn jangka panjang."

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari jawaban mengenai Makna Bekerja, pola-nya serta bagaimana pengaruh dari pemahaman mengenai hakekat bekerja ini terhadap Pelibatan Kerja seseorang.Banyaknya perbincangan mengenai kondisi tenaga kerja di Indonesia, baik mengenai kualitas, dan terutama menyangkut segi sikap kerjanya, sejauh ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Apalagi kalau dikaitkan dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia, yang secara perlahan membawa negara Indonesia bergeser dari negara Agraris menjadi negara yang berjati diri Industrialistik. Tulang punggung perekonomian Indonesia tidak lagi sepenuhnya digantungkan pada hasil pertanian, namun secara bertahap akan digantikan dengan produk-produk lain di luar pertanian. Kebijakan semacam ini dalam banyak hal akan mempengaruhi infrastrukturnya. Salah satu sektor yang terkena adalah bidang usaha, baik di sektor swasta maupun perusahaan milik negara. Dalam penelitian ini tidak dibicarakan mengenai impak dari hal-hal tadi pada perusahaan swasta. Penekanannya hanya pada perusahaan Negara. Perusahaan negara tersebut dalam pelaksanaannya harus memperlihatkan dua wajah. Di satu sisi bertindak sebagai Public Enterprise, yang dalam pelaksanaannya akan melayani dan mengelola hajat hidup orang banyak. Sementara di sisi yang lain, ia bertindak sebagai Bussiness Enterprise yang harus memikirkan tentang segi profit. Keadaan yang ambivalen ini dalam banyak sisi akan mempengaruhi sikap dan perilaku pekerjanya. Seperti juga dengan bidang kegiatan yang dikelola sebagai tujuan utama perusahaan. Ragam perusahaan ini pun mempunyai pengaruh tertentu pada karyawannya.Di dalam ragam pekerjanya, mereka terbagi dalam dua kategori, yakni karyawan di lini manajerial dan lini nonmanajerial. Adanya pembagian atau strata jabatan ini diduga membawa pengaruh tertentu pada pemahaman mereka tentang hakekat bekerja serta perilaku kerja mereka. Seperti juga dengan jenis kelamin karyawannya.Sementara itu perlu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Bekerja disini adalah "suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi orang lain", dan dalam pelaksanaannya mereka harus berafiliasi dengan organisasi kerja yang formal. Terkait dengan batasan ini maka Makna Bekerja itu sendiri pada prinsipnya berkaitan dengan konsep seseorang mengenai hakekat pemahaman bekerja sebagai aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Makna Bekerja ini tercermin dalam dimensi-dimensinya yaitu Dimensi Sentralitas Bekerja dalam Kehidupan, Dimensi Norma-Norma Sosial mengenai Bekerja, Dimensi Hasil bekerja yang bernilai, dimensi kepentingan aspek-aspek Bekerja, serta dimensi Peran Bekerja. Sedangkan Pelibatan bekerja sendiri mencerminkan sampai seberapa besar sumber daya psikologis, tenaga dan waktu yang dicurahkan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.Bersumber dari teori mengenai Makna Bekerja yang diperkenalkan oleh The International Research on Meaning of Working (IRMOW), serta teori Pelibatan Kerja dari Kanungo, maka dilakukan penelitian dengan sampel yang berasal dari dua kelompok karyawan yang bekerja pada perusahaan ciri perusahaan negara, atau yang lebih dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak di bidang Industri Konstruksi dan Manufaktur.Dengan menggunakan kuesioner tentang Makna Bekerja dan Pelibatan Kerja, maka penelitian berhasil menjaring 307 responden, dari kedua strata pekerja tadi.Hasilnya menunjukkan bahwa kedua variabel tadi, yaitu strata jabatan dan Janis kelamin tidak membawa pengaruh tertentu pada pembentukan pola Makna Bekerja di kalangan karyawan BUNN Industri Konstruksi dan Manufaktur. Sementara itu dari segi pola Makna Bekerjanya sendiri, terlihat bahwa ada bentuk-bentuk yang berbeda, meski tidak signifikan. Yang menarik adalah bahwa bagi karyawan di BUMN tersebut, justru dimensi yang mencerminkan bagaimana pemahaman mereka tentang pekerjaan di masa mendatang, ditempatkan sebagai bagian yang kurang penting. Demikian pula halnya dengan dimensi yang memacing tentang 'Work Value' mereka. Meskipun mereka meletakan hasil bekerja sebagai bagian utama dalam urutan prioritas itu, dimana hal ini juga mencerminkan bahwa mereka masih berorientasi pada diri sendiri dan imbalan yang segera, namun agak terlalu pagi untuk mengatakan bagaimana etik bekerja mereka. Sementara itu hasil lain menunjukan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Makna Bekerja ini pada pelibatan kerja seseorang. Hasil penelitian ini akan lebih lengkap jika sampel penelitian diperluas ke beberapa badan usaha yang sejenis."

"Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara kepuasan pegawai dan kepuasan pelanggan. Peningkatan pada kepuasan pegawai meningkatkan peluang meningkatnya kepuasan pelanggan. Vilares dan Cohelo (2000) menemukan bahwa perceived employee satisfaction, perceived employee loyalty, and perceived employee commitment mempengaruhi perceived service quality. Keterkaitan antara berbagai variabel yang mempengaruhi kepuasan pelanggan menyebabkan analisis mengenai kepuasan pelanggan tidak dapat dipisahkan dengan analisis mengenai kepuasan pegawai sebagai pihak yang memberikan pelayanan kepada pelanggan dan ikut berkontribusi terhadap perubahan kepuasan pelanggan.Untuk itu pada karya tulis ini akan dibahas mengenai analisis kepuasan pelanggan, analisis kepuasan pegawai serta hubungan antara kepuasan pegawai dan kepuasan pelanggan. Dealer otomotif sebagai salah satu unit usaha penyedia layanan perbaikan kendaraan menghadapi persaingan bisnis yang semakin hari semakin ketat dikarenakan kenaikan harga minyak yang memicu kenaikan harga spare part kendaraan, menyebabkan semakin menurunnya daya beli konsumen terhadap produk otomotif. Untuk itu, masing-masing dealer semakin mengedepankan pelayanan kepada kostumernya, dan kepuasan pelanggan menjadi isu yang semakin sering didengungkan sebagai kunci keberhasilan usaha dan competitive advantage.Pada penelitian mengenai analisis mengenai kepuasan pelanggan, kepuasan pegawai dan keterkaitan diantara kedua variabel tersebut akan diambil dua sampel dealer otomotif, yaitu dealer otomotif Mitsubishi Tebet dan dealer otomotif Honda Fatmawati. Kedua dealer ini dipilih dikarenakan kedua dealer ini merupakan dealer percontohan yang mewakili masing-masing merek otomotif Jepang yang ada di Jakarta, maka diasumsikan menjadi standar kualitas terbaik dalam pelayanan kepada kostumer pada dealer-dealer otomotif Jepang yang ada di Indonesia sehingga analisa mengenai kepuasan pelanggannya akan menjadi topik yang menarik untuk dikemukakan.

---

Few research shows positive relationship between employee satisfaction and customer satisfaction. An increase in employee satisfaction would increase the probability of customer satisfaction. Vilares and Cohelo (2000) finds that perceived employee satisfaction, perceived employee loyalty and perceived employee commitment affects service quality. The relationship between variables contributing to customer satisfaction makes customer satisfaction analysis could not be separated with the analysis of employee satisfaction, since employee is the person who gives service to customers.Therefore, in this research costumer satisfaction, employee satisfaction and their relation would be discussed. Automotive dealer as one of the business units providing after sales service for vehicles has to compete in very tight business competition as the result of the increase in world oil price that drives the spare part price become expensive. Therefore, service quality for customers become the key factor for business success and also the competitive advantage for automotive dealers.In this research of customer satisfaction, employee satisfaction and their relationship, two samples of automotive dealers are taken. These dealers are located at South Jakarta, Mitsubishi Tebet and Honda Fatmawati. These dealers are chosen since they are the dealers with the best quality in their own brands. It is assumed that they would be the best standard for service quality amongst automotive dealers of Japan brands. Therefore, the analysis of customer satisfaction would be an interesting topic to be discussed."

"Conflicts between corporations and local communities in mining industries become phenomenal after political reformation took place in 1998. Based on an analytical framework, which are developed from previous field research, the pattern of corporate-local community conflicts can be formulated into three different dimensions, those are dynamics of conflict, causes of conflict and state's roles. The dynamic dimension consist of seven variables: escalation and form of conflict, fluctuation of conflict, intensity of conflict, the roles of actors and institution and local characters. in the dynamics of conflict, the magnitude of conflicts is set by the intensity of conflicts, that is the conflicts violence. the causes of conflict dimension consist of political changes, inequality, domination, exploitation, empowerment and economic distress, and demographical variables; with inequality as the most important variables; the role of state extends within the dynamics and causes dimensions, that is how the role of state (i.e. the government) in the causes and the dynamics of conflict. deductively, based on the above mentioned analytical framework, the purpose of this study is to analyze the corporate-local communities conflicts that taking place in the geothermal industry in pangalengan, West Java. The method of data collection is qualitative with in-depth interviewing as the primary instrument used in the study. The findings show that the problem lies within the three sectors mentioned above (corporate, local communities and the government) with different substance and weight for each sector. However, the improvement should begin from the government or state sector."