Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan menjelaskan perubahan kebijakan pertahanan Australia dari yang bergantung pada sekutunya, Inggris dan AS, namun beralih untuk mengandalkan kemampuannya sendiri dan menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan pertahanan Australia dikenal sebagai strategi “pertahanan jauh ke depan” (forward defence) menjadi “pertahanan mandiri” (self-reliant defence). Kedua strategi pertahanan tersebut merupakan bagian dari “sistem keamanan kolektif” yang meliputi area Asia Tenggara hingga Pasifik, namun perbedaannya terletak dari aliansinya. Jika forward defence mengandalkan aliansi Australia dengan AS, namun dalam self-reliant defence, Australia menekankan ikatan keamanan regional dan kerjasama multidimensional di untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan geopolitik dan keamanan dalam merumuskan kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia terkait masalah Timor Timur. Letak geografis Indonesia yang berada di bagian utara Australia memiliki arti penting bagi Australia. Posisi Indonesia telah menciptakan konsekuensi-konsekuensi penting terhadap keamanan Australia. Sehingga, Australia berupaya menjalin kerjasama dengan Indonesia, khususnya dalam masalah keamanan. Namun, persoalan Timor Timur di tahun 1975, membuat Australia membuat kebijakan luar negeri dwifungsional terhadap Indonesia, yaitu tetap menekan Indonesia untuk melaksanakan self-determination di Timor Timur, namun menyetujui kerjasama Australia dan Indonesia dalam “Perundingan Celah Timor” tahun 1989 yang secara de jure perjanjian tersebut berdampak pada pengakuan Australia terhadap kedaulatan Indonesia atas Timor Timur.

---

This research will explain the shifting Australia's defense policy from its allies, the United Kingdom and the United States, to relying on its own capabilities and forming alliances with Southeast Asian countries. The tactic of "forward defense" (forward defense) to "self-defense" is Australia's defense policy (self-reliant defense). In formulating Australia's foreign policy toward Indonesia on the East Timor issue, this study takes a geopolitical and security approach. The geographical location of Indonesia, which is in the northern part of Australia, is important for Australia. The role of Indonesia has had significant implications for Australia's stability. As a result, Australia is attempting to develop cooperation with Indonesia, particularly in the area of security. In order to deal with the East Timor problem, Australia adopted a two-pronged foreign policy toward Indonesia. Australia will continue to put pressure on Indonesia to give East Timor self-determination, but only under the terms of the 1989 "Timor Gap Agreement." As a result, Australia's acceptance of Indonesia's jurisdiction over East Timor will be affected de jure by the agreement. "

"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997. Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia. Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."

"Perubahan-perubahan kebijakan dalam politik luar negeri Amerika Serikat seringkali terjadi bahkan secara mendadak, antara lain karena disebabkan oleh munculnya prioritas-prioritas kepentingan yang dipandang urgen atau mendesak. Dalam suatu policy-making process, Amerika Serikat senantiasa memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi balk pada tingkat nasionai maupun internasional. Pada tingkat domestik, di satu pihak kecenderungan apa yang terjadi di masyarakatnya terakomodasikan melalul saluran-saluran yang sesuai, balk di pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah. Di lain pihak, perkembangan-perkembangan di dunia internasional juga mempengaruhi formulasi kebijakan Iuar negeri Amerika Serikat. Deegan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional pasta Perang Dingin, hubungan-hubungan intemasional telah pula dipengaruhi oleh isu-isu baru yang menonjol seperti demokrafisasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia (low politics/non-conventional)Tidaklah mengherankan kalau kebijakan luar negeripun seringkali mengalami penyesuaian-penyesuaian (adaptive) karena dipengaruhi oleh isu-isu tersebut dalam politik luar negerinya, khususnya hak asasi manusia. Tujuan tesis ini adalah untuk mengkaji apakah dalam kasus Timor Timur, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya bersifat akomodatif. Metode yang digunakan adalah studi komparatif melalui pendekatan teori perubahan kebijakan. Hasil analisis mengambarkan bahwa seiring dengan munculnya paradigma baru dalam tata hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia mengenai: masalah Timor Timur berangsur-angsur mengalami perubahan. Pengaruh dari politik domestik dan politik internasional telah mempengaruhi pemerintahan untuk mengambil kebijakan yang mengarah pada kecenderungan tersebut. Melalui kebijakan HAM, Amerika mulai menilai kembali kebijakannya terhadap Indonesia mengenai masalah Timor Timur, terutama setelah semakin gencar terjadinya pelanggaran HAM di Timor Timur. "