Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pornography is criminal act, which be able to make the other criminal act. So that is important to find efforts fight it. But many problems appear when we do it., they are : 1. How far is the regulation of pornography in Indonesia 2. How far is it done? 3. What kind efforts can we do to build it The aims of this writing are: 1. To know the regulation of pornography in Indonesia, 2. To know its execution 3. To know the efforts, which can be done for building it The analysis technique, which used in this research in percentage system, is descriptive analysis. The sample is taken by stratified random sampling, from the population is in Bangkalan district. After finishing the research? the findings, which are found, are: 1. Pornography has been regulated on articles 281 to 283 and 532 to 535 of KUHP. 2. In fact, it has still found the pornography. 3. The efforts which be able to done are: a. Law-court can make jurisprudence about the limitation of something considered porno or not. b. To improve ability of judicial person to overcome pornography. c. To improve the facility needed to overcome the problem. d. To improve the consciousness of society to participate in overcoming pornography."

"Upaya memberantas pornografi tampaknya tidak sejalan dengan makin meluasnya bahaya pornografi,yang terutama dikaitkan dengan keterlibatan remaja dalam pergaulan bebas. Tindakan preventif untuk memberantas pornografi memang gencar dilakukan aparat, antara lain, penggrebegan dan razia terhadap pelakunya. Masalahnya , sangat sedikit pelakunya di ajukan ke pengadilan, apalagi di jatuhi hukuman yang berat. Misalnya, sepanjang tahun 1980 sampai tahun 1993, hanya 12 kasus pornografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan. Hukuman yang di jatuhkan pun tidak mampu membuat jera pelakunya."

"This paper sugests the readers to be critical in their concern for the problem of pornography. It seems clear that pornography is a moral problem, but a simple argument from traditional philosophy of language has shown that pornography does not have any meaning. This kind of argument is named Meta-ethics. However, pornography is a phenomenon in our society and it does happened. On the one side, we should resist the temptation of scrutinizing pornography as a moral problem. On the other side, pornography has risen a big worry in our society. In resisting the temptation we found a better theory, so that we are able to uncover the origin of pornography. John Langshaw Austin has saved some study imposible phenomena including pornography by this theory of Speech Act. The result of the study is that pornography is made possible in social relation and it is about power"

"ABSTRAKKorupsi sangat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara dan telah merajalela di bumi Indonesia sejak masa Orde Lama hingga masa Orde Baru sekarang. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika pelaku tindak pidana korupsi itu dihukum yang setimpal dengan perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Pemerintah dalam menghadapi tindak pidana korupsi, telah melakukan berbagai upaya yang antara lain adalah dengan membentuk UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan-ketentuan yang eksepsional baik di bidang hukum materiil maupun di bidang hukum formil. Ketentuan-ketentuan yang eksepsional itu diciptakan dengan·maksud untuk mempermudah pembuktian dan mempercepat prosedur penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Sekarang tinggal pelaksanaannya, yang semua itu sangat bergantung kepada faktor manusianya, yaitu para penegak hukum. Dengan demikian diharapkan agar para penegak hukum dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu, sehingga tindak pidana korupsi di tanah air kita ini dapat diberantas dengan tuntas."